cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurasiah
Contact Email
riwayat@usk.ac.id
Phone
+6285360082823
Journal Mail Official
riwayat@usk.ac.id
Editorial Address
Jl. Tgk. Hasan Krueng Kalee, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 24415
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : 26143917     EISSN : 27755037     DOI : https://doi.org/10.24815/
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Social Sciences
The journal publishes writings on (1) History education, (2) History of Education,(3) Social Sciences Education, (4) Sociology Education, (5) Philosophy of history, (6) Historiography, (7) Humanities, and (8) Education.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 1,681 Documents
 157   158   159   160   161 
Bentuk Bentuk Tradisi Intelektual Umat Islam dalam Perspektif Sejarah Pendidikan Islam Parinduri, Handi Hiyaja
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50384

Abstract

This research aims to examine various forms of Islamic intellectual traditions from the perspective of the history of Islamic education and their role in building Islamic scientific civilization from classical to modern times. Using a qualitative approach through literature study, this research explores primary sources in the form of the works of great scholars such as Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, and Al-Farabi, as well as secondary sources in the form of relevant books and scientific journals. The research results show that the Islamic intellectual tradition is not only limited to religious activities, but also includes scientific activities such as rihlah ilmiyah (journey for knowledge), ijtihad, research, reading, writing, memorizing, mensyarah, rawqiq, and building libraries. These traditions show the high scientific ethos of Muslims which makes science a part of worship and a means of building civilization. In the modern context, this tradition remains relevant to be developed as a basis for forming scientific, critical and innovative character in Islamic education
Penerapan Media Tiktok terhadap Peningkatan Minat Belajar pada Mata Pelajaran Sejarah Siswa Kelas X Sma Negeri 1 Mutiara Zaini, Muhammad; Nasruddin, Nasruddin; Fajri, Heri; Rizky, Shoufa
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50570

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan media TikTok terhadap peningkatan minat belajar siswa pada mata pelajaran sejarah kelas X SMAN 1 Mutiara, dan mengidentifikasi tanggapan siswa terhadap penerapan media TikTok dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran sejarah kelas X SMAN 1 Mutiara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, angket, dan tes. Uji validitas dilakukan dengan bantuan komputer menggunakan program SPSS for Windows Versi 16.0 terhadap 20 responden. Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung (Corrected Item Total Correlation) dengan r tabel. Penelitian dilakukan terhadap 58 orang yang terdiri dari 28 siswa kelas kontrol dan 30 siswa kelas eksperimen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil regresi dari tabel di atas menunjukkan F hitung sebesar 75.022 atau 75.02 (pembulatan 2 angka di belakang koma). Untuk mengetahui F tabel, terlebih dahulu ditentukan derajat kebebasan (df1 dan df2).
Analisis Yuridis terhadap Sengketa Tanah yang Timbul Akibat Tumpang Tindih Sertifikat dalam Program PTSL Pratama, Muhammad Iqbal; Sadino, Sadino
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50565

Abstract

Penelitian ini membahas analisis yuridis terhadap sengketa pertanahan yang timbul akibat cacat administrasi dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan sertipikat hak atas tanah tumpang tindih. Fokus utama kajian ini adalah menilai tindakan pejabat pertanahan dalam perspektif peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan sertipikat hak milik yang tumpang tindih merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dan asas kecermatan administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. PTSL dan Reforma Agraria secara konseptual telah dirancang untuk menciptakan pemerataan dan kepastian hukum atas tanah, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa kurangnya verifikasi data fisik dan yuridis, lemahnya pengawasan, serta orientasi pencapaian target kuantitatif.
Implementasi Lumsum dalam Jenis Kontrak Proyek Engineering Procurement Construction (EPC) Muslim, Muhamad Iqbal; Shebubakar, Arina Novizas
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50564

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kontrak lumpsum dalam proyek Engineering, Procurement, and Construction (EPC) di Indonesia, dengan meninjau aspek hukum, risiko bisnis, serta tanggung jawab para pihak yang terlibat. kontrak lumpsum merupakan perjanjian dengan harga tetap yang menuntut kepastian hukum dan efisiensi biaya, namun menimbulkan tantangan dalam pembagian risiko, terutama ketika terjadi perubahan kondisi lapangan. Metode penelitian yang digunakan yakni pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta studi kasus PT Waskita Karya versus PT Jasamarga Bali Tol yang mencerminkan permasalahan praktis dalam pelaksanaan kontrak lumpsum EPC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kontrak ini memberikan kepastian biaya bagi pemilik proyek tetapi menimbulkan risiko hukum dan finansial bagi kontraktor. Sengketa umumnya terjadi akibat ketidaktegasan klausul mengenai perubahan pekerjaan dan mekanisme pembayaran. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan kontrak yang rinci, pelaksanaan berlandaskan itikad baik, serta penyelesaian sengketa melalui arbitrase agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban serta kepastian hukum dalam proyek konstruksi di Indonesia.
Kepastian Hukum Atas Tanah Ulayat dalam Sistem Pendaftaran Tanah Nasional: Tinjauan terhadap Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 Aulawi, Zimamum Niam; Wasitaatmadja, Fokky Fuad
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50561

Abstract

sekumpulan norma yang mengatur hubungan antara negara, masyarakat, dan individu terhadap pengelolaan serta pemanfaatan hutan di Indonesia. Sejak masa kolonial hingga era reformasi, sistem hukum kehutanan mengalami perkembangan yang panjang dan dinamis melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Agrarische Wet 1870, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam konteks konstitusional, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 telah memberikan landasan kuat bagi pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem hukum kehutanan nasional dengan mengakui secara tegas keberadaan hutan adat sebagai bagian dari hak ulayat masyarakat hukum adat. Putusan ini memperkuat prinsip rule of law serta mendorong pembentukan peraturan pelaksana di tingkat kementerian dan pemerintah daerah guna memastikan perlindungan hukum terhadap hak komunal masyarakat adat.
Tinjauan Yuridis atas Perlindungan Paten Obat Pencegah Tromboembolik dalam Perspektif UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten Mayvians, Tidelstein; Gunadi, Ariawan
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50557

Abstract

Paten memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hasil invensi di bidang farmasi, termasuk dalam pengembangan obat pencegah tromboembolik yang memerlukan riset ilmiah, biaya, serta uji klinis yang panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap paten obat pencegah tromboembolik berdasarkan ketentuan hak eksklusif dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, serta menelaah penerapan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 dalam menentukan kelayakan paten atas invensi farmasi yang berkaitan dengan metode pencegahan dan pengobatan penyakit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan melalui hak eksklusif pemegang paten untuk membuat, menggunakan, menjual, dan memberikan lisensi atas invensinya. Namun, perlindungan tersebut tidak bersifat mutlak karena negara tetap berwenang menerapkan lisensi wajib demi menjamin ketersediaan obat bagi masyarakat. Selain itu, penerapan Pasal 4 menegaskan bahwa metode pengobatan tidak dapat dipatenkan, sementara Pasal 5 dan Pasal 7 berfungsi menilai kebaruan dan langkah inventif suatu invensi. Dengan demikian, kelayakan paten pada obat pencegah tromboembolik hanya dapat diberikan apabila invensi tersebut berbentuk produk farmasi yang baru serta memiliki kontribusi ilmiah yang signifikan dan tidak bersifat obvious.
Tindakan Bank dalam Penahanan Jaminan Kredit sebagai Klausula Baku yang Merugikan Konsumen Sari, Nike Kumala; Gunadi, Ariawan
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50555

Abstract

Penelitian ini membahas praktik penahanan jaminan kredit oleh bank setelah nasabah melunasi kewajiban kreditnya, yang dalam perspektif hukum perlindungan konsumen dapat dikualifikasikan sebagai klausula baku yang merugikan konsumen. Perjanjian kredit pada umumnya disusun dalam bentuk kontrak baku sehingga menempatkan nasabah pada posisi yang tidak seimbang dibandingkan dengan bank sebagai pelaku usaha. Dalam kondisi demikian, penahanan jaminan sering kali dilakukan berdasarkan kebijakan internal bank yang tidak transparan dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penahanan jaminan pasca pelunasan bertentangan dengan Pasal 18 UUPK karena menghilangkan hak konsumen untuk memperoleh kembali hak miliknya. Selain itu, perlindungan hukum bagi nasabah dapat ditempuh melalui upaya preventif dan represif, yaitu pengaduan internal bank, penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan, serta gugatan melalui jalur perdata. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan pengawasan OJK, peningkatan literasi hukum konsumen, dan komitmen bank untuk menjalankan prinsip keadilan dan transparansi dalam pelayanan jasa keuangan.
Efektivitas Pengawasan OJK terhadap Influencer dalam Mencegah Promosi Investasi Ilegal Makawowor, Chelsea The; Gunadi, Ariawan
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50554

Abstract

Perkembangan media sosial telah mendorong munculnya influencer sebagai pihak yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan investasi masyarakat. Namun, fenomena ini juga dimanfaatkan untuk mempromosikan investasi ilegal yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga menimbulkan kerugian finansial bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap aktivitas promosi investasi oleh influencer di media sosial, serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pengawasan tersebut dalam perspektif hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah regulasi terkait, literatur hukum, serta praktik penegakan yang berjalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan OJK dilaksanakan melalui mekanisme pencegahan, pemantauan, penindakan administratif, dan koordinasi lintas lembaga seperti Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun, efektivitas pengawasan masih belum optimal karena terdapat kekosongan pengaturan khusus mengenai tanggung jawab influencer dalam promosi jasa keuangan, keterbatasan teknologi pemantauan konten digital, serta rendahnya literasi keuangan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan pembentukan pedoman hukum khusus mengenai promosi layanan keuangan oleh influencer, penguatan pemanfaatan regulatory technology dalam pengawasan konten digital, serta peningkatan edukasi keuangan berbasis media sosial untuk mencegah kerugian konsumen.
Perlindungan Hukum Korban Mafia Tanah bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Kasus Pemalsuan Sertipikat Tanah Siagian, helen Melinda; Sadino, Sadino
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50547

Abstract

Permasalahan mafia tanah di Indonesia menjadi ancaman serius terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam bidang pertanahan. Kejahatan ini melibatkan jaringan terorganisasi yang memanfaatkan celah hukum dan kelemahan sistem administrasi pertanahan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga yang berwenang dalam administrasi pertanahan menghadapi kendala serius karena tidak memiliki kewenangan uji materiil terhadap keaslian dokumen, sehingga dalam pembuktian unsur pidana BPN harus berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Riset ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyatakan kendala utama BPN dalam penanganan kasus mafia tanah meliputi keterbatasan kewenangan hukum, lemahnya sistem verifikasi dokumen, serta potensi keterlibatan oknum internal. Melalui MoU, dibentuklah Satgas Anti Mafia Tanah yang berfungsi memperkuat sinergi antarinstansi: BPN berperan dalam verifikasi administrasi dan pembatalan sertifikat bermasalah, Polri bertanggung jawab atas penyidikan tindak pidana, dan Kejaksaan menangani aspek penuntutan hukum. MoU ini mempercepat proses penanganan, memperjelas koordinasi, dan meningkatkan akuntabilitas lembaga dalam pemberantasan mafia tanah.
Resiliansi Humas PTS terhadap Kebijakan PTN-BH Dalam Penerimaan Mahasiswa Baru Lestari, Eni; Susanti, Ratna
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50538

Abstract

Era digital yang semakin kompetitif menuntut humas untuk terus berinovasi. salah satu tantangan kuat humas Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yaitu kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) terutama dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Bagaimana PTS tetap sustainable. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Data diambil melalui wawancara mendalam terhadap tiga narasumber dari bagian Humas PTS kota Surakarta. Tujuannya menganalisis bentuk resiliansi Humas PTS terhadap kebijakan pemerintah tentang PTN-BH yang berdampak pada persaingan penerimaan mahasiswa. Hasil penelitian bahwa kebijakan PTN-BH memberikan dampak signifikan terhadap penurunan jumlah pendaftar di sebagian besar PTS sebesar 1015% dalam dua tahun terakhir. Namun, Humas PTS menunjukkan kemampuan adaptasi dan daya tahan yang tinggi terhadap kebijakan tersebut melalui tiga bentuk strategi utama, yaitu resiliansi adaptif, resiliansi kolaboratif, dan resiliansi inovatif. Strategi adaptif dilakukan dengan relevansi konten komunikasi dan pendekatan promosi; strategi kolaboratif diwujudkan dengan kemitraan sekolah, media, dinas dan alumni; sedangkan strategi inovatif diterapkan melalui transformasi digital marketing dan penggunaan data analitik untuk menjangkau calon mahasiswa. Faktor pendukung utama resiliansi PTS meliputi kepemimpinan visioner yang dimiliki, kolaborasi kuat dari tim, dan orientasi pembelajaran berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa resiliansi Humas PTS tidak hanya menjadi starategi komunikasi bertahan dari tekanan kebijakan, tetapi juga menjadi dasar acuhan strategis dalam membangun citra dan daya saing perguraun tinggi swasta di era kompetisi yang semakin terbuka.

Page 159 of 169 | Total Record : 1681

 157   158   159   160   161 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2026): January, Inproggress.... Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research. Vol 8, No 2 (2025): April, Culture and Identity Vol 8, No 1 (2025): Januari, Special Issue on "Educational design research for human beings learning Vol 7, No 4 (2024): October, Social Issue and Education Vol 7, No 3 (2024): July, Educational and Social Issue Vol 7, No 2 (2024): April, The Election and Political History Vol 7, No 1 (2024): Januari, History of Education, and Social Science Vol 6, No 4 (2023): Educational, Historical Studies and Humanities Vol 6, No 3 (2023): Social, Political, and Economic History Vol 6, No 2 (2023): Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law Vol 6, No 1 (2023): Economic History, Education Media, and Humanities Vol 5, No 2 (2022): Agustus 2022, History, Learning Strategy, Economic History and Social Knowledge Vol 5, No 1 (2022): February 2022, Local History and Learning Media Vol 4, No 2 (2021): Agustus 2021, Local Wisdom and Learning During COVID-19 Vol 4, No 1 (2021): Februari 2021, Learning History and Social Sciences Vol 3, No 2 (2020): Agustus, 2020, History of Education, Humanities and Culture Vol 3, No 1 (2020): Februari, 2020, Social Culture, History of Humanities Vol 2, No 2 (2019): Agustus, 2019, Customs, Culture and Development research Vol 2, No 1 (2019): Februari, 2019, Educatio, History and Sociology Vol 1, No 2 (2018): Agustus, 2018, Cultural Heritage, Theology, Handover of Culture Vol 1, No 1 (2018): Februari, 2018, Correlation Research, Model Application and Pure History More Issue