cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Surya Reza
Contact Email
fsh.prodihtn@ar-raniry.ac.id
Phone
+6282276101513
Journal Mail Official
fsh.prodihtn@ar-raniry.ac.id
Editorial Address
Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Published by Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
ISSN : 29639972     EISSN : 29644208     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fokus dan Scop jurnal ini adalah mengenai kelimuan Hukum Tata Negara, Ilmu Politik, Konstitusi, dan Siaysah
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 55 Documents
 2   3   4   5   6 
Pemasaran Politik PKS Pada Pemilu Kabupaten Bandung Tahun 2024 Rafli Nurochman; Muhammad Farhan Zaqie Maulana; Muhammad Ihsan Fadilah Al-Rasyid
As-Siyadah Vol. 5 No. 1 (2025): Maret 2025-As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v5i1.6265

Abstract

Dalam penelitian terkait marketing (pemasaran) politik ini tertuju kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung sebagai objek utama dalam observasi ini. Dengan bertujuan untuk mengetahui apakah Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung melakukan kegiatan pemasaran politik, strategi dan perencanaan seperti apa yang dilakukan PKS Kabupaten Bandung dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak 2024 serta mengetahui bagaimana PKS Kabupaten Bandung melakukan proses Bauran Marketing politik pada pemilihan kepala daerah tahun 2024. Dalam proses meneliti objek observasi artikel ilmiah ini menggunakan metode kualitatif berbasis analisis deskriptif dalam mengkaji serta memperkuat validasi data yang dihasilkan. Hasil dari observasi ditemukan bahwa Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung melakukan proses pemasaran politik, perencanaan dan strategi hingga pengimplementasian Bauran Marketing Politik secara rinci dengan mengedepankan perencanaan dan target potensial sebagai sasaran utama serta mempertahankan hubungan jangka panjang dengan konstituen, sekaligus bentuk keselarasan antara teori manajemen pemasaran dan fakta di lapangan.
Legalitas Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Mengenai Pendirian Rumah Ibadah Muhibbuthabry
As-Siyadah Vol. 5 No. 1 (2025): Maret 2025-As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v5i1.6607

Abstract

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 Tahun 2006 mengenai Pendirian Rumah lbadat. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan kerukunan umat beragama. Namun, pemberlakuan peraturan ini justeru telah memicu ketegangan dan konflik antara pemeluk agama. Kenyataan ini menunjukkan adanya problem hukum yang penting untuk diteliti. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukurn normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBM mengatur secara khusus dua hal yang saling berkaitan pembinaan kerukunan umat beragama melalui pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan prosedur pendirian rumah ibadat. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ini lebih rinci mengatur kewenangan pemeliharaan kerukunan umat beragama, mekanisme perizinan rumah ibadat, dan penyelesaian bila terjadi konflik. Keberadaan regulasi yang baru tersebut diharapkan mampu mencegah potensi konflik berkaitan dengan pendirian rumah ibadah, diantaranya persyaratan pendirian rumah ibadah, proses perizinan rumah ibadat yang sering berlarut-larut,penyalahgunaan rumah tinggal yang difungsikan sebagai rumah ibadat, dan sebagainya. PBM mengatur penyelesaian masalah melalui jalur musyawarah dan pengadilan. Apabila kedua jalur penyelesaian tersebut tidak bisa menyelesaikan perselisihan, maka perlu ditingkatkan level pengaturan rumah ibadat menjadi undang-undang. Problem pendirian rumah ibadat dapat diselesaikan secara komprehensif jika terdapat suatu undang-undang yang mengatur tentang pendirian rumah ibadat. Selusi komprehensif ini perlu dilakukan agar tidak terjadi lagi konflik dan disharmonis antar penganut berbagai agama.
Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Aceh Terkait Qanun Pokok-Pokok Syari’at Islam: Telaah Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah Darlian, Cut Intan Regina; Hasnul Arifin Melayu; Husni A. Jalil
As-Siyadah Vol. 5 No. 1 (2025): Maret 2025-As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v5i1.6608

Abstract

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan hak otonomi khusus. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh mengamanatkan kewenangan khusus yang bersifat lokal namun sejalan dengan prinsip NKRI. Kewenangan ini dijabarkan oleh Pemerintahan Aceh dengan mengeluarkan sejumlah Qanun di antaranya Qanun No 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam dan Qanun No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syariat Islam. Penelitian ini mengkaji “Peraturan Pelaksana Otonomi Khusus di Aceh terkait Pokok-pokok Syariat Islam di provinsi Aceh (telaah prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah)”. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana kebijakan otonomi khusus terhadap syariat Islam di Aceh dan bagaimana prinsip-bprinsip siyasah dusturiyah terhadap otonomi khusus di Aceh. Metode penelitian ini berjenis yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Hasil studi ini menunjukan bahwa otonomi khusus di Aceh berimplikasi pada legislasi hukum Islam dalam bentuk qanun yang sebagai wujud formal dalam pelakasanaan otonomi khusus, meski begitu pengelolaan pemerintahan Aceh tidak mengabaikan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan syariat Islam yang meliputi aqidah, ibadah, muamalah dan akhlak.
Formalisasi Prinsip Hukum Islam Dalam Perda Berbasis Syariah Perspektif Politik Islam: (Studi Pemikiran Moh. Mahfud MD) Ulfaiza, Cut Rina; Yuhermansyah, Edy
As-Siyadah Vol. 5 No. 1 (2025): Maret 2025-As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v5i1.6895

Abstract

Hukum Islam di Indonesia merupakan salah satu sumber hukum yang dapat diakomodasi dalam hukum positif, salah satunya berbentuk perda syariah. Meski di dalam tataran konseptual masih ada perdebatan tajam tentang eksistensi perda syariah ini. Pada tulisan ini, hendak menganalisis lebih jauh pandangan Moh. Mahfud MD terkait formalisasi hukum Islam berbasis perda syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan jenis normative legal research. Hasil penelitian ini bahwa Mahfud MD memandang hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum materiil dan posisi dan kedudukannya sama dengan hukum Barat dan hukum adat sebagai sumber hukum materiil. Mahfud MD memandang bahwa formalisasi hukum Islam berbasis perda syariah bisa dilakukan dengan proses eklektisasi, yaitu memilih serta menyerap nilai-nilai yang terbaik dari hukum Islam. Hukum hanya bisa diformalisasi dalam perda syariah sekiranya didukung dengan konfigurasi politik yang ada di parlemen daerah.
Tinjauan Siyasah Syar’iyyah Terhadap Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah M. Ryan fathurrahman; Kamaruzzaman
As-Siyadah Vol. 5 No. 1 (2025): Maret 2025-As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v5i1.7241

Abstract

Pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin tahun semakin meningkat dan menimbulkan beberapa masalah salah satunya masalah sampah. Kondisi masyarakat yang masih kurang kesadaran ditambah oleh kondisi Pemerintah yang belum maksimal dalam pengelolaan sampah. Sehingga penulis bertujuan meneliti tentang bagaimana implementasi Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Tinjauan Siyasah Syar’iyyah terhadap implementasi Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan jenis penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah belum sepenuhnya berjalan maksimal di lapangan, sebagaimana hasil tabel tentang pengurangan dan penanganan sampah tahun 2024 masih belum memenuhi target. Hal ini sesuai dengan fakta di lapangan yang menunjukkan penangan sampah belum maksmial. Pemerintah perlu melakukan kebijakan dan langkah konkrit dalam pelaksanan pengelolaan sampah seperti merevisi Qanun tentang Pengelolaan Sampah dengan memasukkan tahapan aturan pengelolaan sampah menjadi bahan industri dan bernilai manfaat bagi masyarakat luas. Sedangkan tinjauan Siyasah Syar’iyyah terhadap penerapan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dapat dikategorikan sesuai dengan istilah Fiqh siyasah Tanfidziyyah (Peraturan Perundang-undangan). Sedangkan pada tatanan pelaksanaan Qanun tersebut belum berjalan maksimal seperti pengelolaan sampah yang dapat menghasilkan pendapatan anggaran daerah (PAD) atau dikenal dalam istilah hukum Islam Siyasah Maliyyah (Ekonomi) yang dapat menghasilkan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM KASUS KEKERASAN DAN TUNTUTAN MALPARAKTIK DI INDONESIA Dara, Difa Mutia; Rosmalinda
As-Siyadah Vol. 4 No. 2 (2024): September (2024) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v4i2.5803

Abstract

Health workers in Indonesia have an essential role in providing medical services, but they face serious challenges due to increasing cases of violence and malpractice lawsuits. In 2022, there were 134 cases of physical violence against medical workers, with most incidents occurring in hospitals and community health centers. This violence has a negative impact not only on the individuals involved, but also on the overall quality of health services. In the legal context, various regulations, such as Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers, provide legal protection to health workers. Article 57 guarantees the right of health workers to receive legal protection, while Article 66 protects them from malpractice lawsuits if the procedures carried out have met standards. However, the implementation of legal protection still faces various obstacles. This study uses a normative legal method with a descriptive-analytical approach, aiming to analyze existing legal protection and its challenges. Data were obtained through literature studies and qualitative analysis. The findings show that existing legal protection is not yet fully effective, with many health workers feeling vulnerable to violence and lawsuits. Stronger protection is needed to prevent violence and unwarranted lawsuits. In addition, the role of government, hospitals, and professional associations is very important in strengthening the legal protection system. The establishment of stricter regulations and the dissemination of information on the rights and obligations of health workers are expected to improve their safety in carrying out their duties. With these steps, it is hoped that health workers can work more calmly, which ultimately contributes to improving the quality of health services in Indonesia.
Analisis Hukum Positif Terhadap Pemekaran Wilayah Baru Di Aceh Timur (Ditinjau Dari Fiqh Siyasah) Muhammad Hidayat; Kamaruzzaman
As-Siyadah Vol. 5 No. 2 (2025): September (2025) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v5i2.7378

Abstract

Pemekaran wilayah merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek administratif, politis, sosial, dan ekonomi. Salah satu wilayah di Aceh Timnur yakni Peureulak Raya, aspirasi pemekaran muncul sebagai respons terhadap ketidakmerataan pembangunan dan pelayanan publik seperti rendahnya efektivitas pelayanan publik, ketidakmerataan distribusi akses pembangunan, dan kebutuhan akan pemerintahan baru yang lebih dekat dengan masyarakat. Pembentukan kecamatan melalui pemekaran dimungkinkan apabila seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan daerah terpenuhi yang salah satu landasannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis yuridis empiris, yang menggabungkan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan fiqh siyasah dengan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun masyarakat Peureulak Raya telah melakukan berbagai persiapan dan memenuhi sebagian besar persyaratan administratif, proses pemekaran terhambat oleh beberapa faktor kunci. Faktor-faktor tersebut meliputi penolakan dari pemerintah Kabupaten Aceh Timur dengan alasan politis, kebijakan moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah pusat, serta kekhawatiran terkait kemampuan fiskal dan potensi konflik sosial. Dari perspektif hukum positif, pemekaran harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara itu, dari perspektif fiqh siyasah, setiap kebijakan pemerintahan harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan umat, keadilan, dan musyawarah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemekaran Peureulak Raya memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan, namun perlu dilakukan dengan mempertimbangkan secara matang berbagai aspek dan potensi dampak negatifnya. Diperlukan dialog yang konstruktif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat untuk mencapai solusi yang terbaik.
Peran Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Di Aceh Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah Rukniza; Fahmi, Chairul; Jihad, Azka Amalia
As-Siyadah Vol. 5 No. 2 (2025): September (2025) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v5i2.7467

Abstract

Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Syariah sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 3 Tahun 2000. Bisnis Syariah seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip syariah dan harus diawasi melalui mekanisme yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah, agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Artikel ini membahas peran, tanggungjawab dan hambatan Dewan Pengawas Syariah di Aceh terhadap pengawasan Lembaga Bisnis Syariah berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah. Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder didapati penulis melalui wawancara bersama pihak yang bersangkutan dan sejumlah perundang-undangan dan aturan yang berlaku, Berdasarkan hasil penelitian, peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Aceh belum berjalan secara efektif. Terdapat sejumlah hambatan yang menghambat pelaksanaan fungsi DPS, padahal setiap lembaga perbankan dan usaha berbasis syariah diwajibkan untuk membentuk DPS. Secara umum, DPS memiliki tugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta melakukan pengawasan agar seluruh aktivitas lembaga keuangan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, pelaksanaan peran DPS di Aceh belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ideal, mengingat masih adanya hambatan dalam menjalankan fungsi pengawasannya.
Penyelenggaraan Pemilu Yang Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh : Di Tinjau Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Cut Mutia Rahmadani; Khairani
As-Siyadah Vol. 5 No. 2 (2025): September (2025) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v5i2.7548

Abstract

Penyelenggaraan pemilu yang inklusif diatur pada Pasal 5 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa, penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam pelaksanaan pemilu. Pemilu inklusif merupakan indikator penting dalam mewujudkan keberhasilan demokrasi di indonesia, termasuk akses hak-hak terhadap penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Berdasarkan hal demikian maka tujuan artikel ini untuk mengkaji penyelenggaraan pemilu yang inklusif terhadap penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 2016 serta faktor-faktor yang menghambat partisipasi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu yang inklusif  di Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan dua jenis sumber data yaitu bahan hukum primer, dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyelenggaraan pemilu yang inklusif di Kota Banda Aceh masih belum optimal meskipun telah ada landasan hukum yang menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas namun tingkat partisipasi mereka pada Pemilu 2024 di Kota Banda Aceh masih tergolong rendah hanya mencapai di angka 25,14% dari total 907 pemilih tetap yang terdaftar hanya 228 orang yang menggunakan hak pilihnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi ini meliputi keterbatasan aksesibilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), kurangnya informasi yang mudah diakses, serta pengabaian yang masih melekat dalam kehidupan sosial masyarakat.
Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Dari Limbah Peternakan Ayam Di Glumpang Baro Kabupaten Pidie Almuna, Cut; Muhammad Syuib; Nurul Fithria
As-Siyadah Vol. 5 No. 2 (2025): September (2025) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v5i2.7549

Abstract

Pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan ayam di Glumpang Baro, Kabupaten Pidie, menjadi permasalahan yang berdampak signifikan terhadap masyarakat sekitar. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/OT.140/7/2011 telah mengatur hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan menetapkan jarak minimum 500 meter antara kandang dan permukiman. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, di antaranya lokasi kandang yang terlalu dekat dengan rumah warga, usaha tanpa izin lingkungan, dan pengelolaan limbah yang buruk.. Regulasi ini juga menegaskan hak masyarakat untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat serta mengatur sanksi bagi pelanggar. Limbah peternakan yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan bau tidak sedap, peningkatan jumlah lalat, serta gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan pendekatan sosiologi hukum, dimana data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup, pelaku usaha peternakan, serta masyarakat terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan di Kabupaten Pidie masih belum optimal. Kurangnya koordinasi antara pelaku usaha peternakan dengan pemerintah daerah serta lemahnya pengawasan menjadi kendala utama dalam penerapan regulasi lingkungan. Sanksi yang diberikan lebih bersifat administratif, sementara upaya penegakan hukum perdata dan pidana masih jarang diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, sosialisasi yang lebih intensif, serta penegakan hukum yang lebih tegas guna mewujudkan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Page 4 of 6 | Total Record : 55

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): September (2025) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol. 5 No. 1 (2025): Maret 2025-As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 2 (2024): September (2024) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 1 (2024): Maret-As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 2 (2023): September As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol 2 No 2 (2023): September As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol 2 No 1 (2023): Maret As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 1 (2023): Maret As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol. 1 No. 1 (2022): September As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Vol 1 No 1 (2022): September As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara