cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Surya Reza
Contact Email
fsh.prodihtn@ar-raniry.ac.id
Phone
+6282276101513
Journal Mail Official
fsh.prodihtn@ar-raniry.ac.id
Editorial Address
Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Published by Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
ISSN : 29639972     EISSN : 29644208     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fokus dan Scop jurnal ini adalah mengenai kelimuan Hukum Tata Negara, Ilmu Politik, Konstitusi, dan Siaysah
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 55 Documents
 1   2   3   4   5 
PENYELESAIAN SENGKETA HARATO PUSAKO TINGGI OLEH LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH : (Studi Kasus di Nagari Limau Purut Kabupaten Padang Pariaman) Diah, Diah Ramadhani; Sumardi, Dedy; Yuhermansyah, Edi
As-Siyadah Vol. 4 No. 1 (2024): Maret-As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v3i1.3819

Abstract

Tanah Pusako Tinggi di dalam Adat Minangkabau merupakan bagian dari harta pusako tinggi yang diwarisi secara turun temurun dari Niniak kepada Mamak dan dari Mamak kepada Kamanakan. Pembagian tanah pusako tinggi dikenal dengan istilah Ganggam Bauntuak yang berarti diturunkan berdasarkan pertalian darah seketurunan ibu dan dikuasai dengan hak kolektif bersama dalam suatu kaum. Penguasaan dan pengelolaan tanah pusako tinggi beresiko menimbulkan sengketa yang terjadi di dalam ataupun diluar kaum. Berkaitan dengan ini, Kerapatan Adat Nagari berperan sebagai lembaga peradilan adat untuk menyelesaikan berbagai persengketaan yang diajukan oleh masyarakat nagari melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat perdamaian. Penelitian ini mengkaji bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa harato pusako tinggi oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari Limau Purut dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap putusan dari Kerapatan Adat Nagari Limau Purut dalam menyelesaikan sengketa harato pusako tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis dengan jenis Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diambil kesimpulan bahwa penyebab terjadinya sengketa tanah pusako tinggi antara pihak A Cs sebagai penggugat dengan pihak BH Cs sebagai tergugat adalah karena adanya pengajuan permohonan untuk pengeluaran surat kepemilikan tanah atas nama BH Cs kepada KAN Limau Purut diatas tanah yang sudah dihibahkan oleh leluhur dari pihak penggugat A Cs. Pihak A Cs merasa hibah tersebut tidak sah karena tidak adanya pembuktian yang kuat menurut kesaksian kaumnya, sementara itu pihat tergugat A Cs melampirkan bukti surat tebus gadai dan hibah sebagai pembelaan diri. Mekanisme penyelesaian sengketa ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat bajanjang naiak batanggo turun dengan upaya putusan perdamaian berdasarkan adaik basandi syara’, syara’ basandi kitabullah yang mengacu pada konsep Islam fiqh siyasah dusturiyah dalam pengambilan putusan berpedoman dengan kaidah-kaidah Siyasah Dusturiyah yakni merundingkan, mengaktualisasikan, dan memberlakukan putusan.
POLITIK HUKUM LEMBAGA-LEMBAGA KEISTIMEWAAN DI ACEH: SEBUAH KAJIAN TERITORIAL POWER Suganda, Delfi
As-Siyadah Vol. 2 No. 2 (2023): September As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v2i2.3921

Abstract

Dalam sejarah penyelenggaraan ketatanegeraan di Indonesia, provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang pernah diberikan undang-undang keistimewaan sebanyak tiga kali. Tiga buah undang-undang keistimewaan tersebut mengatur mengenai keistimewaan di bidang penyelenggaraan adat di Aceh, hal ini kemudian diperkuat dengan adannya undang-undang tentang Pemerintahan Aceh pada tahun 2006. Tulisan ini akan menguraikan secara tekstual mengenai lembag-lembaga keistimewaan di Aceh yang memiliki kekuasaan teritorial di Aceh yang dibatasi pada beberapa lembaga saja yang dianggap memiliki keterkaitan dengan artikel ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang lebih mengutamakan sumber data pada aspek peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukan bahwasanya dari sekian banyak lembaga-lembaga keistimewaan di Aceh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh didapatkan beberapa lembaga yang memiliki keterikatan dengan pemerintah pusat seperti Komisi Independen Pemilihan dan Panitian Pengawasan Pemilihan. Disisi lain lembaga-lembaga yang memiliki kekausaan teritorial di Aceh yang lebih dominan kepada mempertahakan nilai dan adat dari aspek kelembagaan lebih menampakkan kekhususan hanya terbatas pada teritorial di Aceh saja seperti Majelis Adat Aceh. demikian juga dengan Lembaga Wali Nanggroe meskipun Power yang dimiliki sangat berbasis teritorial akan tetapi dari aspek pengaruh politik masih menjadi pertimbangan ditingkat teritorial regional di Aceh.
TINJAUAN FIQH SIYASAH MALIYAH DALAM PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI ACEH Chairul Fahmi, dan Rispalman, Syarifah Riyani,
As-Siyadah Vol. 4 No. 1 (2024): Maret-As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v3i1.4219

Abstract

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan hak otonomi khusus. Pasal 183 ayat (1) UUPA mengamanatkan bahwa Dana Otonomi Khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Aceh. Peneliti mengambil rumusan masalah pertama, bagaimana pengelolaan dana otonomi khusus di Provinsi Aceh. Kedua, bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah dalam pengelolaan dana otonomi khusus di Provinsi Aceh. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian didapati bahwa alokasi Dana otonomi Khusus gelombang kedua yang berlaku pada jangka tahun 2023 sampai tahun 2027 adalah 1% dari DAU nasional. Pembagian dana otsus tersebut berdasarkan peraturan gubernur (pergub) adalah 60% diberikan untuk di manfaatkan oleh seluruh kabupaten/kota di provinsi Aceh, sedangkan 40% akan dimanfaatkan oleh Provinsi. Permasalahnya, pengelolaan dana otsus di Aceh tidak dikelola dengan baik. Seharusnya dengan dana otsus itu bisa untuk mengatasi kemiskinan dan mensejahterakan rakyat Aceh. Dalam sisi pembangunan pendidikan di Aceh ada tiga pihak yang bertanggung jawab dalam Pengadaan Langsung (PL) proyek pembangunan. Pihak-pihak tersebut berbeda-beda fungsinya dan juga penganggaran, yaitu konsultan perencanaan, pelaksana konstruksi, dan konsultan pengawas. Dalam pembangunan pendidikan juga ada istilah tender yang di berikan penawaran kepada pihak lain. Selain itu, peraturan ini juga telah mengubah batas pengadaan langsung untuk jasa konsultansi menjadi Rp100 juta yang sebelumnya adalah Rp50 juta. Sedangkan untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya minimal Rp200 juta sampai miliyaran rupiah dengan sistem lelang. Dikaitkan dengan fiqh siyasah maliyah artinya, fiqh maliyah lebih condong menggunakan pendekatan normatif yang berdasarkan akhlak dan moral serta dalam penerapan hukum lebih utama bersandar pada hukum admnistrasi dan sosiologi hukum dalam penerapan keadilan. Prinsip penerapan sistem pemerintahan Islam juga dikenal pemerintahan yang otonomi seperti pada lembaga baitul mal bahwa badan otonomi yang berdiri bebas sebagai salah satu lembaga tinggi negara.
SYARICAH; SOLUSI MUSLIHAT MEMBANGUN BANGSA: BERANJAK DARI PENGALAMAN ACEH Yusuf Adan, Hasanuddin
As-Siyadah Vol. 4 No. 1 (2024): Maret-As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v3i1.4391

Abstract

Membangun bangsa dengan kebijakan Jakarta sebagai ibukota Indonesia sudah terbukti gagal dan tidak berkesinambungan dari dulu sampai sekarang dalam perspektif syari’ah. Untuk itu perlu ada antisipasi awal pembangunan bangsa dengan konsep syaricah yang syumul dan kaffah. Sejarah sudah membuktikan bahwa pembangunan bangsa dengan syaricah dapat memunculkan negeri ini di dunia internasional, bahkan khusus untuk Aceh pernah menjadi salah satu negara super power dunia di zaman Sultan Iskandar Muda dahulu kala berbarengan dengan kerajaan Turki Usmani, kerajaan Isfahan, kerajaan Mongul dan kerajaan Akra. Mengingat kondisi seumpama itu maka sangatlah perlu pembangunan bangsa kedepan harus dengan konsep syaricah seratus persen, sebab bangsa ini sudah sangat ambruk dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara selama wujud wilayah Indonesia. Syaricah menawarkan sistem pembangunan dua arah untuk bangsa; pertama arah yang memihak kepada khaliq sebagai creator dan kedua yang mengarah kepada human being sebagai makhluq. Arah pertama menganjurkan kita untuk membangun bangsa dengan mengikuti rambu-rambu ‘aqidah, syaricah, dan akhlaq, sehingga pembangunan bangsa kedepan tidak ada satu komponen masyarakatpun yang merasa dirugikan. Sementara arah kedua menawarkan nilai ukhuwwah, nilai mu’amalah dan nilai siyasah menjadi pegangan sehingga hasil dari pembangunan bangsa kedepan memenuhi persyaratan yang ditawarkan Al-Qur’an, yakni; ḥablumminallāh wa ḥablumminannās. paper ini disajikan mengikut metodologi kualitatif yang menggambarkan rumusan-rumusan dan format pembangunan bangsa kedepan dengan dua dimensi; dimensi khaliq dan dimensi makhluq. Teknik pengumpulan data lebih diutamakan melalui perpustakaan (library research). Kepada para penguasa negeri ini kapan saja mereka berkuasa kami anjurkan untuk membangun bangsa kedepan dengan konsep pembangunan syaricah.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA MENURUT MASLAHAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Marbun, Khairun Umma; Husni Abdul Jalil; Teuku Surya Reza
As-Siyadah Vol. 4 No. 2 (2024): September (2024) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v4i2.5387

Abstract

Perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia merupakan isu krusial yang menyangkut hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perlindungan tenaga kerja. Pekerja Migran Indonesia sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk Upah yang tidak dibayar,eksploitasi, pelecehan, kondisi kerja yang tidak aman, dan kurangnya akses terhadap bantuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi Pekerja Migran Indonesia susuai dengan Maslahah dan Peraturan perundang-undangan.Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan normatif, yang melibatkan analisis terhadap undang-undang, peraturan, dan konvensi internasional yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga kategori bentuk perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yaitu perlindungan hukum,ekonomi,dan sosial baik itu sebelum bekerja,selama bekerja dan setalah bekerja dengan memperhatikan maslahah bagi semua Pekerja Migran Indonesia.Meskipun telah ada berbagai regulasi dan peraturan untuk melindungi pekerja migran, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Di tingkat Nasional, Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat. Namun, masih terdapat kelemahan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum
PERAN PELATIHAN OLEH DISNAKER DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DI KOTA SABANG Faisal; Analiansyah
As-Siyadah Vol. 4 No. 2 (2024): September (2024) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v4i2.5678

Abstract

Keberhasilan fungsi dan tugas yang dijalankan oleh Dinas Ketenagakerjaan sebagai Lembaga yang membina dan mengendalikan dibidang ketenagakerjaan yang memberikan pelatihan bagi calon pekerja, yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan permintaan para pencari kerja, memberikan kesempatan kerja dan memberikan informasi mengenai pasar kerja. Jenis Penelitian yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian, pelatihan memberikan para peserta bekal kemampuan dan kepercayaan diri untuk dapat bersaing dalam dunia pasar kerja. Pemberdayaan juga tercipta sebagai proses pelaksanaan yang terencana untuk dilakukan secara terus menerus pada suatu kegiatan yang mengarah pada kemampuan (skill). Pelatihan menjadi hal penting yang perlu dibentuk sejak kecil atau kemampuan yang sering dilatih, karena pelatihan sebagai perencanaan untuk meningkatkan kualitas yang ada dalam diri. Adanya Dinas Ketenagakerjaan menjadi sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat agar ketika masyarakat pencari kerja atau calon pekerja, sudah memiliki bekal pelatihan yang sebelumnya pernah dimilikinya pada kegiatan pelatihan yang diikutinya Dinas Ketenagakerjaan Kota Sabang. Pelatihan juga menjadikan Masyarakat lebih mandiri perencanaan dan anggaran dana yang diberikan pemerintah.
PERAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL ACEH DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN PERILAKU HAKIM DI PENGADILAN NEGERI KOTA BANDA ACEH Ryean; Yuhermansyah, Edy
As-Siyadah Vol. 4 No. 2 (2024): September (2024) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v4i2.5685

Abstract

Sejak mulai bertugas pada tahun 2023, Penghubung Komisi Yudisial Aceh telah melakukan pemantauan sebanyak 30 pemantauan hakim hingga tahun awal tahun 2024. Dari 30 Pemantauan yang dilakukan, 24 diantaranya dilakukan di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Tingginya angka pemantauan yang dilaksanakan di Kota Banda Aceh tidak lain dikarenakan adanya atensi publik yang tinggi dan juga letak dari Peradilan Tipikor yang berada di Lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Selain itu berdasarkan data yang diperoleh MaTa (Masyarakat Transparansi Aceh) sepanjang 2020 hingga 2023 terdapat 85% vonis bebas yang diputuskan oleh hakim pada perkara Tipikor, sehingga menimbulkan adanya dugaan penyimpangan prilaku hakim di dalam lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena lemahnya pengawasan terhadap hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Penelitian merupakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Dari hasil penelitian penulis dapati bahwa Penghubung Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan prilaku hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh sudah sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung di Daerah. Dalam pelaksanaanya, PKY Aceh melakukan penerimaan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman dan Prilaku Hakim (KEPPH) oleh hakim,melakukan verfikasi terhadap laporan masyarakat, melakukan pemantauan persidangan,dan melakukan sosialisasi serta penguatan Kerjasama antar Lembaga dan stakeholder.
TINJAUAN SIYASAH SYAR’IYYAH TERHADAP KEWENANGAN GUBERNUR DALAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM PELAKSANA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH Darmawan, Deny; Yusuf, Muhammad
As-Siyadah Vol. 4 No. 2 (2024): September (2024) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v4i2.5735

Abstract

Aceh memiliki hak-hak otonomi yang luas dalam bidang Agama, adat dan pendidikan. Pembentukan produk hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tampaknya belum maksimal karna masih banyaknya produk hukum yang cacat jika dilihat dari pembuatannya hingga pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan adat dan/atau hukum syariat yang ada di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengawasan perda yang dilakukan oleh Gubernur melalui dua upaya yaitu evaluasi dan klarifikasi, dalam upaya evaluasi, Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan RPJPD, RPJMD dan APBD. Upaya klarifikasi Gubernur melakukan klarifikasi terhadap keseluruhan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah disahkan dan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya, kepentingan umum dan kesusilaan. Sedangkan jika ditinjau dari aspek siyasah syariyyah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif dalam hal ini Ahl-hali Wa-Aqd sebagai lembaga pembentuk sekaligus pengawas Undang-undang sehingga tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapan dalam hal ini Al-Quran dan Sunnah. Al-Sulthah al-Tasyri’iyah dilembagai oleh Ahl-Al-Hall Wa-Aqd dengan melakukan ijtihad terhadap suatu permasalahan yang tidak ditemukan dalam sumber syariat islam dengan beranggotakan para mujtahid dan ahli fatwa.
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN DAN PENGEMIS PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH aditya jannata
As-Siyadah Vol. 4 No. 2 (2024): September (2024) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v4i2.5749

Abstract

Abstrak Fenomena keberadaan anak jalanan di Kota Banda Aceh telah mulai dirasakan oleh masyarakat seperti ketidaknyamanan di jalan raya, mengganggu kenyamanan di jalan dan menjadi kebiasaan yang buruk bahkan merupakan penyakit masyarakat karena telah berdampak kepada timbulnya tindak pidana. Menurut Pasal 6 Perwal No. 7 Tahun 2018 penanganan gelandangan/pengemis orang terlantar dan tuna sosial lainnya diselenggarakan melalui upaya yang bersifat preventif, koersif, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Dalam pandangan Fiqh sesungguhnya tidak terlalu banyak dikupas tentang hukum anak jalanan. Hal itu dikarenakan pada zaman Nabi atau pada masa perkembangan hukum Islam, jarang sekali ditemui realita tentang anak jalanan. Peneliti ini mengkaji pertama, bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penanganan Anak Jalan dan Pengemis?. Kedua, bagaimana perspektif Maṣlaḥah Mursalah terhadap kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penanganan Anak Jalan dan Pengemis?. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama didapati kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan anak jalan dan pengemis memiliki standar pencapai tugas dan fungsi dalam mengimplementasikan Perwal No. 7 Tahun 2018 sebagai upaya dan usaha penanganan anak jalanan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh terus meningkat karena kurangnya kesadaran masyarakat. Kedua, perspektif Maṣlaḥah Mursalah, kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan anak jalan dan pengemis telah melakukan upaya yang kian berkembang. Upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh menjadi tolak ukur pelaksanaan peraturan untuk kemaslahatan umat. Pengemis dan gelandangan merupakan masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan yang layak namun dengan pekerjaan itu mereka dapat memenuhi kemaslahatan hidup masyarakat yang termasuk di dalamnya anak jalanan dan pengemis. Kata Kunci : Penertiban, Anak Jalanan Pengemis dan Maṣlaḥah Mursalah
Efektifitas Penegakan Hukum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Terhadap Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Yang Diungkapkan Melalui Media Massa Di Kota Banda Aceh Ti Safur; Mahdalena
As-Siyadah Vol. 5 No. 1 (2025): Maret 2025-As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v5i1.5980

Abstract

Kajian ini untuk menjawab permasalahan Efektifitas Penegakan Hukum Oleh Satpol PP & WH dalam menangani kasus pelecehan seksual yang viral melalui media massa di Kota Banda Aceh, Kasus pelecehan seksual merupakan kejahatan terhadap keasusilaan yang menyerang fiisik korban secara langsung maupun tidak langsung, pelecehan seksual ini adalah perbuatan yang mengarah pada area seksualitasnya seseorang untuk memenuhi hawa nafsu sipelaku terhadap korban. Dalam kasus pelecehan seksual yang ingin dibahas oleh penulis yaitu ditemukan tiga orang remaja yang melakukan pelecehan seksual melalui live straming melalui aplikasi tiktok di salah satu parkiran mobil yang ada di warung kopi Peunayong hingga kasus tersebut viral dimedia sosial dan media massa. Berdasarkan keterangan dari KABID (kepala bidang) penegakan syariat islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh setelah dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut para pelaku tersebut dinyatakan memenuhi unsur dan diberikan peringatan atau pembinaan. kasus pelecehan seksual yang viral tersebut ditangani dengan mudah serta efektif, apabila dibandingkan dengan beberapa kasus pelanggaran syariat islam lainnya yang tidak viral. Rumusan masalahnya ialah pertama. Bagaimana efektifitas penegakan hukum oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh terhadap penanganan kasus pelecehan seksual yang viral dimedia sosial dan media massa di Kota Banda Aceh.. Kedua, Bagaimana upaya yang dapat diberikan oleh Pemerintah Aceh kepada lembaga penegakan hukum untuk meminimalisir kendala-kendala dalam pemeriksaan. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan jenis penelitian empiris. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa aparat penegak hukum Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh menyatakan bahwa efektif dalam menangani kasus Pelecehan Seksual yang viral dan diungkapkan melalui media massa tersebut. Efektifnya penegakan hukum selama pemerikasaan berlangusng itu disebabkan oleh faktor dukungan dari netizen yang ikut melaporkan hal tersebut dengan cepat serta memudahkan penyidik dalam melakukan pemeriksaan akibat kasus yang mereka lakukan viral, Jika dibandingkan dengan kasus yang tidak viral aparat mengaku susah dalam menanganinya hingga penanganan yang diberikan terbilang kurang efektif. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor adapun faktornya adalah kurangnya sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah Aceh kepada lembaga penegakan hukum.

Page 3 of 6 | Total Record : 55

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): September (2025) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol. 5 No. 1 (2025): Maret 2025-As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 2 (2024): September (2024) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 1 (2024): Maret-As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol 2 No 2 (2023): September As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 2 (2023): September As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol 2 No 1 (2023): Maret As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 1 (2023): Maret As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol. 1 No. 1 (2022): September As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol 1 No 1 (2022): September As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara