cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Selin Herlina Ardy
Contact Email
ojs@ojsstihpertiba.ac.id
Phone
+6289649804388
Journal Mail Official
ojs@ojsstihpertiba.ac.id
Editorial Address
Jl. Usman Ambon No. 9, Kota Pangkalpinang, Kep. Bangka Belitung
Location
Kota pangkal pinang,
Kepulauan bangka belitung
INDONESIA
Jurnal Fakta Hukum (JFH)
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba
ISSN : 29622778     EISSN : 29619734     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Health, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health
Jurnal Fakta Hukum (JFH) merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh LPPM STIH Pertiba Pangkalpinang. Jurnal Fakta Hukum (JFH) memilik E-ISSN 2961-9734 dan P-ISSN 2962-2778. Jurnal Fakta Hukum didesain sebagai salah satu media publikasi ilmiah yang diharapkan dapat menanmpung hasil penelitian, kajian maupun pemikiran kritis akademisi, praktisi, pengiat isu hukum serta ilmuan hukum dalam menjawab persoalan fenomena hukum kongrit yang terjadi secara nasional maupun internasional. Pemilihan nama Fakta Hukum sendiri menggambarkan kondisi eksisting keberadaan hukum di tengah masyarakat.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 35 Documents
 1   2   3   4 
Aktualisasi Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Bermasyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Robuwan, Rahmat; Zulkifli, Muhamad Aziz
Jurnal Fakta Hukum Vol 3 No 1 (2024): Volume 3, No 2, Tahun 2024
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v3i1.124

Abstract

Penelitian ini berjudul “Aktualisasi Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Bermasyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-undang sebagai uraian dari Undang-Undang Dasar yang lebih konkret sudah semestinya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Akan tetapi potret produk undang-undang yang dihasilkan sering kali tidak mencerminkan Pancasila. Bahkan Pancasila hanya dianggap bingkai pemanis dalam Pembukaan Undang-undang yang terdiri dari kata-kata indah yang hanya menjadi cita-cita tanpa adanya dorongan menuju cita-cita tersebut. Dalam penulisan ini penulis berusaha untuk menjelaskan Aktualisasi Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Bermasyarakat Dalam Pembentukan Undang-undang. Pencarian data dilakukan dengan mengkaji hukum mengenai Aktualisasi Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aturan mengenai Pembentukan Undang-undang. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang meninjau dan membahas objek penelitian dengan meninjau dari sisi peraturan perundang-undangannya.Hasil dalam penelitian ini antara lain terbentuknya peraturan perundang-undangan sesuai dengan pancasila. Rekomendasi yang diberikan dalam penulisan ini ialah undang-undang yang terbentuk adalah undang-undang yang tetap tegak berdiri di atas dasar negara yang kokoh yakni Pancasila.
Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Buana, Syahfa Rizi Rasta; Carera, Famelinda; Oktavianingrum, Fabiola Nurul
Jurnal Fakta Hukum Vol 3 No 1 (2024): Volume 3, No 2, Tahun 2024
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v3i1.125

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa mengenai penerapan kebijakan pidana atau criminal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini anak sebagai kurir narkoba. Mengingat posisi anak dalam hukum pidana ini sangat unik dalam pengaturan dan penjatuhan pidananya. Tentunya diperlukan Analisa yang hati-hati guna penerapan hukuman yang pantas dan tetap harus memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun hasil penelitian ini  adalah  meskipun anak terlibat dalam tindak pidana narkotika, pertanggungjawaban pidana anak lebih difokuskan pada rehabilitasi dan pembinaan. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana sebaiknya diberikan opsi-opsi penyelesaian alternatif, seperti diversi, yang bertujuan untuk menghindari pemenjaraan. Namun, jika anak dianggap bertanggung jawab secara pidana dan diversi tidak dapat diterapkan, hukuman yang dijatuhkan pun berbeda dengan orang dewasa. Anak dapat dikenakan sanksi pidana dengan hukuman yang lebih ringan, atau dikenakan tindakan yang bersifat edukatif, seperti pengawasan, pembinaan di lembaga khusus, atau rehabilitasi.
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Nurwanti, Yulian Dwi; Nugraha, Adhy; Rahmansah, Hardik
Jurnal Fakta Hukum Vol 3 No 1 (2024): Volume 3, No 2, Tahun 2024
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v3i1.127

Abstract

Indonesia is known as a country that has abundant and diverse natural resources. The aim of this research is to determine the form and implementation of criminal law policies in Law Number 41 of 2014 concerning Animal Husbandry and Animal Health. Conclusions from this research: The forms of criminal provisions in this law are the prohibition on slaughtering productive female small ruminants, distributing tools and machines without prioritizing safety and security for the user and/or not having been tested, removing and/or bringing in animals, animal products or media. carriers of other animal diseases to and from the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia or areas free from infected or suspected infected areas, using certain animal medicines on livestock whose products are for human consumption, making, providing and/or distributing illegal medicines. Second, implementation of legal policies The penalties contained in the Animal Husbandry and Animal Health Law are currently not yet strictly regulated, the criminal regulations are still very minimal, for example, imprisonment between one month and three months and fines in the range of ten million rupiah. According to the author, this crime is very light compared to the effects it has on society. Criminal acts in the field of animal husbandry will not only affect one person to another, but criminal acts in animal husbandry and especially animal health will relate to the wider community.
Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Pantai Remodong Yang Terdampak Limbah Tambak Udang (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014) Puspitasari, Della; Jannah, Miftahul; Sari, Liana; Manik, Jeanne D.N.
Jurnal Fakta Hukum Vol 3 No 1 (2024): Volume 3, No 2, Tahun 2024
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v3i1.128

Abstract

Pemenuhan hak asasi manusia menjadi salah satu barometer yang menjamin terlaksananya hak asasi manusia. Dalam pengelolaannya perusahaan harus memperhatikan hak asasi manusia terutama bagi perusahaan yang terlibat langsung dengan lingkungan dan masyarakat seperti perusahaan tambak udang yang berlokasi di pesisir pantai. Pemenuhan HAM bagi masyrakat pesisir diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014  tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemenuhan hak asasi manusia pada masyarakat pesisir yang terdampak limbah tambak udang di Pantai Remodong dan untuk mengetahui faktor pendukung terpenuhinya hak asasi manusia oleh perusahaan tambak udang di Pantai Remodong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk pemenuhan hak asasi manusia berupa pemberian uang ganti kerugian, penyerapan tenaga kerja lokal, serta pemberian hewan kurban setiap perayaan hari raya idul adha. Adapun faktor pendukung terpenuhinya hak asasi manusia bagi masyarakat Desa Remodong diantaranya adalah kepatuhan perusahaan akan regulasi yang berlaku, adanya kebijakan perusahaan tambak udang yang tepat bagi terpenuhinya hak asasi manusia, terjalinnya harmonisasi antara perusahaan dengan pemerintah Desa Remodong.
Tinjauan Kriminologi Dan Maqosid Syari’ah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Anak Kandung Terhadap Orang Tua (Analisis Putusan KDRT di Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.297/Pid.Sus/2023/PN Pgp) Ashidiq, Abdul Rahman
Jurnal Fakta Hukum Vol 3 No 2 (2025): Volume 04 Nomor 01 Tahun 2025
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v3i2.140

Abstract

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan dalam lingkungan sosial yang melebar dan meluas yang berdampak signifikan terhadap korban KDRT, keluarga, dan masyarakat sekitar. Penelitian ini membahas berbagai faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakuan oleh anak kepada orang tua kandunya melalui tinajuan kriminologi dan maqosid syari’ah serta pentinya upaya penanggulangan KDRT. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif berbasis kasus dengan menggunakan pisau analisis teori kriminologi dan maqosid syari’ah. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan sumber primer/utama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.297/Pid.Sus/2023/PN Pgp, undang-undang KDRT, regulasi, serta literatur yang terkait dalam penelitian ini. Hasil penelitian melalui pendekatan kriminologi menunjukkan penyebab KDRT karena adanya tekanan sosial dan ekonomi yang dialami dalam lingkungan keluarga pelaku maupun korban, kurang adanya kontrol sosial dari internal keluarga khusunya dan masyarakat, serta adanya pengaruh dari lingkungan eksternal yang dapat memicu pelaku untuk meniru tindakan kekerasan. Sedangkan melalui pendekatan maqosid syari’ah faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena pelaku mengalami kesulitan dalam menjaga atau memelihara agama pasca ia mengalami perceraian dengan istrinya, pelaku juga tidak mampu menjaga dirinya maupun akalnya, sehingga sudah kehilangan rasionalitasnya sebagai manusia normal dan akhirnya terdorong kembali melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan kepada ibu kandungnya sendiri. Selanjutnya, pentingnya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang terstruktur, sistematis, komprehesif, holistik serta kolaborasi dimulai dari tindakan pencegahan melalui edukasi dan kesadaran publik, intervensi dan layanan dukungan pada korban, penegakan hukum dan kebijakan anti kekerasan, rehabilitasi bagi pelaku KDRT, kolaborasi multisektoral serta inovasi dalam penanggulangan KDRT .
Tinjauan Yuridis terhadap Pasal Kontroversial tentang Perzinaan dalam KUHP Baru dan Dampaknya terhadap Penegakan Hukum Pidana Sani, Akbar
Jurnal Fakta Hukum Vol 2 No 2 (2024): Volume 3, No 1, Maret 2024
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v2i2.152

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif pengaturan tindak pidana perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang telah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum untuk menganalisis konstruksi hukum pasal perzinaan dalam KUHP baru dibandingkan dengan KUHP lama. Analisis difokuskan pada aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis pengaturan tersebut serta dampaknya terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perzinaan dalam KUHP baru mengalami perubahan signifikan dalam hal subjek hukum, elemen delik, dan mekanisme penegakan hukum. Perubahan ini berimplikasi pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak privasi dan kebebasan beragama. Dari perspektif penegakan hukum, implementasi pasal perzinaan menimbulkan tantangan teknis dalam pembuktian, beban kerja aparatur penegak hukum, dan potensi kriminalisasi berlebihan. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi antara nilai-nilai moral masyarakat dengan prinsip-prinsip hukum pidana modern untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berkemanusiaan.
Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara: Studi Komparatif dengan Mahkamah Konstitusi Turki Pri Wanti, Dina
Jurnal Fakta Hukum Vol 3 No 2 (2025): Volume 04 Nomor 01 Tahun 2025
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v3i2.154

Abstract

Penelitian ini mengkaji kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara melalui studi komparatif antara Indonesia dan Turki. Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menyelesaikan konflik konstitusional antar lembaga negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif untuk menganalisis persamaan dan perbedaan kedudukan, kewenangan, serta mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keduanya memiliki fungsi serupa sebagai penjaga konstitusi, terdapat perbedaan signifikan dalam hal struktur kelembagaan, prosedur penyelesaian sengketa, dan efektivitas putusan. Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menangani sengketa kewenangan lembaga negara, sementara Mahkamah Konstitusi Turki lebih fokus pada judicial review dan perlindungan hak asasi manusia. Perbedaan sistem hukum dan struktur ketatanegaraan kedua negara turut mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia dapat mengadopsi beberapa mekanisme dari Turki untuk meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara.
Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Dengan Korea Selatan Andika, Enggar Rizki
Jurnal Fakta Hukum Vol 3 No 2 (2025): Volume 04 Nomor 01 Tahun 2025
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v3i2.155

Abstract

Penelitian ini mengkaji perbandingan kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Korea Selatan dalam pemberhentian presiden dan wakil presiden. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi memiliki peran strategis dalam sistem checks and balances, khususnya dalam mengawasi kekuasaan eksekutif. Di Indonesia, kewenangan pemberhentian presiden dan wakil presiden diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003, sementara di Korea Selatan diatur dalam Konstitusi Korea Selatan dan Constitutional Court Act. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative law). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara memiliki mekanisme yang berbeda dalam hal prosedur, syarat, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Indonesia menerapkan sistem impeachment melalui DPR dan MPR dengan Mahkamah Konstitusi berperan dalam memutus dugaan pelanggaran hukum, sedangkan Korea Selatan memberikan kewenangan langsung kepada Constitutional Court untuk memutus pemberhentian presiden. Efektivitas pengawasan konstitusional di kedua negara bergantung pada independensi lembaga dan mekanisme prosedural yang jelas. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum tata negara komparatif dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengawasan konstitusional di Indonesia.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Digital: Tinjauan terhadap Implementasi UU Perlindungan Konsumen di Marketplance Pembayun, Eys Putri; Gunawan, Arifin Faqih
Jurnal Fakta Hukum Vol 3 No 2 (2025): Volume 04 Nomor 01 Tahun 2025
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v3i2.156

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat, khususnya melalui transaksi elektronik di platform marketplace. Fenomena ini menciptakan tantangan baru dalam perlindungan hukum konsumen yang memerlukan kajian mendalam terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi UU Perlindungan Konsumen dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen pada transaksi digital di marketplace, serta mengidentifikasi kendala dan solusi hukum yang diperlukan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis regulasi terkait, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU Perlindungan Konsumen dalam transaksi digital masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kesenjangan regulasi, kompleksitas yurisdiksi lintas wilayah, dan lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini menemukan perlunya harmonisasi regulasi antara UU Perlindungan Konsumen dengan regulasi teknologi informasi, penguatan peran BPSK dalam menangani sengketa digital, dan pengembangan mekanisme perlindungan konsumen yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Implikasi penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kerangka hukum perlindungan konsumen dalam era digital.
Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan dalam Kasus Pertambangan Ilegal: Studi Kasus di Bangka Belitung Muhaibah, Lizatul; Sukrisno, Wijayono Hadi
Jurnal Fakta Hukum Vol 3 No 2 (2025): Volume 04 Nomor 01 Tahun 2025
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v3i2.157

Abstract

Provinsi Bangka Belitung menghadapi permasalahan serius terkait pertambangan ilegal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan masif. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pengaturan tindak pidana lingkungan dalam mengatasi praktik pertambangan ilegal di Bangka Belitung. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kasus dan studi literatur hukum lingkungan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, sementara data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan laporan kerusakan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana lingkungan yang ada belum efektif menangani pertambangan ilegal karena sanksi yang relatif ringan, lemahnya koordinasi antar instansi, dan minimnya pengawasan. Faktor penyebab lemahnya penegakan hukum meliputi keterbatasan sumber daya aparat, kurangnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya political will pemerintah daerah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi pengaturan sanksi pidana lingkungan, penguatan kelembagaan pengawasan, dan peningkatan koordinasi antar stakeholder untuk menciptakan efek jera bagi pelaku pertambangan ilegal di Bangka Belitung.

Page 3 of 4 | Total Record : 35

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2025): Volume 04 Nomor 01 Tahun 2025 Vol 4 No 1 (2025): September Vol 3 No 1 (2024): Volume 3, No 2, Tahun 2024 Vol 2 No 2 (2024): Volume 3, No 1, Maret 2024 Vol 2 No 1 (2023): Volume 2, No 2, September 2023 Vol 1 No 2 (2023): Volume 2, No 1, Maret 2023 Vol 1 No 1 (2022): Volume 1, No 1, September 2022