cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Laukin
Contact Email
kultura@kolibi.org
Phone
+6281333027167
Journal Mail Official
kultura@kolibi.org
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Published by Komunitas Meneliti dan Menulis
ISSN : -     EISSN : 29855624     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 696 Documents
 60   61   62   63   64 
Peran Pancasila sebagai Landasan Pembentukan Karakter dan Etika Sosial di Kalangan Generasi Muda Indonesia: Tantangan dan Implementasi di Era Digital Daeli, Fanny Apriyani; Tumanggor , Raja Oloan; Franscois , Frangky; Sidharta, Florencia; Kelly , Alexandra Jessica; Ellen , Felicia
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Pancasila dapat menjadi landasan dalam pembentukan karakter dan etika sosial di kalangan generasi muda Indonesia, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Perkembangan digital yang pesat telah memengaruhi perilaku dan pandangan hidup generasi muda, khususnya melalui penggunaan media sosial, yang seringkali memicu masalah seperti penyebaran informasi palsu, intoleransi, dan menurunnya nilai-nilai moral. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang menelaah berbagai sumber akademis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila, seperti persatuan, keadilan, dan kemanusiaan, memainkan peran penting dalam memperkuat karakter generasi muda. Namun, era digital juga menuntut inovasi dalam pendekatan pendidikan Pancasila agar relevan dengan dinamika yang ada. Oleh karena itu, sinergi antara pendidikan, keluarga, dan masyarakat diperlukan untuk membentuk generasi yang berintegritas di tengah era digital.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MARKETPLACE ATAS HILANGNYA BARANG PESANAN DALAM PROSES PENGIRIMAN Ridha, Irfan; Hasibuan , Khadijah; Khairunnisa, Khairunnisa; Iqbal , Muhammad; Rambe, Multisari; Septia , Munilka; Fauzan , Nabil; Wulandari , Nabila; Sari , Pramita; Sari , Puspita; Hasanah , Putri Amalia
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemajuan serta berkembangnya perekonomian dalam bidang industry serta dagang telah sudah menunjukkan berbagai macam output yang bisa digunakan. Seiring mencuatnya perkembangan jaman, banyak perdagangan yang didukung oleh perkembangan teknologi yang pada akhirnya membuat jual beli menjadi lebih mudah. Hal ini bisa dinikmati dengan penggunaan internet sebagai penunjang kegiatan dagang jarak jauh. Dan pola jual beli bisa dilakukan meskipun tidak ada pertemuan langsung penjual dan pembeli. Masalah yang ada di riset ini adalah seperti apa pelindungan hukum untuk konsumen sebagai pemakai jasa kirim barang apabila barang yang dikirim hilang saat proses pengiriman Dan hasil dari riset ini yaitu setelah melewati berbagai langkah serta pemeriksaan kelayakan barabg pesanan, pesanan akan dikirimkan ke Alamat yang sudah dicantumkan sesuai dengan kesepakatan, jika pada saat dilaksanakannya kesepakatan itu terjadi wanprestasi, pihak jasa pengirim pesanan bertanggungjawab memberikan ganti kerugian dari pemesan barang. Para pihak bisa menyelesaikan masalah sesuai kesepakatan yang dibuat, Dan jika pesanan hilang ataupun rusak, maka agen pengiriman harus bertanggungjawab memberi ganti untuk barang hilang ataupun rusak dengan barang yang sama atau memberi ganti dengan biaya yang sama dengan barang.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERAN LEMBAGA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM MENDUKUNG BANK PADA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Suprapdi, Erlinda Dyah Ayu Pitaloka; Nursaemah, Nursaemah; Anggraini , Sellyne Revina
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas peran hukum Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mendukung bank untuk mencegah tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Sebagai lembaga independen, PPATK mempunyai tanggung jawab utama dalam mendeteksi, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan. Kajian ini mengulas kerangka hukum yang mengatur hubungan antara PPATK dan bank, termasuk kewajiban bank dalam pelaporan transaksi serta mekanisme yang diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Melalui analisis normatif, artikel ini menyoroti tantangan yang dihadapi PPATK dalam menjalankan fungsinya, seperti keterbatasan koordinasi antar lembaga dan perkembangan teknologi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan regulasi dan sinergi antara PPATK, bank, dan otoritas terkait sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pencegahan tindak pidana pencucian uang.
PERAN KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU DALAM PEMUSNAHAN BARANG BUKTI YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM YANG TRANSPARAN Damutri, Lidia; Fadilah, Muhammad Rizky; Farras, Farid Makhluf; Rahmasari, Helda
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i11.4182

Abstract

Transparansi dalam penegakan hukum merupakan aspek fundamental dalam memperkuat sistem hukum di Indonesia, terutama dalam pengelolaan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Kejaksaan Negeri Bengkulu memainkan peran penting dalam proses pemusnahan barang bukti, yang tidak hanya mencerminkan keberhasilan penyelesaian perkara pidana, tetapi juga mencerminkan akuntabilitas lembaga penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran dan kewenangan Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti, serta mengeksplorasi bagaimana mekanisme pemusnahan yang dilakukan mendukung terciptanya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat Kejaksaan Negeri Bengkulu, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Bengkulu memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pemusnahan barang bukti dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa proses tersebut terbuka untuk pengawasan publik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.
ANALISIS PENERAPAN PASAL TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI Wulandari, Dyah Ayu; Soeparna , Intan Inayatun; Deavva , Viola Azzahra; Wijoyo , Thalia Ongko
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan asas lex specialis derogat legi generali dalam sistem peradilan pidana anak, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg dan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana asas tersebut diterapkan dalam kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, serta menganalisis perbedaan putusan yang dihasilkan meskipun objek hukum serupa. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang mengacu pada analisis peraturan perundang-undangan terkait, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Penemuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas lex specialis derogat legi generali dalam dua putusan tersebut tidak konsisten. Pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlg, asas lex specialis diterapkan dengan menjadikan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai acuan utama. Sebaliknya, pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp, hakim memilih menggunakan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merupakan hukum umum, dan mengesampingkan aturan yang lebih khusus. Variasi penerapan tersebut menimbulkan implikasi penting terhadap perlindungan hak anak dan keadilan hukum, khususnya terkait dengan tujuan rehabilitasi yang diutamakan dalam sistem peradilan anak. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi penerapan asas lex specialis dalam kasus anak untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih adil dan konsisten.
KESADARAN REMAJA TERHADAP DINAMIKA DEMOKRASI SUBSTANTIF DAN PENGIMPLEMENTASIAN MELALUI PEMILU UNTUK MEMBANGUN PARTISIPASI AKTIF DI ERA MODERN Jelila M., Fehima; Marlin R, Rio; Zakiyah, Umi; Athalah , M. Raditya; Subakdi, Subakdi; Mulyadi, Mulyadi; Suhaidi, Suhaidi; Manalu , Ronald
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan kegiatan Project Based Learning (PjBL) yang berfokus pada sosialisasi pemilu di kalangan siswa kelas 12 di SMA Hang Tuah 1 Jakarta. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan pemilu sebagai salah satu sarana dan bagian penting dari demokrasi substantif. Kami berharap bahwa kegiatan ini dapat memberikan wawasan baru kepada siswa untuk lebih selektif dalam memilih pemimpin di masa depan. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi ini mencakup survei, presentasi, dan kuesioner. Hasil kuesioner disajikan dalam bentuk tabel dan diagram lingkaran, yang menunjukkan persentase jawaban responden terkait pemahaman dan kesadaran mereka mengenai pemilu. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan demokrasi dalam membentuk sikap politik generasi muda dan menunjukkan dampak sosialisasi pemilu terhadap pandangan serta perilaku politik mereka. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami peran pendidikan dalam meningkatkan kesadaran politik di kalangan remaja.
Age Discrimination in the Recruitment Process and the Role of the Government Azzahra, Salma
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji isu diskriminasi usia dalam proses rekrutmen di Indonesia. Lowongan kerja sering kali membatasi pelamar pada rentang usia yang sempit, sehingga mengecualikan pekerja berusia lanjut yang memenuhi syarat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif untuk mengkaji diskriminasi usia dalam proses rekrutmen, data diambil dari dokumen relevan seperti jurnal dan sumber online lainnya. Penelitian ini menganalisis kelemahan bias usia dan menyoroti manfaat dari angkatan kerja yang beragam, termasuk pekerja berusia lebih tua yang berpengalaman. Studi menunjukkan pekerja yang lebih tua dapat menawarkan keterampilan, pengalaman, dan loyalitas yang berharga. Selain itu, undang-undang diskriminasi usia di negara-negara lain telah terbukti meningkatkan prospek pekerjaan bagi pekerja lanjut usia. Pemerintah Indonesia perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam mengatasi diskriminasi usia. Penelitian ini mengusulkan dua strategi utama: (1) legislasi, untuk menerapkan peraturan yang secara eksplisit melarang diskriminasi usia dalam perekrutan. Hal ini akan menyelaraskan Indonesia dengan negara-negara maju lainnya dan melindungi hak-hak pekerja, dan (2) affirmative action, dengan mempertimbangkan penerapan kuota untuk mempekerjakan pekerja yang lebih tua, khususnya di perusahaan-perusahaan besar. Hal ini dapat menjadi langkah sementara untuk mengatasi kekurangan talenta saat ini dan mendorong praktik perekrutan yang inklusif.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KESALAHAN EKSPEDITUR SAAT KIRIM PAKET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Bushtomy, Mochammad Alif; Hardyansah , Rommy; Handayani , Budi
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada skripsi ini, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kesalahan Ekspenditur Saat Kirim Paket Menurut Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dilatar belakangi oleh transaksi online yang dimana membutuhkan pihak ketiga yaitu ekspeditur berperan sebagai distributor dalam jual beli online, bertanggung jawab penuh harus menanggung kerusakan atau kehilangan barang-barang pengiriman yang disebabkan oleh kesalahan atau keteledorannya. Apabila terjadi kesalahan saat mengirim paket pihak konsumen wajib menyertakan barang bukti namun apabila langkah tersebut tidak berhasil, maka langkah selanjutnya yaitu memberikan somasi tertulis kepada pihak ekspeditur yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah, Bagaimana peran ekspeditur dalam transaksi di platform e-commerce dan bagaimana peran hukum apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh ekspeditur pada saat kirim paket. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif serta menggunakan jenis pendekatan Statute Approach, Conceptual Approach dan Case Approach. Tujuan penelitian yakni mengetahui peran ekspeditur dalam transaksi di platform e-commerce dan mengetahui peran hukum dalam perlindungan konsumen terhadap kesalahan ekspeditur ketika pengiriman paket. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini studi kepustakaan serta analisa bahan hukum dengan dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan terhadap kasus yang menjadi fokus kajian. Hasil penelitian ini, peran ekspeditur memiliki kewajiban untuk mengirim barang dari pengirim dan diserahkan ke penerima barang dengan tepat waktu dalam kondisi baik pengecekan jenis barang, berat barang, ukuran barang serta alamat pengirim dan penerima. Selanjutnya, Ekspedisi bertanggung jawab setiap kerugian yang timbul, dapat diselesaikan dengan 2 hal penyelesaian melalui sengketa dan peyelesaian diluar sengketa.
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA CYBERBULLYING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Hermanto, Bambang; Sudja’i , H. Sudja’i; Handayani , Budi
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya tindakan bullying atau penindasan yang dilakukan melalui media digital yang biasa disebut dengan cyberbullying, dan anak-anak sebagai korbannya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum dan faktor-faktor penyebab anak sebagai korban tindak pidana cyberbullying serta untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana cyberbullying berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah secara kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik keabsahan data yang dilakukan untuk menguji data yang diperoleh dengan cara credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terkait tindak pidana cyberbullying terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Faktor-faktor penyebab anak sebagai korban tindak pidana yaitu dari faktor lingkungan atau budaya, faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor internal diri sendiri, faktor perkembangan teknologi, faktor modernisasi, faktor kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan perundang-undangan yang mengatur tentang cybercrime dan faktor penegak hukum. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana cyberbullying yaitu belum adanya laporan atau pengaduan kepada pihak Kepolisian, sehingga polisi tidak bisa menindaklanjuti dan pembatasan kewenangan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia).
DINAMIKA LEGISLASI QANUN JINAYAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM NASIONAL INDONESIA Najmudin, Deden; Akmal, Farhan Al-Khalik; Sofyani , Nisa Afifah; Ramadhani , Zaskia Herlia
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas dinamika legislasi Qanun Jinayah di Aceh dalam kaitannya dengan hukum nasional Indonesia, yang berada dalam kerangka otonomi khusus Aceh sebagai wujud penerapan hukum Islam dengan karakteristik lokal. Menggunakan metode penelitian deskriptif, studi ini mengkaji proses legislasi Qanun Jinayah yang dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, dan budaya lokal, serta dampaknya terhadap keselarasan hukum nasional dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama dalam menyelaraskan Qanun Jinayah dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Qanun Jinayah sering kali menimbulkan potensi konflik norma antara hukum lokal dan hukum nasional, sehingga dibutuhkan pendekatan dialogis yang menekankan prinsip keadilan, keberagaman, dan hak asasi manusia untuk mencapai harmoni hukum di Indonesia.

Page 62 of 70 | Total Record : 696

 60   61   62   63   64 

Filter by Year

2023 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 6 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora More Issue