cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ghufron
Contact Email
baak@unissula.ac.id
Phone
+6285200346203
Journal Mail Official
baak@unissula.ac.id
Editorial Address
Jurnal Ilmiah Sultan Agung (JISA) merupakan jurnal untuk memfasilitasi publikasi karya ilmiah mahasiswa yang terbit secara berkala dalam satu tahun setiap Maret dan September. JISA melingkupi bidang keilmuan Teknik, Kesehatan, Humaniora, Ekonomi dan Hukum.
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Sultan Agung
Published by Universitas Islam Sultan Agung
ISSN : -     EISSN : 29632730     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Social, Engineering,
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health
Jurnal Ilmiah Sultan Agung (JISA) merupakan jurnal untuk memfasilitasi publikasi karya ilmiah mahasiswa yang terbit secara berkala dalam satu tahun setiap Maret dan September. JISA melingkupi bidang keilmuan Teknik, Kesehatan, Humaniora, Ekonomi dan Hukum.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 622 Documents
 59   60   61   62   63 
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI POLRESTA BARELANG) Lestari, Hamini Puji; Fitri, Dini Amalia
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 5, No 1 (2026): MARET 2026
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan kepentingan publik, termasuk penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan peran strategis kepolisian dalam perlindungan, penegakan hukum, dan pemulihan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanganan kasus KDRT di Polresta Barelang serta mengidentifikasi kendala dan solusinya. Menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Barelang menjalankan peran krusial melalui fungsi penegakan hukum dan perlindungan korban secara komprehensif, mulai dari penerimaan laporan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) hingga pelimpahan berkas ke Jaksa Penuntut Umum. Kendala utama meliputi keengganan korban melanjutkan perkara karena alasan ekonomi, minimnya saksi di ruang privat, serta trauma berat yang dialami korban. Solusi yang diterapkan adalah pemberian edukasi hukum, optimalisasi alat bukti visum et repertum, serta koordinasi lintas sektoral dengan psikolog dan lembaga perlindungan untuk menjamin pemulihan korban dan kepastian hukum yang adil. Kata Kunci: Kekerasan dalam rumah tangga, Kepolisian, Penanganan kasus, Polresta Barelang
IMPLEMETASI PEMBIAAAN KEGIATAN KEAGAAAN DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER TANGGUNG JAWAB SISWA MI TARBIYATUL ISLAM PENGGARON Ahnasayyida, Sherly Addiba; Farhan, Moh; ., Samsudin
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 5, No 1 (2026): MARET 2026
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembiasaan kegiatan keagamaan dalam pembentukan karakter tanggung jawab siswa di MI Tarbiyatul Islam Penggaron Lor Tahun Ajaran 2025/2026. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan dengan uji keabsahan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan pembiasaan dilakukan melalui penyusunan jadwal kegiatan keagamaan terstruktur, penetapan tujuan pembentukan karakter tanggung jawab, serta koordinasi antara kepala madrasah dan guru. (2) Pelaksanaan pembiasaan dilakukan melalui kegiatan rutin seperti do’a Bersama, membaca asmaul husna, sholat dhuha berjamaah, membaca yasin setiap jum’at, dan kultum, yang dilaksanakan secara konsisten dengan pendampingan guru. (3) Evaluasi dilakukan melalui observasi harian, refleksi guru, serta monitoring kedisiplinan dan partisipasi siswa. Pembiasaan kegiatan keagamaan terbukti berkontribusi dalam membentuk karakter tanggung jawab siswa, ditandai dengan meningkatnya kesadaran menjalankan kewajiban tanpa paksaan. Kata kunci: pembiasaan, kegiatan keagamaan, karakter tanggung jawab, madrasah ibtidaiyah. 
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN WANPRESTASI DI ANGSURAN RUMAH SECARA IN HOUSE PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Ana, Nurlaila; ., Arpangi
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 5, No 1 (2026): MARET 2026
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan hukum perdata di Indonesia mengatur tentang perjanjian jual beli rumah secara in house antara pengembang dan konsumen dan untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa antara pengembang dan konsumen akibat wanprestasi dalam perjanjian angsuran rumah secara in house menurut mekanisme hukum perdata. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif berbasis studi kepustakaan. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif untuk memahami perlindungan hukum bagi konsumen yang wanprestasi dalam angsuran rumah in house. Penelitian bersifat deskriptif dan bertujuan menggambarkan penerapan norma hukum perdata melalui analisis sistematis terhadap peraturan, literatur, dan putusan terkait. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengaturan hukum perdata di Indonesia mengatur tentang perjanjian jual beli rumah secara in house antara pengembang dan konsumen, Pengaturan hukum perdata Indonesia menempatkan perjanjian jual beli rumah secara in house sebagai perjanjian di bawah tangan yang tunduk pada ketentuan KUHPerdata. Pasal 1320 mengatur syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Pasal 1338 menetapkan asas kebebasan berkontrak yang membuat perjanjian in house mengikat seperti undang-undang bagi para pihak. Ketentuan jual beli dalam Pasal 1457–1540 menegaskan bahwa penjual wajib menyerahkan barang dan pembeli wajib membayar harga. Meskipun sah dan mengikat, perjanjian in house belum memindahkan hak karena peralihan membutuhkan akta otentik sebagai bukti sempurna. Dan upaya penyelesaian sengketa antara pengembang dan konsumen akibat wanprestasi dalam perjanjian angsuran rumah secara in house menurut mekanisme hukum perdata, mengikuti prinsip hukum perdata yang menekankan musyawarah dan itikad baik. Proses dimulai dengan komunikasi dan klarifikasi untuk memastikan duduk perkara, lalu dilanjutkan dengan somasi sebagaimana diatur Pasal 1238 KUHPerdata sebagai syarat menyatakan wanprestasi. Jika somasi tidak menghasilkan penyelesaian, para pihak dapat berunding untuk menyesuaikan kewajiban atau memberikan kompensasi. Apabila negosiasi tidak berhasil, mediasi dengan pihak ketiga yang netral dapat dilakukan. Kesepakatan harus dituangkan dalam Akta Perdamaian agar memiliki kekuatan hukum mengikat.  Kata Kunci; Angsuran Rumah, Hukum Perdata, Konsumen, Wanprestasi.
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI TANAH TERLANTAR DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL Santoso, Santoso; Laksana, Andri Winjaya
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 5, No 1 (2026): MARET 2026
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah sebagai sumber daya strategis memiliki fungsi ekonomi, sosial, dan kultural yang fundamental, sehingga penguasaannya tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individual, melainkan juga kepentingan publik yang berada dalam kerangka hak menguasai negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan UUPA. Permasalahan muncul ketika praktik penafsiran penelantaran tanah di masyarakat tidak selalu sejalan dengan prosedur penetapan tanah terlantar menurut hukum positif, sehingga berpotensi menimbulkan penghapusan hak atas tanah tanpa jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi pemegang hak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum penetapan tanah terlantar serta bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar dalam sistem hukum nasional.Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder.Hasil penelitian ini adalah (1) Konstruksi hukum penetapan tanah terlantar dalam sistem hukum Indonesia dibangun atas asas penguasaan negara dan fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan UUPA, yang kemudian dielaborasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 beserta peraturan pelaksananya. Penetapan tanah terlantar dilakukan melalui mekanisme berjenjang yang meliputi inventarisasi, evaluasi, pemberian peringatan, hingga penetapan. Pengaturan ini menunjukkan upaya negara menyeimbangkan antara kepentingan pengendalian dan pendayagunaan tanah untuk kesejahteraan rakyat dengan perlindungan kepastian hukum serta due process of law bagi pemegang hak atas tanah. Meskipun demikian, masih terdapat kelemahan berupa belum adanya tolak ukur objektif yang tegas dalam menilai kondisi tanah terlantar, sehingga berpotensi menimbulkan penafsiran subjektif dalam praktik. (2) Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar dalam sistem hukum nasional pada hakikatnya menegaskan keseimbangan antara kewenangan negara dalam menata dan mengendalikan pemanfaatan tanah dengan jaminan hak-hak warga negara dalam kerangka negara hukum. Penetapan tanah terlantar tidak dilakukan secara serta-merta, melainkan melalui mekanisme yang berjenjang yang berbasis kepastian hukum, sehingga pemegang hak tetap memperoleh kesempatan untuk mempertahankan dan memulihkan haknya melalui prosedur keberatan dan upaya hukum. UUPA beserta peraturan pelaksanaannya menempatkan fungsi sosial hak atas tanah sebagai dasar pengaturan, bukan sebagai legitimasi penghapusan hak secara sewenang-wenang, karena penguasaan negara atas tanah dibatasi oleh kewajiban konstitusional untuk melindungi hak warga negara dan mewujudkan kemakmuran rakyat. Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Atas Tanah; Tanah Terlantar.
HUBUNGAN TINGKAT DEMENSIA DENGAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ACTIVITY OF DAILY LIVING (ADL) PADA LANSIA DI PANTI PUNCANG GADING Cahyaningrum, Cindy; Ardian, Iwan; Haiya, Nutrisia Nu'im
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 5, No 1 (2026): MARET 2026
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar Belakang : Penuaan seringkali disertai penurunan fungsi kognitif seperti demensia, yang berimplikasi pada penurunan kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari atau Activity of Daily Living (ADL). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat demensia dengan pemenuhan kebutuhan ADL pada populasi lansia. Studi ini dilaksanakan di Panti Puncang Gading.Metode : Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 67 lansia. Tingkat demensia diukur menggunakan kuesioner Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ), sementara tingkat pemenuhan kebutuhan ADL diukur dengan Barthel Indeks. Data yang terkumpul dianalisis secara bivariat menggunakan uji korelasi Somers'd.Hasil : Hasil analisis univariat menunjukkan mayoritas responden mengalami demensia kategori berat (70,1%) namun memiliki tingkat ketergantungan ADL pada kategori ringan (82,1%). Hasil uji hipotesis menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat demensia dengan pemenuhan kebutuhan ADL (p = 0,001). Diperoleh nilai koefisien korelasi Somers'd sebesar -0,296, yang mengindikasikan adanya hubungan negatif.Simpulan : Disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan secara statistik antara tingkat demensia dengan tingkat kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan ADL pada lansia di Panti Puncang Gading.Kata Kunci : Demensia, Activity of Daily Living (ADL), Lansia, dan Kemandirian.
TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN BARANG KONSUMEN DI AREA PARKIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Fedora, Bintang Faiz; Fitri, Dini Amalia
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 5, No 1 (2026): MARET 2026
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab penyedia jasa parkir terhadap kehilangan atau kerusakan barang milik konsumen di area parkir dalam perspektif hukum perdata. Masalah utama yang sering muncul adalah adanya klausula baku "segala kehilangan bukan tanggung jawab pengelola" yang sering dicantumkan pada karcis parkir. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pemilik kendaraan dan penyedia jasa parkir adalah perjanjian penitipan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 1694 KUHPerdata. Oleh karena itu, penyedia jasa parkir wajib menjaga keamanan barang yang dititipkan. Pencantuman klausula pengalihan tanggung jawab (eksonerasi) dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Putusan Mahkamah Agung No. 3414 K/Pdt/1985. Penyedia jasa parkir bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen akibat kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengamanan di area parkir.Kata Kunci: Tanggung Jawab, Penyedia Jasa Parkir, Perlindungan Konsumen, Hukum Perdata.
ANALISIS GALIAN DAN TIMBUNAN BANGUNAN EMBUNG DENGAN METODE 3D DAN METODE POTONGAN PENAMPANG (STUDI KASUS: PEKERJAAN TUBUH EMBUNG PADA PEMBANGUNAN EMBUNG KIPP DI IKN NUSANTARA) Said, Adib Ainus; Mulya, Ardiansyah Kesuma; Ahyar, Muhamad Rusli; Sulistyo, Juny Andry
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 5, No 1 (2026): MARET 2026
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan embung merupakan bagian penting dari infrastruktur sumber daya air yang berfungsi sebagai tampungan air untuk irigasi dan pengendalian banjir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis volume galian dan timbunan pada tubuh embung menggunakan metode 3D dan metode potongan penampang, serta menentukan perbandingan interval penampang terhadap panjang embung yang optimal. Studi kasus dilakukan pada proyek pembangunan embung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Metode penelitian yang digunakan bersifat kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang dianalisis merupakan data topografi dan desain embung, yang kemudian dihitung volumenya menggunakan metode 3D dan metode potongan penampang. Volume aktual digunakan sebagai acuan untuk menentukan keakuratan hasil perhitungan. Hasil penelitian menunjukkan volume galian menggunakan metode potongan penampang sebesar 4.088,79 m3 (selisih 0,90%), sedangkan volume timbunan sebesar 5.350,55 m3 (selisih 0,86%). Metode pemodelan 3D menghasilkan volume galian sebesar 4.024,42 m3 (selisih 0,68%) dan timbunan sebesar 5.235,23 m3 (selisih 3,00%). Untuk mencapai efisiensi dan akurasi optimal, pekerjaan galian memerlukan perbandingan interval terhadap panjang embung sebesar 1 : 24, sedangkan pekerjaan timbunan cukup pada rasio 1 : 12. Kata Kunci: embung; galian; timbunan; volume aktual.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 37/PID.SUS ANAK/2025/PN BATAM) Yanti, Nofrita; Sugiharto, R.
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 5, No 1 (2026): MARET 2026
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai kurir narkotika dalam perspektif Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2025/PN Batam). Dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi hakim sebagai penegak hukum dalam penerapan kebijakan hukum pidana terhadap anak yang berperan sebagai kurir narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2025/PN Batam) dan solusinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, sementara data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier via studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menelaah penerapan sistem peradilan pidana anak pada kasus kurir narkotika. Hasil penelitian ini bahwa kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai kurir narkotika dalam perspektif Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2025/PN Batam). Kebijakan hukum pidana dalam kasus ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Anak didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) karena menjadi kurir sabu seberat 96,47 gram. Karena barang bukti melebihi 5 gram dan ancaman pidana di atas 7 tahun, proses diversi tidak dapat dilakukan, sehingga perkara berlanjut ke peradilan formal. Implementasi SPPA tetap diutamakan melalui pendekatan keadilan restoratif, mencakup pendampingan oleh Penasihat Hukum (Posbakum), Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas), serta kehadiran orang tua. Hakim wajib mempertimbangkan laporan Litmas untuk memahami latar belakang eksploitasi anak oleh jaringan Lapas. Putusan akhir menitikberatkan pada pembinaan edukatif berupa pidana penjara 3,5 tahun dan pelatihan kerja 6 bulan untuk menjamin masa depan anak dan hambatan yang dihadapi hakim sebagai penegak hukum dalam penerapan kebijakan hukum pidana terhadap anak yang berperan sebagai kurir narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2025/PN Batam) dan solusinya. Hambatan Hakim menghadapi eksploitasi anak oleh jaringan narkotika terorganisir yang dikendalikan dari Lapas. Hambatan utama adalah besarnya barang bukti (96,47 gram sabu) yang memicu ancaman pidana berat, sehingga menutup peluang diversi karena ancaman hukuman melebihi 7 tahun sesuai UU SPPA. Solusi, Hakim menerapkan keadilan restoratif melalui pidana edukatif, yakni menjatuhkan vonis penjara 3,5 tahun (setengah maksimal dewasa) disertai pelatihan kerja 6 bulan di LPKS Nilam Suri. Putusan didasarkan pada laporan Litmas untuk memastikan pembinaan yang fokus pada rehabilitasi dan masa depan anak.Kata Kunci; Anak, Narkotika, Pidana
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA EKSPOR DAN IMPOR MENURUT UNDANG-UNDANG KEPABEANAN Ahmad Fadoli; Sri Endah Wahyuningsih
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 5, No 1 (2026): MARET 2026
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana kepabeanan di bidang ekspor dan impor merupakan kejahatan ekonomi yang berdampak serius terhadap stabilitas keuangan negara dan perlindungan industri dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana kepabeanan dalam kegiatan ekspor dan impor serta mendalami mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi tindak pidana kepabeanan mencakup penyelundupan, manipulasi data manifest, dan pemalsuan dokumen pabean yang dilakukan dengan sengaja untuk menghindari pungutan negara. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada orang perseorangan tetapi juga dapat diperluas kepada korporasi yang terlibat dalam transaksi ilegal tersebut. Penegakan hukum kepabeanan mengedepankan asas ultimum remedium namun tetap memberikan sanksi pidana penjara dan denda yang berat sebagai efek jera. Optimalisasi pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi kunci utama dalam meminimalisir kebocoran penerimaan negara serta menjamin keadilan bagi pelaku usaha yang patuh pada regulasi ekspor dan impor di Indonesia.Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Ekspor Impor, Kepabeanan, Penyelundupan, Hukum Pidana.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS JUDI ONLINE DI INDONESIA Aswin Sanjaya; Ahmad Hadi Prayitno
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 5, No 1 (2026): MARET 2026
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap kasus judi online di Indonesia dan untuk mengetahui efektivitas upaya penegakan hukum terhadap perjudian online. Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini penegakan hukum pidana terhadap kasus judi online di Indonesia didasarkan pada KUHP dan UU ITE. Pasal 427 UU 1/2023 mengatur hukuman maksimal 3 tahun penjara atau denda hingga 50 juta rupiah bagi pelaku, sementara Pasal 426 mencakup sanksi berat bagi penyelenggara. Selain itu, Pasal 45 ayat (3) UU 1/2024 menetapkan hukuman hingga 10 tahun penjara atau denda 10 miliar rupiah bagi yang mendistribusikan konten perjudian melalui media elektronik. Dasar hukum ini mempertegas komitmen pemerintah dalam menangani kasus judi online. Efektivitas upaya penegakan hukum terhadap perjudian online, menghadapi tantangan signifikan, termasuk keterbatasan teknologi, koordinasi antar-lembaga, dan kerjasama internasional. Teknologi yang terus berkembang membuat identifikasi dan penutupan situs perjudian online sulit dilakukan. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan pelatihan aparat penegak hukum, serta koordinasi yang lemah antar-lembaga pemerintah, memperburuk situasi. Diperlukan pendekatan komprehensif, mencakup penguatan regulasi, kampanye kesadaran publik, dan sinergi antar-kebijakan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.Kata Kunci : Hukum, Judi Online, Penegakan.

Page 62 of 63 | Total Record : 622

 59   60   61   62   63 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 1 (2026): MARET 2026 Vol 4, No 4 (2025): DESEMBER 2025 Vol 4, No 3 (2025): SEPTEMBER 2025 Vol 4, No 2 (2025): JUNI 2025 Vol 4, No 1 (2025): MARET 2025 Vol 3, No 4 (2024): Desember 2024 Vol 3, No 3 (2024): September 2024 Vol 3, No 2 (2024): Juni 2024 Vol 3, No 1 (2024): Maret 2024 Vol 2, No 3 (2023): Desember 2023 Vol 2, No 2 (2023): September 2023 Vol 2, No 1 (2023): Maret 2023 Vol 1, No 1 (2022): September More Issue