cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Mudi Priyatno
Contact Email
arifmudi@ilmudata.co.id.
Phone
+6282390449323
Journal Mail Official
ijmst@ilmudata.co.id
Editorial Address
Jln HR Soebrantas KM 16.5, Rimba Panjang, Kec. Tambang, Kabupaten Kampar, Riau 28293
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology
Published by PT Ilmu Data Indonesia
ISSN : 29866790     EISSN : 29866782     DOI : https://doi.org/10.69693/ijmst
Core Subject : Economy, Science, Social, Engineering,
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Engineering Social Sciences
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology dimaksudkan sebagai media kajian ilmiah hasil penelitian, pemikiran, dan kajian kritis-analitik mengenai penelitian di bidang Multidisiplin Sosial dan Teknologi. Hal ini merupakan bagian dari semangat menyebarluaskan ilmu yang dihasilkan dari penelitian dan pemikiran untuk pengabdian kepada masyarakat luas. Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology menerbitkan makalah secara berkala tiga kali setahun, pada bulan Februari, Juni, dan Oktober. Semua publikasi di jurnal IJMST bersifat terbuka, memungkinkan artikel tersedia online secara gratis tanpa berlangganan. Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology menerima artikel ilmiah dengan ruang lingkup penelitian pada: Ekonomi Akutansi Manajemen Ekonomi Islam Perbankan Islam Ilmu Komputer Teknik Informatika Sistem Informasi Teknologi Informasi Kewirausahaan Teknik Elektro Teknik Industri Topik kajian lain yang relevan Catatan: Artikel memiliki kutipan utama dan belum pernah dipublikasikan secara online atau cetak sebelumnya.
Arjuna Subject : Ilmu Komputer (semua kategori) - Ilmu Komputer (Lain-Lain)
Articles 933 Documents
 81   82   83   84   85 
Etika Kebajikan Aristoteles Dan Relevansinya Terhadap Psychological Well-Being Karyawan Dalam Psikologi Industri Dan Organisasi Muhammad Chomsi Imaduddin; Angga Syahputra
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.12900

Abstract

Perubahan lingkungan kerja modern mendorong organisasi untuk menempatkan kesejahteraan psikologis karyawan sebagai bagian penting dari keberlanjutan kinerja. Artikel ini bertujuan menganalisis relevansi etika kebajikan Aristoteles terhadap psychological well-being karyawan dalam perspektif Psikologi Industri dan Organisasi. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dengan menelaah karya mengenai eudaimonia, kebajikan moral, psychological well-being, pekerjaan bermakna, keadilan organisasi, dukungan sosial, dan intervensi psikologi positif di tempat kerja. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui identifikasi konsep, perbandingan gagasan, dan sintesis hubungan antara etika kebajikan dengan enam dimensi psychological well-being Ryff. Hasil kajian menunjukkan bahwa eudaimonia memiliki kesesuaian dengan kesejahteraan yang berorientasi pada keberfungsian optimal, tujuan hidup, pertumbuhan pribadi, otonomi, penguasaan lingkungan, penerimaan diri, dan hubungan positif. Kebijaksanaan praktis mendukung pengambilan keputusan yang etis, keberanian memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan dilema, pengendalian diri membantu regulasi emosi serta pencegahan kelelahan, sedangkan keadilan membangun kepercayaan dan rasa aman dalam organisasi. Penerapan kebajikan melalui kepemimpinan, kebiasaan kerja, sistem penghargaan, pengembangan karier, dan budaya yang bermakna berpotensi meningkatkan kesejahteraan sekaligus kualitas kinerja. Kajian ini menegaskan bahwa psychological well-being tidak cukup dibangun melalui program sesaat, tetapi memerlukan karakter individu dan struktur organisasi yang konsisten mendukung kehidupan kerja yang baik. Kerangka ini memberi dasar konseptual bagi praktik manajemen sumber daya manusia yang lebih humanis, etis, adaptif, dan berorientasi pada perkembangan manusia.
Sanksi Pemberhentian Sementara Terhadap Advokat Atas Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia (Studi Putusan Dewan Kehormatan Daerah Peradi Tangerang Nomor: 006/Aduan-KEAI/DKD.Peradi-TNG/2025) Kaka Rizki Chaeron; Raendhi Rahmadi
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.12901

Abstract

Profesi advokat merupakan profesi terhormat (officium nobile) yang menuntut tegaknya integritas, sikap saling menghormati, dan kesopanan profesional di antara sesama advokat sebagaimana diamanatkan oleh Kode Etik Advokat Indonesia. Pelanggaran terhadap kewajiban etik tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab disipliner yang diperiksa melalui Dewan Kehormatan organisasi advokat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum serta akibat hukum disipliner yang dijatuhkan kepada seorang advokat yang melakukan pelanggaran etik berupa perilaku tidak sopan dan tidak menghormati sesama advokat maupun staf organisasi, sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 006/Aduan-KEAI/DKD.Peradi-TNG/2025 Dewan Kehormatan Daerah Peradi Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan menelaah Kode Etik Advokat Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Peradi Nomor 2 Tahun 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan advokat untuk memenuhi kewajiban keorganisasian yang disertai dengan tindakan intimidatif dan tidak sopan terhadap staf organisasi merupakan pelanggaran terhadap Pasal 3 huruf h dan Pasal 5 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia. Dewan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara dari profesi selama sembilan bulan serta membebankan biaya perkara, yang diputus secara verstek setelah teradu tidak memenuhi panggilan persidangan yang telah disampaikan secara patut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan tanggung jawab disipliner melalui Kode Etik menjadi instrumen penting dalam menjaga martabat profesi advokat serta kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.
Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2012 pada Usaha Mebel X di Badung Ketut Leyva Acintya Diana; Kadek Dwi Utami; I Kadek Kresna Tedja Putra; Bernadinus Sandi Pratama; Made Adhyatma Prawira Natha Kusuma; Komang Angga Prihastini
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.12906

Abstract

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif, khususnya pada usaha pengolahan kayu dan mebel yang memiliki risiko paparan debu kayu, mesin pemotong, kebisingan, pengangkatan manual, peralatan tajam, bahan mudah terbakar, dan kebakaran. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Usaha Mebel X di Badung berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012. Penelitian menggunakan desain deskriptif observasional melalui observasi lapangan, wawancara dengan pemilik dan pekerja, serta dokumentasi. Penilaian menggunakan checklist audit SMK3 tingkat awal yang terdiri atas 12 elemen dan 64 kriteria. Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan kondisi aktual terhadap ketentuan regulasi dan menghitung persentase kriteria yang terpenuhi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 10 dari 64 kriteria yang sesuai, sehingga tingkat pencapaian sebesar 15,63% dan termasuk kategori kurang. Praktik yang telah diterapkan mencakup SOP kerja sederhana, penggunaan masker dan sarung tangan secara terbatas, ventilasi alami yang cukup baik, serta penataan material yang relatif memadai. Kekurangan utama meliputi belum adanya kebijakan K3 tertulis, dokumen identifikasi bahaya dan pengendalian risiko, penanggung jawab K3, pelatihan, APAR, rambu keselamatan, pelaporan kecelakaan, inspeksi berkala, audit internal, dan prosedur tanggap darurat. Bahaya utama yang teridentifikasi adalah paparan debu kayu, cedera mekanis, kebakaran, dan gangguan muskuloskeletal. Oleh karena itu, perbaikan perlu dilakukan bertahap melalui penguatan komitmen manajemen, dokumentasi kebijakan, pengendalian bahaya, penyediaan fasilitas dasar, pelatihan pekerja, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi berkelanjutan.
Pengaruh Transparansi Pajak, Akuntabilitas Pemerintah, Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Bintang Berliana Putri; Ika Listyawati
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.12913

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Transparansi Pajak, Akuntabilitas Pemerintah, dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 112 responden. Metode analisis data yang digunakan meliputi uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi dengan bantuan program Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sementara itu, Akuntabilitas Pemerintah dan Kepercayaan Masyarakat berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu, Transparansi Pajak, Akuntabilitas Pemerintah, dan Kepercayaan Masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Pengaruh Regulasi Perpajakan, Digitalisasi Perpajakan, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kecamatan Gunungapati (Studi Kasus Pada UMKM Di Kecamatan Gunungpati) Fika Putri Ardilania; Kasno Kasno
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.12914

Abstract

terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Gunungpati. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 pelaku UMKM yang memenuhi kriteria purposive sampling. Instrumen penelitian diukur menggunakan skala Likert dan dianalisis dengan bantuan Statistical Product and Service Solutions (SPSS). Tahapan analisis meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi linear berganda, uji parsial, uji simultan, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai signifikansi 0,007. Pemahaman perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai signifikansi 0,009. Sebaliknya, digitalisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan karena memperoleh nilai signifikansi 0,290. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai F hitung 16,912 dan signifikansi kurang dari 0,001. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,325 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 32,5 persen variasi kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menegaskan pentingnya regulasi yang jelas dan peningkatan pemahaman perpajakan dalam mendorong kepatuhan pelaku UMKM. Optimalisasi layanan digital tetap diperlukan melalui penyederhanaan akses, peningkatan keamanan, edukasi penggunaan sistem, dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.
Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Zakya Layla; Ika Listyawati
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.12915

Abstract

Kepatuhan wajib pajak merupakan unsur penting dalam menjaga penerimaan negara dan mendukung pembiayaan pembangunan, namun kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi masih menjadi tantangan di tengah reformasi administrasi perpajakan berbasis digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pemahaman peraturan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Responden merupakan wajib pajak yang memiliki NPWP, pernah melakukan pelaporan atau pembayaran pajak, serta memiliki pengalaman menggunakan layanan perpajakan digital. Data dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistics versi 27 melalui uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi linear berganda, uji parsial, uji simultan, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan koefisien regresi -0,299 dan nilai signifikansi di bawah 0,05. Pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,833. Sebaliknya, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 0,672 dan nilai signifikansi di bawah 0,05. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,788 menunjukkan bahwa model menjelaskan 78,8% variasi kepatuhan, sedangkan 21,2% sisanya dipengaruhi faktor lain.
Kedudukan Akta RUPS yang Dibuat secara Virtual dihadapan Notaris Taufik Rahman; Achmad Faishal
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.12916

Abstract

Namun, hal ini memicu antinomi norma tajam dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang mewajibkan kehadiran fisik penghadap, serta Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE yang mengecualikan akta notaril dari rezim alat bukti elektronik yang sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum akta RUPS virtual melalui pisau analisis Putusan PT Kendari Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI, serta mengkaji pengaruhnya terhadap pelindungan hukum Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, terdapat paradoks hukum dalam pembuktian formil. Putusan PT Kendari yang menyatakan sah akta RUPS virtual mengalami disorientasi karena mencampuradukkan hukum materiil korporasi (UUPT) dengan hukum formil kenotariatan (UUJN). Syarat kehadiran fisik merupakan dwingend recht (hukum memaksa), sehingga pengabaiannya mengakibatkan sanksi degradatie van bewijskracht (degradasi kekuatan pembuktian) menjadi akta di bawah tangan berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdata. Pertimbangan hakim terbukti mengidap kesesatan penalaran (fallacy of reasoning/argumentum ad novitatem) demi efisiensi bisnis. Kedua, putusan ini tidak memberikan kepastian hukum nasional maupun pelindungan hukum preventif yang kuat bagi Notaris. Indonesia menganut sistem Civil Law yang tidak mengikat hakim melalui asas stare decisis. Konsep Cyber Notary saat ini masih berstatus ius constituendum karena ketiadaan peraturan pelaksana teknis, sehingga Notaris tetap berada pada posisi rentan (vulnerable) terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau jerat pidana akibat risiko siber seperti deepfake. Diperlukan rekonstruksi normatif berupa harmonisasi regulasi antara UUJN dan UU ITE oleh legislator untuk menciptakan kepastian pelindungan hukum preventif.
Pengaruh Aksesibilitas Dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Wisatawan Di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil Barraq Achmad Farabi; Aulia Benazira
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.12917

Abstract

Pulau Banyak merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Aceh yang memiliki potensi besar. Namun, pengembangannya masih terkendala oleh aksesibilitas dan fasilitas yang belum memadai, seperti keterbatasan transportasi, infrastruktur, dan fasilitas umum, sehingga memengaruhi kenyamanan wisatawan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan aksesibilitas dan fasilitas untuk meningkatkan daya saing destinasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis (uji t, uji F, dan uji analisis koefisien determinasi (R)). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah olah data SPSS 26 dengan jumlah responden sebanyak 99 responden, agar data yang diperoleh lebih akurat maka jumlah sampel ditetapkan menjadi 100. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Aksesibilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Wisatawan dengan Nilai thitung sebesar 39,753 dan nilai signifikansi 0,001. Fasilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Wisatawan dengan nilai thitung sebesar 5,546 dan nilai signifikansi 0,001 dan aksesibilitas dan fasilitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan wisatawan. Aksesibilitas dan Fasilitas mampu menjelaskan sebesar 75,8% pengaruh yang terjadi pada variabel kepuasan wisatawan sedangkan sisanya 24,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini
Analisis Sentimen Ulasan Qris Berbasis Naïve Bayes Dengan Penerapan Teknik Random Oversampling Muhammad Haikal Habibillah; Samsudin Samsudin
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.12921

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi finansial telah menempatkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai metode pembayaran digital yang sangat penting di Indonesia. Seiring dengan adopsinya yang masif, ulasan pengguna pada platform seperti Google Play Store menyediakan informasi otentik mengenai tingkat kepuasan maupun kendala teknis pengguna. Namun, analisis sentimen pada data teks ini seringkali menghadapi masalah ketidakseimbangan kelas (class imbalance) yang menyebabkan algoritma klasifikasi standar menjadi bias terhadap kelas mayoritas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen masyarakat terhadap penggunaan QRIS pada aplikasi dompet digital DANA, GoPay, dan OVO dengan membandingkan performa algoritma Multinomial Naïve Bayes sebelum dan sesudah penerapan teknik penyeimbangan data. Metodologi penelitian mengimplementasikan kerangka kerja Knowledge Discovery in Databases (KDD) dengan memanfaatkan dataset ulasan yang divalidasi menggunakan kata kunci khusus transaksi QRIS. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa model awal yang dilatih menggunakan data asli (Skenario 1) menghasilkan akurasi global sebesar 79,41%, namun memiliki kelemahan dalam mendeteksi keluhan pengguna dengan nilai recall sentimen negatif yang hanya menyentuh 66%. Sebaliknya, penerapan teknik Random Oversampling (Skenario 2) terbukti efektif meningkatkan sensitivitas model terhadap kelas minoritas secara signifikan, di mana nilai recall sentimen negatif melonjak naik menjadi 76% dan tebakan benar terhadap ulasan keluhan meningkat dari 19 menjadi 22 ulasan, meskipun akurasi global mengalami penyesuaian menjadi 73,53%. Kesimpulannya, pemodelan berbasis Random Oversampling jauh lebih andal dan direkomendasikan untuk analisis sentimen di dunia nyata karena mampu meminimalkan risiko bias komputasi serta menghasilkan model yang lebih peka dan objektif dalam menjaring ulasan kritik dari para pengguna pembayaran digital.
Pengaruh Electronic Word of Mouth dan Digital Payment terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat, Infak, dan Sedekah di BAZNAS Kota Jambi Fajri Arohman Saputra
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.12923

Abstract

Keputusan membayar Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya informasi yang diperoleh melalui Electronic Word of Mouth (e-WOM) dan kemudahan penggunaan digital payment. Kedua faktor tersebut berperan dalam mendorong minat muzakki untuk menunaikan ZIS melalui lembaga resmi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh e-WOM dan digital payment terhadap keputusan membayar ZIS pada muzakki di BAZNAS Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan observasi. Sampel penelitian berjumlah 100 responden. Analisis data dilakukan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R¹). Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-WOM dan digital payment berpengaruh positif. dan signifikan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap keputusan membayar ZIS pada muzakki di BAZNAS Kota lambi. Temuan ini menunjukkan bahwa optimalisasi komunikasi digital serta peningkatan kualitas layanan pembayaran digital dapat meningkatkan keputusan masyarakat untuk menunaikan ZIS melalui BAZNAS

Page 83 of 94 | Total Record : 933

 81   82   83   84   85 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober Vol. 4 No. 2 (2026): Maret - Juni Vol. 4 No. 1 (2026): November - Februari Vol. 3 No. 3 (2025): Juli - Oktober Vol. 3 No. 2 (2025): Maret - Juni Vol. 3 No. 1 (2025): November - Februari Vol. 2 No. 3 (2024): Juli - Oktober Vol. 2 No. 2 (2024): Maret - Juni Vol. 2 No. 1 (2024): November - Februari Vol. 1 No. 3 (2023): Juli - Oktober Vol. 1 No. 2 (2023): Maret - Juni Vol. 1 No. 1 (2023): November - Februari More Issue