cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Laukin
Contact Email
kultura@kolibi.org
Phone
+6281333027167
Journal Mail Official
kultura@kolibi.org
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Published by Komunitas Meneliti dan Menulis
ISSN : -     EISSN : 29855624     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 696 Documents
 58   59   60   61   62 
STRATEGI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI LAYANAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN SIDOARJO (STUDI KASUS PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA) Hapsari, Melati Arum; Meirinawati, Meirinawati
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Strategi penerapan e-government merupakan salah satu usaha pemerintah Indonesia dalam mengatasi citra pelayanan publik yang kurang di mata masyarakat. Citra pelayanan publik yang kurang di mata masyarakat berupa pelayanan yang tidak efektif dan efisien waktu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo menerapkan layanan Online Single Submission untuk pelayanan perizinan. Dalam layanan Online Single Submission terdapat banyak jenis pelayanan yang disajikan, salah satunya adalah Nomor Induk Berusaha. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan strategi dalam peningkatan pelayanan publik melalui layanan Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian menggunakan teori strategi e-government menurut Napitupulu dkk., (2020). Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi e-government yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dari adanya pelatihan pegawai, pengadaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kualitas dan kuantitas layanan, peningkatan kualitas jaringan dan peningkatan komitmen pemimpin. Namun masih terdapat beberapa kendala seperti fitur riwayat pengajuan dokumen yang belum ada dan informasi terkait prosedur pelayanan yang belum ditambahkan. Adapun saran dari peneliti yaitu memberikan pelatihan pegawai service excellent, menambah sosial media agar informasi masyarakat dapat lebih mudah diakses, melakukan pengecekan data aduan kritik dan saran secara rutin, menyediakan koneksi internet cadangan, menerapkan tipe kepimpinan yang sesuai.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PADA KASUS TINDAK PIDANA PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH: Studi Kasus Putusan PN Wates Nomor 85/Pid B/2023/PN Wat Chasan, Muhamad Fuad; Delano , Teddy
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah pertama, mengkaji pengaturan penyelenggaran ibadah umrah di Indonesia dan pertanggungjawaban pidananya; kedua, mengetahui apa dasar pertimbangan hakim pada kasus Putusan PN Wates Nomor 85/Pid B/2023/PN Wat. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dalam karya ilmiah ini adalah pengaturan penyelenggaraan ibadah umrah di Indonesia terdapat dalam UU Ibadah Haji Umrah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021. Subyek pertanggungjawaban pidana pada UU Ibadah Haji Umrah yaitu orang perseorangan dan/atau korporasi. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam UU Ibadah Haji Umrah adalah sanksi penjara dan/atau denda. Berdasarkan pertimbangan Hakim pada kasus Putusan PN Wates Nomor 85/Pid B/2023/PN Wat seluruh unsur dalam Pasal 122 jo. Pasal 115 UU Ibadah Haji Umrah telah terbukti menurut hukum, oleh sebab itu Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya dinyatakan bersalah. Bentuk pemidanaan terhadap terdakwa pada Putusan Hakim dalam kasus penelitian ini adalah penjara selama penjara selama satu tahun dan enam bulan.
IMPLIKASI PERLINDUNGAN INVESTOR ASING DALAM ARBITRASE INTERNASIONAL TERHADAP KEDAULATAN NEGARA: STUDI KASUS CHURCIL MINING Junaidi, Junaidi
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i10.3960

Abstract

Penelitian ini membahas implikasi perlindungan hukum bagi investor asing melalui mekanisme arbitrase internasional dan dampaknya terhadap kedaulatan Indonesia, dengan studi kasus sengketa Churchill Mining Plc. terhadap Pemerintah Indonesia. Fokus utama penelitian adalah menganalisis bagaimana arbitrase internasional, sebagai forum penyelesaian sengketa investasi, mempengaruhi hak negara dalam mengatur kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang menganalisis perjanjian investasi bilateral serta regulasi terkait di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme arbitrase memberikan jaminan hukum bagi investor asing terhadap tindakan negara tuan rumah, tetapi juga menghambat kebijakan nasional yang berfokus pada perlindungan lingkungan, sosial, dan ekonomi lokal. Kasus Churchill Mining memperlihatkan kompleksitas hubungan antara kepentingan investor asing dan hak kedaulatan negara. Penelitian ini merekomendasikan perlunya renegosiasi perjanjian investasi bilateral (BIT) dan penambahan klausul perlindungan kepentingan publik untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan investor asing dan kedaulatan Indonesia.
ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEKANBARU: STUDI KASUS TPA MUARA FAJAR Samat, Berliando Fernando; Pahlepi, Anisa; Nirwana, Nana; Listari, Marisa; Alfarezi, Ramadhan; Fatmawati, Fatmawati
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peningkatan populasi di Kota Pekanbaru akibat urbanisasi dan faktor lainnya telah menyebabkan permasalahan serius dalam pengelolaan sampah kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, dengan fokus pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kasus, mengumpulkan data dari kajian literatur dan dokumentasi resmi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota (DLHK) serta Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas TPA yang terbatas dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah menjadi tantangan utama. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pengelolaan sampah, implementasinya masih terhambat oleh kurangnya penegakan regulasi, minimnya kesadaran masyarakat, dan sarana yang memadai. Kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta penerapan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah ini.
ANALISIS DAMPAK SAMPAH RUMAH TANGGA TERHADAP MASYARAKAT KOTA PEKANBARU Ramadhansyah, Deni; Guspandri , Doni; Sari , Sri Aprilia Nanda; Fatmawati , Fatmawati
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Pekanbaru menghadapi masalah serius dalam pengelolaan sampah, dengan produksi sampah harian mencapai 1.052,16 ton, namun hanya 46,72% yang terkelola dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab sampah rumah tangga, menganalisis dampak sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan yang ditimbulkan, serta mengeksplorasi metode pengelolaan sampah yang efektif. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menelaah berbagai sumber literatur yang relevan guna menjawab pertanyaan penelitian. Metode ini peneliti pilih karena penelitian berfokus pada analisis teori dan data sekunder yang telah dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah, buku, serta laporan penelitian. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis berbagai literatur ilmiah terkait dampak sampah rumah tangga di Kota Pekanbaru . Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya infrastruktur pengelolaan menjadi penyebab utama masalah ini. Dampak sampah rumah tangga mencakup meningkatnya risiko kesehatan, kerusakan lingkungan, serta kerugian ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sampah yang sistematis dan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERAN REGULASI, PERLINDUNGAN INVESTOR, DAN TANTANGAN BUMDES SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI DI INDONESIA Adhim, Andi Muh.
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran regulasi, perlindungan investor, dan tantangan BUMDesa sebagai sarana investasi. Sebagai badan hukum yang didirikan oleh pemerintah desa atau melalui kerjasama antar desa, BUMDesa bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan kemandirian ekonomi desa dengan memanfaatkan potensi lokal. Walaupun regulasi telah memberikan legitimasi kepada BUMDesa sebagai entitas usaha dengan akses terhadap berbagai sektor, beberapa hambatan implementasi kebijakan masih dihadapi yang dapat mengurangi efektivitas BUMDesa sebagai sarana investasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis sumber hukum berupa undang-undang, putusan pengadilan, asas, dan doktrin hukum untuk memahami bagaimana regulasi mendukung pengelolaan investasi di BUMDesa sekaligus memberikan jaminan bagi investor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun BUMDesa memiliki potensi besar untuk menarik investasi, tantangan seperti keterbatasan kapasitas manajerial di tingkat desa, ketidaksesuaian regulasi antar tingkatan pemerintah, serta keterbatasan infrastruktur dan teknologi masih menghambat optimalisasi potensi tersebut. Untuk itu, diperlukan penguatan kebijakan yang mencakup perbaikan regulasi, perluasan akses pendanaan, pemberian insentif fiskal, serta peningkatan kapasitas pengelola desa guna mewujudkan ekosistem investasi yang lebih kokoh dan berkelanjutan.
THE ROLE OF WOMEN IN THE SUMATRAN WORKFORCE Silaban, Angelica Laurina; Elasa, Dea Tia; Wantoya, Qiara; Pratiwi, Yulia Citra; Meisuri, Meisuri
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article investigates the position of women in the workforce in Sumatra, concentrating on the ongoing gender disparities caused by conventional cultural norms and structural bias. Despite growing awareness of gender equality, women in Sumatra, particularly within patriarchal Batak communities, face major impediments to leadership opportunities, fair recruitment processes, wage parity, and professional advancement. Changes in society are increasingly promoting women's participation in male-dominated industries, yet challenges persist. The report emphasizes the importance of policy reforms such as equal education, gender-sensitive employment practices, and positive cultural developments. These policies seek to create a more inclusive workplace, improve women's socioeconomic status, and promote regional growth.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI MALL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN LAMONGAN Widodo, Toyiba Adella Fera; Eprilianto , Deby Febriyan
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan dari suatu negara mencapai kesejahteraan masyarakat sehingga perlu memperhatikan beberapa faktor dalam memperkuat kepercayaan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung kemajuan berkelanjutan. Disdukcapil di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan menyampaikan pelayanan administrasi kependudukan berkualias, namun pada kenyataan di lapangan masyarakat mengeluhkan pelayanan yang diberikan Disdukcapil di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan. Permasalahan terkait ketepatan pelayanan, respon pegawai mengahadapi keluhan yang kurang maksimal, ketepatan waktu dan informasi yang kurang bisa dijamin, serta kurangnya sarana prasarana dan kedisiplinan pegawai. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Kualitas Pelayanan Publik Disdukcapil di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan. Fokus penelitian menurut Kotler dan Keller (2009) meliputi : Keandalan, Responsivitas, Jaminan, Empati, Wujud. Metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian penerapan kualitas pelayanan yang diberikan Disdukcapil di Mall Pelayanan Publlik Kabupaten Lamongan terlaksana baik determinan Responsivitas dan Empati, namun belum optimal pada determinan Keandalan yakni ketepatan pegawai memberikan pelayanan, Jaminan informasi pelayanan yang tidak konsisten, kurang memadainya sarana prasarana pelayanan serta kurang disiplinnya pegawai melaksanakan tugas dan fungsinya dari determinan Wujud. Berdasarkan hasil penelitian adapun saran diperlukannya peningkatan sumberdaya manusia berupa pelatihan pengembangan kompetensi, peninjauan ulang terkait konsistensi informasi pelayanan, pembaruan infrastruktur penunjang pelayanan, dan meningkatkan kedisiplinan pegawai dengan memberikan sanksi yang tegas.
PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP PELANGGARAN SIARAN IKLAN NIAGA PADA LEMBAGA PENYIARAN RADIO SWASTA DI KOTA SAMARINDA Bella, Tiara Cindy Artha; Susanti , Erna; Husain , Safarni
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Violations of commercial advertising broadcast programs that are feared to be misleading and cause misperceptions that deceive the public are rampant on Private Radio in Samarinda City. Lack of understanding by Private Radio Broadcasting Institutions in Samarinda City regarding Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting and Broadcasting Behavior Guidelines (P3) and Broadcast Program Standards (SPS) 2012 is one of the causes. The purpose of this study is to analyze the implementation of supervision, follow-up and efforts to protect the public against violations of commercial advertising broadcast programs by private radio broadcasting institutions in Samarinda City. The results of the study indicate that first, internal supervision of the Indonesian Broadcasting Commission in the process of monitoring broadcast content has begun to run optimally, from sources representing elements of the East Kalimantan Provincial KPID, external supervision or media monitors and also industry players all have more or less the same opinion, that the East Kalimantan KPID has been quite optimal in carrying out its function as an independent State institution tasked with supervising the broadcasting system in Indonesia. Second, the public protection efforts carried out by private radio broadcasting institutions in Samarinda City against Commercial Advertising Broadcast Programs are by stopping commercial advertising broadcasts that are in conflict with applicable laws after receiving a warning from the East Kalimantan KPID.
TRADISI HUKUM ADAT BUKA PANTANG MASYARAKAT PULAU ENGGANO DALAM PERSPEKTIF ISLAM Delta, Yopiko Tri; Dani, Indah Sri Rahma; Anggraini, Devi; Pratama, Zakhi Restu; Ningrum, Sania Dewi Kusuma; Fatmawati, Dea; Nur'aini, Dika; Sihombing, Amrina; Rohan, Sarfraj Yulia; Patria, Muhammad Fajar Tri
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Enggano Island is a customary territory (land and sea) for the Enggano customary law community which they call inyah panapue which has been owned from generation to generation based on customary rules and is divided based on sub-tribe territories (kaudar). The traditional law of breaking abstinence on Enggano Island is a universal (entire) custom and is sacred for the Enggano tribal community. Breaking Abstinence during mourning or death is called (yoehore), which is carried out jointly by tribal members. This study aims to conduct research on the customary laws of abstinence from the Enggano Island community from an Islamic perspective. The research method used is a qualitative approach, with data collection techniques in the form of observation, in-depth interviews and secondary data collection, while determining informants is carried out purposively. The tools and materials used in this research are stationery, camera/cellphone, questionnaire data and laptop. If viewed from an Islamic perspective, based on the processes carried out in the Buka Pantang traditional tradition, no elements found that are contrary to Islamic law are found, all processions carried out are based on good intentions shown only by Allah SWT, and solely for the purpose of to honor those who are grieving and pray that the soul of the deceased will be accepted by God in accordance with their beliefs and actions in the world.

Page 60 of 70 | Total Record : 696

 58   59   60   61   62 

Filter by Year

2023 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 6 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora More Issue