cover
Contact Name
Ikhsan Nendi
Contact Email
ikhsan_nendi@polteksci.ac.id
Phone
+6289680104255
Journal Mail Official
akun.jequi@gmail.com
Editorial Address
Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Jawa Barat, Indonesia
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik
ISSN : 27750329     EISSN : 27750833     DOI : 10.59261
Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik provides a means for ongoing discussion of relevant issues including the focus and space of the journal which can be examined empirically. This journal publishes research articles covering all aspects of Civil Engineering, Environmental Engineering, computer Engineering, Industrial Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Social and Political Sciences, Education, Economics, Management, Sociology, Religion, Law that belong to the social and engineering context.
Articles 153 Documents
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pengguna Jasa Debt Collector dalam Melakukan Penagihan Pinjaman Online Yang Berimplikasi Tindak Pidana Yuli Dinata Kusumaningrum; M. Arief Amrullah; Dyah Ochtorina Susanti
Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Vol. 5 No. 2 (2023): Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jequi.v5i2.152

Abstract

Pada prakteknya penagihan dalam proses perdata mebutuhkan waktu yang panjang perlu menggunakan upaya somasi atau gugatan perdata, sehingga perusahaan merasa tidak efisien dengan prosedur ini, untuk memepersingkat waktu dan mendapat keuntungan, perusahaan pinjaman online memilih dengan cara mengancam menggunakan konten asusila dan pornografi untuk menakut nakuti debitur. Cara ini dinilai perusahaan lebih cepat dan efektif memangkas prosedur umumnya yang Panjang, perbuatan ini didasari atas preferensi seseorang dalam memilih perbuatan yang paling menguntungkan serta efektif bagi diriya. Selain itu motivasi untuk mendapat keuntungan yang sebesar besarnya merupakan dorongan yang kuat sehingga korporasi dalam mengoperasikan niaganya secara langsung atau tidak langsung mengarah pada keterlibatan atau melibatkan diri dalam kejahatan. Pada masalah ini perusaahaan pinjaman online ikut serta dalam kejahatan korporasi yang termasuk pada tindak pidana yang dilakuan oleh karyawan korporasi atau korporasi itu sendiri untuk kepentingan korporasi. Pada masalah ini kesalahan yang dilakukan debt collector dapat digantikan oleh korporasi sebab adanya hubungan subordinasi antara pemberi kerja dan pelaku yang melakukan tindak pidana, serta keuntungan yang diperoleh pelaku sebenarnya bukanlah keuntungan pelaku melaikan keuntungan perusahaan sehingga korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pelakunya merupakan karyawan korporasi dan bertindak dalam lingkup perkerjaan serta atas nama korporasi.
Prinsip Kemanfaatan Pada Akta Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Kusuma Astuti Agusyanti; Fendi Setyawan; Rahmadi Indra Tektona
Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Vol. 5 No. 2 (2023): Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jequi.v5i2.153

Abstract

Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain mengkaji dan menganalisa akta pembiayaan murabahah pada bank syariah sesuai dengan prinsip kemanfaatan, mengkaji dan mengalisa pelaksanaan system akad murabahah berdasarkan prinsip kemanfaatan bank syariah dan mengkaji dan menganalisisa pengaturan kedepan prinsip kemanfaatan akta pembiayaan murabahah pada bank syariah. Metode penelitan yang digunakan yakni yuridis normatif (legal research) sering juga disebut sebagai pendekatan kepustakaan (doktrin). Pendekatan kepustakaan juga berarti dengan mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan penelitian ini. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitan ini yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menyimpulkan Pertama, bahwa murabahah adalah salah satu produk yang dikembangkan oleh Bank Syariah. Dalam perbankan syariah, produk ini diartikan sebagai akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapat keuntungan. Kedua, Pelaksanaan pada lembaga keuangan syariah bank dan non bank dalam mengajukan pembiayaan murabahah, calon nasabah terlebih dahulu memenuhi persyaratan dan mengisi formulir yang telah disediakan bank, analisi akan menganalisi nasabah hingga disetujui oleh penyedia pembiayaan dan kepala pemimpin cabang. Ketiga, Bahwa Pengaturan konsep kedepan prinsip kemanfaatan akta pembiayaan murabahah pada bank syariah adalah pada sistem bagi hasilnya, sehingga tidak salah masyarakat menyebut bank syariah dengan bank bagi hasil, akan tetapi pada kenyataan pembiayaan diperbankan syariah tidak didominasi dengan pembiayaan mudharabah dengan konsep bagi hasilnya, akan tetapi lebih didominasi oelh pembiayaan murabahah
Penyimpanan Asli Lembar Kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan Setelah Berlakunya Hak Tanggungan Elektronik Anggi Tamamia Septanti; Muhammad Khoidin; Mohammad Ali
Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Vol. 5 No. 2 (2023): Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jequi.v5i2.154

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pengaturan pemberian hak tanggunagn secara elektronik bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah telah memenuhi asas kepastian hukum, mengetahui apakah Pejabat Pembuat Akta Tanah bertanggung jawab atas penyimpanan asli lembar kedua APHT setalah berlakunya pendaftaran HT-el dan mengetahui bagaimana konsep pengaturan kedepan mengenai pembuatan dan penyimpanan asli lembar kedua dalam pendaftaran HT-el. Metode penelitan yang digunakan yakni yuridis normatif (legal research). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitan ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan analisis (analytical approach). Sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Pengaturan pemberian hak tanggungan secara elektronik berdasarkan ketentuan UUHT, PP Jabatan PPAT dan Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan HT-el dalam aturannya menunjukkan asas kepastian hukum yang mana dalan pertauran perundang-undangan tersebut PPAT memiliki peran penting dalam pemberian hak tanggungan baiks secara manual dan elektronik. Baik sebelum maupun sesudah berlakunya Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2020 PPAT dalam melaksanakan jabatannya bertangung jawab atas segala tugas yang dijalankannya. Akan tetapi setelah diundangkannya pengaturan terkait pelayanan HT-el PPAT memiliki tanggung jawab baru yakni dapat menyimpan asli lembar kedua APHT di kantornya sebagai warkah. UUHT dalam hirakie peraturan perundanga-undangan memiliki posisi tertinggi dibandingkan dengan Permen ATR/BPN. Maka dengan digunakananya asas lex superior derogat lex inferior dalam pemberian dan penyimpanan asli lembar kedua APHT berpedoman pada UUHT, sehingga Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2020 dapat dikesampingkan.
Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Terhadap Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (Kua) Blang Mangat T. Saiful Basri; Zulfadhli Zulfadhli
Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Vol. 5 No. 2 (2023): Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jequi.v5i2.156

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan bimbingan pra-nikah terhadap calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Blang Mangat, untuk mengetahui hambatan pelaksanaan bimbingan pra-nikah terhadap calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Blang Mangat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa efektivitas pelaksanaan bimbingan pra-nikah terhadap calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Blang Mangat yaitu pelaksanaan bimbingan pra nikah memiliki tujuan yang positif yang bermaksud untuk membantu calon pengantin mendapatkan bekal yang tepat untuk membangun rumah tangga. Dengan melakukan bimbingan pra nikah calon pasangan pengantin diharapkan akan lebih siap dalam mengarungi biduk rumah tangga. KUA Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe. Hambatan pelaksanaan bimbingan pra-nikah terhadap calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Blang Mangat yaitu sibuknya calon pengantin, jenjang pendidikan yang tinggi menyebabkan calon pengantin berperilaku lebih mengetahui apa yang disampaikan oleh pemateri sehingga mereka mengabaikan kegiatan bimbingan pranikah, rendahnya pemahaman keislaman dan berpaling dari apa yang diperintahkan Allah.
Hirarki dan Distribusi Kota: Penyebaran, dan Kepadatan Penduduk serta Implikasinya terhadap Infrastruktur Lani Anggraeni Sihombing; Citra Fadhilah Utami
Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Vol. 5 No. 2 (2023): Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jequi.v5i2.159

Abstract

Studi perkotaan selalu memperhatikan hirarki dan distribusi ukuran kota karena hal tersebut menentukan aturan pembangunan kota dan tata ruang sistem perkotaan yang berimplikasi pada penyediaan infrastruktur. Dalam rangka menganalisis hirarki dan distribusi kota di Indonesia, penelitian ini menggunakan data sebaran penduduk, kepadatan penduduk, dan pemetaan menggunakan GIS pada 94 kota di Indonesia dalam dua dekade terakhir, mulai dari tahun 2010 hingga 2022. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal penting. Pertama, mayoritas kota di Indonesia masih tergolong kota sedang dengan jumlah penduduk di bawah satu juta penduduk. Kedua, kepadatan penduduk mayoritas masih berada pada kisaran kepadatan sedang. Ketiga, dominasi kota besar dan padat berada pada Pulau Jawa dan kemudian bergeser ke Pulau Sumatera. Pola hirarki dan distribusi kota di Indonesia membentuk pola zaitun yang menunjukkan adanya urbanisasi yang terus bergerak. Hal ini berimplikasi pada perlunya kebijakan pesebaran dari pusat pertumbuhan ekonomi pada kota-kota di luar Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Selain itu, diperlukan kebijakan kota kompak untuk memaksimalisasi kepadatan terutama pada kota-kota metropolitan yang dapat meningkatkan efisiensi penyediaan infrastruktur. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami hirarki dan distribusi kota di Indonesia serta memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan pembangunan kota yang lebih berkelanjutan.
Dampak Positif dan Negatif Pembangunan Infrastruktur Nasional di Era Digital Winda Kustiawan; Ahmad Andrehadi Hasibuan; Nurhidayah Lubis; Muhammad Fauzan Fayrozi; Maisarah Maisarah
Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Vol. 5 No. 2 (2023): Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jequi.v5i2.160

Abstract

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif studi kasus dan subjek penelitian yang dipilih adalah pemerintah dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya komunikasi pembangunan melalui teknologi informasi dan komunikasi dalam era globalisasi, demokratisasi, dan desentralisasi. Beberapa temuan yang dihasilkan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut: Pentingnya Komunikasi Pembangunan melalui TIK: Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi pembangunan yang efektif dengan memanfaatkan media TIK, terutama melalui e-Government, memiliki dampak positif dalam meningkatkan pelayanan publik yang baik, cepat, dan responsif. Penggunaan teknologi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, menyampaikan informasi tentang program pembangunan, dan memfasilitasi partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembangunan. Selain itu, transparansi anggaran dan program pembangunan juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Atas Pemutusan Sepihak Kontrak Konstruksi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Khaulah Sayu Ramadhani; Ermanto Fahamsyah; Mohammad Ali
Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Vol. 6 No. 1: Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jequi.v6i1.168

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap penyedia pada kontrak konstruksi yang diputus secara sepihak, dan mengetahui bagaimana konsep kedepan agar kontrak konstruksi memberikan perlindungan hukum bagi penyedia. Metode penelitan yang digunakan yakni yuridis normatif (legal research). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitan ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi diatur melalui Kontrak Kerja Konstruksi, yang secara hukum mengikat pengguna dan penyedia jasa konstruksi. Hal itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, PerLKPP Nomor 12 Tahun 2021, UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Kontrak Konstruksi sering kali dihadapkan pada berbagai masalah. Bahkan, hampir tidak ada Kontrak Konstruksi yang bebas dari masalah. Kontrak Konstruksi sering kali dihadapkan pada berbagai masalah seperti pemutusan kontrak secara sepihak. Salah satu penyebabnya adalah penyedia lalai menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak atau tidak memperbaiki kelalaiannya setelah pemberian kesempatan. Meski klausul pemutusan kontrak telah tercantum dalam surat perjanjian. Namun, pemutusan kontrak secara sepihak banyak menuai permasalahan karena pertimbangan pemberian kesempatan masih belum diatur secara tegas. Oleh karena itu, perlu perlindungan hukum bagi penyedia untuk meminimalisir permasalahan tersebut.
Kepastian Hukum Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Dengan Syarat Sebagai Peserta Aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Annisau Zahraun Aziza; Aan Efendi; Iwan Rachmad Soetijono
Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Vol. 6 No. 1: Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jequi.v6i1.169

Abstract

Terbitnya Inpres No. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan menginstruksikan kepada seluruh Kementerian untuk melakukan optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional, hal ini juga menginstruksikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, termasuk juga pada Kementerian Agraria dan tata ruang/ Badan Pertanahan Nasional sebagai bentuk penindak lanjutan atas Inpres No. 1 tahun 2022, setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan umah susun karena jual beli harus dilengkapi dengan fotokopi kartu peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan serta menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan (JKN). Melalui kebijakan ini, diharapkan masyarakat melengkapi terlebih dahulu registrasi BPJS nya sebelum melakukan pengurusan hak-hak atas tanah. Adanya inpres ini membuktikan bahwa pemerintah secara tidak langsung memaksakan BPJS kesehatan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum keabsahan kartu Kartu BPJS Kesehatan tersebut serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap kebijakan pemerintah atas pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli dengan syarat sebagai peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan yakni normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundangan-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan sejarah hukum (historical approach). Hasil penelitian menyimpulkanrsyaratan BPJS Kesehatan dalam peralihan hak atas tanah karena jual beli tidak sesuai dengan asas atau norma hukum pada umumnya yaitu asas kepastian hukum. Tidak adanya kepastian hukum yang berkenaan dengan produk hukum dari Peralihan Hak Atas Tanah Jual Beli karena tidak dapat didaftarkan di Kantor Pertanahan seta menimbukan akibat hukum tundanya proses Peralihan Hak Atas Tanah karena jual beli yang turut berimplikasi pada tertundanya kepemilikan Sertifikat sebagai alat bukti Peralihan Hak Atas Tanah.
The Effect of Investor Sentiment, Investment Decision, and Profitability on Stock Returns Through Firm Value Andini Nurwulandari; Maison Hamonangan
Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Vol. 6 No. 1: Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jequi.v6i1.171

Abstract

Stock Return is the goal of investors in investing their capital and high company value is the company's goal. This study examines the effect of investor sentiment, investment decisions, and profitability on stock returns with firm value as an intervening variable. The population in this study were 25 public companies indexed on IDX SRI KEHATI in the period May 2018 - May 2023. The type of data is the company's annual panel in the form of volatility from stock price fluctuations. The data collection technique uses purposive sampling and the analysis method used is panel data regression with the Structural Equation Model (SEM) which is processed with STATA 16 software. The sample that meets the criteria is 14 issuers. The results showed empirical evidence (1) Investor sentiment has a negative and significant direct effect on firm value; (2) Investment decisions have a positive and insignificant direct effect on firm value; (3) Profitability has a positive and significant direct effect on firm value; (4) Investor sentiment has a negative and insignificant direct effect on stock returns; (5) Investment decisions have a positive but insignificant direct effect on stock returns; (6) Profitability has a negative and insignificant direct effect on stock returns; (7) Firm value has a negative and insignificant direct effect on stock returns; (8) Investor sentiment has a positive and insignificant indirect effect on stock returns through firm value; (9) Investment decisions have a negative and insignificant indirect effect on stock returns through firm value; (10) Profitability has a negative and insignificant indirect effect on stock returns through firm value. The Intervening test results with the Sobel test show that Firm Value cannot mediatthe Investor Sentiment, Investment Decision, and Profitability variables on Stock Returns.
The Influence of Service Quality, Customer Satisfaction and Company Image on Customer Loyalty of Bank Mandiri Kcp Bendungan Hilir, Central Jakarta Atika Naraswati; Resti Hardini; Kumba Digdowiseiso
Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Vol. 6 No. 1: Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jequi.v6i1.172

Abstract

This study aims to analyze the effect of service quality, customer satisfaction and corporate image on customer loyalty at Bank Mandiri KCP Bendungan Hilir Central Jakarta, where the service quality provided, customer satisfaction is priority, as well as corporate image that can give a positive impression to customers will strengthen customer loyalty at Bank Mandiri KCP Bendungan Hilir Central Jakarta. The results used data primary in the form of the questionnaire. The technique of sampling using nonprobability sampling design using purposive sampling. The population of this study is the customer Bank Mandiri KCP Bendungan Hilir with a total sample is 100 people. The methods used is double linear regression that shows that there is the effect of a positive and significant between service quality, customer satisfaction and corporate image with customer loyalty.