cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Laukin
Contact Email
kultura@kolibi.org
Phone
+6281333027167
Journal Mail Official
kultura@kolibi.org
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Published by Komunitas Meneliti dan Menulis
ISSN : -     EISSN : 29855624     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 696 Documents
 62   63   64   65   66 
ANALISIS HUKUM DALAM PELAKSANAAN LELANG ONLINE TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA Audiva, Muhammad
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses penyelenggaraan dan perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam mekanisme pelaksanaan lelang. Lelang online telah menjadi alternatif yang semakin populer karena menawarkan kemudahan akses dan efisiensi waktu. Namun, penerapan lelang online di Indonesia menghadapi berbagai implikasi hukum dan tantangan yang perlu diatasi bagaimana regulasi hukum yang mengatur pelaksanaan lelang serta tantangan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari pelaksanaan lelang online di Indonesia, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi, serta memberikan saran untuk memperbaiki kerangka regulasi yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini bahwa meskipun lelang online memberikan banyak keuntungan, terdapat isu-isu hukum yang kompleks seperti perlindungan konsumen, keabsahan dokumen elektronik, dan keandalan sistem informasi. Tantangan lain termasuk kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai, serta kebutuhan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan peserta lelang. Saran yang diberikan meliputi peningkatan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif, pengembangan teknologi yang lebih aman, serta edukasi yang lebih luas bagi masyarakat tentang mekanisme lelang online.
BUDAYA MELAYU DI PULAU BELIMBING Aleksa, Afrila; Tika, Dela; Sari, Elen Septia; Maharani, Elsa; Zahra, Nayla; Elmustian, Elmustian
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i11.4267

Abstract

Desa Wisata Pulau Belimbing di Kabupaten Kampar, Riau, menjadi fokus penelitian ini karena perannya yang signifikan dalam pelestarian budaya Melayu dan pengembangan pariwisata lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi fenomena budaya melalui kegiatan Culture Experience, yang melibatkan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya memperkenalkan tradisi lokal seperti kuliner dan kerajinan tangan, tetapi juga menciptakan pengalaman edukatif bagi wisatawan. Masyarakat setempat, melalui partisipasi aktif dalam kegiatan wisata, berhasil mempertahankan identitas budaya mereka sambil meningkatkan pendapatan ekonomi. Pembahasan mengungkapkan bahwa interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal memperkuat hubungan sosial dan mempromosikan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya. Kesimpulannya, Desa Wisata Pulau Belimbing berkontribusi pada upaya pelestarian budaya dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah mengeksplorasi dampak jangka panjang dari pariwisata terhadap budaya lokal serta mengembangkan program yang lebih terstruktur untuk melibatkan generasi muda dalam pelestarian tradisi mereka.
Hak Maternitas Bagi Perempuan Bekerja: Implementasi dan Tantangan di Tempat Kerja Fadliyansyah, Ravi; Putri, Ade Venny Darma; Chayani, Ristya; Hafizhah, Annisa; Rosmalinda, Rosmalinda
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak maternitas adalah hak asasi manusia yang secara khusus dimiliki oleh perempuan terkait dengan fungsi reproduksi mereka, seperti menstruasi, kehamilan, persalinan, dan menyusui. Di Indonesia, hak maternitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsep dan regulasi terkait hak maternitas, implementasi, serta tantangan atau kendala hak maternitas di tempat kerja. Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa banyak pekerja perempuan masih belum mendapatkan hak maternitas yang memadai, bahkan beberapa perusahaan menghambat pekerja perempuan untuk mengambil cuti hamil atau menyusui kemudian pelaksanaan hak maternitas bagi perempuan yang bekerja di Indonesia menghadapi berbagai tantangan signifikan, salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai hak maternitas.
REPRESENTASI NASIONALISME DALAM FILM RUDY HABIBIE (STUDI ANALISIS SEMIOTIKA FERDINAN DE SAUSSURE) Ulum, Miftahul; Bustomi, Abu Amar
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Semiotika merupakan ilmu dalam metode analisis untuk mempelajari simbol-simbol. Para peneliti berencana menganalisis film tersebut berdasarkan kajian semiotika Ferdinand de Saussure. Film yang akan dipelajari oleh peneliti yakni “Rudy Habibie”. Alasan peneliti menelaah film ``Rudy Habibie'' yakni oleh sebab film tersebut menceritakan kisah nyata yang diambil langsung dari kehidupan presiden ketiga Indonesia, Prof. Dr. Bacharuddin Jusuf Habibie. Film Rudy Habibie termasuk nominasi Film Terbaik Festival Film Indonesia (FFI) 2016. Film ini mencapai total 2 juta penonton hanya dalam satu bulan. Film ``Rudy Habibi'' menggambarkan Habibi sebagai sosok yang bergerak dan berjiwa nasionalis. Peneliti sengaja memilih topik nasionalisme karena semangat dan kecintaan generasi muda terhadap bangsanya mulai memudar. Penggambaran nasionalisme dalam film Rudy Habibi pendekatannya menerapkan analisis semiotik dan metode kualitatif. Semiotika Ferdinand de Saussure yang diterapkan peneliti merupakan teori akuntansi yang terdiri dari tanda dan simbol, simbol dan realitas atau makna eksternal. Peneliti akan menggunakan analisis teori akuntansi untuk memilih adegan-adegan yang menggambarkan nasionalisme dari film-film Rudi Habibie. Kajian mengenai penggambaran nasionalisme dalam film-film Rudy Habibie mengungkapkan adanya penggambaran nasionalisme seorang Habibie yang tercermin pada dirinya jelas sangat kuat dengan adanya bukti keinginan Habibie untuk membangun industri dirgantara di negara Indonesia selain itu Habibie juga ingin meningkatkan sumber daya manusia lewat potensi anak-anak muda Indonesia yang kuliah di luar negeri. Habibie juga menunjukkan sikap nasionalismenya dengan falsafah hidupnya yang diambil dari kedua orang tuanya yaitu “jadilah mata air” yang artinya dapat bermanfaat bagi orang lain.
Penegakkan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Fubian, Dhafa Akbar; Takaya, Rowlan
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) memastikan bahwa hak-hak prosedural fundamental, termasuk hak privasi, hak atas sidang yang adil dan tidak memihak, dan kerahasiaan informasi bisnis, dilindungi. Pengamanan prosedural merupakan prasyarat bagi kebijakan persaingan yang efektif. Dalam ranah Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), berbagai praduga fakta dapat diterapkan. Misalnya, pangsa pasar yang tinggi dapat menimbulkan praduga dominasi atau ilegalitas penggabungan. Peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam kasus persaingan usaha sangat bervariasi di Indonesia. Namun, standar peninjauan yang berbeda dapat berlaku untuk kedua jenis masalah tersebut. Mungkin lebih sulit untuk membatalkan temuan fakta oleh pengadilan yang lebih rendah.
PERAN PETUGAS POS ATAS DALAM MENANGANI GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA KOTA MARTAPURA Munir, M.Sirajul; Sukma, Dara Pustika
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), khususnya Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Martapura, menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Gangguan keamanan umumnya bersumber dari perilaku narapidana atau tahanan yang berada di dalam Lapas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran strategis petugas pos atas dalam mengatasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat terjadi secara tiba-tiba, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi petugas dalam menjalankan tugas di pos atas Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Martapura. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan observasi empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran petugas pos atas telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional. Namun, sejumlah kendala masih menghambat pelaksanaan tugas tersebut, termasuk masalah kelebihan kapasitas penghuni (overcrowded), keterbatasan sarana dan prasarana keamanan, kurangnya pemahaman petugas terhadap tugas dan tanggung jawabnya, serta ancaman eksternal seperti penyelundupan narkoba atau barang terlarang lainnya. Kendala-kendala ini dapat berdampak pada stabilitas keamanan dan ketertiban di Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Martapura.
TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI REGULATOR DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERI DANA (LENDER) PADA TRANSAKSI PEER-TO-PEER LENDING DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.05/2022 Saputri, Surwangi Resti Anggun; Mukti , Rio Prasetyo; Genias , Kriffirgy Valian; Muhcti , Nurhidayah; Hidayat, Nazila Rizka; Ben , Addrey
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan inovasi financial technology atau keuangan berbasis teknologi telah melahirkan sistem peer-to-peer lending atau yang selanjutnya popular sebagai P2P Lending. Sistem peer-to-peer lending menyediakan wadah atau platform bagi para pemberi pinjaman (lender) dan peminjam dana (borrower) untuk saling memberi dan meminjam dana. Platform yang disediakan oleh P2P Lending bertindak sebagai wadah yang mempertemukan antara lender dan borrower, yang di dalamnya para lender dapat memilih borrower mana yang hendak diberi pinjaman dana sesuai dengan profil yang telah disortir oleh penyelenggara atau server dan ditampilkan pada platform. Lender akan memperoleh keuntungan dari bunga yang akan dibayar oleh borrower. Mekanisme ini juga tentunya tidak jarang menimbulkan kerugian bagi lender dikarenakan keputusan untuk memilih borrower sepenuhnya diserahkan pada lender dan adanya risiko gagal bayar. Risiko besar seperti ini mengindikasikan kurangnya perlindungan hukum bagi para lender mengingat kemungkinan kerugian cukup besar yang berisiko untuk mereka alami. Hal ini juga terjadi akibat terbatasnya identitas para borrower tersortir yang ditampilkan oleh penyelenggara pada platform. Saat ini, regulasi mengenai P2P Lending baru diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
RUMAH LONTIOK: JEJAK WARISAN ADAT MELAYU YANG TAK LEKANG OLEH WAKTU SEBAGAI SIMBOL KEHIDUPAN BERADAT DALAM TRADISI MELAYU Delia, Putri; Kamisah , Fitri; Aina , Nur; Lestari , Dwi Puja; Zamriati , Neldia; Rahman, Elmustian
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Desa Pulau Belimbing, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau rumah Lontiok adalah rumah adat khas Melayu yang memiliki nilai budaya dan filosofis yang mendalam. Rumah adat lontiok Ini adalah simbol kehidupan tradisional masyarakat Melayu. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mempelajari secara menyeluruh sejarah, filosofi, dan makna dari arsitektur Rumah Lontiok, serta betapa pentingnya melestarikannya dalam era modern. Dengan atap melengkung yang menyerupai perahu terbalik, rumah Lontiok tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga berfungsi sebagai simbol keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan dan satu sama lain. Rumah adat ini juga menunjukkan status sosial, identitas budaya, dan nilai moral masyarakat Melayu Kampar. Metode etnografi, analisis sejarah, dan semiotika digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini menggunakan berbagai metode pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dokumentasi visual, dan tinjauan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Lontiok memiliki banyak elemen simbolis, seperti bentuk atap, tiang, ruang, dan dekorasi. Elemen-elemen ini mencerminkan perspektif masyarakat, hubungan sosial, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk mempertahankan dan mempertahankan warisan budaya Melayu sebagai bagian dari identitas bangsa, pelestarian Rumah Lontiok sangat penting. Artikel ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya ini dan menyarankan cara untuk memperkuat upaya pelestarian dan menghidupkan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Rumah Lontiok untuk generasi berikutnya.
MENJELAJAHI DESA WISATA PULAU BELIMBING DARI TRADISI MENGGELEK TOBU SEBAGAI KEARIFAN LOKAL MELALUI STUDY CULTURE EXPERIENCE Ningsih, Jania; Arianti , Inggri Selpi; Cahyani , Intan; Ramadhani , Nabila; Melyani , Nabila; Elmustian , Elmustian
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peneltian ini bertujuan untuk menelusuri lebih jauh tentang tradisi menggelek tobu yang ada di Kabupaten kampar, Kecamatan Kuok, Desa Wisata Pulau Belimbing yang sudah ada sejak lama. Menggunakan metode kualitatif etnografi yang memberikan gambaran mendalam tentang kebudayaan suatu masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui observasi langsung ke tempat tersebut pada kegiatan study culture experience. Obsevasi langsung memungkinkan pengumpulan data dengan partispasi, interaksi, dan wawancara terhadap masyarakat lokal setempat. Sehingga informasi yang di dapat akan lebih mendetail dan rinci. Desa wisata pulau belimbing menawarkan banyak keindahan dari berbagai tradisi adat yang memperkaya wawasan. Salah satunya Tradisi menggelek tobu, dilaksanakan menjelang bulan ramadhan dengan tujuan untuk menghasilkan gula alami atau disebut nisan, bahkan dijadikan pula oleh pemuda pemudi setempat sebagai ajang untuk mencari jodoh. Pada saat proses berlangsung banyak sekali nilai-nilai yang dapat diambil sebagai contoh bagi generasi muda ke depannya, mulai dari semangat gotong royong dan rasa kebersamaan yang terjalin antar masyarakat, maka dapat dijadikan sebagai sumber kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
PENGUATAN OTONOMI DESA SEBAGAI PILAR KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DI ERA DESENTRALISASI Sinaga, Eki Priady; Ananda , Melvin Dhiva; Aziza , Ulfha; Dani , Faisal Rama; Hafizah, Desi
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan desentralisasi memberikan peluang besar bagi desa untuk mengelola potensi lokal melalui asas rekognisi dan subsidiaritas yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, implementasi otonomi desa masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk minimnya kapasitas sumber daya manusia dan dukungan hukum yang memadai. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penguatan otonomi desa sebagai pilar kesejahteraan masyarakat desa di era desentralisasi. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan studi literatur dari berbagai sumber hukum dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan otonomi desa memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.¹

Page 64 of 70 | Total Record : 696

 62   63   64   65   66 

Filter by Year

2023 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 6 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora More Issue