cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Indah Dwiprigitaningtias
Contact Email
indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id
Phone
+6285200811989
Journal Mail Official
dialektikahukum@unjani.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani Jl. Ters. Jenderal Sudirman Cimahi 40531
Location
Kota cimahi,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Dialektika Hukum
Published by Universitas Jenderal Achmad Yani
ISSN : 28085876     EISSN : 28085191     DOI : https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Dialektika Hukum diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Militer Hukum Perdata Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi Negara; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; dan Ilmu Hukum Lainnya yang relevan dengan bidang di atas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 86 Documents
 5   6   7   8   9 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERUNDUNGAN Rivki Andian; Mia Amalia; Aji Mulyana
Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v6i1.1825

Abstract

Bullying is an action carried out intentionally to cause harm physical, verbal, psychological by someone towards someone or a group of people against a person or group of people who feel helpless. Children victims of bullying must receive legal protection. Protection children as all activities to guarantee and protect children and their rights in order to live, grow, develop and participate optimally accordinglyper with human dignity, and receive protection from violence and discrimination. Government, parents, guardians, society and parties Schools have an obligation to provide character education and instilling good manners in children to prevent bullying.
AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH BANK YANG MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP BANK SYARIAH DALAM AKAD MURABAHAH Alifian Billie Dwi Putra; Rahmadi Indra Tektona; Ayu Citra Santyaningtyas
Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v6i1.1906

Abstract

Agama Islam mengajarkan apabila kita melakukan kegiatan hutang-piutang maka kita harus segera melunasinya. Murabahah adalah suatu transaksi jual beli dengan mengungkapkan harga awal dan keuntungan yang disetujui oleh pihak terkait. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implikasi hukum nasabah wanprestasi dalam akad murabahah. Debitur dapat diancam sejumlah hukuman atau penalty sehubungan dengan kelalaiannya dalam akad murabahah. Berlaku juga akibat hukum yang diterima oleh pihak bank atau kreditur. Lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi akad murabahah karena akad jual beli yang apabila tidak bisa membayar maka dapat dikatakan ingkar janji atau wanprestasi dan apabila terjadi maka akan dikenakan sanksi berupa ganti rugi.
PERAN WORLD TRADE ORGANIZATION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG TERKAIT BIJIH NIKEL ANTARA UNI EROPA-INDONESIA Firdaus Muhamad Iqbal; Lily Andayani
Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v6i2.1385

Abstract

World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia atau merupakan forum dan sarana untuk menyelesaikan masalah terkait munculnya sengketa perdagangan antar pihak. Salah satu kasus sengketa dagang tersebut adalah Uni Eropa menggugat Indonesia di WTO dengan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel. Perselisihan antara Uni Eropa dan Indonesia semakin memanas pada tahun 2019, ketika pemerintah Indonesia mempercepat larangan ekspor bijih nikel. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan jenis data sekunder. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah bahwa WTO bertugas dengan mengatur pelaksanaan penyelesaian sengketa antara Uni Eropa dan Indonesia. Peran WTO melalui Dispute Settlement Body mempertalikan proses penyelesaian sengketa saat ini dengan memperhatikan aturan-aturan WTO sejak awal ketika Uni Eropa menggugat Indonesia hingga tahap akhir dengan keluarnya keputusan badan tersebut. Penyelesaian sengketa tahap pertama ini dimulai dengan permintaan negosiasi Uni Eropa pada tanggal 22 November 2019 hingga tahap akhir yaitu dipublikasikannya serta distribusikan laporan panel pada tanggal 30 November 2022. Keputusan akhir dari sengketa perdagangan ini adalah Uni Eropa memenangkan sengketa tersebut dan Indonesia mengalami kekalahan. Indonesia terbukti melanggar larangan ekspor bijih nikel dan adanya produk hukum di Indonesia yang bertentangan dengan aturan WTO terkait larangan ekspor bijih nikel.
PEMAHAMAN DAN FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: TINJAUAN LITERATUR Naufal Hibrizi Setiawan
Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v6i2.1574

Abstract

Domestic violence (KDRT) is a serious problem in family law. Domestic violence can take many forms, including physical, psychological, sexual and economic. In this journal, we will discuss family law and acts of violence in the household. The author will explain the definition and forms of domestic violence, the causes of domestic violence, the impact of domestic violence on victims, and the role of family law in handling domestic violence. The research method used is literature study by collecting data from various sources, including laws, journals, articles, and books. Data analysis is carried out by identifying patterns and trends in the data, as well as presenting findings related to the topics discussed. The results of the study show that domestic violence can occur in any type of family and knows no age, gender, or educational level boundaries. Factors that cause domestic violence include individual, family, and social factors. The impact of domestic violence on victims can be in the form of physical injury, psychological damage, and social isolation. The role of family law in handling domestic violence includes prevention, treatment and recovery. The conclusion of this journal is that domestic violence is a serious problem that requires attention and action from all parties, including the government, society, and the family itself. Therefore, the government needs to increase awareness and strengthen legal protection for victims of domestic violence, as well as increase education about acts of violence in the household in the community.
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PROSTITUSI ONLINE Muhamad Irpan Ipaldi; Mia Amalia; Aji Mulyana
Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v6i2.1835

Abstract

Salah satu usaha yang digunakan untuk menanggulangi aktivitas prostitusi online adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana melalui formulasi sanksi pidana sebagai wujud pertanggungjawaban pidana pada pelaku prostitusi online. ketentuan yang mengatur mengenai pidana kepada para pengguna jasa prostitusi online menyebabkan tidak maksimalnya penanggulangan prostitusi online itu sendiri maka para pengguna jasa prostitusi online akan merasa aman dan tetap leluasa membeli jasa untuk kepuasan mereka semata, sementara hal tersebut bertentangan dengan berbagai aspek norma terutama norma hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum pidana, terkait pertanggungjawaban pidana bagi para pengguna jasa prostitusi online.Sehingga tidak mengganggu di dalam lingkungan masyarakat sekitar.
PENDEPORTASIAN WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN Farrell Azlani Akbar; Heni Siswanto; Dona Raisa Monica
Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v6i2.2838

Abstract

Visa merupakan izin (persetujuan) untuk masuk, berwujud cap dan paraf yang dibubuhkan oleh pejabat perwakilan bersangkutan pada paspor pemohon. Orang asing yang masuk ke Indonesia memanfaatkan kemudahan bebas visa kunjungan dengan melakukan pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan batas waktu izin tinggal (overstay) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai aturan hukum keimigrasian. Penelitian ini bertujuan mengkaji penegakan hukum pidana oleh keimigrasian kepada orang asing yang melakukan penyalahgunaan visa kunjungan lewat batas waktu. Hasil penelitian ini melihat bagaimana penegakan hukum keimigrasian bertindak sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan cara pengawasan kelengkapan prosedur administratif izin tinggal kunjungan orang asing, dan menindak secara administratif kepada yang melanggar izin tinggal dengan mengenakan kepada orang asing membayar biaya beban, dan pemulangan kenegara asal.
PENIPUAN DIGITAL MELALUI TAUTAN PHISHING Afifah Sahfitri; Rosmalinda Rosmalinda
Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v6i2.2881

Abstract

Penipuan digital adalah salah satu kejahatan siber yang banyak dibahas dalam berbagai Kajian, terutama yang berkaitan dengan keamanan digital dan literasi digital. Seiring dengan Tingkat akses yang tinggi dan ketergantungan masyarakat terhadap segala bentuk layanan digital, maka angka kejahatan penipuan digital semakin tinggi. Salah satu penipuan digital yang beredar di masyarakat adalah penipuan digital melalui tautan Phishing melalui email atau media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Facebook, dan media digital lainnya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penipuan digital melalui tautan Phishing serta faktor dan Upaya penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan normatif. Hasil dari penilitian ini adalah Penipuan digital melalui tautan phishing merupakan perilaku perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Hukuman penipuan digital melalui tautan phishing diatur didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tergantung hasil apa yang di peroleh dari penipuan digital melalui tautan phishing tersebut dan Upaya yang penanggulangan harus terus dilalukan agar masyarakat dapat meningkatkan literasi digital, dan edukasi tentang bahaya kejahatan digital, serta memperkuat kerjasama antara pihak-pihak terkait dalam penegakan hukum serta perbaikan dan penyempurnaan dari aspek regulasi hukum yang mengatur tentang kejahatan phishing agar dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif dan efisien bagi korban.
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAGAMA Iryadi Pranata
Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v6i2.3101

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia terkait agama, serta tantangan yang dihadapi dalam memastikan perlindungan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menyoroti larangan ibadah Kristen di Gereja Kristen Kemah Daud, Rajabasa, Bandar Lampung. Temuan menunjukkan bahwa penegakan hukum meliputi tahap penyelidikan dan pengadilan. Selama penyelidikan, terdakwa terbukti melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP serta undang-undang terkait lainnya. Perkara dengan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Tjk diputus berdasarkan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, rasa aman, keadilan, non-diskriminasi, dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014. Namun, terdapat dua faktor utama yang menghambat penegakan hukum: (1) pluralitas masyarakat, di mana keragaman agama, etnis, dan status sosial di Rajabasa menciptakan kerentanan terhadap konflik, yang diperburuk oleh upaya memecah harmoni yang telah terjalin; dan (2) mudahnya individu terpengaruh oleh ujaran kebencian dan narasi intoleran, yang sering disebarkan oleh kelompok dengan agenda tertentu. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya berkelanjutan dalam menumbuhkan pemahaman pluralistik dan toleran demi terciptanya kehidupan yang harmonis.
PENGARUH MEDIA MASSA TERHADAP GENERASI Z SEBAGAI UPAYA UNTUK MENDORONG PARTISIPASI AKTIF DALAM PEMILU PRESIDEN DAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI TINJAU DARI TEORI DEMOKRASI Dedi Mulyadi; Ce Kedzma Alvian M,S; Ardelia Lananda; Mohammad Irvanul Farraz; Cindy Claudia Simbolon; Zaki Akhtar Perdana
Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v7i1.2059

Abstract

Media massa dalam aktivitas politik seperti pemilu presiden dan pemilu legislatif dapat memberikan pengaruh yang cukup besar. Hal tersebut dikarenakan adanya generasi Z sebagai pengguna media massa, yang menjadikan generasi tersebut sebagai salah satu generasi yang berpartisipasi aktif dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah mempergunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu pengaruh generasi Z dalam berpartisipasi melalui media massa terhadap pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun 2024, arti penting pemilu presiden dan pemilu legislatif bagi generasi Z perspektif teori demokrasi, serta peran generasi Z dalam mencegah kecurangan pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun 2024. Salah satu pengaruh dari media massa terhadap pemilu presiden dan pemilu legislatif yaitu dapat mempengaruhi jumlah suara. Hal tersebut disebabkan karena generasi Z merupakan kelompok pemilih yang jumlahnya banyak dan sangat berpotensi mempengaruhi hasil pemilu. Dengan adanya partisipasi aktif dari generasi Z, maka dapat mengubah arah politik serta memilih pemimpin yang dapat mewakili nilai dan kepentingan dari generasi Z.
PERAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM MENGATASI RISIKO SISTEMIK DI SEKTOR PERBANKAN INDONESIA Rania Faradita Lubis; Gisella Tiara Cahyani; Najwa Maulida Azzahra; Eduardus Kusuma; Engku Fiboda; Farahdinny Siswajanthy
Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v7i1.2108

Abstract

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memainkan peran vital dalam menangani risiko sistemik di sektor perbankan Indonesia. Dengan mandatnya sebagai penjamin simpanan, LPS memberikan kepastian kepada para nasabah bank dalam menghadapi potensi kegagalan bank. Selain itu, LPS juga memiliki peran dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan dengan menyediakan perlindungan terhadap simpanan nasabah dalam situasi krisis. Melalui kebijakan pengawasan dan regulasi yang ketat, LPS berperan dalam memitigasi risiko-risiko yang dapat mengganggu stabilitas sektor perbankan. Selain itu, LPS juga berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan dengan memberikan jaminan atas simpanan nasabah. Dengan demikian, LPS tidak hanya menjadi penjaga keamanan finansial bagi nasabah individual, tetapi juga merupakan garda terdepan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan di Indonesia.

Page 7 of 9 | Total Record : 86

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 1 (2026): Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Dialektika Hukum More Issue