cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Amipriyadi
Contact Email
ami035@univpancasila.ac.id
Phone
+6285694502205
Journal Mail Official
jurnalaip@univpancasila.ac.id
Editorial Address
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pancasila Jalan Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Jakarta Selatan - 12640. Email: lemlit@univpancasila.ac.id
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Abdi Implementasi Pancasila: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Published by Universitas Pancasila
ISSN : 28071948     EISSN : 28071700     DOI : https://doi.org/10.35814/abdi.v2i2
Core Subject : Social, Engineering,
Control & Systems Engineering Environmental Science Social Sciences
Focus and Scope of Abdi Implementasi Pancasila: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat is a National Journal based on the results of Community Service Activities in Applied Science and Social Science.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 81 Documents
 5   6   7   8   9 
Tata Kelola Konflik Horizontal Berbasis Integrative Conflict Governance dan Keadilan Restoratif di Nusa Tenggara Barat Agung Iriantoro; Agus Surono; Firli Bahuri; Adnan Hamid; Zaitun Abdullah; Maslihati Nur Hidayati
Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 6 No 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/rxw51w48

Abstract

Konflik horizontal di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam dua dekade terakhir menunjukkan pola fluktuatif namun persisten sehingga harus dipahami sebagai gejala struktural yang menuntut tata kelola konflik yang sistemik dan integratif. Meskipun data pemerintah daerah mencatat penurunan potensi konflik dari 798 kasus pada 2023 menjadi 271 pada 2024 dengan sekitar 97 persen diselesaikan melalui deteksi dini dan mekanisme lokal, ratusan potensi konflik setiap tahun, terutama di lingkar tambang, kawasan pariwisata strategis, dan menjelang kontestasi politik, mengindikasikan bahwa akar-akar agraria, ekonomi, dan identitas belum tertangani memadai. Secara normatif, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, serta Peraturan Daerah NTB tentang pengakuan masyarakat adat, ketertiban umum, dan Bale Mediasi telah menyediakan kerangka penanganan konflik, tetapi implementasinya masih menyisakan kesenjangan dengan praktik lokal melalui pranata adat, Bale Mediasi, dan mediasi keagamaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang diperkaya bahan empiris terbatas dari FGD multiaktor dan materi narasumber, serta analisis melalui inventarisasi dan penafsiran berlapis untuk merumuskan model integrative conflict governance berbasis keadilan restoratif. Hasilnya menunjukkan bahwa di tengah keberadaan regulasi dan inovasi kelembagaan seperti Bale Mediasi, Krama Desa, dan pranata keagamaan, masih terdapat governance gap dan capability gap, sehingga diperlukan model tata kelola konflik horizontal yang menjahit peran hukum negara, hukum adat, pranata keagamaan, dan kebijakan kesejahteraan sosial dalam tiga fase konflik: pencegahan, penghentian, dan pemulihan.  
Implementasi Perjanjian Kerja Sama Dokter Inbond dengan Fasilitas Kesehatan: Kajian Yuridis terhadap Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban Charles Daniel Leonard Pardede; Siti Nur Azizah; Dyah Ersita Yustanty
Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 6 No 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/3jcr9538

Abstract

Dalam era globalisasi dan interkoneksi yang semakin meningkat, kolaborasi antara tenaga medis dan fasilitas kesehatan menjadi semakin penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Perjanjian kerja sama antara dokter dan fasilitas kesehatan merupakan instrumen strategis dalam mencapai tujuan tersebut, dengan menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Meskipun berbagai studi telah dilakukan untuk mengeksplorasi aspek hukum dari perjanjian ini, terdapat kekurangan signifikan dalam kajian mengenai asas keseimbangan yang harus diterapkan dalam implementasi perjanjian tersebut.Urgensi penelitian ini terletak pada fakta bahwa ketidakseimbangan dalam perjanjian kerja sama dapat menimbulkan konflik yang merugikan baik dokter maupun fasilitas kesehatan. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam mengenai asas keseimbangan hak dan kewajiban merupakan langkah awal menuju penyusunan perjanjian yang lebih adil dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana asas tersebut dapat diintegrasikan ke dalam perjanjian kerja sama, sehingga dapat menurunkan potensi sengketa dan meningkatkan kepuasan kedua pihak.
The Effect of CRM-Based Social Media Promotion and Product Quality on Brand Trust and its Impact on Repeat Purchases (Study of PT GoldFrance Pastry Customers Jabodetabek Area) Melati Permata Sari; Setiarini Setiarini
Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 6 No 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/r6fwq893

Abstract

The purpose of this study is to investigate how CRM-based social media advertising and product quality affect brand trust and repeat purchase behavior among PT GoldFrance Pastry consumers in the Greater Jakarta region. A structured questionnaire was given to 100 respondents who had previously bought PT GoldFrance goods and were aware of the company's social media activity in order to gather primary data for this quantitative analysis. Multiple linear regression, the coefficient of determination (R2), hypothesis testing (t-test), and mediation analysis using the Sobel test were used to analyze the data. SPSS version 25 was used for all statistical methods. The findings show that product quality and CRM-based social media promotions have a favorable and substantial impact on brand trust. Additionally, recurring purchases are positively and significantly impacted by CRM-based social media advertising, product quality, and brand trust. The association between CRM-based social media marketing and repeat purchases, as well as between product quality and repeat sales, is significantly mediated by brand trust, according to the mediation study. These results show how crucial it is to strategically combine CRM-based social media marketing with reliable product quality in order to build brand confidence and promote long-term repeat business. In addition to offering useful insights for culinary enterprises in creating successful customer relationship strategies to increase customer loyalty, this study advances the body of literature on marketing management, especially in the areas of digital marketing and consumer behavior.
Analisis Penegakan Hukum Tata Kelola Perdagangan Karbon dan Dampak Lingkungan Proyek Strategis Nasional 2025 dalam Perspektif Konstitusionalisme Hijau dan Keadilan Antargenerasi Allen Hagai Nababan
Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 5 No 2 (2025): November
Publisher : Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/2tgjwz47

Abstract

Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) 2025 dan penyelenggaraan bursa karbon menunjukkan dinamika yang menimbulkan ketegangan antara percepatan ekonomi dan kewajiban konstitusional untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Berbagai proyek dalam klaster energi, industri, dan transportasi menimbulkan tekanan ekologis yang signifikan, sementara mekanisme perdagangan karbon melalui Perpres 98/2021 dan POJK 14/2023 belum sepenuhnya mampu mengendalikan emisi secara kredibel. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute, conceptual, dan constitutional untuk menilai konsistensi kebijakan PSN dan tata kelola karbon terhadap mandat Pasal 28H ayat (1) serta Pasal 33 UUD 1945. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni regulatif, kelemahan due diligence lingkungan, serta belum terintegrasinya prinsip keadilan antargenerasi, sehingga berpotensi menciptakan defisit keberlanjutan. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi kebijakan dan penguatan instrumen pengendalian lingkungan dalam pembangunan nasional.
Upaya Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian Kredensial dalam Transaksi Mobile Banking di Indonesia Jason Gandirja
Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 5 No 2 (2025): November
Publisher : Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/29qdnr03

Abstract

Peningkatan kejahatan siber pada layanan mobile banking menunjukkan pergeseran modus dari peretasan sistem menuju pencurian kredensial melalui rekayasa sosial, phishing, malware, dan eksploitasi celah API. Kondisi ini menimbulkan risiko serius bagi keamanan transaksi digital dan menuntut evaluasi terhadap efektivitas kerangka hukum pidana yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menganalisis kecukupan norma pidana dalam UU ITE dan KUHP serta pertanggungjawaban pelaku, termasuk kemungkinan penerapan asas ekstrateritorial Pasal 2 UU ITE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, efektivitas penegakannya masih rendah akibat kendala teknis pembuktian digital, kelemahan pengawasan pihak ketiga, serta belum adanya pedoman khusus penanganan credential stealing. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas aparat, pembaruan kebijakan keamanan siber, dan peningkatan literasi digital masyarakat.
Implementasi Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam Kerangka Negara Hukum Pancasila Ahmad Hidayat
Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 6 No 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/kk8d1v56

Abstract

Penguatan peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi pesantren berkembang seiring kebutuhan peningkatan mutu layanan pendidikan keagamaan, pemerataan akses bagi santri, serta peneguhan nilai kebangsaan di tengah masyarakat yang majemuk. Dalam praktiknya, fasilitasi kerap menghadapi persoalan konsistensi norma, ketepatan desain kelembagaan, kesinambungan pendanaan, dan efektivitas pengawasan, sehingga muncul jarak antara arah nilai Pancasila yang ideal dengan pelaksanaan program yang kadang bersifat administratif. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan statute approach untuk menelaah norma pada Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2024 dan Perda pembanding (Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sumatera Selatan) beserta regulasi terkait, conceptual approach untuk menguji kesesuaiannya dengan teori negara hukum Pancasila, keadilan sosial, dan implementasi kebijakan, comparative approach untuk memetakan variasi pola pengaturan, serta case approach secara terbatas melalui dokumen praktik implementasi. Hasil kajian menunjukkan adanya integrasi nilai Pancasila dalam asas, tujuan, dan ruang lingkup fasilitasi, namun tingkat operasionalisasinya berbeda antar Perda, terutama dalam penguncian siklus perencanaan–penganggaran, mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah, instrumen monitoring–evaluasi, dan pengawasan. Selain itu, fasilitasi karakter dan kebangsaan cenderung kuat pada norma nilai dan programatik tertentu, tetapi memerlukan indikator kinerja yang lebih terukur agar akuntabel dan berkelanjutan.
Implementasi Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Pasca Revisi UU ITE Petrus Bernadus Hanafi
Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 6 No 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/ms96na49

Abstract

Peningkatan penggunaan media sosial telah mendorong bertambahnya sengketa pencemaran nama baik digital, sehingga penegakan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sering dipertanyakan proporsionalitasnya. Kehadiran Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 membuka ruang penyelesaian melalui keadilan restoratif sebagai alternatif terhadap kriminalisasi berlebihan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui statute approach dan conceptual approach untuk menelaah implementasi RJ dalam tindak pidana pencemaran nama baik siber, efektivitas Perpol 8/2021 pada tahun 2025, serta dampaknya terhadap pengurangan kasus yang berlanjut ke proses pidana formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpol 8/2021 efektif mendorong penyelesaian damai, meningkatkan rekonsiliasi, menekan residivisme, serta mengurangi chilling effect, meskipun disparitas implementasi antar wilayah masih menjadi kendala.
Penyelesaian Sengketa Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Fajar Andhika Eridani
Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 6 No 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/pafa9s47

Abstract

Penerapan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara menandai perubahan dalam manajemen kepegawaian negara melalui penggunaan hubungan kerja berbasis kontrak. Dalam praktik, PPPK menjalankan fungsi pemerintahan dan tunduk pada kewajiban hukum publik, namun menghadapi ketidakpastian hukum terkait perlindungan hak normatif, keberlanjutan kerja, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Kondisi ini diperparah oleh kebijakan daerah yang belum sepenuhnya berlandaskan sistem merit dan berpotensi membuka ruang intervensi non-profesional dalam pengelolaan PPPK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum PPPK bersifat dualistik sehingga menimbulkan ketidakjelasan perlindungan hukum, khususnya terhadap hak normatif dan kepastian perpanjangan perjanjian kerja. Mekanisme penyelesaian sengketa PPPK juga belum efektif akibat ketidakjelasan kompetensi peradilan. Integrasi standar minimal ketenagakerjaan ke dalam perjanjian kerja PPPK dipandang penting untuk mengatasi kekosongan pengaturan dan memperkuat perlindungan hukum aparatur negara berbasis kontrak
INTEGRASI LELANG NEGARA DAN BURSA KARBON INDONESIA MELALUI LELANG KREDIT KARBON SEBAGAI INSTRUMEN GREEN FINANCE BERBASIS GOVERNANCE DAN PENERIMAAN NEGARA Lydia Fransiscani Br. Turnip
Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 5 No 2 (2025): November
Publisher : Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/mx6e7e45

Abstract

Perkembangan perdagangan karbon di Indonesia menimbulkan isu hukum terkait status kredit karbon dalam perspektif hukum keuangan negara serta integrasinya dengan mekanisme pasar. Kredit karbon sebagai bagian dari instrumen nilai ekonomi karbon memiliki karakteristik sebagai aset tidak berwujud yang bernilai ekonomi dan dapat diperdagangkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum kredit karbon sebagai aset negara, potensi lelang oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, serta model integrasi dengan bursa karbon. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, dan POJK Nomor 14/POJK.04/2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit karbon berpotensi dikategorikan sebagai Barang Milik Negara dan dapat dimanfaatkan melalui mekanisme lelang yang transparan dan akuntabel. Integrasi lelang negara dan bursa karbon menciptakan pasar karbon yang efisien serta mendukung penerimaan negara dan pembangunan berkelanjutan.
Optimalisasi Google Sites sebagai E-Portfolio Reflektif untuk Guru SMK Hardianti Hardianti; Irma Savitri Sadikin; Imam Santosa; Lutfiyah Lutfiyah; Suryani Suryani
Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 6 No 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/ne0gct30

Abstract

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kompetensi guru-guru SMK dalam menerapkan penilaian reflektif melalui e-portfolio berbasis Google Sites pada pembelajaran menulis. Kegiatan dilaksanakan di SMKN 4 Pandeglang dengan melibatkan 17 guru yang mengikuti rangkaian sosialisasi, pelatihan, praktik langsung, pendampingan, dan evaluasi. Permasalahan awal mitra meliputi belum tersedianya sistem penilaian menulis yang terdokumentasi secara berkelanjutan, umpan balik yang belum sistematis, serta rendahnya pemanfaatan teknologi digital sebagai instrumen asesmen inovatif. Metode pelaksanaan dilakukan secara partisipatif melalui ceramah interaktif, demonstrasi, praktik mandiri, konsultasi daring, dan refleksi bersama. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa seluruh peserta berhasil membuat akun dan rancangan Google Sites, 82% guru menyusun rencana implementasi di kelas, dan 88% peserta mencapai hasil post-test minimal 4 dari 5 jawaban benar. Selain itu, program menghasilkan template e-portfolio, panduan penilaian reflektif, dokumentasi kegiatan, serta testimoni guru mengenai kebermanfaatan program. Temuan ini menunjukkan bahwa Google Sites layak digunakan sebagai media e-portfolio yang praktis, murah, dan mendukung asesmen formatif yang lebih transparan, reflektif, dan berkelanjutan. Program ini juga berpotensi direplikasi pada sekolah lain melalui pendampingan lanjutan dan penguatan komunitas belajar guru.

Page 8 of 9 | Total Record : 81

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 1 (2026): Mei Vol 5 No 2 (2025): November Vol 5 No 1 (2025): Mei Vol 4 No 2 (2024): November Vol 3 No 1 (2023): Mei Vol 2 No 2 (2022): November Vol 2 No 1 (2022): Mei Vol 1 No 2 (2021): November Vol 1 No 1 (2021): Mei