cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurasiah
Contact Email
riwayat@usk.ac.id
Phone
+6285360082823
Journal Mail Official
riwayat@usk.ac.id
Editorial Address
Jl. Tgk. Hasan Krueng Kalee, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 24415
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : 26143917     EISSN : 27755037     DOI : https://doi.org/10.24815/
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Social Sciences
The journal publishes writings on (1) History education, (2) History of Education,(3) Social Sciences Education, (4) Sociology Education, (5) Philosophy of history, (6) Historiography, (7) Humanities, and (8) Education.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 1,681 Documents
 159   160   161   162   163 
Kepastian Hukum dalam Administrasi Perizinan Pertambangan Pasca Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 Mantiri, Juttah Christian; Sitabuana, Tundjung Herning
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51270

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 memberikan dampak signifikan terhadap kerangka hukum administrasi perizinan pertambangan di Indonesia, terutama terkait kepastian hukum dan kedudukan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan tersebut terhadap legalitas KTUN yang diterbitkan pemerintah dalam proses perizinan pertambangan, serta mengevaluasi sejauh mana perubahan norma dan praktik administrasi pasca putusan mampu menjamin prinsip kepastian hukum bagi pelaku usaha dan penyelenggara pemerintahan. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap putusan MK, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum administrasi, penelitian ini menemukan bahwa putusan MK memunculkan reinterpretasi penting terhadap kewenangan administratif yang sebelumnya membuka ruang multitafsir. Koreksi konstitusional ini menuntut harmonisasi regulasi, penguatan prosedur administratif, serta penyesuaian sistem digital seperti Minerba One Data Indonesia (MODI) agar KTUN yang diterbitkan tetap memiliki dasar hukum yang sah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum baru dapat terwujud apabila respons pemerintah berjalan cepat, komprehensif, dan konsisten, terutama dalam memastikan keselarasan antara norma substantif, prosedural, dan implementasi teknis. Tanpa langkah tersebut, perubahan yang ditimbulkan putusan MK justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baru. Oleh karena itu, penguatan tata kelola administrasi dan sistem perizinan berbasis digital menjadi langkah strategis untuk menjamin stabilitas hukum di sektor pertambangan.
Analisis Kedudukan Hukum Pengemudi Ojek Online dalam Sistem Kerja Berbasis Platform Digital Khoirunnisa, Balqis; Farma Rahayu, Mella Ismelina
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51269

Abstract

Perkembangan teknologi informasi mendorong munculnya sistem kerja berbasis platform digital yang mengubah pola hubungan antara penyedia dan pengguna jasa, termasuk dalam sektor transportasi daring. Pengemudi ojek online menjadi kelompok pekerja digital yang menghadapi persoalan hukum terkait ketidakjelasan status, karena perusahaan aplikasi menetapkan hubungan kemitraan meskipun mekanisme kerja dikendalikan sepenuhnya melalui algoritma. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum pengemudi ojek online dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pengemudi memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena pengemudi memberikan layanan secara berulang, menerima pendapatan yang ditetapkan perusahaan, dan wajib mengikuti instruksi aplikasi untuk mempertahankan akses kerja. Dominasi kontrol perusahaan melalui standar operasional, distribusi pesanan, tarif, serta evaluasi berbasis algoritmik menimbulkan subordinasi yang tidak sejalan dengan prinsip kemitraan. Temuan tersebut menguatkan pandangan bahwa hubungan yang berlangsung bersifat hubungan kerja terselubung, serupa dengan pertimbangan dalam kasus Uber BV v Aslam di Inggris yang mengakui pengemudi sebagai pekerja karena tingkat kontrol perusahaan yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengaturan khusus untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang sesuai bagi pengemudi ojek online sebagai bagian dari ekosistem kerja digital. Pembentukan regulasi menjadi urgensi agar kesenjangan antara konsep kemitraan dan praktik operasional tidak menimbulkan kerentanan bagi pengemudi dalam memperoleh hak-hak konstitusionalnya.
Women's Participation in Mediation Houses in Banjarmasin City Zulaeha, Mulyani; Faishal, Achmad; Anwary, Ichsan; Suprapto, Suprapto; Saprudin, Saprudin; Tornado, Anang Shophan; Ilmy, Muhammad Azianoor; Mustika, Cindyva Thalia
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51206

Abstract

Community service in the Compulsory Lecturer Service Program (PDWA) aims to develop the capacity of women in resolving disputes/conflicts and the strategic role of women's involvement in the Mediation House, so that equality of position is created between men and women to obtain opportunities/opportunities and participation in development, especially in facilitating the resolution of disputes and disputes in the community through mediation channels that prioritize deliberation and consensus with an approach that prioritizes peace. Through this service theme, it is hoped that it can inspire women to take a role in the Mediation House. The results of this service activity show that women also have the capacity and ability to become facilitators in resolving disputes in the community through mediation, because in principle women have good communication skills to facilitate the resolution of disputes/conflicts between the parties. Thus, women's participation in the mediation space can be an important investment for a better future in Banjarmasin City, which has a domino effect on increasing women's legal literacy and strengthening social networks (agents of change).
Legalitas Monopoli Alamiah di Sektor Strategis: Kajian Normatif terhadap Praktik Penguasaan Pasar pada Distribusi Energi dan Migas Anasthasia, Trinity; Lewiandy, Lewiandy
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51142

Abstract

Monopoli alamiah merupakan fenomena pasar yang lazim terjadi pada industri dengan karakteristik biaya tetap tinggi, kebutuhan investasi besar, dan skala ekonomi yang hanya efisien apabila dijalankan oleh satu pelaku usaha. Dalam konteks Indonesia, keberadaan monopoli alamiah memiliki relevansi kuat dengan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan penguasaan negara atas cabang produksi penting dan sumber daya strategis, termasuk sektor energi dan migas. Namun, di sisi lain, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara tegas melarang praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan yang merugikan kepentingan umum. Hal ini menimbulkan ketegangan normatif antara kebutuhan negara untuk memonopoli sektor strategis demi kepentingan rakyat dan kewajiban menjaga iklim persaingan usaha yang sehat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur ilmiah untuk menganalisis batas legalitas monopoli alamiah dalam sektor energi dan migas.
Penguatan Keunggulan Bersaing Berkelanjutan Industri Kreatif Tenun Ikat Bima melalui Integrasi Strategi Digital Green Marketing dan Green Dynamic Capabilities Fitriani, Fani; Ovriyadin, Ovriyadin
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51197

Abstract

The creative industry is required to implement environmentally friendly and innovative strategies in response to the growing consumer awareness of sustainability issues. Digital green marketing and green dynamic capabilities are key to strengthening sustainable competitive advantage, particularly for Tenun Ikat Bima SMEs, which possess high cultural and economic value. This study is aligned with the SDGs goals as it promotes SME empowerment, digital-based innovation, and the active role of women in weaving communities. A quantitative approach with a survey method was employed, using a Likert scale questionnaire as the research instrument. The population includes all Tenun Ikat Bima SMEs located in three regions of West Nusa Tenggara Province: Bima City, Bima Regency, and Dompu Regency, with a total of 200 respondents selected through purposive sampling. Data were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM-PLS). The results show that digital green marketing and green dynamic capabilities have a significant influence on strengthening the sustainable competitive advantage of Tenun Ikat Bima.
Analisis Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Pada Platform Game Roblox Setyani, Erlin; Hutabarat, Rugun Romaida
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51194

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah memperluas bentuk interaksi anak di dunia maya, termasuk melalui platform game online seperti Roblox yang menyediakan ruang komunikasi interaktif. Kondisi ini tidak hanya membuka peluang kreativitas, tetapi juga meningkatkan risiko anak menjadi korban pelecehan seksual digital yang dilakukan secara anonim. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum Indonesia dan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami kejahatan seksual pada platform game Roblox. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan dasar normatif bagi perlindungan anak, termasuk pengaturan mengenai pelecehan seksual nonfisik dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu, penelitian menemukan bahwa bentuk kejahatan seksual di Roblox umumnya terjadi melalui fitur chat, interaksi sosial, dan mekanisme komunikasi lain yang memudahkan pelaku membangun kedekatan dengan anak. Kendati kerangka hukum telah tersedia, implementasi perlindungan belum optimal karena hambatan pelaporan, keterbatasan penegakan hukum pada platform internasional, serta minimnya pemulihan psikologis bagi korban. Penelitian ini juga menegaskan perlunya peningkatan literasi digital, pengawasan platform, dan mekanisme kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan seksual digital. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual pada platform game online memerlukan penguatan regulasi, koordinasi, dan implementasi yang lebih komprehensif.
Reviktimisasi dalam Proses Peradilan Pidana Anak pada Kasus Eksploitasi Seksual Anak: Suatu Tinjauan Viktimologi Christella, Christella; Rasji, Rasji
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51191

Abstract

Reviktimisasi merupakan kondisi ketika korban kejahatan mengalami penderitaan ulang yang muncul bukan karena kejahatan itu sendiri, melainkan akibat mekanisme penanganan hukum yang semestinya memberikan perlindungan. Dalam konteks eksploitasi seksual anak, risiko reviktimisasi meningkat signifikan karena korban berada dalam situasi yang sangat rentan secara fisik, psikologis, emosional, dan sosial. Kerentanan ini diperburuk oleh ketidaksiapan sistem peradilan pidana anak dalam mengakomodasi kebutuhan khusus korban, sehingga proses hukum justru dapat memperparah trauma yang telah dialami.Artikel ini bertujuan menganalisis secara mendalam bentuk-bentuk reviktimisasi yang dialami anak korban eksploitasi seksual dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan perspektif viktimologi. Kajian ini mengidentifikasi bahwa reviktimisasi terjadi pada beberapa titik kritis. Pada tahap penyidikan, bentuk reviktimisasi terlihat melalui pemeriksaan berulang yang mendorong korban untuk terus-menerus mengingat pengalaman traumatis tanpa dukungan psikologis yang memadai, serta minimnya penggunaan metode one-time interview. Pada tahap persidangan, reviktimisasi muncul melalui kurangnya fasilitas ruang ramah anak, potensi pertemuan langsung dengan pelaku, pertanyaan persidangan yang bersifat menyudutkan atau menggugah trauma, serta tidak optimalnya pendampingan dari psikolog maupun lembaga perlindungan anak. Selain itu, artikel ini menemukan bahwa reviktimisasi tidak hanya muncul dari proses peradilan formal, tetapi juga dari lingkungan sosial korban. Stigma masyarakat, penyebaran informasi yang tidak tepat, dan tekanan sosial terhadap keluarga korban menjadi faktor eksternal yang memperburuk kondisi psikologis anak. Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip best interest of the child, penguatan mekanisme perlindungan korban berbasis viktimologi, serta optimalisasi peran lembaga seperti LPSK dan P2TP2A dalam memastikan bahwa anak korban tidak kembali mengalami penderitaan selama proses hukum berlangsung.
Peran Pemeriksaan BPK dalam Penetapan Kerugian Keuangan Negara Sebagai Unsur Delik Korupsi Sukur, Partermutios Susilo Putra; Firmansyah, Hery
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51174

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan dan pemanfaatan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh aparat penegak hukum dalam proses pembuktian kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi. Sebagai supreme audit institution, BPK memiliki kewenangan konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara serta menentukan adanya kerugian negara melalui pemeriksaan investigatif. Namun, dalam praktik penegakan hukum, pemanfaatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sering menimbulkan perdebatan terkait kedudukannya sebagai alat bukti dan hubungan kewenangan antara BPK, BPKP, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LHP BPK memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti dalam pembuktian kerugian negara, namun pemanfaatannya harus dilakukan melalui mekanisme permintaan resmi oleh aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam peraturan BPK. Penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi antarlembaga dalam proses penyidikan dan pembuktian masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait tumpang tindih kewenangan dan perbedaan metodologi audit. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi dan peningkatan koordinasi antara lembaga audit dan penegak hukum agar peran BPK dalam pemberantasan korupsi dapat lebih optimal dan selaras dengan prinsip akuntabilitas serta kepastian hukum.
Kedudukan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bagi Pekerja yang Tidak Memiliki Kontrak Kerja Tertulis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3K/PDT.SUS-PHI/2025) Rizki, Muhamad Abdul Jamil; Gunadi, Ariawan
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51170

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak dibuat dalam bentuk tertulis sebagaimana diatur dalam perundang-undangan ketenagakerjaan Indonesia. Ketiadaan kontrak tertulis menimbulkan persoalan mengenai keabsahan PKWT dan status hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 3K/PDT.SUS-PHI/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKWT yang tidak dibuat secara tertulis tidak memenuhi syarat formal sehingga hubungan kerja berubahipso juremenjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Putusan Mahkamah Agung tersebut memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja serta memberikan kepastian hukum dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia.
Kepastian Hukum dalam Penerapan Prinsip First To File: Studi Perbandingan Kasus Merek Elang Dua, Ikea dan Piti Di Indonesia Anis, Welly Sandri; Fuad, Fokky
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51136

Abstract

Kepastian hukum merupakan aspek fundamental dalam sistem perlindungan merek di Indonesia yang menganut prinsip first to file, yaitu bahwa hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkannya secara sah kepada negara. Namun, dalam praktiknya prinsip ini tidak selalu menghasilkan keadilan, terutama ketika pendaftaran dilakukan tanpa itikad baik atau terhadap merek yang telah digunakan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip first to file dalam tiga sengketa merekElang Dua, IKEA, dan PITIuntuk menilai sejauh mana prinsip tersebut memberikan kepastian hukum yang berkeadilan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan niaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip first to file memberikan kepastian hukum administratif, ia belum sepenuhnya mampu menjamin keadilan substantif. Ketiga kasus tersebut memperlihatkan bahwa pengadilan cenderung mengutamakan asas itikad baik, penggunaan pertama, dan reputasi merek terkenal sebagai koreksi terhadap kekakuan sistem pendaftaran formal. Temuan ini menegaskan bahwa kepastian hukum harus ditafsirkan dalam konteks moralitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, serta membuka ruang bagi kemungkinan penerapan elemen konsep first to use untuk melengkapi sistem first to file sehingga tercapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam perlindungan merek di Indonesia.

Page 161 of 169 | Total Record : 1681

 159   160   161   162   163 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2026): January, Inproggress.... Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research. Vol 8, No 2 (2025): April, Culture and Identity Vol 8, No 1 (2025): Januari, Special Issue on "Educational design research for human beings learning Vol 7, No 4 (2024): October, Social Issue and Education Vol 7, No 3 (2024): July, Educational and Social Issue Vol 7, No 2 (2024): April, The Election and Political History Vol 7, No 1 (2024): Januari, History of Education, and Social Science Vol 6, No 4 (2023): Educational, Historical Studies and Humanities Vol 6, No 3 (2023): Social, Political, and Economic History Vol 6, No 2 (2023): Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law Vol 6, No 1 (2023): Economic History, Education Media, and Humanities Vol 5, No 2 (2022): Agustus 2022, History, Learning Strategy, Economic History and Social Knowledge Vol 5, No 1 (2022): February 2022, Local History and Learning Media Vol 4, No 2 (2021): Agustus 2021, Local Wisdom and Learning During COVID-19 Vol 4, No 1 (2021): Februari 2021, Learning History and Social Sciences Vol 3, No 2 (2020): Agustus, 2020, History of Education, Humanities and Culture Vol 3, No 1 (2020): Februari, 2020, Social Culture, History of Humanities Vol 2, No 2 (2019): Agustus, 2019, Customs, Culture and Development research Vol 2, No 1 (2019): Februari, 2019, Educatio, History and Sociology Vol 1, No 2 (2018): Agustus, 2018, Cultural Heritage, Theology, Handover of Culture Vol 1, No 1 (2018): Februari, 2018, Correlation Research, Model Application and Pure History More Issue