Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Articles
696 Documents
<![CDATA[MERANGKAI PERSATUAN DAN KESATUAN INDONESIA DALAM BINGKAI BHINEKA TUNGGAL IKA ]]>
<![CDATA[Hikmah, Nur]]>;
<![CDATA[Syaputri , Mia Hermanita]]>;
<![CDATA[Hudi , Ilham]]>;
<![CDATA[Safitra , Najwa Sayid]]>;
<![CDATA[Hulfa, Jessy Amelya]]>;
<![CDATA[Rosita , Rosita]]>;
<![CDATA[Afifi , Lufia]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2581
<![CDATA[Penelitian ini menyoroti pentingnya Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan nasional Indonesia yang menggambarkan harmoni dalam keberagaman budaya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa keberagaman budaya Indonesia bukan hanya sebagai sumber kekayaan tetapi juga sebagai tantangan dalam mempertahankan persatuan nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan pemahaman-pemahaman mengenai persatuan dan kesatuan bingkai Bhineka Tunggal Ika. Hasil penelitian ini adalah dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam merangkai persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang kompleks. Konsep ini tidak hanya menjadi semboyan nasional, tetapi juga landasan filosofis yang menunjukkan pentingnya menghargai dan memanfaatkan keberagaman sebagai kekuatan untuk mempersatukan, bukan memecah belah bangsa]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA ATAS PENANGGUHAN UPAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[Hermanto, Bambang]]>;
<![CDATA[Ramadhan, Maherul Hidayat Iqbal]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2582
<![CDATA[Pengupahan di Indonesia merupakan konsep yang mengacu dari beberapa sistem perekonomian, namun memiliki karaktristik yang membedakan dengan konsep-konsep yang lain. Ini disebabkan perekonomian di Indonesia dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dalam hal pengupahan peranan pemerintah sangat dominan dalam mengontrol pasar tenaga kerja, menciptakan kestabilan dan keseimbangan kekuatan ekonomi, serta mencegah adanya persaingan yang tidak sehat yang dapat menggangu kepentingan pekerja/buruh. Sedangkan peraturan upah pekerja/buruh di Indonesia masih menunjukkan adanya peraturan yang merugikan kepentingan pekerja/buruh. Perlu adanya keberanian dari pemerintah untuk menolak segala bentuk konsep pengupahan murah yang menjadi syarat investor menanamkan modalnya di Indonesia, karena dengan mengikuti syarat investor tersebut berarti pemerintah lebih memihak kepada investor daripada untuk kepentingan pekerja/buruh yang jumlahnya menyangkut nasib jutaan masyarakat kelas bawah. Selain itu perlu pertimbangan untuk mengubah sistem pengupahan yang mendasarkan suatu kewilayahan tertentu (Upah Minimum Kabupaten/Kota) menjadi sistem pengupahan yang mendasarkan pada masing-masing sektor industri.]]>
<![CDATA[PRESENTASI DIRI KOMUNITAS HIJABERS KEDIRI DALAM PENGGUNAAN APLIKASI TIK TOK ]]>
<![CDATA[Humaida, Dzurrotul Adiba]]>;
<![CDATA[Kinasih, Retno Pratiwi]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2589
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi karena Media sosial di era ini menjadi salah satu bagian yang dianggap penting bagi setiap kalangan. Media sosial menjadi salah satu alat untuk menunjukkan jati dirinya yang dikemas secara menarik. Presentasi diri merupakan sebuah tindakan di mana individu berusaha mencapai sebuah citra diri yang diharapkannya sebagai penilaian orang lain terhadap dirinya. Objek penelitian ini adalah Komunitas Hijabers Kediri dimana mayoritas anggotanya terdiri atas perempuan yang berkarir dibidang entertainer. Sebagai seorang entertainer, aktif di media sosial menjadi hal yang penting untuk membangun personal branding dan menunjang karir mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang akan menggambarkan hasil wawancara dan pengamatan yang di dapatkan dari anggota komunitas Hijabers Kediri. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Anggota komunitas Hijabers Kediri menggunakan beberapa strategi untuk bisa mempresentasikan dirinya yaitu Ingratiation (Mengambil Hati), Self Promotion (Promosi Diri), Exemplification (Memberi contoh/teladan), Supplication (Permohonan) dan Intimidation (Mengancam).]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI UNIT APARTEMEN YANG HAK DAN KEWAJIBANNYA TIDAK DITUANGKAN DALAM AKTA NOTARIS : (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 323 K/Pdt/2021) ]]>
<![CDATA[Miranti, Indah]]>;
<![CDATA[Purba, Hasim]]>;
<![CDATA[Leviza, Jelly]]>;
<![CDATA[Tony, Tony]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelaksanaan jual-beli apartemen ini dilakukan dengan cara memesan atau indent terlebih dahulu yang kemudian dituangkan dalam bentuk perikatan pendahuluan atau perikatan jual beli yang lebih dikenal dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai pedoman untuk mengamankan kepentingan para pihak. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli yang hak dan kewajibannya tidak diikat dalam akta pengikatan perjanjian jual beli dihadapan notaris, bagaimana perjanjian jual beli unit apartemen yang tidak dituangkan dalam akta pengikatan perjanjian jual beli dihadapan notaris, bagaimana penyelesaian sengketa antara pembeli dan developer dalam transaksi jual beli unit apartemen pada putusan Mahkamah Agung RI No 323/Pdt/2021. Penelitian dilakukan menggunakan penelitian hukum, yaitu yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan atau gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain. Teknik pengumpulan data digunakan adalah studi dokumen. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pembeli yang hak dan kewajibannya tidak diikat dalam akta pengikatan perjanjian jual beli dihadapan notaris adalah perlindungan hukum dalam bentuk preventif. Perjanjian tersebut dapat dijadikan suatu bentuk perlindungan hukum karena dapat menjadi suatu alat bukti dengan kekuatan pembuktian yang lemah. Perjanjian jual beli unit apartemen yang tidak dituangkan dalam akta pengikatan perjanjian jual beli dihadapan notaris mengakibatkan ketidak pastian bagi pengembang maupun pembeli. Kekuatan hukumnya terbatas dibandingkan dengan akta otentik atau akta yang dibuat oleh notaris. Penyelesaian hukum terhadap sengketa dalam transaksi jual beli unit apartemen dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 323 K/Pdt/2021 adalah berupa penggantian biaya rugi dan bunga seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun dan penulis setuju dengan putusan hakim sebab perjanjian jual beli apartemen yang tidak dibuat dalam akta notaris yaitu perjanjian pemesanan sebagai wadah hukum bagi para pihak dalam melakukan hubungan hukum pengikatan jual beli berlaku mengikat bagi para pihak sehingga keterlambatan pengembang menyerahkan unit apartemen merupakan perbuatan wanprestasi.]]>
<![CDATA[STRATEGI PENGELOLAAN RESIKO TERHADAP JASA PELAYANAN PERNIKAHAN STUDI KASUS NAGA 88 EVENT PLANNER ]]>
<![CDATA[Binantoro, Patria Winahyu]]>;
<![CDATA[Rico Arradea Putra]]>;
<![CDATA[Moh Afrizal Miradji]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pernikahan menjadi salah satu hal yang diimpikan oleh seluruh umat di dunia. Tidak sedikit pula, para pasangan yang telah menginginkan impian pernikahan mereka dikenang selama hidup mereka dan dapat dinikmati oleh keluarga, saudara, dan kerabat. Pada era modern ini, masih banyak para calon pengantin yang mengurus dan merencanakan impian pernikahan mereka sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan strategi pengelolaan resiko dari mulai persiapan hingga pelaksanaan event pernikahan customer pada Jasa Pelayanan Pernikahan Naga 88 Event PlannerBerdasarkan hasil analisis dan wawancara terhadap Program Director Naga 88 Event Planner menyatakan bahwa resiko yang selalu terjadi penyebabnya adalah kurangnya komunikasi antar pendukung acara dan pelanggan. Sebagai pihak ketiga dan penengah antara pelanggan dan pendukung acara, memberikan pelayanan yang terbaik kepada dua belah pihak tersebut agar sebagai penyedia jasa layanan pernikahan dapat menambah pendapatan perusahaan. Persaingan terbesar adalah bagaimana produk jasa dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan kualitas pelayanan yang sangat baik. Hasil dari penelitian ini adalah resiko komunikasi yang sering terjadi antara konsumen dengan penyedia jasa. Apabila resiko ini tidak dihindari atau diabaikan maka akan berdampak kepada perusahaan penyedia jasa.]]>
<![CDATA[RELEVANSI FUNGSI PENAFSIRAN GRAMATIKAL DALAM MEMAHAMI HUKUM ]]>
<![CDATA[Nurhan, Cinta Annata]]>;
<![CDATA[Hapsari , Rizky Sri]]>;
<![CDATA[Sukmawati , Rr. Luh Sekar Nur]]>;
<![CDATA[Haidar , Ahmad Fadhil]]>;
<![CDATA[Natanael , Roderick]]>;
<![CDATA[Putra , Muhammad Pradana]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Multitafsir hukum merupakan permasalahan yang kerap kali menjadi polemik di Indonesia. Pemahaman penafsiran hukum merupakan suatu hal yang penting untuk diketahui agar tidak terjadi multi tafsir dalam memahami suatu hukum. Penafsiran gramatikal atau biasa dikenal dengan interprestasi gramatikal merupakan metode penafsiran hukum yang berfokus pada arti harfiah kata-kata dan struktur kalimat dalam teks Undang-undang. Dengan menggunakan aturan tata bahasa dan definisi kamus, metode ini bertujuan untuk memahami maksud dari pembuat undang-undang sebagaimana tercermin dalam bahasa yang digunakan. Interpretasi gramatikal membantu memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan tepat sesuai dengan teksnya, mengurangi risiko ambiguitas dan salah tafsir. Metode ini penting untuk menjaga kejelasan dan prediktabilitas dalam sistem hukum, sehingga semua pihak memahami dan menjalankan hukum dengan cara yang sama. peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana peneliti mewawancarai 9 ( sembilan) narasumber guna mengetahui pentingnya penafsiran hukum gramatikal.]]>
<![CDATA[PEMBUNGKAMAN KEBEBASAN BERPENDAPAT AKTIVIS PERUBAHAN IKLIM PADA PENYELENGGARAAN KTT G20 DI BALI ]]>
<![CDATA[Noak, Piers Andreas]]>;
<![CDATA[Erviantono, Tedi]]>;
<![CDATA[Pratiwi , Ni Putu Wahyu]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum yang demokratis, Indonesia juga merupakan sebuah negara yang berdaulat dikarenakan adanya pengakuan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pada suatu sistem pemerintahan negara, yang dimana rakyat ikut mengambil andil dalam sistem pemerintahan suatu negara yang dalam hal ini adalah negara Indonesia. Dalam kebebasan berpendapat yang dinilai sangat penting karena empat hal yang menjadi sorotan yaitu ; pertama kebebasan berekspresi, kedua untuk pencairan kebenaran dan kemajuan pengetahuan, dan ketiga kebebasan berekspresi. Kebebasan berpendapat saat ini di negara Indonesia tidaklah menurut undang-undang yang sudah tertulis dan patut harus dipertanyakan dengan mengingat banyak sekali persoalan-persoalan yang dimana negara Indonesia dapat dikatakan menolak argument dan kritik dari masyarakat dengan salah satunya akhir tahun lalu terjadi pembungkaman kebebasan berpendapat khususnya di Bali. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan proses penelitian menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia terhadap kebebasan berpendapat. Dari hasil penelitian disimpulkan bentuk pembungkaman dari pemerintah yang diterima para aktivis perubahan iklim pada perhelatan KTT G20 adalah sweeping, terror dan intimidasi di beberapa daerah dan Bentuk perlawanan dari para aktivis perubahan iklim terhadap pembungkaman yang diterima adalah melakukan kordinasi dengan berbagai LBH baik nasional maupun internasional untuk penangan litigasi dan melakukan propaganda terhadap pembungkaman demokrasi yang terjadi.]]>
<![CDATA[KONTRAK ELEKTRONIK DAN PERLINDUNGAN DATA: TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM TRANSAKSI DIGITAL ]]>
<![CDATA[Perdana, Indra]]>;
<![CDATA[Azmi, Chairanda Al]]>;
<![CDATA[Sitorus, Muhammad Aldi Prayuda]]>;
<![CDATA[Salam, Agus]]>;
<![CDATA[Iswandi, Rizky]]>;
<![CDATA[Juwita, Nadilla Rahma]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2629
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari prosedur transaksi jual beli dalam pengoperasian sistem elektronik melalui aplikasi online dan analisis perlindungan hukum dalam pengoperasian transaksi jual beli online. Metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan digunakan, dan sumber datanya berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan analisis data dimulai dengan hirarki peraturan perundangan-undangan dan pendapat para ahli. Hasil penelitian membahas bagaimana transaksi elektronik dilakukan melalui aplikasi seperti Lazada, Shopee, dan Tokopedia; sumber hukum untuk kontrak elektronik, hak dan kewajiban pelaku usaha dan pembeli; dan perkembangan transaksi elektronik dan penyelesaian sengketa elektronik.]]>
<![CDATA[PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN MENINJAU PASAL 459 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA ]]>
<![CDATA[S., Sukma Nova]]>;
<![CDATA[Taufiqurrahman, M.]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2632
<![CDATA[Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Unsur-unsur pembunuhan dan faktor apa saja yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pemunuhan berencana sesuai dengan pasal 459 UU No.1 tahun 2023 tentang tindak pidana pembunuhan berencana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute appraouch). Pembunuhan berencana atau (moord) merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam pasal 459 KUHP “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”]]>
<![CDATA[IDENTIFIKASI POTENSI SITUS WARISAN BUDAYA (HERITAGE TOURISM) SEBAGAI DAYA TARIK WISATA DI KOTA MATARAM ]]>
<![CDATA[Anggratyas, Putu Arya Reksa]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi situs warisan budaya di Kota Mataram sebagai daya tarik wisata. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk mengungkap potensi wisata yang terdapat di kota ini. Potensi warisan budaya di Kota Mataram dipetakan menjadi tiga kategori utama: potensi wisata pura, potensi warisan budaya makam, dan potensi warisan budaya tempat bersejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Mataram memiliki berbagai situs warisan budaya yang dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan. Potensi wisata pura diwakili oleh Pura Meru dan Taman Mayura yang memiliki nilai sejarah dan arsitektur unik. Potensi warisan budaya makam mencakup Makam Loang Baloq dan Makam Jenderal Mayor P.P.H. Van Ham yang memiliki nilai sejarah dan religius tinggi. Sementara itu, potensi warisan budaya tempat bersejarah termasuk Kota Tua Ampenan dan Museum Negeri Nusa Tenggara Barat yang mencerminkan perkembangan sejarah dan budaya di Kota Mataram. Identifikasi potensi ini menunjukkan bahwa warisan budaya di Kota Mataram memiliki daya tarik yang kuat dan beragam, yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan sektor pariwisata kota ini.]]>
