cover
Contact Name
Selin Herlina Ardy
Contact Email
ojs@ojsstihpertiba.ac.id
Phone
+6289649804388
Journal Mail Official
ojs@ojsstihpertiba.ac.id
Editorial Address
Jl. Usman Ambon No. 9, Kota Pangkalpinang, Kep. Bangka Belitung
Location
Kota pangkal pinang,
Kepulauan bangka belitung
INDONESIA
Jurnal Fakta Hukum (JFH)
ISSN : 29622778     EISSN : 29619734     DOI : -
Jurnal Fakta Hukum (JFH) merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh LPPM STIH Pertiba Pangkalpinang. Jurnal Fakta Hukum (JFH) memilik E-ISSN 2961-9734 dan P-ISSN 2962-2778. Jurnal Fakta Hukum didesain sebagai salah satu media publikasi ilmiah yang diharapkan dapat menanmpung hasil penelitian, kajian maupun pemikiran kritis akademisi, praktisi, pengiat isu hukum serta ilmuan hukum dalam menjawab persoalan fenomena hukum kongrit yang terjadi secara nasional maupun internasional. Pemilihan nama Fakta Hukum sendiri menggambarkan kondisi eksisting keberadaan hukum di tengah masyarakat.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 45 Documents
Analisis Hukum Tata Negara Terhadap Transparansi Putusan Pengadilan Dalam Pemenuhan Hak Konstitusional atas Informasi Misnah Irvita; Junaidi Abdillah; Eri Yulikhsan; Sri Yuliana
Jurnal Fakta Hukum Vol 4 No 2 (2026): Maret
Publisher : LPPM Universitas Pertiba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v4i2.266

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemenuhan hak asasi manusia atas informasi, di mana keterbukaan putusan pengadilan masih kerap direduksi sebatas kewajiban administratif semata. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan analisis Hukum Tata Negara terhadap transparansi putusan pengadilan dalam pemenuhan hak konstitusional atas informasi publik, serta mengkaji implikasi normatifnya terhadap perwujudan prinsip akuntabilitas hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang sepenuhnya bertumpu pada studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan informasi putusan secara transparan bukanlah sekadar formalitas ketatausahaan, melainkan mandat konstitusional mutlak yang mengikat institusi negara demi pemenuhan hak publik. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi peradilan memiliki implikasi esensial sebagai instrumen kontrol sosial. Melalui mekanisme eksaminasi publik yang terbuka, potensi penyalahgunaan wewenang dapat dicegah, sehingga muruah serta akuntabilitas kekuasaan kehakiman yang merdeka di negara hukum tetap terjaga dan berkeadilan.
Leniency Program in Cartel Agreements Iin Realized Consumer Protection in Indonesia Sinar Aju Wulandari
Jurnal Fakta Hukum Vol 5 No 1 (2026): Jurnal Fakta Hukum
Publisher : LPPM Universitas Pertiba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v5i1.279

Abstract

Leniency Program On Cartel Agreements in Realizing Consumer Welfare in Indonesia" which consists of two problem formulations, namely First, Characteristics of Leniency Programs Against Proving Cartels in the Perspective of Business Competition Law. Second, Urgency of Implementing Leniency Programs Against Case Analysis of Cooking Oil Scarcity in Indonesia. This research is a normative legal research using several approaches, namely the legislative approach, conceptual approach, and case approach. The results of this study answer the problems, namely First Characteristics Leniency Program Regarding the proof of a cartel, a form of pardon is given to the accused who helped uncover a cartel case that is difficult for competition law enforcement to uncover, such as the alleged cartel in the cooking oil shortage that occurred in Indonesia. Then, the application ofLeniency Programon the analysis of the cooking oil scarcity case to overcome the public unrest over the scarcity of a product and price increases that disrupt consumer living needs so as to maintain a conducive economic climate and not give rise to other cooking oil cartel cases such as Decision Number 15/KPPU-I/2022 which punished 7 (seven) of 27 (twenty-seven) companies with a fine of IDR 71.28 billion. Therefore, consumers will prosper and business actors will find it difficult to make prohibited agreements in the world of business competition through the implementation of a leniency program in Indonesia
Perlindungan Hak Jemaah Tunggu dalam Alokasi Nilai Manfaat Dana Haji oleh BPKH: Perspektif Keadilan Antargenerasi Tri Wulyani; Nurhayati Sutan Nokoe; Susi Susilawati
Jurnal Fakta Hukum Vol 5 No 1 (2026): Jurnal Fakta Hukum
Publisher : LPPM Universitas Pertiba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v5i1.280

Abstract

Panjang masa tunggu keberangkatan haji menyebabkan dana setoran jemaah dikelola dalam jangka waktu yang lama dan menghasilkan nilai manfaat. Alokasi nilai manfaat untuk mendukung pembiayaan jemaah yang berangkat menimbulkan persoalan hukum karena dana yang dikembangkan juga berkaitan dengan jemaah yang masih menunggu. Artikel ini bertujuan menganalisis konstruksi perlindungan hak jemaah tunggu dalam alokasi nilai manfaat dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji dari perspektif keadilan antargenerasi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak jemaah tunggu tidak cukup dimaknai sebagai keamanan dana pokok, tetapi harus mencakup hak atas informasi, manfaat yang proporsional, pengelolaan yang berhati-hati, kecukupan likuiditas, dan keberlanjutan pembiayaan ketika tiba masa keberangkatan. Keadilan antargenerasi menuntut agar alokasi nilai manfaat tidak memusatkan manfaat pada jemaah tahun berjalan dengan membebankan risiko kepada jemaah tunggu. Oleh karena itu, diperlukan parameter alokasi yang mengintegrasikan proporsi penggunaan nilai manfaat, proyeksi kewajiban jangka panjang, rasio likuiditas, risiko investasi, dan dampak terhadap setiap kelompok jemaah. Penguatan perlindungan harus dilakukan melalui transparansi substantif, pengawasan berbasis risiko, dan evaluasi berkala terhadap keberlanjutan dana haji. Kata Kunci: hak jemaah tunggu; alokasi nilai manfaat; keadilan antargenerasi.
Tanggung Jawab Pihak Pengelola Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun (RUSUNAWA) Dalam Pengelolaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Pasia Nan Tigo Andalusia
Jurnal Fakta Hukum Vol 5 No 1 (2026): Jurnal Fakta Hukum
Publisher : LPPM Universitas Pertiba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v5i1.282

Abstract

Peningkatan kebutuhan hunian di wilayah perkotaan dan keterbatasan lahan mendorong pembangunan perumahan secara vertikal melalui Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Dalam pelaksanaan sewa Rusunawa, hubungan hukum antara pengelola dan penyewa menimbulkan persoalan, khususnya mengenai keseimbangan hak dan kewajiban serta tanggung jawab pengelola terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan para pihak dalam perjanjian sewa Rusunawa dan tanggung jawab pengelola terhadap penyediaan serta pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada Rusunawa Pasia Nan Tigo Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat preskriptif dengan analisis data secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi penyewa memiliki daya tawar yang lebih rendah dibandingkan pengelola karena substansi perjanjian sewa telah ditentukan terlebih dahulu oleh pengelola tanpa memberikan ruang negosiasi yang memadai kepada penyewa. Penyewa pada dasarnya hanya menerima ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Selanjutnya, tanggung jawab pengelola terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan kewajiban hukum yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak penyewa atas hunian dan lingkungan yang layak. Pada Rusunawa Pasia Nan Tigo ditemukan adanya kesenjangan antara tanggung jawab normatif pengelola dan kondisi faktual, antara lain belum optimalnya penyediaan ruang terbuka hijau dan penerangan jalan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan pemeliharaan, anggaran, serta partisipasi penghuni. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pelaksanaan kewajiban pengelola dan pemenuhan hak penyewa agar penyelenggaraan Rusunawa dapat berjalan secara optimal.
Juridical Review of Notary Authority in Electronic Deeds According to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 4 of 2022 concerning the Implementation of Electronic Certificates Ayu Rezka Prasiska; Rizayusmanda; Abuyazid Bustomi; Ferroka Putra Wathan
Jurnal Fakta Hukum Vol 5 No 1 (2026): Jurnal Fakta Hukum
Publisher : LPPM Universitas Pertiba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v5i1.289

Abstract

Abstract: The use of technology in the field of notarity has developed in a number of countries that have begun to implement electronic-based notary deeds as part of the national legal system, including regulations regarding responsibilities in the process of making them. In Indonesia, the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 4 of 2022 concerning the Implementation of Electronic Certificates provides recognition for the use of digital documents and electronic signatures (TTE) that are integrated with the Ministry of Law and Human Rights' system. This arrangement provides opportunities for the implementation of legal services and corporate legality digitally with legal force that can be equated with documents in physical form. These developments show the need to establish rules that specifically regulate the implementation of electronic notary deeds, especially regarding the evidentiary system, notary authority, and the authenticity of deeds. Updates are also needed to the civil procedure legal system so that electronic evidence obtains a clearer position in the evidentiary process. In addition to the regulatory aspect, improving the ability of notaries and public understanding of electronic deeds needs to be carried out through continuous legal education. These efforts can be carried out by involving the Notary Supervisory Council, which consists of MPD, MPW, and MPP, as well as notary professional organizations.