Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kajian Hasil Penelitian Hukum

JMIH
Website

Published by Universitas Janabadra

ISSN : - EISSN : 25982435 DOI : 10.37159

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Welcome to official homepage of Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum. As a part of our commitment to publicise legal knowledge, we provide our published journal articles to download for free. As a government-accredited national scientific journal, we are a reference for many legal scholars. Article submission and order for printed edition may be sent to sisca.rh@gmail.com.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 12 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 6, No 2 (2022): November" : 12 Documents clear

PRISMATIC SOCIETY THEORY STUDY OF THE SOCIAL FUNCTION OF LAND RIGHTS IN INDONESIA Samun Ismaya
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 6, No 2 (2022): November
Publisher : Universitas Janabadra

Studies related to interests become an interesting study in the field of legal science, because law science itself makes interest as one of the objects of its study. Broadly speaking, interests are divided into two, namely personal interests and social interests. This interest can be attached to both moving objects and fixed objects (land).Attachment of interests to fixed objects, especially land, it is not uncommon for conflicts of interest to occur because humans (people) as legal subjects, on the one hand, are guaranteed their personal / civil interests, but on the one hand, humans cannot be separated from the social life of society. This concrete conflict of interest case occurs when national development requires land owned by community members to carry out public interests. There is a tug of war between private interests and public interests which often results in land conflicts that have broad socio-economic aspects.On the basis of the conflict of interest phenomenon, it becomes an interesting study from the perspective of legal science, especially legal theory, to be able to explain the meaning and implementation of the basic principle that "all rights to land have a social function" as stipulated in Article 6 of the UUPA. The meaning and implementation of self-interest which is social in nature is an interesting problem, especially in Indonesia, with the conditions of heterogeneous / plural socio-cultural values that can be studied inter-disciplinary and multi-perspective.To answer this problem, a descriptive analytical research was conducted using legal theory analysis tools, especially the theory that discusses the dualism of interests and the implementation of interests in social life (Theory Of Prismatic Social). As a source of research material, library research methods are used and the results of the research will be analyzed descriptively qualitatively with legal theory analysis tools and doctrines as an effort to answer the question of the meaning and implementation of personal and social interests inherent in a land right.The results of this research are expected to be useful for the development of science, especially law science and more specifically Land Law. In addition, this research is also expected to provide input in the efforts of making government policies related to land acquisition for development purposes

IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK SEBAGAI PERWUJUDAN KEADILAN RESTORATIF PADA TINGKAT PENYIDIKAN (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Sawangan Polres Magelang) Elpha Johan Setiawan; Suryawan Raharjo
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 6, No 2 (2022): November
Publisher : Universitas Janabadra

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sistem peradilan pidana anak dituntut untuk mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dengan mengupayakan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga tidak terjadi stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak sebagai wujud restorative justice pada tingkat penyidikan di wilayah hukum Polsek Sawangan dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidik Polsek Sawangan dalam penerapannya. diversi sebagai wujud keadilan restoratif di tingkat penyidikan.Data yang diperoleh dari penelitian berdasarkan hasil wawancara yang didukung oleh bahan pustaka, disajikan secara deskriptif kualitatif yaitu data penelitian diklasifikasikan menurut masalah penelitian kemudian hasil klasifikasi data tersebut disistematisasikan dan dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan.Penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak memiliki bentuk keadilan restoratif berupa diversi. Penerapan diversi dilihat dari unsur penegakan hukum berupa keadilan, manfaat dan kepastian hukum bagi pelaku dan bagi korban dapat dicapai dengan melaksanakan diversi sebagai perwujudan keadilan restoratif. Kendala yang dihadapi penyidik dalam penerapan diversi adalah pada saat diversi berlaku adanya perbedaan persepsi antar penegak hukum dalam memahami pengertian diversi, penyidik terkadang kesulitan memberikan pengertian kepada korban dan kurangnya kesadaran korban untuk menyelesaikan. kasus melalui pengalihan.

AKTUALISASI PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA APARATUR PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) DAN APARAT PENEGAK HUKUM (APH) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRESTA CIREBON) Maulana Yusuf Bakhtiar; Fransisca Romana Harjiyatni; Hartanti Hartanti
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 6, No 2 (2022): November
Publisher : Universitas Janabadra

Dengan adanya Perjanjian Kerja Sama antara Kemendagri, Polri dan Kejaksaan Agung terkait penanganan laporan masyarakat atas dugaan korupsi di pemerintah daerah dimana tugas pengawasan diemban oleh APIP, dalam perjanjian kerjasama tiga lembaga pemerintah tersebut telah menyepakati perjanjian kerjasama tentang koordinasi antara APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dengan APH (Aparat Penegak Hukum) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang terindikasi tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah.Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif dengan metode penelitian yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data dengan metode kepustakaan dan metode wawancara, jenis data yaitu data primer dan sekunder. Sedangkan analisis datanya dengan menggunakan analisis deskriptif normatif, dengan rumusan masalah : Pertama, Bagaimana aktualisasi perjanjian kerjasama antara APIP dan APH. Kedua, Apa hambatan yang dihadapi dan bagaimana solusinya dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah?Dari hasil analisis data dapat disimpulkan, bahwa aktualisasi perjanjian kerjasama tersebut memuat tentang koordinasi antara Aparat Pengawas Intern Pemerintah dengan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi meliputi tukar menukar data dan/informasi; mekanisme penanganan laporan atau pengaduan;dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sedangkan hambatan berupa hambatan internal dan eksternal, sedangkan solusi dalam mengatasi hambatan adalah regulasi untuk menjamin kemandirian dan akuntabilitas APIP perlu segera disahkan dan evaluasi Perjanjian Kerjasama

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN SYARIAH PADA PENGADILAN AGAMA MAGELANG (Analisis Terhadap Putusan No. 124/PDT.G/2016/PA.Mgl. Tentang Wanprestasi/Cedera Janji Atas Akad Hak Tanggungan Dan Pembiayaan Murabahah) Foead Kamaludin; R. Murjiyanto; Sunarya Raharja
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 6, No 2 (2022): November
Publisher : Universitas Janabadra

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi penyelesaian sengketa akad murabahah terhadap hak tanggungan pada bank syariah di Pengadilan Agama Magelang, demikina juga bagaimana kendala penyelesaian sengketa akad murabahah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menjabarkan hasil pengaturan hukum terkait implementasi penyelesaian sengketa akad murabahah pada KJKS BMT Arta Mandiri di Pengadilan Agama Magelang berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan untuk menangani sengketa-sengketa ekonomi syariah diberikan kepada Pengadilan Agama Kewenangan ini selanjutnya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah yang disempurnakan dengan Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam penyelesaian belum sepenuhnya berjalan sebgaimana mestinya. Hal ini dikarenakan adanya kendala, diataranya faktor internal; tumpang tindih aturan, keterbatasan hakim, tidak adanya kesadaran pihak penggugat dan tergugat dalam pesidangan. Faktor eksternal adalah, sumber daya manusia yang kurang memahami prinsip-prinsip syariah, sehingga Bank syariah tidak menjalankan prinsip-prinsip syariahnya secara menyeluruh.

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA DIY Badruzzaman Hamdani; Sigit Herman Binaji; Eko Nurharyanto
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 6, No 2 (2022): November
Publisher : Universitas Janabadra

AbstrakKeadilan restoratif merupakan filsafat, proses, gagasan, teori atau program dan intervensi yang menekankan pemulihan kerugian akibat perilaku kriminal, setiap mengatasi masalah diutamakan musyawarah dengan jalan mediasi korban dan pelanggar, Sesuai dengan Undang- Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum dan selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.Penegakan hukum tindak pidana yang berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY serta Faktor – faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dengan menggunakan normatif yuridis penelitian hukum ini telah mengidentifikasi hukum dan efektivitas hukum yang mengalami peningkatan sejak tahun 2019 sampai 2021, dinamika peningkatan ini menunjukkan faktor pendukung dan penghambatnya, faktor pendukung meningkatnya penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif diantaranya mudahnya masyarakat mengakses perkembangan keadilan restoratif melalui media, hal ini merupakan jalan yang membuka pola pikir masyarakat tentang konsep hukum yang mempunyai nilai – nilai keadilan restoratif

PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DI INDONESIA DENGAN HUKUM SUI GENERIS Andy Usmina Wijaya; Sekaring Ayumeida Kusnadi; Fifin Dwi Purwaningtyas; Dwiki Arief Darmawan
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 6, No 2 (2022): November
Publisher : Universitas Janabadra

Tidak dapat dipungkiri rezim hak kekayaan intelektual, pada beberapa aspek dapat memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional suatu negara. Seiring dengan kuatnya dorongan dunia internasional, mayoritas negara-negara berkembang, agar pemanfaatan pengetahuan tradisional, sepatutnya memiliki regulasi akses dan bagi hasil yang jelas, dan kesadaran belum optimalnya peraturan-peraturan yang ada untuk melindungi pengetahuan tradisional, maka berkembang pula wacana pengembangan peraturan sui generis di luar hukum hak kekayaan intelektual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam upaya pengembangan peraturan sui generis bagi pengetahuan tradisional di Indonesia, setidak-tidaknya terdapat beberapa unsur-unsur minimum yang harus terkandung dalam sebuah ketentuan sui generis, meliputi tujuan pemberian perlindungan; lingkup perlindungan; kriteria-kriteria dari objek perlindungan; keuntungan dari perlindungan: pemegang/pemilik pengetahuan tradisional; jenis hak yang diberikan; Bagaimanakah hak tersebut diperoleh?; Bagaimanakah melaksanakan dan menegakan hak-hak tersebut; Bagaimana hak tersebut hilang atau kapan hak tersebut menjadi kadaluwarsa; dan Penyelesaian sengketa.

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN E- TILANG DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBERLAKUAN SANKSI DENDA BAGI PELANGGAR (STUDI DI DITLANTAS POLDA DIY) Agustina Tunggal Dhewi Pita Kusuma; Suryawan Raharjo; Eko Nurharyanto
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 6, No 2 (2022): November
Publisher : Universitas Janabadra

Tingkat kerawanan pelanggaran lalu lintas sering terjadi di Kota Yogyakarta. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pemerintah khususnya kepolisian yang salah satunya dilakukan adalah pemberian sanksi administratif oleh Polri. Untuk mencapai suatu proses traffic ticketing yang relevan, diperlukan suatu teknologi informasi yang didukung oleh perangkat lunak berbasis jaringan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang penerapan e-ticketing dalam pengenaan denda terhadap pelanggar lalu lintas di Kota Yogyakarta dan apakah penerapan sistem E-Tilang telah memberikan kepastian hukum bagi pelanggar lalu lintas. E-Tilang merupakan digitalisasi dalam proses ticketing, diharapkan dengan memanfaatkan teknologi dalam proses ticketing dapat lebih efektif dan efisien. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan hasil wawancara dengan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda D.I.Y. sebagai sumber daya.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji norma atau norma dalam hukum positif yang berlaku dengan penerapan E-Tilang pemerintah dapat dinilai lebih transparan, hal ini ditunjukkan dengan tersedianya akses informasi yang siap dan mudah dijangkau dalam penerapannya sesuai dengan prosedur pelaksanaannya. Dari segi kepastian hukum, sistem ini memberikan kepastian bagi pelanggarnya, yakni mengenai berapa besar denda dan apa saja yang dilanggar yang tertera pada slip biru

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL) Eko Susilo; Ishviati Joenaini Koenti; Pudja Pramana Kusuma Adi
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 6, No 2 (2022): November
Publisher : Universitas Janabadra

Pilkada serentak tahun 2020 berbeda dengan Pilkada sebelumnya yang diselenggarakan dalam kondisi pandemi COVID-19. Sejatinya pelaksanaan Pilkada ini bisa saja ditunda disebabkan oleh alasan kemanusiaan, maksudnya adalah adanya situasi darurat yang dapat mengancam kehidupan manusia Namun, pemerintah dan DPR telah memutuskan untuk melanjutkan Pilkada serentak dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam setiap tahapannya. Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020. Secara substansi dalam kebijakan tersebut menjadi instrumen dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di tengah pagelaran Pilkada, dimana dalam setiap tahapannya tetap menerapkan protokol kesehatan.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif dengan metode pendekatan yuridis kualitatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang ditempuh saat Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Gunungkidul sehingga terlaksana.Respon masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Gunungkidul sangat baik. Masyarakat mengapresiasi,pelaksanaan Pilkada khususnya di Gunungkidul yang berjalan dengan baik, aman dan damai ini tercermin pada para kontestan yang berkenan silaturahim mengucapkan selamat kepada pasangan calon yang menang sebagai pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.

PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL TERHADAP PEMANFAATAN KEBUDAYAAN INDONESIA ( STUDI KASUS PEMANFAATAN TENUN ENDEK BALI OLEH RUMAH MODE CHRISTIAN DIOR PARIS) Nathalina Sri Ariyanti; Dyah Permata Budi Asri
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 6, No 2 (2022): November
Publisher : Universitas Janabadra

Ekspresi Budaya Tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas masyarakat tertentu. Adapun perlindungannya diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan bagaimana penerapan akses perjanjian pembagian keuntungan (Access Benefit Sharing) terhadap pemanfaatan kebudayaan Tenun Endek Bali oleh Rumah Mode Christian Dior Paris.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Normatif, dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pengaturan kearifan lokal dan budaya tradisional dalam peraturan hak kekayaan intelektual dan penelitian lapangan. Penelitian hukum normative dilakukan dengan penelitian kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum yang relevan, baik melalui bahan hukum primer yang diperoleh dari sejumlah peraturan perundang-undangan. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer dikumpulkan dari penelitian lapangan melalui wawancara dengan responden narasumber secara dalam jaringan (daring/online meeting)Dalam studi kasus tenun Endek Bali ini tidak disepakati benefit sharing dalam bentuk dana yang kemanfaatannya dapat dikembalikan kepada masyarakat Bali. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan Christian Dior bukan dalam proses bentuk uang, melainkan transfer of knowledge atau alih ilmu dan wawasan kepada masyarakat Bali terkait cara menenun serta produksi tenun Endek yang dilaksanakan oleh Christian Dior. Sebagai implementasi dari prinsip mutual benefit, pihak Christian Dior juga memberikan kontraprestasi atas penggunaan tenun Endek Bali di koleksinya kepada pihak Pemprov Bali berupa usaha pemberdayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah terpilih di Bali yang memproduksi tenun Endek dengan pencantuman label pengakuan pada setiap produk Christian Dior yang menggunakan tenun Endek Bali

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH LEMBAGA KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA Muhammad Sidik K. Tamsio; Sudiyana Sudiyana
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 6, No 2 (2022): November
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/jmih.v6i2.2134

Tujuan Penelitian.Tujuan Objektif. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah lembaga keuangan berbasis teknologi informasi di Indonesia. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya terkait layanan pinjaman uang berbasis Financial Technology dalam proses penyelesaian hukum yang dapat ditempuh debitur.Metode Penelitian.Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode penelitian sebagai sarana untuk memahami objek masalah. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut: Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yaitu “peraturan perundangan-undangan untuk menjawab isu hukum yang ditemukan akan dikaji dalam tataran dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.”Hasil Penelitian diseluruh materi yang diuraikan mengenai permasalahan yang dikemukakan Menurut ketentuan Pasal 29 POJK 77/2016 Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu: Transparansi; Perlakuan yang adil; Keandalan;Kerahasiaan dan keamanan data Penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Selain itu wajib juga memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen,Kesimpulan Berdasarkan pembahasan diseluruh materi yang diuraikan mengenai permasalahan yang dikemukakan tentang perlindungan hukum bagi konsumen lembaga keuangan financial technology di Indonesia, sebagai berikut: Upaya hukum dan penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh debitur apabila mengalami permasalahan pada layanan pinjaman uang berbasis Financial Technology.

Page 1 of 2 | Total Record : 12

1 2

Filter by Year

2022 2022

Filter By Issues

All Issue Vol 8, No 1 (2024): Mei Vol 7, No 2 (2023): November Vol 7, No 1 (2023): Mei Vol 6, No 2 (2022): November Vol 6, No 1 (2022): Mei Vol 5, No 2 (2021): November Vol 5, No 1 (2021): Mei Vol 4, No 2 (2020): November Vol 4, No 1 (2020): Mei Vol 3, No 2 (2019): November Vol 3, No 1 (2019): Mei Vol 2, No 2 (2018): November Vol 2, No 1 (2018): Mei Vol 1, No 2 (2017): November More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dwi Oktafia Ariyanti

Contact Email
dwi_oktafia@janabadra.ac.id

Phone
+6282221447241

Journal Mail Official
dwi_oktafia@janabadra.ac.id

Editorial Address
Jl. Timoho No.40, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225

Location
Kota yogyakarta,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dwi Oktafia Ariyanti

Contact Email dwi_oktafia@janabadra.ac.id

Phone +6282221447241

Journal Mail Official dwi_oktafia@janabadra.ac.id

Editorial Address Jl. Timoho No.40, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225

Location Kota yogyakarta, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dwi Oktafia Ariyanti

Contact Email
dwi_oktafia@janabadra.ac.id

Phone
+6282221447241

Journal Mail Official
dwi_oktafia@janabadra.ac.id

Editorial Address
Jl. Timoho No.40, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225

Location
Kota yogyakarta,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA