cover
Contact Name
Selin Herlina Ardy
Contact Email
ojs@ojsstihpertiba.ac.id
Phone
+6289649804388
Journal Mail Official
ojs@ojsstihpertiba.ac.id
Editorial Address
Jl. Usman Ambon No. 9, Kota Pangkalpinang, Kep. Bangka Belitung
Location
Kota pangkal pinang,
Kepulauan bangka belitung
INDONESIA
Jurnal Fakta Hukum (JFH)
ISSN : 29622778     EISSN : 29619734     DOI : -
Jurnal Fakta Hukum (JFH) merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh LPPM STIH Pertiba Pangkalpinang. Jurnal Fakta Hukum (JFH) memilik E-ISSN 2961-9734 dan P-ISSN 2962-2778. Jurnal Fakta Hukum didesain sebagai salah satu media publikasi ilmiah yang diharapkan dapat menanmpung hasil penelitian, kajian maupun pemikiran kritis akademisi, praktisi, pengiat isu hukum serta ilmuan hukum dalam menjawab persoalan fenomena hukum kongrit yang terjadi secara nasional maupun internasional. Pemilihan nama Fakta Hukum sendiri menggambarkan kondisi eksisting keberadaan hukum di tengah masyarakat.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 35 Documents
Lembaga Praperadilan Sebagai Instrumen Pengawasan Horizontal Hakim Dalam Praktik Peradilan Pidana Sutomo, Dharma
Jurnal Fakta Hukum Vol 1 No 2 (2023): Volume 2, No 1, Maret 2023
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.834 KB) | DOI: 10.58819/jfh.v1i2.65

Abstract

Diaturnya Lembaga Praperadilan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah konsekuensi bergesernya konsep model penegakan hukum pidana (Law Enforcement) dari kosep Crime Control Model ke konsep Due Proces Model yaitu suatu model penegakan hukum pidana yang lebih mengedepankan penghomatan terhadap prinsif-prinsif perlindungan Hak Asasi Manusia. Dari perspektif teori dan teks norma yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, prinsif-prinsif perlindungan hak asasi manusia. dalam proses penegakan hukum pidana Indonesia sudah cukup baik, namun dalam tataran praktik belum terimplementasi secara konsisten. Hal ini diantaranya disebabkan lemahnya faktor kualitas sumber daya manusia, infrastruktur pendukung dan proses birokrasi yang Panjang
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Memilih Berkarir Rendra, Robi
Jurnal Fakta Hukum Vol 1 No 2 (2023): Volume 2, No 1, Maret 2023
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.505 KB) | DOI: 10.58819/jfh.v1i2.66

Abstract

This study aims to review Islamic law on wives who choose a career in their daily activities. This study used a normative qualitative method. It used both primary data and secondary data. Data analysis used the descriptive analysis method. The results of this study showed that scholars have different opinions about wives who choose careers. Indeed, there is no explicit prohibition in Islamic teachings about wives who choose a career and work outside the house both in stable and unstable family economic conditions. Moreover, referring to the Islamic teachings, wives who choose a career have to pay attention to the boundaries and rules of Islamic teachings. Besides, they have to maintain their honor and dignity as female Muslims so that it does not conflict with their nature as a woman.
Kekuasaan Kehakiman: Hubungan Antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial Siregar, Mardona
Jurnal Fakta Hukum Vol 2 No 1 (2023): Volume 2, No 2, September 2023
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v2i1.91

Abstract

Kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini telah mengalami perubahan yang sangat signifikan dengan terbentuknya lembaga baru mahkamah konstitusi dan komisi yudisial. Kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan dan fungsi yang diamanahkan langsung oleh Konstitusi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Perubahan sistem kekuasaan kehakiman Indonesia tidak hanya berimplikasi terhadap sistem Indonesia tetapi juga terhadap hubungan secara kelembagaan antar lembaga-lembaga Negara yang sering kali menimbulkan konflik horizontal terhadap kewenangan lembaga masing-masing. Penegasan aturan hukum dan konkritisasi norma menjadi sangat penting dalam memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan khususnya terhadap lembaga yang berada pada kekuasaan kehakiman (yudikatif) di Indonesia.
Legalitas Donor Mata Dalam Islam: Perspektif Hukum Kesehatan Dan Hukum Islam Mustafid, Mustafid
Jurnal Fakta Hukum Vol 2 No 1 (2023): Volume 2, No 2, September 2023
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v2i1.100

Abstract

The problem in this study is about the legality of eye donors in Islam in terms of health law and Islamic law. This type of research is library research with a normative approach, while the primary data source uses the Minister of Health Regulation No. 38 of 2016 concerning Organ Transplantation. At the same time, secondary data uses books, journal articles, and others using descriptive data analysis techniques. The results of this paper show that in the health law in Indonesia, it is explained that two human conditions can become donors, namely people who are still alive and people who have died of the brain stem. People who are still alive can only donate one kidney, part of the liver, pancreas, or lung, while people who have died of the brain stem may donate organs, so the authors conclude that eyes may be donated by people who are dying of the brain stem. Meanwhile, according to the perspective of Islamic law regarding eye donors, there are two opinions. First, people who are still alive may not donate their eyes, secondly; people who have died, and the clergy's attitude towards this matter, first; saying it is not permissible because the organs of the body belong to Allah and those who have left them have the right to respect their bodies, second; the opinion that says it is permissible, with the reason that it is a good and commendable deed because the organ can be used by people who need it, rather than being damaged just like that after the body is buried. Humanity's deeds are respected by religion and Eliminate the suffering of others.
Eksistensi Asas Legalitas Formil dan Materil pada KUHP Nasional Anwar, Reski
Jurnal Fakta Hukum Vol 2 No 1 (2023): Volume 2, No 2, September 2023
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v2i1.106

Abstract

Keywords : Legality, Formal, Material, National Criminal Code Abstract : Since formal legality is frequently regarded as a truly sacred order, it is expected to adhere to a sense of justice. Moreover, the arrangements in the law should be executed no matter what that and should be treated as an impression of the side of equity. The expectation that law is equivalent to regulation and that regulation is equivalent to law is undoubtedly an exaggeration that results from this mentality and worldview. The formalistic paradigm on which this law is based makes it even more difficult to find true justice. Formal, limited, and non-binding justice exists, particularly justice that does not encompass all rights and interests, including those of victims, perpetrators, the state, and society. As a result, a number of discussions arose to investigate the legality principle, which can discuss and bridge the values that exist in society and develop. The exploration strategy utilized is standardizing juridical which is expressive logical in nature, information assortment is done with essential information as logical books and diaries and optional information as essential, auxiliary and tertiary lawful materials as the fundamental information. A qualitative analysis was carried out following the collection of the secondary and primary data. Based on the results of the data analysis, it was determined that formal legality was used to stop the authorities from acting arbitrarily against innocent people. In the mean time, the guideline of material legitimateness to connect the presence of unwritten regulations in the public eye that actually exists. Deconstruction of the principle of legality in criminal law is carried out by investigating and incorporating customary law values in order to overcome irregularities in criminal acts. In this sense, crime deviance places an emphasis not only on the unwritten law but also on legal provisions that are not in the written criminal law. Kata kunci : Legalitas, Formil, Materil, KUHP Nasional Abstrak : Legalitas formil seringkali dilihat sebagai suatu tatanan yang dianggap benar- benar sakral sehingga secara resmi harus memperhatikan rasa keadilan. Selanjutnya, pengaturan dalam undang- undang harus dilaksanakan terlepas dari itu dan harus diperlakukan sebagai gambaran dari sisi atas keadilan. Hasil dari mentalitas dan pandangan dunia ini jelas merupakan penegasan yang berlebihan dengan mengharapkan bahwa hukum adalah regulasi dan regulasi setara dengan hukum. Menemukan keadilan sejati menjadi semakin menantang karena paradigma formalistik yang menjadi landasan hukum ini. Yang ada adalah keadilan yang bersifat formal, terbatas dan tidak mengikat, khususnya keadilan yang tidak menyentuh semua hak dan kepentingan, baik kepntingan korban, pelaku, negara maupun masyarakat. Akibatnya, berbagai pembicaraan muncul untuk menyelidiki mengenai asas legalitas yang dapat membahas serta menjembatani nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang sifatnya deskiptif analitik, pengumpulan data dilakukan dengan data primer berupa buku dan jurnal ilmiah dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier sebagai data utama. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif Berdasar temuan analisis data, ditentukan bahwa kedudukan legalitas formal digunakan untuk menghentikan penguasa bertindak sewenang- wenang terhadap orang yang tidak bersalah. Sementara itu, asas legalitas material untuk menjembatani adanya hukum tidak tertulis didalam masyarakat yang masih eksis ada. Untuk mengatasi penyimpangan dalam tindak pidana, dekonstruksi asas legalitas dalam hukum pidana dilakukan dengan menyelidiki dan memasukkan nilai-nilai hukum adat. Penyimpangan kejahatan dalam arti tidak hanya menekankan pada hukum tidak tertulis, tetapi juga pada ketentuan hukum yang tidak terdapat dalam hukum pidana tertulis.
Perlindungan Hukum atas Peran Justice Collaborator dan Whistleblower Hartanto
Jurnal Fakta Hukum Vol 2 No 2 (2024): Volume 3, No 1, Maret 2024
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v2i2.112

Abstract

Kualitas maupun kuantitas tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini semakin canggih dan kompleks, sehingga sulit untuk dibuktikan. Maka peran whistleblower serta justice collaborator diharapkan dapat membantu mengungkap modus/ rangkaian tindak pidana korupsi dengan lebih mudah dan menyeluruh. Sayangnya, para pelapor dan justice collaborator dalam kasus korupsi di Indonesia masih khawatir terhadap perlindungan hukum yang maksimal; orang yang akan melaporkan acapkali khawatir nasibnya dikemudian hari atas potensi serang balik dari para koruptor (corruptors fight back). Perlindungan hukum yang ideal adalah dengan memberikan reward, dan perlindungan dari segala tuntutan sebagai imbalan atas apa yang diungkapkan oleh seorang whistleblower, baik dirinya merupakan salah satu pelaku maupun bukan, ini merupakan stimulus yang baik sebagai pembinaan, dan pengejaran terhadap asset hasil tindak pidana korupsi. Permasalahan yang disajikan peneliti adalah peran justice collaborator dan whistleblower dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi. Penulis menyimpulkan bahwa pada hakekatnya meskipun sebagai pelaku utama namun tersangka/terdakwa yang berperan sebagai justice collaborator tetap saja menunjukkan berkontribusi dalam mengungkap kasus tersebut, maka penegak hukum harus menghargai atau mengapresiasi dalam perwujudan yang layak dalam perspektif hukum pidana sebagai sarana pembinaan. Kemudian whistleblower penghargaan dan perlindungan yang lebih maksimal.
Efektivitas UU Cipta Kerja dalam Melindungi Hak Pekerja Penyandang Disabilitas Firdaus, Indriana
Jurnal Fakta Hukum Vol 2 No 2 (2024): Volume 3, No 1, Maret 2024
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v2i2.115

Abstract

People with disabilities often experience discrimination, negative stigma, bullying and other unpleasant actions in the work environment. Such actions clearly violate their basic rights. Therefore, regulations are needed that are able to maintain these rights. Undang-Undang Cipta Kerja is one of the legal products created by the government in order to regulate and protect the rights of workers, including people with disabilities. However, the question that arises is how effective the UU Cipta Kerja is in regulating and protecting the rights of workers, especially people with disabilities. This research aims to analyze the effectiveness of the UU Cipta Kerja in protecting the rights of workers with disabilities. Normative research methods were used in this research, with a statue approach and conceptual approach. It is hoped that the research results will provide an overview of the extent to which the UU Cipta Kerja can provide effective protection for the rights of workers with disabilities. It is hoped that the implications of this research can provide input for improving regulations or better implementing policies to ensure that the rights of people with disabilities can be optimally protected in the work environment.
Analisis Lingkungan Sosial dan Dukungan Sosial pada Kasus Pembunuhan Orang Tua oleh Anak Kandung: Pendekatan Socio-Criminology di Desa Rias, Kepulauan Bangka Belitung Awalokita, Sonia
Jurnal Fakta Hukum Vol 2 No 2 (2024): Volume 3, No 1, Maret 2024
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v2i2.116

Abstract

This study analyzes the social environmental factors and social support that play a role in cases of parenticide by offspring, using a socio-criminology approach. Such cases often raise questions about the factors influencing extreme criminal behavior within the context of intra-family relationships. The aim of this research is to understand how social environmental factors, such as culture, norms, values, and social interactions, contribute to cases of parenticide by offspring in Desa Rias, Kepulauan Bangka Belitung. The first main research question explores how these social environmental factors affect individuals' perceptions and attitudes towards norms and values related to intra-family relationships. The second main research question directs the analysis towards personal factors underlying intra-family killings, including individuals' backgrounds, life histories, and psychological characteristics. The research methodology employed involves literature review and document analysis, incorporating literature from criminology, sociology, and psychology to build a comprehensive analytical framework. The findings of this research are expected to provide deeper insights into the complexity of factors influencing cases of intra-family killings and their implications for developing prevention and intervention strategies for criminal activities in society.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengambilan Keuntungan dalam Jual Beli Lubis, Riyani Fitri; Tribuana, Robi Rendra; Irvita, Misnah
Jurnal Fakta Hukum Vol 2 No 2 (2024): Volume 3, No 1, Maret 2024
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v2i2.117

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pandanngan hukum Islam terhadap pengambilan keuntungan dalam transaki jual beli. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan analisis deskriptif. Adapun hasil penelitian ini memberikan pandangan bahwasanya transaksi jual beli dalam Islam hukumnya diperbolehkan dilaksanakan selagi tidak ada dalil yang melarangnya. Di mana dalam transaksi jual beli ini juga diperbolehkan mengambil keuntungan atau laba, hal ini sejalan dengan penjelasan dalam al – Qur’an bahwasanya Allah SWT. telah menghalalkan jual beli dan melarang riba. Berdasarkan tinjaun hukum Islam berkenaan dengan pengambilan keuntungan dari transakis jual beli tidak ada nash al – Qur’an, hadis nabi, maupun ijma’ para ulama yang melarangnya. Adapun pendapat ulama tentang batasan pengambilan keuntungan ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Menurut salah satu ulama (Yusuf Qardhawi) memberikan pendapat apabila keuntungan yang diperoleh terhindar dari sebab – sebab keharaman dan kezaliman maka penjual diperbolehkan mengambil 100% dari keuntungan yang diperoleh atau bahkan lebih. Hal ini dikarenakan tidak ada dalil yang menetapkan besaran keuntungan yang dapat diperoleh dari hasil transaksi jual beli.
Analisa Hukum Administrasi Unsur Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukuan Pejabat Ditinjau Dari Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Suniaprily, Firstnandiar Glica Aini; Zaelani, Muhammad Aziz; Vardani, Erika Nur
Jurnal Fakta Hukum Vol 3 No 1 (2024): Volume 3, No 2, Tahun 2024
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v3i1.120

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pejabat dan/atau Badan Pemerintah memiliki wewenang sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Pemeriksaan ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang menjadi kompetensi Peradilan tata usaha negara, yang merupakan pengaturan baru setelah UU No 30 tahun 2014 disahkan. Pengaturan ini adalah paradigma baru karena pemeriksaan ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara dilaksanakan oleh Peradilan tata usaha negara, sementara selama ini selalu diaksanakan oleh Pengadilan Tipikor karena merupakan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan asas hukum dan pendekatan komparatif. Wewenang berada di bidang hukum administrasi negara, sehingga ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang, maka harus diperiksa terlebih dahulu di Peradilan tata usaha negara.

Page 2 of 4 | Total Record : 35