Riwayat: Educational Journal of History and Humanities
The journal publishes writings on (1) History education, (2) History of Education,(3) Social Sciences Education, (4) Sociology Education, (5) Philosophy of history, (6) Historiography, (7) Humanities, and (8) Education.
Articles
1,681 Documents
<![CDATA[Analisis Penanganan Tindak Pidana Perjudian Melalui Game Online "Slot" (Studi Kasus pada Polres Lamongan) ]]>
<![CDATA[Zulfikar, Achmad Setio]]>;
<![CDATA[Amiq, Bachrul]]>;
<![CDATA[Prawesthi, Wahyu]]>
<![CDATA[ Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jr.v8i4.50350
<![CDATA[Perjudian online merupakan permainan untung-untungan yang dimainkan mengunakan komputer atau smartphone dengan koneksi pada jaringan internet dan permainan tersebut menggunakan taruhan dalam permainannya. Perjudian online saat ini sangat banyak dimainkan oleh kalangan masyarakat, dikarenakan masyarakat menganggap perjudian online merupakan permainan yang menguntungkan dan menghasilkan uang dengan begitu mudah, aman dan cepat, dibandingkan dengan bermain judi seperti biasanya. Permainan judi online dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat yang terhubung dengan internet. Pemain dapat bermain tanpa harus mengungkapkan identitas mereka. anyak situs judi online menawarkan bonus dan promosi menarik untuk menarik pemain baru. drenalin yang dirasakan saat bermain judi dapat memberikan kepuasan tersendiri. Lamongan sendiri tidak sedikit masyarakat yang bermain atau menggunakan judi online. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penanganan tindak pidana perjudian melalui game slot. dan Faktor penghambat Kepolisian Polres Kota Lamongan dalam penanganan tindak pidana perjudian slot. Menggunakan metode Hukum Empiris. Di Lamongan sendiri masih terdapat kasus judi online. Polres Lamongan berupaya menangani kasus tersebut dan terus memperbaiki sehingga lebih optimal dalam pemberantasan judi online]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Hukum Kontraktor atas Keterlambatan Pekerjaan dalam Kontrak Proyek Jalan Tol Berdasarkan Asas Itikad Baik ]]>
<![CDATA[Yonatan, Yohanes Andrew]]>;
<![CDATA[Djadjaputra, Gunawan]]>
<![CDATA[ Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jr.v8i4.50349
<![CDATA[Pembangunan infrastruktur jalan tol menuntut adanya kepastian hukum dan tanggung jawab yang proporsional dari kontraktor sebagai penyedia jasa. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum kontraktor terhadap keterlambatan pekerjaan dalam kontrak proyek jalan tol serta penerapan asas itikad baik dalam menilai adanya wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pekerjaan tanpa alasan yang sah merupakan bentuk wanprestasi yang menimbulkan tanggung jawab perdata, administratif, dan kontraktual. Asas itikad baik berperan sebagai ukuran objektif dalam menilai kesungguhan dan kejujuran kontraktor dalam menjalankan kewajibannya, sekaligus sebagai tolok ukur keadilan dalam hubungan kontraktual proyek jalan tol.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum terhadap Pelaku Obstruction of Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Perdana, Dary Iqbal Putra]]>;
<![CDATA[Prawesthi, Wahyu]]>;
<![CDATA[Handayati, Nur]]>
<![CDATA[ Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jr.v8i4.50347
<![CDATA[Tujuan Penelitian untuk mengetahui penerapan Obstruction of Justic dalam perkara tindak pidana korupsi dan untutuk mengetahui Putusat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.P terkait Obstruction of Justice dalam perkara tindak pidana korupsi. Putusat Hakim Terkait Obstruction Of Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi dapat diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 23/Pid.Su TPK/2018/PT DKI tanggal 5 Oktober 2018 yang menguatkan Putusat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.SusTPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 28 Juni 2018, yang dimintakan banding tersebut yang menyatakan Terdakwa Dr. Fredric Yunadi, SH, LLM, MBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja bersama- sama merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan.]]>
<![CDATA[Beban Ganda ASN Muslim: Keadilan dan Kepatuhan terhadap Pajak dan Zakat Profesi ]]>
<![CDATA[Rachmawati, Dwi]]>;
<![CDATA[Wahyuni, Wahyuni]]>;
<![CDATA[Fairuz Firaasya, Salma Naqiyya]]>
<![CDATA[ Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jr.v8i4.50282
<![CDATA[Fenomena beban ganda yang dihadapi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim, sebagai akibat dari kewajiban membayar pajak penghasilan dan zakat profesi secara bersamaan menimbulkan isu kompleks terkait keadilan fiskal dan kepatuhan keagamaan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan fundamental mengenai proporsi kewajiban finansial yang harus dipenuhi ASN Muslim tanpa mengurangi rasa keadilan dan tanggung jawab sosial keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beban ganda tersebut dalam perspekif keadilan serta merumuskan strategi kebijakan yang proporsional dan berkeadilan. Penelitiann ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif melalui studi kepustakaan yang menelaah regulasi, pandangan ulama, dan literatur terkait hukum Islam dan keadilan fiskal. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan komparatif dengan merujuk pada prinsip keadilan distributif Aristoteles dan teori keadilan John Rawls. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa sekalipun zakat telah diintegrasikan sebagai komponen pengurang penghasilan bruto dalam proses perhitungan pajak, persepsi beban ganda tetap muncul akibat belum terintegrasinya sistem zakat dan pajak secara kelembagaan maupun fungsional. serta diperlukan kebijakan yang proporsional melalui penetapan batas nishab zakat profesi untuk mencegah beban fiskal yang berlebih bagi ASN Muslim yang berpenghasilan menengah ke bawah, serta mewujudkan harmonisai antara kewajiban pajak dan zakat sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.]]>
<![CDATA[Implementation of Digital Children's Fashion Design Video Tutorials Based on the Sketchbook Application for Fashion Design Skills Students at MAN 3 Tulungagung Phase F Program ]]>
<![CDATA[Afanita, Akmalia]]>;
<![CDATA[Yuniati, Mita]]>;
<![CDATA[Marniati, Marniati]]>
<![CDATA[ Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jr.v8i4.50269
<![CDATA[This study aims to determine the application of digital children's fashion design tutorial videos based on the sketchbook application for phase F students of the fashion design skills program at MAN 3 Tulungagung. This study uses a qualitative descriptive approach with a pre-experimental type (one shot case study). The research subjects consisted of 18 grade XI students of Phase F of the Fashion Design Skills Program. Data were obtained through validation by media experts and material experts, as well as assessment of student design results. Data analysis included analysis of media feasibility based on validation results, and analysis of psychomotor learning outcomes. The results showed that the results of validation of the media aspect by three validators obtained an average of 85.4% and the material aspect was 89.4%, both of which were included in the very good category. The video was assessed to meet the criteria for appearance, audio, visuals, and relevance of learning materials. The application of this media showed complete student learning outcomes, with a percentage of 100% on the cognitive test and 89% on the psychomotor test. Thus, the Sketchbook-based video tutorial is feasible and effective for use as a digital fashion design learning medium.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis terhadap Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dalam Sengketa Kepemilikan Tanah di Indonesia ]]>
<![CDATA[Winaldy, Rickson]]>;
<![CDATA[Djadjaputra, Gunawan]]>
<![CDATA[ Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jr.v8i4.50265
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan pembuktian Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah menurut hukum positif di Indonesia. SKGR merupakan dokumen administratif yang banyak digunakan masyarakat sebagai bukti penguasaan atau peralihan tanah di luar sistem sertifikasi formal yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta menganalisis putusan pengadilan terkait penerapan SKGR dalam sengketa kepemilikan tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKGR memiliki kedudukan sebagai alat bukti surat di bawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian relatif, sepanjang keabsahannya tidak disangkal oleh pihak yang bersangkutan dan didukung bukti lain seperti saksi dan penguasaan fisik. Dalam praktik pengadilan, SKGR diakui sebagai bukti pelengkap yang mencerminkan prinsip keadilan substantif bagi masyarakat beritikad baik. Namun, secara normatif, hukum positif masih menempatkan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan tertinggi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang memperjelas status hukum SKGR agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa di masa depan.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Bagi Pekerja PKWT yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Sebelum Berakhirnya Masa Kontrak ]]>
<![CDATA[Harjanto, Devy Yulyana]]>;
<![CDATA[Gunadi, Ariawan]]>
<![CDATA[ Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jr.v8i4.50264
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji kepastian hukum bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebelum masa kontrak berakhir. Permasalahan muncul akibat ketidakharmonisan norma antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yang menimbulkan ambiguitas dalam penentuan hak pekerja dan kewajiban pemberi kerja ketika terjadi pemutusan sebelum waktunya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk menilai tingkat perlindungan dan prediktabilitas hukum bagi pekerja PKWT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hukum positif telah mengatur mekanisme kompensasi dan pemutusan hubungan kerja, penerapannya masih belum konsisten. Perbedaan penafsiran antarperadilan dan lemahnya pengawasan menyebabkan kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum bagi pekerja PKWT masih bersifat formal, belum substantif, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi, pedoman interpretasi nasional, serta penguatan pengawasan ketenagakerjaan agar asas keadilan dan kepastian hukum dapat berjalan seimbang.]]>
<![CDATA[Interactive Music-Based Learning: Exploring the Impact of Lingoclip Application on Listening Skill Enhancement ]]>
<![CDATA[Kau, Magvirah El Walidayni]]>;
<![CDATA[Badu, Helena]]>;
<![CDATA[Malabar, Fahria]]>;
<![CDATA[Monoarfa, Alya]]>
<![CDATA[ Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jr.v8i4.50148
<![CDATA[Listening is one of the most challenging skills for students to master, and innovative media are required to make the learning process more engaging and effective. This study aims to identify students perceptions of using the LingoClip application as a medium for learning listening. The research employed a descriptive qualitative design involving students from SMP Bone as participants. Data were collected through interviews and analyzed using thematic analysis. The findings revealed five emerging themes. Students perceived LingoClip as a fun and enjoyable learning medium that created a relaxed and positive atmosphere. The application was considered easy to use, with clear audio quality and supporting visual features that facilitated comprehension. Students demonstrated high motivation and confidence in using LingoClip and expressed a desire to reuse it in future lessons. However, some reported technical issues such as limited internet access and small screen sizes. Overall, LingoClip positively influenced students learning experiences by fostering enjoyment, motivation, and confidence, demonstrating its potential as an effective tool for listening instruction.]]>
<![CDATA[Analisis Kualitas Pelayanan Publik di Puskesmas Gamping II Kabupaten Sleman ]]>
<![CDATA[Nurmulya, Dwina]]>;
<![CDATA[Mutmainah, Nur Fitri]]>
<![CDATA[ Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jr.v8i4.50258
<![CDATA[Kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan merupakan aspek strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama memegang peran sentral dalam memberikan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik di Puskesmas Gamping II Kabupaten Sleman dengan menggunakan teori Kualitas Pelayanan oleh Zeithaml sebagaimana dijelaskan oleh Hardiansyah (2011) dalam Remba (2024). Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi Kepala Puskesmas, petugas pelayanan umum, PJ penanganan keluhan pelanggan, dan pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kualitas pelayanan di Puskesmas Gamping II dinilai baik, namun masih ditemukan beberapa permasalahan. Dimensi tangible menunjukkan profesionalisme petugas dan lingkungan yang bersih. Dimensi reliability menegaskan konsistensi pelayanan sesuai SOP, tetapi keterbatasan tenaga kesehatan menimbulkan waktu tunggu yang lama. Dimensi responsiveness tercermin dari kesiapan petugas membantu pasien dan adanya mekanisme penanganan keluhan yang baik. Dimensi assurance ditunjukkan melalui sikap ramah dan kompetensi petugas yang baik. Dimensi empathy terlihat adanya prioritas layanan bagi kelompok rentan. Upaya perbaikan perlu difokuskan pada penguatan fasilitas pelayanan dengan memperhatikan tata letak puskesmas, penambahan SDM, serta sistem evaluasi mutu pelayanan yang lebih menyeluruh terutama dalam perbaikan sistem antrian pelayanan puskesmas.]]>
<![CDATA[Implementation of Apriori and Fp-Growth Algorithms on Car Dealer Parts Sales with Association Rules ]]>
<![CDATA[Wiyarno, Wiyarno]]>;
<![CDATA[Permana, Indra]]>;
<![CDATA[Apriani, Erna]]>;
<![CDATA[Asmoro, Fachrial Banyu]]>
<![CDATA[ Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jr.v8i4.50255
<![CDATA[Data mining is the process of discovering interesting and useful patterns and relationships in large volumes of data to produce valuable information. This information can help company leaders make decisions in various business areas. Company leaders can then develop strategies to face competition in the business world, one of which is the business of selling car parts. The availability of information systems related to car parts purchase transactions can be used to determine the association of parts stored in the database. The collection of transaction data can then be analyzed using the data mining process with the apriori and fp-growth algorithms using RapidMiner, which will produce information about a set of spare parts that are always purchased together more accurately, easily, and quickly. Using the information generated, management can use this information as one of the inputs in making strategic decisions in facing business competition, such as strategies for promotional needs, buyer segmentation, inventory stock, spare parts placement, or observing customer shopping patterns.]]>
