cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Surya Reza
Contact Email
fsh.prodihtn@ar-raniry.ac.id
Phone
+6282276101513
Journal Mail Official
fsh.prodihtn@ar-raniry.ac.id
Editorial Address
Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Published by Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
ISSN : 29639972     EISSN : 29644208     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fokus dan Scop jurnal ini adalah mengenai kelimuan Hukum Tata Negara, Ilmu Politik, Konstitusi, dan Siaysah
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 65 Documents
 3   4   5   6   7 
KEKOSONGAN JABATAN WAKIL BUPATI ACEH SELATAN PERIODE 2018-2023 MENURUT UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH Ahmad Fachrial; Khairuddin; Yuhasnibar
As-Siyadah Vol. 2 No. 2 (2023): September As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v2i2.3184

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui mengapa Bupati Aceh Selatan dan partai pengusung belum mengusulkan calon Wakil Bupati periode 2018-2023 untuk dipilih dalam rapat Paripurna DPRK/DPRA dan bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 terhadap kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, kemudian dianalisis dengan deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan 2 (dua) faktor penghambat proses pengusulan Wabup Aceh Selatan yaitu faktor politis terhadap keadaan pandemi Covid-19 serta miskomunikasi antara partai pengusung dan Bupati Aceh Selatan dalam penentuan nama calon yang ingin diusulkan. Kemudian faktor lemahnya aturan undang-undang (yuridis) mengenai pengisian Wakil Kepala Daerah sehingga terjadi kelalaian dalam proses pengusulan. Pada akhirnya, proses untuk pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan tidak terselesaikan. Kekosongan jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan menyalahi Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
TINJAUAN MAQASID AL-SYARIAH TERHADAP PEMBERIAN DANA PENSIUN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA Al Faniza, Haddat; Mumtazinur; Zahlul Pasha
As-Siyadah Vol. 2 No. 2 (2023): September As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v2i2.3198

Abstract

Maraknya penolakan dari masyarakat terhadap pemberian dana pensiun bagi pejabat tinggi negara yang hanya menjabat selama 1 periode (5 Tahun) namun mendapatkan hak pensiun seumur hidup, hal ini tentu bertentangan dengan kondisi masyarakat indonesia saat ini. Sangatlah tidak etis memberikan hak kepada kelompok atau perorangan secara berlebihan, tanpa mempertimbangkan aspek keadilan, dan kemanfaatannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pemberian dana pensiun bagi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara di Indonesia, dan bagaimana tinjauan maqāsid syarīah terhadap pemberian dana pensiun bagi pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Normatif, dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka (library research). Adapun hasil penelitian yang didapat adalah Besaran uang pensiun Pejabat Tinggi Negara didasarkan pada Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2016 dan Surat Edaran Setjen DPR RI No KU.00/9414/DPR RI/XII/2010. Besaran uang pensiun Pejabat Tinggi Negara yakni 60 persen dari gaji pokok setiap bulan. Adapun besaran uang pensiun menurut Surat Menteri Keuangan yaitu setiap mantan anggota MPR, dan DPR akan mendapat sebesar Rp 2.5 juta hingga Rp 3.02 juta per-bulannya setelah tidak menjabat. Selanjutnya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberian dana pensiun bagi pejabat tinggi negara belum sesuai dengan konsep maqāṣid al-syarī’ah, karena pemberian dana pensiun tersebut lebih banyak mendatangkan mudaratnya, seperti bertambahnya beban APBN, pembengkakan utang negara, pemborosan dana, serta kesenjangan sosial.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI PERMUKIMAN BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH TANFIẒIYYAH: Permukiman Kuta Simpang, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Fatma Azzahra; Husni; Reza, T. Surya
As-Siyadah Vol. 2 No. 2 (2023): September As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v2i2.3209

Abstract

Pengelolaan sampah di Kabupaten Pidie Jaya tertuang dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah, dimana pada pasal 26 ayat (1) mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman. Namun fakta di lapagan menunjukkan tidak adanya TPS/TPST di kawasan permukiman Kuta Simpang Kacamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya. Tujuan dalam penelitian ini pertama, untuk mengetahui tanggung jawab hukum Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam pengelolaan sampah. Kedua, untuk mengetahui perspektif fiqh siyāsah tanfiẓiyyah terhadap Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya atas pengelolaan sampah. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif bersumber dari data primer dan skunder dan menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitian ini, pertama tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) belum maksimal dalam menjalankan tanggung jawab pelaksanaan pengelolaan sampah. Tetapi tidak dapat diberikan sanksi administrasi dikarenakan DLH tidak mempunyai mitra kerja sesuai dengan pasal 72 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2017. Kedua berdasarkan perspektif fiqh siyāsah tanfiẓiyyah, pemerintahan kabupaten disebut imāmah dan DLH sebagai wazῑr tanfiẓ yang bertujuan untuk membantu pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan kesejahteraan umum seperti kemaslahatan rakyat dan pemerintahan yang baik sesuai dengan konsep hukum Islam.
RELEVANSI PENDAPAT ALI AL-SHALLABI TENTANG PEMISAHAN KEKUASAAN DALAM DAULAH AL-ISLAMIYAH DENGAN KONSEP TRIASPOLITIKA DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA Anwar, Soraya Bunga Karmila; Faisal; Nurul Fithria
As-Siyadah Vol. 2 No. 2 (2023): September As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v2i2.3225

Abstract

Pemisahan kekuasaan dalam konteks daulah al-Islamiyyah memiliki hubungan dengan konsep triaspolitika yang berlaku di Negara Republik Indonesia terutama pandangan Ali Al-Shallabi. Untuk itu, rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah bagaimana pendapat Ali Al-Shallabi tentang konsep Daulah Islamiyah dan asas-asas pendiriannya dan bagaimana relevansi pendapat Ali Al-Shallabi dengan konsep triaspolitika dalam Negara Republik Indonesia. Metode penelitian dalam tulisan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan jenis library research. Data penelitian diperoleh dari bahan kepustakaan, yang dikategorisasi dalam tiga bahan yaitu primer (pokok), sekunder (pendudung) dan bahan tersier (pelengkap). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ali Al-Shallabi memahami Daulah Al-Islamiyyah atau negara Islam sebagai pemerintahan yang dibangun di atas prinsip Islam antara akidah dan syariah. Untuk itu, hukum mendirikan daulah Islamiyah ialah wajib karena sebagai perantara dalam menyempurnakan ajaran Islam. Asas-asas pendiriannya dibangun dengan empat pilar utama yaitu adanya sistem hukum syar’i, ada wilayah hukum, ada penguasa yang shalih, dan adanya rakyat. Sistem hukum dalam daulah Islamiyah merujuk pada Alquran dan hadis, dan dijelaskan dalam ijtihad ulama. Pendapat Al-Shallabi relevan dengan konsep triaspolitika di Indonesia memisahkan tiga poros kekuasaan sebagaimana gagasan Montesquieu. Ali Al-Shallabi juga berpendapat pemisahan kekuasaan menjadi tiga kekuasaan, tujuannya sebagai penyeimbang, pengawasan, serta menghindari dari kerusakan. Ditemukan adanya perbedaan yang mendasar antara kedua konsep yang digagas oleh Ali Al-Shallabi dengan konsep triaspolitika di Indonesia. Sistem di Indonesia adalah sistem hukum yang dibangun merujuk kepada UUD 1945 yang diperinci kembali dalam undang-undang, artinya tidak berdasakan sistem Islam. Adapun pendapat Al-Shallabi, pemisahan kekuasaan menjadi saltah tanfiziyah, saltah al-tasyri’iyah, dan saltah al-qadha’iyah dijalankan dengan tugas tertentu yang tetap merujuk pada konstitusi utama berupa Alquran dan hadis. Kekuasaan dan otoritas paling tinggi tetap berada pada otoritas Tuhan
HAK MATERNITIS TENAGA KERJA PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus di Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan) Difa Mutia Dara; Dedy Sumardi
As-Siyadah Vol. 1 No. 1 (2022): September As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v1i1.2049

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penerapan hak maternitas tenaga kerja perempuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan. Hak maternitas adalah hak-hak kesehatan reproduksi yang terdapat pada perempuan. Hak maternitas merupakan salah satu hak yang diterima para tenaga kerja. Hak maternitas tenaga kerja perempuan telah diatur dalam undang-undang tersebut, akan tetapi terdapat hak-hak maternitas tenaga kerja perempuan yang terabaikan oleh Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan. Studi ini mengkaji bagaimana hak maternitas tenaga kerja perempuan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan bagaimana Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan memenuhi hak-hak maternitas tenaga kerja perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil analisis data ditemukan bahwa Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan belum sepenuhnya memenuhi hak-hak tenaga kerja perempuan seperti hak mendapatkan cuti menstruasi, dan hak mendapatkan fasilitias menyusui. Hak mendapatkan cuti menstruasi dikarenaka minimnya pengetahuan dari tenaga kerja perempuan, sehingga hak-hak ini sering terabaikan di Kampus Politeknik Industri Teknologi Medan. Sedangkan hak mendapatkan fasilitas menyusui dikarenakan terbatasnya alokasi anggaran Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan untuk menyediakan fasilitas perempuan menyusui atau ibu hamil. Di samping itu juga minimnya pengawasan dan sosialisasi dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi.
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Banda Aceh Mengenai Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas M Rio Ferdiansyach; Nurul Fithria
As-Siyadah Vol. 6 No. 1 (2026): Maret (2026) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v6i1.8224

Abstract

Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan lalu lintas merupakan aspek krusial dalam mewujudkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dalam berlalu lintas. Namun, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas masih menghadapi berbagai tantangan di wilayah hukum Ditlantas Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat berdasarkan wawancara mendalam dengan aparat kepolisian di Banda Aceh. Penelitian dilakukan menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan perundadang-undangan, data dikumpulkan melalui wawancara langsung terhadap dua personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor masyarakat, yang mencakup tingkat kesadaran hukum dan persepsi terhadap pentingnya aturan; faktor penegakan hukum, yang meliputi konsistensi dan ketegasan dalam pengawasan serta penindakan; faktor edukasi dan sosialisasi, yang mencerminkan efektivitas kampanye kesadaran hukum; serta faktor operasional, yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya dan jumlah personel dalam pelaksanaan pengawasan. Aparat kepolisian mengidentifikasi kebutuhan untuk pendekatan edukatif yang lebih intensif untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Rekomendasi strategis diberikan untuk memperbaiki proses edukasi dan mengintegrasikan pendekatan persuasif dan represif untuk mengoptimalkan penegakan hukum lalu lintas di Banda Aceh.
Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Digital Di Platform Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Ari Shiddiq, Muhammad; Rahmat Efendy Al Amin Siregar; Rispalman
As-Siyadah Vol. 6 No. 1 (2026): Maret (2026) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v6i1.8243

Abstract

Karya cipta digital merupakan hasil dari produk digitalisasi yang diciptakan oleh subjek hukum, namun dalam perkembangannya saat ini banyak terjadi berbagai jenis pelanggaran dalam karya cipta digital di media sosial seperti, penyebarluasan, penyimpanan, modifikasi karya digital, maka perlu perlindungan hukum terhadap karya digital sebgaimana yang telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap karya cipta digital di platform media sosial menurut Undang-Undang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan berjenis yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dari bahan hukum sekunder Undang-undang Hak Cipta. Hasil temuan menunjukkan bahwa, perlindungan karya digital masih terdapat kelemahan dimana tidak penyebutan secara eksplisit terhadap karya digital yang tersebar luas di media sosial seharusnya Undang-undang Hak Cipta dapat memberikan penjelasan yang khusus dalam pengembagan hak cipta karya, agar tidak disebarluaskan, diplagiasi, dan dipublikasikan oleh pihak lain yang tidak berwenang.
Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Tranksaksi Keuangan: (Studi Perbadingan Hukum Positif dengan Hukum Islam) Maulana, Zikri; Nurdin; Safira Mustaqilla
As-Siyadah Vol. 6 No. 1 (2026): Maret (2026) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v6i2.8273

Abstract

Penelitian ini mengkaji penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi keuangan dengan membandingkan perspektif hukum positif Indonesia (Peraturan BAPPETI No. 9 Tahun 2019) dan hukum Islam. Blockchain menawarkan Transparansi dan efisiensi, namun memunculkan tantangan hukum terkait prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Hukum positif lebih berfokus pada aspek administratif aset kripto, sedangkan hukum Islam menekankan keadilan, kepastian, dan manfaat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, dengan data sekunder dengan merujuk pada bahan hukum primer seperti Peraturan BAPPETI Nomor 9 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, serta sumber hukum Islam seperti Al-Qur’an dan As-Sunnahdan juga jurnal ilmiah, artikel, dan karya tulis lainnya yang relevan dengan teknologi blockchain dan hukum keuangan Islam. Hasilnya menunjukkan, potensi harmonisasi regulasi melalui pendekatan berbasis prinsip, dual compliance, dan integrasi maqashid syariah. Dalam pandangan islam teknologi blockchain dalam kerangka prinsip maslahah menunjukkan potensi harmonisasi antara inovasi modern ini dengan hukum Islam. Sebagai sebuah teknologi buku besar terdistribusi (distributed ledger technology), blockchain pada dasarnya menghadirkan manfaat signifikan berupa keamanan, transparansi, dan efisiensi dalam pencatatan serta validasi transaksi
Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Menurut Hukum Adat Gayo Tiara Melani; Jamhir; Riza Afrian Mustaqim
As-Siyadah Vol. 6 No. 1 (2026): Maret (2026) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v6i1.8329

Abstract

Penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak menurut hukum adat Gayo mencerminkan kenyataan sosial bahwa masyarakat masih menggunakan mekanisme penyelesaian berbasis adat sebagai alternatif terhadap sistem peradilan formal. Pendekatan penyelesaan tindak pidana pencurian oleh anak di dalam masyarakat Gayo ini bersifat restoratif dengan mengedepankan musyawarah, pembinaan, dan pemberian ganti rugi untuk memulihkan hubungan antar individu serta menjaga keharmonisan sosial. Lembaga adat Sarak Opat, yang terdiri dari Reje, Imem, Petue, dan Rayat Genap Mupakat, berperan penting dalam proses penyelesaian, dengan keputusan yang bersifat mengikat dan berlandaskan nilai-nilai adat serta agama. Secara normatif, prinsip keadilan restoratif telah diakomodasi dalam hukum nasional melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan pendekatan yang lebih humanis. Artikel ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan konsep dengan teknik pengumpulan data studi lapangan yang dinalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak melalui mekanisme hukum adat menghasilkan keadilan restoratif yang bersifat kontekstual sekaligus memfasilitasi restorasi relasi sosial antarpihak terkait. Proses musyawarah yang diimplementasikan dalam kerangka Sarak Opat tidak hanya efektif meresolusi konflik secara substantif, tetapi juga meminimalisir dampak psikologis dan sosiogenik dari prosedur pidana formal terhadap pelaku anak, sehingga menawarkan paradigma penyelesaian yang kongruen dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif.
Analisis Penanganan Pengungsi Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Internasional: (Ditinjau Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967) Syarwina, Aditya pratama; Chairul Fahmi; Ajidar Matsyah
As-Siyadah Vol. 6 No. 1 (2026): Maret (2026) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v6i1.8360

Abstract

Pengungsi rohingya menjadi salah satu isu kemanusiaan global paling mendesak akibat diskriminasi, pengusiran massal, dan pelanggaran HAM sistematis oleh pemerintah Myanmar. Indonesia, meskipun bukan pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, tetap menaruh perhatian besar terhadap persoalan ini melalui pendekatan kemanusiaan dan politik luar negeri bebas-aktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis instrumen hukum internasional, regulasi nasional, serta literatur akademik. Studi kasus penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia menjadi pijakan utama untuk mengukur implementasi prinsip non-refoulement dan perlindungan HAM. Hasil kajian menunjukkan Indonesia menghadapi dilema antara keterbatasan yuridis dan tanggung jawab moral. Praktiknya, pemerintah memberikan bantuan darurat, fasilitas penampungan, serta layanan kesehatan. Kehadiran Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 menjadi langkah penting dalam pengaturan penanganan pengungsi. Di tingkat diplomasi, Indonesia mengusulkan “Formula 4+1” yang menekankan stabilitas, penghentian kekerasan, perlindungan tanpa diskriminasi, akses kemanusiaan, serta rekonsiliasi sosial. Keterlibatan Indonesia memperlihatkan peran strategis sebagai mediator regional meski dibatasi sumber daya, beban sosial-ekonomi, dan potensi ancaman keamanan. Penyelesaian krisis Rohingya masih terkendala kepentingan politik global dan prinsip non-intervensi ASEAN. Karena itu, penguatan hukum nasional, kerja sama internasional, dan diplomasi multilateral menjadi kunci untuk solusi berkelanjutan.

Page 6 of 7 | Total Record : 65

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026): Maret (2026) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol. 5 No. 2 (2025): September (2025) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol. 5 No. 1 (2025): Maret 2025-As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 2 (2024): September (2024) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 1 (2024): Maret-As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 2 (2023): September As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol 2 No 2 (2023): September As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol 2 No 1 (2023): Maret As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 1 (2023): Maret As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol. 1 No. 1 (2022): September As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol 1 No 1 (2022): September As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara More Issue