cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Surya Reza
Contact Email
fsh.prodihtn@ar-raniry.ac.id
Phone
+6282276101513
Journal Mail Official
fsh.prodihtn@ar-raniry.ac.id
Editorial Address
Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Published by Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
ISSN : 29639972     EISSN : 29644208     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fokus dan Scop jurnal ini adalah mengenai kelimuan Hukum Tata Negara, Ilmu Politik, Konstitusi, dan Siaysah
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 55 Documents
 2   3   4   5   6 
Penegakan Hukum Oleh Polres Pidie Dalam Memberantas Pertambangan Emas Ilegal Sayed Katsirun Nawal; M. Syuib
As-Siyadah Vol. 5 No. 2 (2025): September (2025) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v5i2.7554

Abstract

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian bangsa. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Namun dalam penegakan hukum oleh Polres Pidie masih terdapat kelemahan dalam praktik pencegahan dan penindakan tambang emas ilegal. Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data field research, yaitu pengumpulan data langsung di lapangan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggambarkan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan temuan lapangan secara deskriptif untuk mengungkap pola dan makna dalam penerapan hukum terhadap kasus pertambangan ilegal. Hasil penelitian menunjukan, Polres Pidie dalam melakukan penegakan hukum menggunakan dua pendekatan utama, yakni preventif dan represif. Upaya preventif meliputi pemasangan papan informasi yang berisi larangan dan himbauan terhadap aktivitas penambangan emas ilegal, sementara upaya represif dilakukan melalui penangkapan para pelaku pertambangan tanpa izin. Meski demikian, proses penegakan hukum di lapangan tidak lepas dari berbagai hambatan, seperti lokasi pertambangan yang terpencil dan sulit dijangkau, serta keterbatasan dalam pengawasan rutin.
Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Fathullah, Muhammad; Misran; Umur, Azmil
As-Siyadah Vol. 5 No. 2 (2025): September (2025) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v5i2.7852

Abstract

Pelaksanaan hak kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh mengalami beberapa tantangan yang mengindikasikan belum optimalnya pemenuhan kewajiban negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 14 huruf d dan Pasal 15, yang mengatur bahwa setiap narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak serta sarana prasarana kesehatan yang memadai. Jenis peneltian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Lapas Kelas II A Banda Aceh telah berusaha memenuhi kewajiban hukum, terdapat berbagai tantangan signifikan. Penyuluhan kesehatan yang dilakukan masih terbatas, fasilitas kesehatan kurang memadai, dan perawatan medis sering kali tidak memenuhi kebutuhan khusus narapidana, terutama yang berusia lanjut. Selain itu, kekurangan tenaga medis yang berkompeten, fasilitas yang tidak memadai, dan anggaran yang terbatas memperburuk kondisi tersebut. Untuk meningkatkan pemenuhan hak kesehatan narapidana secara efektif, disarankan adanya penambahan tenaga medis, perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan anggaran, bersama dengan peningkatan kualitas penyuluhan kesehatan dan pemenuhan standar gizi serta perlengkapan sehari-hari.
Akibat Hukum Atas Perbedaan Batas Waktu Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Dan Kepolisian Absar, Ulil; Nurdin; Jamhir
As-Siyadah Vol. 5 No. 2 (2025): September (2025) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v5i2.7890

Abstract

Pasal 81 dan Pasal 83 Undang-undang Narkotika telah mengisyaratkan bahwa adanya keharusan antara BNN dan Polri dalam bekerjasama menanggulangi kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Salah satu konflik hukum yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan ialah mengenai batasan kewenangan dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yaitu dalam konteks batas waktu penangkapan tersangka. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis akibat yuridis dari ketidakkonsistenan tersebut, terutama terkait batas waktu penangkapan yang berbeda antara BNN dan Kepolisian, serta dampaknya terhadap hak-hak tersangka dan efektivitas penegakan hukum. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kemudian data diambil dari bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perbedaan batas waktu penangkapan, yaitu BNN yang memiliki kewenangan maksimal 3x24 jam diperpanjang lagi 3x24 jam, dan Kepolisian yang hanya 1x24 jam, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta potensi pelanggaran hak tersangka. Ketidaksinkronan ini memperlihatkan perlunya harmonisasi dan penyesuaian regulasi agar mekanisme penangkapan dan penegakan hukum berjalan secara adil dan sesuai asas legalitas. Dengan adanya sinkronisasi regulasi, diharapkan dapat mengurangi konflik kewenangan, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam proses hukum tindak pidana narkotika. Penelitian ini menawarkan solusi harmonisasi hukum sebagai langkah strategis dalam mengatasi permasalahan tersebut.
Problematika Tugas Dewan Syariah Aceh Pada Lembaga Keuangan Non-Bank Fitri; Ali Abubakar; Sitti Mawar
As-Siyadah Vol. 5 No. 2 (2025): September (2025) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v5i2.8285

Abstract

Menurut Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Qanun LKS) menyatakan Dewan Syariah Aceh (DSA) adalah lembaga yang dibentuk untuk melakukan pengawasan, memberi nasehat serta saran kepada manajemen Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan prinsip syari’ah. Dalam konteks ini, Dewan Syariah Aceh memegang peran penting dalam mengawasi Lembaga Keuangan Non-Bank seperti koperasi, asuransi, dan Baitul Maal wat Tamwil. Namun, pengawasan tersebut masih mengalami banyak problematika terkait tugas Dewan Syariah Aceh khususnya pada lembaga keuangan non-bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagimana problematika yang dihadapi oleh DSA serta menyusun strategi optimalisasi pengawasan DSA. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian empiris untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat, pada penelitian ini menggunakan analisis data  kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi lapangan yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung bersama anggota DSA, sedangkan data sekunder berupa Qanun LKS dan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2020 tentang Dewan Syariah Aceh, laporan pengawasan oleh DPS, dokumen Strategi Nasional Literasi Keuangan 2024, serta jurnal terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi tugas DSA masih menghadapi kendala utama, seperti belum terbentuknya Dewan Syariah Kabupaten/Kota secara merata, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, tidak adanya mekanisme sanksi, serta rendahnya literasi keuangan syariah. Untuk mengoptimalkan peran DSA, diperlukan strategi seperti percepatan pembentukan DSK, penguatan regulasi dengan sanksi tegas, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan sistem digital, dan edukasi masyarakat. Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat tata kelola keuangan syariah di Aceh.
KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM PENGELOLAAN BENDA SITAAN T Surya Reza
As-Siyadah Vol. 2 No. 1 (2023): Maret As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v2i1.2606

Abstract

Ketentuan hukum di Indonesia terkait dengan perdangangan internasional mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, lembaga yang berwenang mengatur sistem dan prosedur yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dalam pengelolaan benda sitaan rusak. Metode yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan analisis dan konseptual, kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menujukan bahwa, kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dapat menguasai benda sitaan yang dikuasai negara mengacu pada Permen Keuangan No. 62 Tahun 2011 yang selanjutnya menjalankan kewenangan menyita, memusnahkan, mengawasi, dan melelang benda yang dirampas oleh Negara.
Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afghani dan Relevansinya dengan Penerapan Syari'at Islam di Aceh Wildany, Nailis; Yusuf Adan, Hasanuddin; Akbar, Hajarul
As-Siyadah Vol. 2 No. 1 (2023): Maret As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v2i1.2652

Abstract

Jamaluddin al-Afghani merupakan seorang tokoh pembaharu islam yang hidup pada abad ke-19. Al-Afghani mengusung konsep Pan-Islamisme, yaitu persatuan islam untuk menumbuhkan semangat persaudaraan islam (ukhuwah islāmiyah) ditengah kemunduran islam karna ummat yang terpecah. Dalam perkembangannya, konsep Pan-Islamisme berhasil tersebar ke banyak negara di dunia, bahkan hingga Indonesia. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia, yang memiliki keistimewaan untuk menegakkan Syariat Islam secara menyeluruh. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk melihat relevansi antara konsep penerapan Syariat Islam di Aceh dan konsep Pan-Islamisme yang diperkenalkan oleh al-Afghani. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis historis, kemudian jenis penilitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua relevansi antara konsep penerapan Syariat Islam di Aceh dengan konsep Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afghani, yaitu sama-sama menghendaki kesatuan paham keislaman agar terciptanya suatu persatuan dan juga praktik mengedepankan ukhuwah islāmiyah sebagai landasan persatuan.
ANALISIS RELEVANSI DAR AL-ISLAM DI MASA MODEREN PERSPEKTIF YUSUF AL-QARADHAWI Fahmi, Mutiara; Usman, Mohd. Gadhafi
As-Siyadah Vol. 2 No. 1 (2023): Maret As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v2i1.2802

Abstract

Konsep negara Islam (Dar Al-Islam) merupakan salah satu tema politik yang selalu hangat dibincangkan. Sebagian memandang Islam memiliki prinsip-prinsip dan norma politik dan pemerintahan yang dapat diterapkan dalam semua bentuk pemerintahan, sementara lain menganggap pemberlakuan formil sebagai sebuah keharusan. Pendapat lebih ektrem menyatakan tidak ada hubungan sama sekali antara ajaran Islam dengan negara. Data penelitian dianalisis dengan analisis-normatif/ Doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, menurut Yusuf Al-Qaradhawi konsep Dar Al-Islam atau daulah Islam bukanlah daulah diniyah atau teokrasi, bukan juga negara sekuler yang memisahkan agama dengan negara, dar Al-Islam adalah negara madani (daulah madaniyyah) atau negara sipil. Relevansi Dar Al-Islam dimasa moderen menurut pendapat Yusuf Al-Qaradhawi dapat dilihat dengan dua aspek. Pertama; bahwa konsep dar Islam mengimbangi konsep negara ideologi yang ada pada saat ini. Kedua; prinsip-prinsip hukum yang ditetapkan dalam Dar Al-Islam menurutnya sama negara bangsa (nation state), yang menerapkan sistem demokrasi, musyawarah (syura), dan sistem pemerintahan yang mementingkan hak-hak sipil. Konsep kesatuan politik, wilayah dan hukum yang dikemukakan Yusuf Al-Qaradhawi terkait Dar al-Islam tidak relevan dengan konteks realita negara bangsa saat ini. Keberadaan negara memang diakui dapat menguatkan agama dan dakwah Islam, namun bukan prioritas. Kebolehan menjalankan ibadah dengan bebas bagi umat Islam adalah batas minimal sebuah wilayah dikatakan dar al-Islam menurut para fuqaha.
Perspektif Perspektif Siyasah Syar’iyyah terhadap Pemberlakuan had Zina dalam Pasal 33 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat: Indonesia Misran
As-Siyadah Vol. 2 No. 1 (2023): Maret As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v2i1.2950

Abstract

Ketentuan had zina dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat relatif berbeda dengan ketentuan hukum Pidana Islam, perbedaan tersebut bukan pada bentuk hukumannya, tetapi pada kriteria muhsan dan ghairu muhsan-nya. Di dalam Qanun tersebut tidak dibedakan antara pelaku muhsan dan ghairu muhsan, sebagaimana ketentuan dalam fiqih jinayat. Oleh kerena itu pembahasan ini penting dikaji lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan pertama, bagaimana kriteria had zina dalam hukum pidana Islam dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat? kedua, bagaimana perspektif siyasah syar’iyyah terhadap had zina pasal 33 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014? Untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan metode penelitian pustaka yang diperoleh dari al-Quran/al-Hadits, kitab atau buku fiqh jinayah, qanun dan artikel jurnal ilmiah. Penelitian ini bersifat kualitatif normatif dengan menggali norma-norma hukum yang berlaku di Aceh. Lebih lanjut semua data yang diperoleh tersebut dianalisis dan dibahas sehingga dapat disimpulkan bahwa, pertama, Zina Ghairu Muḥṣan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah. atau pelaku zina yang masih bujang atau perawan yang belum menikah secara sah. Sanksi pidananya adalah seratus kali cambuk. Kedua, Zina muhsan pelakunya adalah bersetatus suami, isteri, duda atau janda. Pelakunya adalah orang yang masih berstatus dalam pernikahan atau pernah menikah secara sah. Hukumannya menurut para ahli hukum Islam adalah rajam (dilempari batu) sampai mati. Hukuman ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Kedua, Sepuluh perkara jinayat dalam Qanun Jinayat Aceh termasuk salah satunya Pasal 33 tentang zina merupakan salah satu ketentuan fiqh jinayat yang kedudukannya sudah menjadi siyasah syar’iyyah di provinsi Aceh. Oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran terhadap qanun tersebut, maka pelakunya dapat dihukum sesuai dengan ketentuan qanun tersebut seperti had zina yang pelakunya sudah pernah dilaksanakan hukuman cambuk di Aceh. Beberapa ketentuan fiqih jinayah sudah beralih kedudukannya menjadi siyasah syar’iyyah di Aceh.
PERAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) BANDA ACEH DALAM MEWUJUDKAN KOTA GEMILANG DALAM BINGKAI SYARIAH Usman, Bustamam
As-Siyadah Vol. 2 No. 1 (2023): Maret As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v2i1.3043

Abstract

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh merupakan lembaga yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kota Banda Aceh menjadi model kota gemilang dalam bingkai Syariah. Oleh karena itu MPU harus memiliki peran yang aktif dan strategis demi terwujudnya masyarakat bersyariah di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran MPU dalam mewujudkan Kota gemilang dalam bingkai Syariah dan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi MPU dalam mewujudkan Kota gemilang dalam bingkai Syariah Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Penelitian dilaksanakan di kantor MPU Kota Banda Aceh dengan subjek penelitian delapan informan menggunakan teknik purposive sampling. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan studi dokumentasi. Kemudian pengolahan data dilakukan dengan tahap reduksi data, penyajian data, dan gambaran kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran MPU Banda Aceh dalam mewujudkan Kota Gemilang dalam bingkai Syariah, direalisasikan melaui kegiatan mudzakarah ulama, melalui rapat kerja ulama, pengakaderan ulama, pengajian muslimat, dan melakukan penelitian. Adapun tantangan ya ng di hadapi MPU dalam mewujudkan Kota gemilang dalam bingkai Syariah berupa masyarakat Kota Banda Aceh yang majemuk, terjadinya pengeksploitasian orang lain, dan masyarakat Kota Banda Aceh yang kurang memahami terhadap visi dan misi Pemerintah Kota Banda Aeh mewujudkan Kota gemilangdalambingkai Syariah.
PERAN MUKIM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TAPAL BATAS TANAH DI KEMUKIMAN SILANG CADEK KEC. BAITUSSALAM KAB. ACEH BESAR MENURUT KONSEP SYURA Sahfitri Saraan, Lia; Sumardi, Dedy; Umur, Azmil
As-Siyadah Vol. 2 No. 2 (2023): September As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v2i2.3151

Abstract

Aceh sebagai daerah istimewa melalui Qanun Nomor 8 tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim, terkait dengan peran mukim dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah di kemukiman Silang Cadek. Mukim sebagai penyelesai sengketa di dalam masyarakat dan sebagai tokoh utama dalam pembuat keputusan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, sehingga pengambilan keputusan nantinya menjadi pemecahan masalah yang dihadapi, dapat diselesaikan dengan tegas dan memberikan setiap jawaban atas permasalahan dan tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tak terkecuali pemerintahan mukim yang ada kemukiman Silang Cadek. Imeum mukim juga harus mampu menyelesaikan setiap persoalan dan permasalahan yang muncul di wilayahnya dapat diselesaikan dengan baik. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana peran mukim dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah di kemukiman Silang Cadek kecamatan baitussalam kabupaten Aceh Besar, dan bagaimana tinjauan konsep syura terhadap peran mukim dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah di kemukiman Silang Cadek. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini, peran imeum mukim Silang Cadek dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah antara gampong Baet dan gampong Blangkrueng masih belum maksimal, dimana tidak adanya langkah-langkah kongkrit atau penuntasan dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam hukum islam syura adalah salah satu cara menyelesaikan masalah atau sengketa, di dalam penyelesaian sengketa ini mukim menyelesaikannya dengan konsep syura (musyawarah), namun penyelesaian sengketa tersebut belum berakhir damai sampai sekarang, dikarenakan adanya ego masing-masing gampong dan tidak adanya keputusan yang ditetapkan oleh imeum mukim. Ditinjau dari konsep syura seorang pemimpin berhak membuat keputusan dan menetapkan suatu penyelesaian yang sudah di musyawarahkan. Sebagai pemimpin dalam konsep syura harus mempunyai suatu kemampuan yang melekat pada dirinya untuk melakukan kewajibannya sebagai fungsi kepemimpinan penentu arah tujuan, menyelesaikan tugas, pimpinan juga harus memiliki sikap tegas dalam mengambil keputusan.

Page 5 of 6 | Total Record : 55

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): September (2025) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol. 5 No. 1 (2025): Maret 2025-As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 2 (2024): September (2024) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 1 (2024): Maret-As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 2 (2023): September As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol 2 No 2 (2023): September As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol 2 No 1 (2023): Maret As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 1 (2023): Maret As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol. 1 No. 1 (2022): September As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol 1 No 1 (2022): September As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara