cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 329 Documents
 23   24   25   26   27 
AMBIGUITAS DALAM PENENTUAN TITIK BERAT KERUGIAN SERTA IMPLIKASI TERHADAP PROSES ALIH PERKARA OLEH PERADILAN YANG BERWENANG PADA PERADILAN KONEKSITAS Berutu, Alex Denischael; July Esther
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1842

Abstract

Peradilan koneksitas di Indonesia diatur secara eksplisit dalam Pasal 89-94 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 198-203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai mekanisme penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku dari lingkungan umum dan militer secara bersama-sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pelaksanaan eksekusi koneksitas serta permasalahan ambiguitas kewenangan yang muncul dalam praktik penegakan hukumnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif disertai dimensi empiris melalui analisis peraturan, studi kasus, dan wawancara dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa penentuan lembaga yang berwenang merujuk pada penelitian titik berat kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, namun praktiknya masih mencatat ketidakjelasan standar pengukuran kerugian dan kategori tindak pidana yang dapat ditangani. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta kendala dalam koordinasi antar lembaga penegak hukum. Rekomendasi pembaruan regulasi dalam RUU KUHAP diusulkan untuk menetapkan batas nominal kerugian, memperkuat asas dominus litis dengan sistem pemrosesan tunggal, serta mengatur komposisi hakim gabungan demi menjamin keadilan dan efisiensi pengujian koneksitas. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam melindungi sistem pidana nasional yang bersifat integratif antara pelanggaran sipil dan militer di Indonesia.
PERANAN ADVOKAT DALAM MEWAKILI PELAPOR UNTUK MENGAJUKAN PRAPERADILAN DALAM PERKARA PIDANA Siagian, Richard Mel Christ; Herlina Mannulang
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1843

Abstract

Kewenangan Praperadilan yang diberikan oleh Undang-Undang hanya terbatas, kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kemudian mempertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang secara jelas mengatur kewenangan pengadilan memeriksa dan memutus permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, dan juga permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan. Pada tahap pengajuan praperadilan, tersangka sering menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman dalam mengajukan praperadilan, yang dapat mempengaruhi hilangnya hak-hak tersangka. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan pendekatan yuridis, metode penelitian hukum tersebut dengan meneliti bahan pustaka sekunder seperti peraturan PerUndang-Undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan advokat dalam mewakili pelapor untuk mengajukan praperadilan dalam menjaga hak-hak tersangka, termasuk memberikan strategi pembelaan dan apa saja hambatan yang dihadapi advokat dalam mewakili pelapor untuk mengajukan praperadilan untuk membantu tersangka dalam proses praperadilannya. Bahwa dikatakan peranan advokat sangat dibutuhkan di dalam melindung hak-hak tersangka. Peranan advokat dalam mengajukan praperadilan bukan hanya mengikuti mekanisme praperadilan, juga berperan penting di dalam sistem peradilan yang substansi, berkeadilan, dan memiliki rasa hak asasi manusia. Dalam dukungan dari advokat yang profesionalitas, terpidana dapat memiliki kesempatan yang lebih berkeadilan dalam mendapatkan hak-haknya melalui praperadilan sesuai dengan nilai-nilai hukum positif. Penelitian ini menekankan perlunya peranan advokat di dalam membela hak-hak tersangka dengan mekanisme dan lembaga praperadilan. Sehingga dapat mendukung sistem hukum acara pidana yang efektif dan berkeadilan.
Efektivitas Surat Somasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Non-Litigasi Silalahi, Keisha Anakku Putri; Manullang, Herlina
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1845

Abstract

Legal notice is the first step in resolving civil disputes through non-litigation. A formal notice serves as a written warning from the creditor to the debtor to correct their mistake or negligence before the case is brought to court if the formal notice is ignored based on Article 1238 of the Civil Code and the principle of good faith in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code. This study aims to analyze the extent to which legal notice plays a role in non-litigious civil dispute resolution and the extent to which legal notice accelerates the civil dispute resolution process. This study uses a normative juridical approach by examining the written legal norms that apply in the positive legal system in Indonesia, as well as considering the legal principles and doctrines of legal experts relevant to the issues under study. The results of the study show that legal notice has a significant psychological, moral, and procedural impact, as it can foster legal awareness, encourage voluntary compliance, and accelerate dispute resolution without having to go through litigation. Thus, legal notice plays a strategic role as a legal instrument that supports effective, efficient, and socially just dispute resolution.
PERANAN ADVOKAT DALAM MELAKUKAN PERDAMAIAN ANTARA PELAKU DAN KORBAN DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK Panjaitan, Octasya; Manullang, Herlina
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1846

Abstract

Profesi advokat memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum Indonesia sebagai penegak hukum sekaligus pemberi bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Salah satu peran penting advokat ialah memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi non litigasi, khususnya dalam perkara pencemaran nama baik yang termasuk kategori delik aduan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat berperan signifikan dalam mewujudkan keadilan restoratif melalui langkah awal berupa pengiriman somasi, yang berfungsi membuka ruang dialog antara pelaku dan korban. Dalam proses mediasi, advokat bertindak sebagai pihak netral yang menjembatani komunikasi, memfasilitasi kompromi, serta mengarahkan para pihak mencapai kesepakatan damai. Penyelesaian perkara pencemaran nama baik secara non litigasi terbukti lebih efektif karena menghemat waktu dan biaya, menjaga hubungan sosial, serta memulihkan reputasi korban tanpa harus menempuh proses peradilan yang panjang. Kasus antara KS dan IS menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi bergantung pada itikad baik para pihak, kompetensi advokat, dan ruang kompromi yang realistis. Dengan demikian, peran advokat dalam memfasilitasi mediasi non litigasi menjadi wujud nyata penerapan nilai-nilai musyawarah, kemanusiaan, dan keadilan restoratif dalam praktik hukum di Indonesia.
PERANAN ADVOKAT DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN KEPADA KORBAN PENGANIAYAAN DAN PENGEROYOKAN (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara) Sagala, Hasiholan; Manullang, Herlina
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1857

Abstract

Advocates have a strategic role in the criminal justice system, especially in the North Sumatra Regional Police (Polda), as the main actor in ensuring the protection of legal for victims of criminal acts of persecution and beatings. As independent law enforcers, advocates not only function to provide legal consultation and assistance, but also play a role in overseeing the course of the investigation process to remain in line with the principle of the Due Process of Law and the principle of justice. In addition to litigation function, Advocates also carry out educational roles through empowerment of victims in order to understand their rights and are able to actively participate in the legal process. However, the implementation of the strategic role still faces various obstacles. Based on interviews with Advocates Yosua T. R. Panjaitan, there are several obstacles faced, including geographical obstacles in reaching remote areas, limited mentoring costs, and ethical challenges in the form of practicing bribes and potentially disturbing external pressures Law enforcement objectivity. Based on these conditions, this study emphasizes the importance of sustainable reform through improving professional integrity, utilization of digital technology in legal aid services, as well as strengthening the mechanism of internal and external supervisory to advocate performance. This effort is expected to realize a fairer, transparent, transparent and oriented criminal justice system on the protection of the victim.
Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Menggunakan Perusahaan Orang Lain Aulia Rahman; Br Sinaga, Lidya Devega
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1862

Abstract

Penelitian ini membahas Implikasi Hukum Pidana terhadap Penyelewengan Pengadaaan barang/jasa Negara: Telaah Penggunaan Nama Perusahaan Milik Pihak Lain. Praktik ini sering terjadi akibat persekongkolan antara penyedia dan pejabat pelaksana pengadaan untuk memenangkan tender secara tidak sah. Fenomena tersebut mencerminkan lemahnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam proses pengadaan, sehingga membuka peluang penyalahgunaan wewenang dan kerugian negaraanggung jawab pidana bagi individu dan korporasi ditelaah secara mendalam dalam riset ini. Kerangka penelaahan tersebut didasarkan pada metode hukum normatif, yang didukung oleh pendekatan-pendekatan seperti tinjauan perundang-undangan dan analisis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan meminjam nama perusahaan dalam pengadaan merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas, ketentuan pidana yang berlaku, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memungkinkan penjeratan hukum terhadap pihak-pihak terkait. Pentingnya penegakan sanksi pidana, baik terhadap subjek hukum perorangan maupun badan usaha, adalah untuk memastikan terwujudnya sistem pengadaan yang berintegritas, bebas dari korupsi, dan menjamin keadilan. Keywords:pertanggungjawaban pidana, korupsi, pengadaan barang/ jasa.
PERANAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA simanjuntak, Chintya Louisa; Manullang, Herlina
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1866

Abstract

This study discusses the role of advocates in providing legal assistance to offenders in narcotics cases, highlighting the legal, ethical, and social aspects of law enforcement in Indonesia. Narcotics crimes are considered serious due to their wide-ranging impact on society, thus requiring fair legal representation for every defendant. Based on Law Number 18 of 2003 on Advocates, lawyers are obliged to provide legal assistance without discrimination. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches, drawing on Law Number 35 of 2009 on Narcotics, the Criminal Procedure Code (KUHAP), and relevant legal literature. The results show that advocates play a vital role from the investigation to the trial stages in ensuring the protection of the suspect’s legal rights and upholding the fair trial In narcotics cases with severe penalties, including imprisonment of five years up to the death penalty, advocates are responsible for preparing proportional defenses, filing legal remedies such as appeals, cassation, or clemency, and safeguarding the right to life as guaranteed by the Constitution. Beyond litigation, advocates also play an educational and social advocacy role in promoting restorative justiceand encouraging a more just, humane, and rehabilitation-oriented legal system for narcotics offenders.
DINAMIKA PROSES PEMBELAJARAN KRIMINAL ANAK DARI ORANG DEWASA: STUDI KASUS ANAK DI RUTAN KELAS I DEPOK DAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BOGOR Nur Saidi, Ahmad Ali; Muhammad, Ali; Anwar, Umar; Priyatmono, Budi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1680

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, anak yang terlibat dalam tindak kriminal sering kali dipengaruhi oleh lingkungan sosial, terutama interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika proses pembelajaran kriminal pada anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, khususnya di Rutan Kelas I Depok dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran orang dewasa baik dari lingkungan keluarga ataupun teman sepergaulan anak memiliki peran dalam membentuk pembelajaran kriminal pada anak dan apa dampak yang terjadi dari adanya peran tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dari informan yang terdiri dari pembimbing kemasyarakatan, wali anak, petugas pemasyarakatan, tahanan anak, dan klien anak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Teori Peran - Biddle dan Thomas (1966) dan Teori Asosiasi Diferensial - Edwin H. Sutherland (1939). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika proses pembelajaran kriminal anak dari orang dewasa memiliki peran signifikan khususnya dari orang dewasa yang berasal dari lingkungan pergaulan anak. Sedangkan, peran orang dewasa dari lingkungan keluarga berusaha untuk memberikan pengaruh positif kepada anak. Sementara itu, peran orang dewasa tidak hanya sebagai pengarah dan pengawas, tetapi juga sebagai figur yang memberikan nilai-nilai moral dan sosial yang penting dalam proses perubahan perilaku anak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah anak mendapat pengaruh signifikan dari orang dewasa di lingkungan pergaulannya dalam pembelajaran tindak kriminal, dan peran orang dewasa ini menjadikan figur otoritatif bagi anak sehingga anak terdorong dan termotivasi melakukan tindakan kriminal.
Penataan Kewenangan dan Hubungan Kelembagaan dalam Pembentukan Pengadilan HAM AD HOC untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat di Masa Lalu Patra, Rommy; Husna, Muhammad Badarul; Habib, SY. Arifin
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1695

Abstract

Dalam tulisan ini dikaji persoalan kewenangan dan hubungan kelembagaan terkait pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Permasalahan: Pertama, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan kewenangan dan hubungan kelembagaan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc sehingga menyebabkan kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu tidak jelas penyelesaiannya? Kedua, Bagaimana upaya penataan kewenangan dan hubungan kelembagaan terkait pembentukan Pengadilan HAM ad hoc dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu? Metode penelitian adalah yuridis normatif. Hasil: Pertama, belum optimalnya pelaksanaan kewenangan dan hubungan kelembagaan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc disebabkan ketidakjelasan mekanisme pembentukannya dan begitu banyak lembaga yang punya wewenang dalam pembentukannya, seperti Presiden, DPR, Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Implikasi yang terjadi adalah overlapping antar lembaga yang memiliki kewenangan. Kedua, penataan hubungan kelembagaan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc dengan penegasan hasil penyelidikan Komnas HAM harus ditindaklanjuti penyidikan dan penuntutan oleh Jaksa Agung. Serta hasil penyelidikan juga diserahkan kepada Presiden yang dalam jangka waktu tertentu wajib menetapkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM ad hoc.
Akuntabilitas Administrasi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes): - Vien Cladya Nabila; Arrie Budhiartie; Eko Nuriyatman
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1713

Abstract

Akuntabilitas administrasi pemerintah desa merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang efektif membutuhkan sistem administrasi yang tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat akuntabilitas administrasi pemerintah desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBDes. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di beberapa desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas administrasi pemerintah desa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, rendahnya pemahaman terhadap regulasi keuangan desa, dan kurang optimalnya sistem pengawasan internal. Meskipun demikian, terdapat praktik-praktik baik berupa keterbukaan informasi publik, pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa, dan penerapan sistem informasi keuangan desa yang mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Faktor kunci dalam penguatan akuntabilitas administrasi meliputi peningkatan kompetensi aparatur desa, penguatan regulasi dan pengawasan, serta optimalisasi teknologi informasi untuk mendukung pencatatan dan pelaporan keuangan desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas administrasi pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes bukan hanya persoalan teknis administrasi, tetapi juga mencakup dimensi etika, politik, dan partisipasi masyarakat. Dengan meningkatkan kualitas administrasi, diharapkan pengelolaan APBDes dapat lebih efektif, transparan, serta sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Implikasi dari penelitian ini dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan program pembinaan dan pengawasan yang lebih tepat sasaran terhadap pengelolaan keuangan desa..

Page 25 of 33 | Total Record : 329

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue