cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30252288     EISSN : 3025227X     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Economy, Humanities, Health, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing
MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur dengan nomor terdaftar ISSN 3025-227X (Elektronik) dan 3025-2288 (Cetak) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian tentang Multidisiplin, Pendidikan,Teknologi, Arsitektur, Manajemen, Ilmu Sosial dan Alam. MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada Bulan Mei dan November.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 125 Documents
 2   3   4   5   6 
Evaluasi Pelayanan Informasi Obat di Apotek Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Annisya Putri Sulaeman; Hanari Fajarini; Rifqi Ferry Balfas
MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 1, No 2 (2023): November 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v1i2.1168

Abstract

Pelayanan informasi obat adalah kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, komprehensif dan terkini untuk menghindari terjadinya medication error oleh apoteker kepada pasien dan masyarakat yang membutuhkan informasi obat dapat meningkatkan keberhasilan terapi, memaksimalkan efek terapi dan meminimalkan resiko efek samping. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan informasi obat di Apotek Alma sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Penelitian ini merupakan penelitian farmasi sosial dengan menggunakan metode kualitatif, alat pengumpulan data berupa wawancara dan lembar observasi (check list). Analisis data yang dilakukan adalah analisa kualitatif yaitu dengan cara memaparkan hasil wawancara dan observasi terkait dengan Pelayanan Informasi Obat Di Apotek Alma menurut Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No.73 Tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Pelayanan Informasi Obat Di Apotek Berdasarkan Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa Pelayanan Informasi Obat di Apotek Alma sudah sesuai dengan Peraturam Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara langsung dengan Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian, dan Pasien.
Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Merek PS Glow dan MS Glow Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Jeane Neltje Saly; Kaniko Dyon; Indri Elena Suni; Irene Mariboto Sitanggang; Nadiaintanceria Nadiaintanceria; Dicki Candra Ambarita
MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 1, No 2 (2023): November 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v1i2.1271

Abstract

Perkembangan zaman yang memaksa manusia berpikir kritis dan menciptakan terobosan-terobosan baru tentunya telah kita rasakan sekarang, sehingga perlu adanya perlindungan hukum terkait hasil pikir dari setiap orang maupun individu. Sama halnya dengan merek yang tentumya merupakan salah satu bentuk dari kekayaan intelektual manusia yang diatur dalam hak kekayaan intelektual sehingga perlu dilindungi. Namun, saat ini adanya sengketa mengenai plagiarisme yang terjadi antara MS GLOW dan PS GLOW. Dalam artikel ini akan membahas bagaimana sengketa mengenai permasalahan MS GLOW dan PS GLOW juga bagaimana kesesuaian antara UU No. 20 Tahun 2016 yang mengatur tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan putusan pengadilan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Niaga medan. Artikel ini menggunakan pendekatan normatif dimana melihat pada UU yang terkait dengan sengketa tersebut serta perbandingan antara UU dan putusan pengadilan. Dimana pada putusan Pengadilan Negeri Niaga Medan yang menyimpulkan lewat prinsip First to File yang dianut oleh Indonesia. Dimana prinsip First to File merupakan prinsip yang menyatakan bahwa pihak mana yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu, maka ia dikatakan sebagai pemilik atau pemegang merek. Namun, hal yang penting juga perlu dianalisis apakah merek yang didaftarkan sesuai atau tidak sehingga tidak terjadinya kekeliruan. Ini menjadi pembelajaran bagi lembaga penegak hukum, pemohon merek, serta kementrian yang memberikan izin kepemilikan merek, terlebih pembelajarah bagi konsumen agar lebih teliti dalam memastikan apakah merek telah sesuai dengan ketentuan hukumnya atau tidak
Hukuman Badan Bagi Anak Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hukum Pidana Islam Toto Pramono; Abdul Halim; Fuad Rahman; Ruslan Abdul Gani
MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 1, No 2 (2023): November 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v1i2.1236

Abstract

Anak merupakan amanah Allah SWT yang terlahir kedunia ini dalam keadaan fitrah (suci). Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Seorang anak memerlukan pembinaan serta perhatian secara khusus, terutama orangtua mereka dan pemerintah untuk mencapai perkembangan fisik, mental dan spritual secara maksimal. Aturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Oleh karena itu, jika anak melakukan tindak pidana maka anak tersebut akan diproses secara hukum berdasarkan undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak lebih mengutamakan diversi dalam bentuk restoratif justice dalam hal menangani perkara anak yang terbukti melakukan tindak pidana. Menurut hukum Islam, anak yang melakukan tindak pidana tidak akan dikenakan sanksi apapun baik hukuman hudud, qishas/diyat atau pun ta’zir. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orangtua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tualah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya.
Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru M Khairi Febriyanda; Hasim As’ari
MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 1, No 2 (2023): November 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v1i2.1125

Abstract

Pajak Sarang Burung Walet Merupakan salah satu dari sekian pajak yang tergolong. Dengan demikian,diketahui proses pemungutan pajak sarang burrung walet dapat dilaksanakan pada tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang pajak daerah (UU PDRD) pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusaha sarang burung walet. Adapun pihak-pihak yang terlibat adalah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru, Staff Lapangan Pajak Sarang Burung Walet, Wajib Pajak Sarang Burung Walet, Masyarakat Sekitar Bangunan Sarang Burung Walet. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru dan kendala-kendalanya. Teori yang digunakan ialah teori Implementasi oleh Repley and Frangklin(1986) yaitu ada 3 Indikator: Tingkat Kepatuhan Pada Ketentuan Yang Berlaku, Lancaranya Pelaksanaan Rutinitas Fungsi, dan Terwujudnya Kinerja dan Dampak Yang Dikehendaki. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat analisis deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data Wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet sudah berjalan tapi belum efektif. Hal ini dapat di lihat dari 3 indikator Implementasi, yaitu Tingkat Kepatuhan Pada Ketentuan Yang Berlaku, Lancaranya Pelaksanaan Rutinitas Fungsi, dan Terwujudnya Kinerja dan Dampak Yang Di Kehendaki. Faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru, yaitu: 1) Wajib Pajak tidak tinggal di lokasi sarang burung walet, 2) Penghasilan dari sarang burung walet jauh merosot, 3) Ketentuan pembayaran yang belum maksimal.
Analisis Kinerja dalam Bidang Teknik Industri Pengukuran dan Evaluasi Efisiensi Operasional Perabot Ginok Rizky Mohamad Hanif; Puguh Aprian Pramartha; Shidqi Muhammad Zaini Amardhan; Zaki Fuadi
MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 1, No 2 (2023): November 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v1i2.1206

Abstract

Pengukuran dan evaluasi kinerja telah menjadi landasan penting dalam analisis kinerja dan organisasi manajemen di berbagai bidang. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan serba cepat saat ini, pemahaman menyeluruh tentang bagaimana sumber daya digunakan dan bagaimana proses bekerja secara efektif sangat penting untuk mencapai keunggulan kompetitif. Berbagai metode, pembandingan, varian analisis, dan teknik pemodelan matematis, digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dalam konteks operasional yang berbeda. Pentingnya pengukuran dan evaluasi yang efektif untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Dengan memahami proses efisiensi dan mengidentifikasi potensi peningkatan, organisasi dapat dengan lebih bijak mengarahkan sumber dayanya dan meningkatkan kualitas layanan atau produk. Dalam lingkungan yang selalu berubah, kemampuan untuk mengukur, mengevaluasi, dan merespon kinerja operasional dapat menjadi faktor kunci dalam mencapai keberlanjutan dan kelahiran jangka panjang. Pentingnya efisiensi operasional dalam mencapai keberhasilan bisnis ditekankan dalam penelitian ini.
Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Andre Kurniawan; Marsel Agustian Sembiring; Mikhael Joshua Nababan; Muhammad Jordan Edison
MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 1, No 2 (2023): November 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v1i2.1296

Abstract

Penegakan hukum lingkungan adalah aspek penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, yang terkait dengan aspek administratif, pidana, dan perdata. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menjadi landasan hukum untuk penegakan hukum lingkungan, terutama dalam konteks pidana. Jenis metode penelitian dalam penulisan ini ialah kualitatif dengan jenis dokumen. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang hasilnya bukan didasarkan pada angka statistic atau perhitungan lainnya. Penegakan hukum lingkungan administratif mencakup pengawasan dan sanksi, namun masih menghadapi tantangan dalam implementasi. Penegakan hukum pidana berfokus pada investigasi dan penuntutan tindakan pencemaran lingkungan, tetapi memerlukan bukti yang kuat. Sementara itu, penegakan hukum perdata melibatkan penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur hukum perdata, dengan prinsip tanggung jawab mutlak. Kendati demikian, penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi hambatan, termasuk kompleksitas dalam penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Perbaikan lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan guna menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
Pengaruh Pemberitaan Digital Perang Rusia dan Ukraina Terhadap Opini Publik Kewarganegaraan M. Januar Ibnu Adham
MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 1, No 2 (2023): November 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v1i2.1239

Abstract

Digitalisasi informasi yang lumrah di masyarakat menimbulkan perspektif masyarakat yang beragam.  Tujuan dari penelitian ini adalah menelaah pengaruh pemberitaan digital perang di Ukraina dan Rusia terhadap publik Indonesia. Penulis menggunakan metode kualitatif dan penjelasan secara deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan teknik simak dan catat. Subjek penelitian ini adalah publik atau perorangan yang mengemukakan pendapatnya di sosial media Twitter. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah pemberitaan digital menjadi sorotan masyarakat menyebabkan adanya opini mendukung Rusia dan mendukung Ukraina. Opini yang terdapat dalam kolom komentar meliputi, dimensi ekonomi, agama, politik, dan sejarah.
Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Akibat Dampak Covid-19 Tahun 2020-2022 di Kota Pekanbaru Febry Adi Putro; Hasim As’ari
MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 1, No 2 (2023): November 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v1i2.1195

Abstract

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak atas bumi dan bangunan, dimana subjek dalam Pajak bumi dan bangunan ini adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai satu hal atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki penguasaan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Penelitian ini dilatar belakangi adanya kebijakan pemerintah kota pekanbaru untuk menata kembali potensi pajak daerah yang menurun karena dampak Covid-19 dengan memberikan pengurangan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Akibat Dampak CoronavirusDisease 19 (Covid-19) Tahun 2020-2022 Di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yang bersifat analisis deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokmentasi. Penelitian ini menggunakan teori Richard Matland dalam Yulianto kadji (2015) dengan empat indikator yaitu: ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa  Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Akibat Dampak Covid-19 Tahun 2020-2022 Di Kota Pekanbaru belum efektif. Faktor penghambat dalam efektivitas implementasi kebijakan tersebut yaitu, pendataan yang kurang lengkap, sosialisasi yang tidak merata, kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga hal tersebut memberikan pengaruh terhadap Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Akibat Dampak Covid-19 Tahun 2020-2022 Di Kota Pekanbaru
Inovasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Melalui SIGNAL di Kota Pekanbaru M Ridho Thauhid; Mayarni Mayarni
MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 1, No 2 (2023): November 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v1i2.1207

Abstract

Aplikasi Signal merupakan inovasi pelayanan pajak daerah yang dikeluarkan oleh BAPENDA Provinsi Riau untuk meningkatkan pelayanan pajak daerah yang memudahkan wajib pajak dalam mendapatkan pelayanan pajak daerah yang di inginkan. Namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan inovasi pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui Signal di Kota Pekanbaru seperti sulitnya dalam memverifikasi data dan kurangnya sosialisasi dan masih banyaknya wajib pajak yang belum mengetahui aplikasi Signal ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah inovasi pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui Signal di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik atau belum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dilakukan pada teknik analisis data. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Rogers dalam Melinda dengan lima indikator, yakni Relative Advantage, Compatibility, Complexity, Triability, Observability. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi pelayanan Pajak Kendaran Bermotor (PKB) melalui Signal di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program ialah masih sulitnya dalam melakukan verifikasi data dan kurangnya sosialisasi aplikasi Signal di Kota Pekanbaru.
Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Terhadap Konsumen yang Menyampaikan Pendapat di Media Sosial Herti Windy Imelda
MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 1, No 2 (2023): November 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v1i2.1243

Abstract

Pengguna internet seringkali menyalahgunakan penyebaran informasi atau berita yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang sering menjadi perdebatan di masyarakat adalah pencemaran nama baik. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Sosial Media sangan dibutuhkan untuk mendapatkan informasi dari dunia luar. Akan tetapi sering sekali Sosial Media menjadi perkara besar saat tidak digunakan dengan bijaksana.

Page 4 of 13 | Total Record : 125

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 1 (2025): Mei 2025 Vol 2, No 2 (2024): November 2024 Vol 1, No 2 (2023): November 2023 Vol 1, No 1 (2023): Mei 2023