cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
IDUL ANAN
Contact Email
jurnalstisdarussalam@gmail.com
Phone
+6287846135800
Journal Mail Official
jurnalstisdarussalam@stisdarussalam.ac.id
Editorial Address
Jalan Soekarno-Hatta, Bermi, Desa Babussalam, Gerung, Kab. Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Location
Kab. lombok barat,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi Lombok Barat
ISSN : 27758753     EISSN : 28084462     DOI : https://doi.org/10.59259/jd.v2i2.37
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Focus dan Scoope This journal is published twice a year in June and December. This journal has specifications in the fields of Islamic law, constitutional law, public policy, Islamic politics, fiqh siyasa. This journal is expected to contribute to academics in studying politics and constitutional law. 1. Islamic Legal 2. Constitution in Islam; 4. Comparative Constitution; 5. Islamic Political Thoughts; 6. Fiqh Siyasah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab" : 10 Documents clear
PENANGGULANGAN PERNIKAHAN ANAK DENGAN PENDEKATAN HUKUM ADAT DI PULAU LOMBOK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Surya, Ida
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v5i1.211

Abstract

The province of West Nusa Tenggara, which consists of two islands (Lombok and Sumbawa), has 8 regencies and 2 cities with its capital in Mataram. It is one of the provinces in Indonesia, and its vision and mission is to lead its people towards prosperity, as outlined in the vision and mission of the province of West Nusa Tenggara, namely: ‘Moving forward’ is the vision of the Acting Governor of West Nusa Tenggara in leading the provincial government to make West Nusa Tenggara more advanced and move forward with a stronger accelerative spirit. The West Nusa Tenggara government continues to develop and advance the region. Its efforts for a more advanced West Nusa Tenggara are not merely about appearance but also about acceleration. West Nusa Tenggara is ready to continue moving forward and become an even better province in the future. However, in implementing this vision and mission, West Nusa Tenggara faces significant challenges related to achieving the well-being of its people, particularly the high rate of early marriage. This is a major issue in West Nusa Tenggara and requires special attention to resolve it, ensuring that the people of West Nusa Tenggara can achieve their well-being. The objectives of this study are: 1. To analyse the causes of child marriage, 2. To understand local wisdom and the role of local governments in addressing child marriage, 3. To analyse the challenges faced in addressing child marriage. This research employs a qualitative research approach. Data collection methods include interviews, documentation, observation, and literature review. Child marriage occurs due to several factors, including technology, such as smartphones, as most children now own Android smartphones, leading to free-wheeling social interactions. There is also a lack of clear guidelines addressing this issue, and there is a need for a Memorandum of Understanding (MOU) between traditional leaders, community leaders, and the local government to reduce the incidence of child marriage.
IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF BERDASARKAN HUKUM PIDANA YANG BERLAKU DI INDONESIA Atmaja , I Kadek Suadaya; Harun, Rina Rohayu; Ufran, Ufran
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v5i1.219

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi keadilan restorative pada sistem peradilan pidana anak, system peradilan umum dan pada kepolisian. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normarif (doktriner) yaitu pendekatan dengan mempergunakan kepustakaan atau studi dokumen dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul diatas. Hasil Peneilitian yaitu restorative justice merupakan sebuah upaya untuk mempertemukan semua pihak yang terlibat untuk bersama-sama mencari solusi untuk merestorasi dan memulihkan semua pihak yang terkena dampak kejahatan. Pelaksanaan restorative justice tidak selamanya menghilangkan pidana dan bertujuan untuk perdamaian namun hakekatnya ialah merestorasi korban. Meskipun memang, perdamaian dapat tercapai seiring berjalannya proses restorative justice, dan penyelesaian perkara melalui proses hukum diluar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang menekankan pada pemulihan atas kondisi pelaku dan korban.
TELAAH SOSIO-ANTROPOLOGIS PROSES POSITIVISASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT KEDALAM HUKUM NASIONAL Setyobudi, Teguh; Roibin , Roibin; Azizi , Jumain; Tamimi, Lalu Muhammad
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v5i1.221

Abstract

Artikel ini membahas proses positivisasi hukum Islam dan hukum adat ke dalam kerangka hukum nasional Indonesia dengan pendekatan interdisipliner dalam konteks penelitian hukum normatif. Peneliti mengidentifikasi fakta bahwa hukum adat dan hukum Islam memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia yang kompleks dan multi-layered. Hukum adat, sebagai produk sosial yang tumbuh dari nilai dan norma suatu komunitas, diakui secara resmi dalam kerangka hukum positif di Indonesia, di mana hal ini sejalan dengan prinsip penyelesaian konflik di tingkat lokal dalam aspek tanah, warisan, dan hubungan sosial masyarakat. Sementara itu, hukum Islam menghadapi tantangan dalam pengintegrasiannya dengan hukum positif nasional, terutama dalam konteks Pancasila sebagai ideologi negara yang harus diinternalisasi dalam penerapan hukum. Penelitian ini menyoroti dinamika interaksi antara hukum adat dan hukum Islam, serta bagaimana keduanya dapat saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan dan pemenuhan nilai sosial dalam masyarakat yang heterogen. Oleh sebab itu, pemahaman mendalam tentang interaksi ini penting untuk mengembangkan hukum yang progresif di Indonesia, yang mampu menjawab tantangan-tantangan yang muncul dalam konteks global dan lokal. Keberhasilan integrasi ini diharapkan mampu memberikan keadilan yang lebih inklusif bagi seluruh elemen masyarakat dalam sistem hukum nasional.
DINAMIKA KONFLIK PRA-PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI KABUPATEN LOMBOK UTARA: FAKTOR, MANIFESTASI, DAN SOLUSI Sofiana , Ulya
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v5i1.222

Abstract

Pernikahan beda agama tidak bisa dihindari dikarenakan karena suka sama suka dengan kata lain saling cinta. Pernikahan beda agama di Indonesia tidak diperkenankan dan terkadang sering kali pula terjadinya konflik pernikahan tersebut. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengidentifikasi latar belakang terjadinya konflik Pra-Pernikahan beda, mengidentifikasi konflik yang terjadi Pra-Pernikahan Beda Agama dan mengalisis penyelesain konflik Pra-Pernikahan beda agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya konflik Pra-Pernikahan beda agama di Kecamatan Gangga melibatkan berbagai pihak, termasuk pasangan calon pengantin, keluarga, tokoh agama, dan masyarakat. Konflik ini terutama terjadi antara individu beragama Islam dan Buddha yang mengalami tekanan sosial serta perbedaan nilai terkait keyakinan mereka. Bentuk konflik yang muncul meliputi ancaman, penyerangan, serta pengucilan sosial terhadap pasangan. Penyelesaian konflik umumnya dilakukan melalui mediasi oleh pihak ketiga, seperti Kepala Dusun dan aparat desa, yang sering kali berujung pada perpindahan agama salah satu mempelai karena tidak adanya pengakuan legal terhadap pernikahan beda agama di Indonesia.
ANALISIS NORMATIF PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS (PLT) DIRUT PDAM LOMBOK TIMUR DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE Evangelista, Beverly; Sumaragatha , I Gusti Bagus Sakah
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v5i1.223

Abstract

Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama PDAM Lombok Timur merupakan proses strategis yang berdampak pada penerapan prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Oleh karna itu, rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana ketentuan hukum mengatur pengangkatan PLT Dirut dan sejauh mana pengangkatan tersebut memengaruhi penerapan prinsip good governance. Penelitian menggunakan metode normatif dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, dan Permendagri No. 23/2024. asil pembahasan menunjukkan bahwa pengangkatan PLT Dirut masih menghadapi kendala dalam hal transparansi dan partisipasi publik, serta pengawasan yang belum optimal sehingga berpotensi menurunkan legitimasi dan efektivitas pengelolaan. Selain itu, ketentuan hukum yang ada belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten dalam proses pengangkatan. Kesimpulannya, penguatan regulasi, peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan, dan evaluasi kinerja secara berkala sangat diperlukan untuk memastikan pengangkatan PLT berjalan sesuai prinsip good governance dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di PDAM Lombok Timur.
IMPLIKASI HUKUM TERHADAPAN KEBIJAKAN PENGECER MELAKUKAN DISTRIBUSI GAS LPG 3 KG DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLIDUNGAN KONSUMEN Sumaragatha , I Gusti Bagus Sakah; Evangelista, Beverly
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v5i1.224

Abstract

Adanya ketidakmerataan distribusi gas LPG 3 kg maka upaya untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan pengecer untuk melakukan distribusi langsung Gas LPG 3 kg kepada konsumen akhir. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implikasi hukum terhadap kebijakan pengecer melakukan distribusi gas lpg 3 kg berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi kebijakan pemerintah berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen. Dengan metode penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendektan undang-undang. Hasil penelitian adanya pemerataan distribusi gas kepada konsumen akan tetapi tidak terjaminnya distribusi tepat sasaran dikarenakan pengecer tidak menggunakan aplikasi tepat sasaran dari pertamina sehingga berimplikasi terhadap hak-hak konsuemen yang tidak terpunuhi secara maksimal.
IMPLEMENTASI ASAS PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Fallahiyan, Muh. Alfian; Umam, Khairul; Kafrawi, Rachman Maulana; Amalia, Riska Ari
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v5i1.225

Abstract

Masyarakat merupakan komponen yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini cenderung mengesampingkan partisipasi masyarakat yang sejatinya menjadi perwujudan salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu asas partisipatif. Saat ini masyarakat hanya dianggap sebagai objek penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana partisispasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pringgasela Selatan Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Peneitian ini menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini masih belum sepenuhnya mengimplementasikan asas partisipatif yang ditunjukan dengan tidak masifnya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman konseptual penyelenggara pemerintahan desa dan belum jelasnya regulasi yang mengatur secara spesifik bentuk keterlibatan masyarakat dalam bentuk produk hukum desa maupun perundang-undangan terkait.
REPOSISI STRATEGIS BADAN ADHOC PEMILU DALAM SISTEM DEMOKRASI INDONESIA Hamdi, Muh. Rizal
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v5i1.233

Abstract

Badan adhoc penyelenggara Pemilu seperti PPK, PPS, dan KPPS memiliki peran vital dalam menjamin keberlangsungan proses demokrasi elektoral di Indonesia. Namun, posisi mereka selama ini lebih cenderung bersifat administratif dan teknis, tanpa memiliki kekuatan kelembagaan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan strategi reposisi badan adhoc agar tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam sistem demokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta studi terdahulu terkait peran badan adhoc. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidakjelasan status hukum, minimnya perlindungan, serta lemahnya pembinaan struktural menyebabkan badan adhoc berada dalam posisi marjinal. Reposisi strategis diperlukan melalui penguatan desain kelembagaan, rekruitmen berbasis merit, perlindungan hukum yang memadai, serta peningkatan kapasitas dan legitimasi. Penelitian ini menyumbang gagasan baru tentang pentingnya memposisikan badan adhoc sebagai pilar demokrasi elektoral di tingkat lokal yang setara dalam sistem penyelenggara Pemilu. Rekomendasi dalam penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam reformasi kelembagaan Pemilu yang lebih inklusif, akuntabel, dan berkeadilan.
MODEL KEBIJAKAN INTEGRATIF PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PERLINDUNGAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA UNTUK MENCEGAH PERDAGANGAN ORANG Adnan, Idul
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v5i1.234

Abstract

Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang sering kali menjadikan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) sebagai korban, terutama akibat lemahnya sistem perlindungan dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model kebijakan integratif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melindungi CPMI guna mencegah terjadinya perdagangan orang. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dan metode kualitatif, data diperoleh melalui studi pustaka, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, serta observasi di wilayah kantong migran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang ada masih bersifat sektoral dan belum responsif terhadap perkembangan modus eksploitasi modern. Oleh karena itu, diperlukan model kebijakan integratif yang melibatkan sinergi regulasi, kelembagaan, dan anggaran, serta mengedepankan prinsip keadilan restoratif, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi digital. Model ini diharapkan mampu memperkuat sistem pencegahan, pengawasan, dan perlindungan terhadap CPMI secara berkelanjutan.
KEDUDUKAN DAN PENERAPAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SEBAGAI MAZHAB FIQIH DI INDONESIA Watoni, Sukrizal Watoni
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v5i1.238

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan dan penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai mazhab fiqih di Indonesia, serta sejauh mana efektivitasnya dalam sistem hukum nasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap dokumen hukum, putusan pengadilan agama, serta wawancara dengan praktisi hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum setingkat undang-undang, telah berfungsi sebagai sumber hukum positif dalam lingkungan Peradilan Agama sejak diberlakukannya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. KHI mengadopsi pendekatan fiqih lintas mazhab yang disesuaikan dengan konteks sosial Indonesia, sehingga mampu mengurangi disparitas putusan dan meningkatkan kepastian hukum. Dampaknya, KHI memperkuat posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional dan menjadi model kodifikasi hukum Islam yang kontekstual dan aplikatif di negara dengan masyarakat Muslim yang plural.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab Vol. 3 No. 2 (2023): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab