cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurasiah
Contact Email
riwayat@usk.ac.id
Phone
+6285360082823
Journal Mail Official
riwayat@usk.ac.id
Editorial Address
Jl. Tgk. Hasan Krueng Kalee, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 24415
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : 26143917     EISSN : 27755037     DOI : https://doi.org/10.24815/
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Social Sciences
The journal publishes writings on (1) History education, (2) History of Education,(3) Social Sciences Education, (4) Sociology Education, (5) Philosophy of history, (6) Historiography, (7) Humanities, and (8) Education.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 1,681 Documents
 155   156   157   158   159 
Makna Sosial Judi Online Slot dalam Kehidupan Remaja: Studi Fenomenologi di Desa Tarantang , Kabupaten Kapuas Patricia, Bella; Rusmanto, Joni; Suryanatha, Ida Bagus
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50365

Abstract

Penelitianinibertujuanuntukmengeksplorasimaknadanimplikasisosialperjudianslot daringdikalanganremajadiDesaTarantang, Kabupaten Kapuas.Penelitianinimenggunakanpendekatanfenomenologikualitatifuntukmemahamibagaimanaremajamenafsirkan,mengalami, danmembangunmaknaaktivitasperjudiandalamkehidupansehari-harimereka. Datadikumpulkanmelaluiwawancaramendalamdanobservasilangsungterhadapremajayangterlibatdalamperjudianslotdaring,dianalisismelaluitahapanreduksidata,penyajian, daninterpretasiuntukmengungkappolasosial,motivasi, danperubahanperilakudalamlingkunganmereka.Hasilpenelitianmenunjukkanbahwaperjudianslot daringtelahmenjadilebihdarisekadarhiburan;halinimerepresentasikanpergeserannilai-nilaisosialdan caraberpikirremaja.Berjudiberfungsisebagaisumberkesenangansekaligussaranauntukmendapatkanimbalanfinansialcepat, yangmembentukkembalipersepsimerekatentangpekerjaan,usaha, dankesuksesan.Pengaruhtemansebayadankelompoksosialmemainkanperanpentingdalammenormalkanperilakuini,menciptakanlingkungankolektifyangmemperkuatperjudiansebagaibentukikatansosial.Namun,fenomenaini jugamenimbulkankonsekuensinegatifsepertikesulitanfinansial,melemahnyahubungankeluarga,berkurangnyainteraksisosial, danmunculnyaperilakuadiktifdanpragmatis. Perjudianslot daringtelahberubahmenjadifenomenasosialyangmendefinisikanulangidentitas,kepemilikan, danbatasanmoraldikalanganremajapedesaan,menekankanperlunyaintervensiberbasiskomunitasdanpendidikanmoraluntukmencegahkemerosotansosialjangkapanjang.
Peran Aparat Penegak Hukum dalam Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Ekonomi dan Seksual (Studi Kasus di Kota Lamongan) Afandi, Wahyu Eko; Astutik, Sri; Soekarini, Nonik
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50342

Abstract

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan dan pertumbuhan yang optimal. Namun, eksploitasi anak baik secara ekonomi maupun seksual merupakan masalah serius yang terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Kota Lamongan, Jawa Timur. Eksploitasi ekonomi diartikan sebagai pemanfaatan anak secara tidak etis dengan mempekerjakan mereka secara paksa demi mendapatkan keuntungan finansial. Sementara itu, eksploitasi seksual mencakup semua bentuk penyalahgunaan seksual, termasuk menjadikan anak sebagai pekerja seksual atau korban trafficking.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi secara ekonomi dan seksual, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan tersebut di Kota Lamongan.Penelitian ini menggunakan metode Hukum Yuridis Empiris , yang menggabungkan analisis peraturan perundang-undangan (data sekunder) dengan penelitian lapangan (data primer) di Polres Lamongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum berupaya menangani kasus-kasus eksploitasi anak dan memberikan sanksi kepada pelaku. Namun, upaya tersebut menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan sarana dan prasarana penegak hukum, kurangnya koordinasi antarlembaga, dan rendahnya kesadaran serta pelaporan dari masyarakat. Untuk memaksimalkan perlindungan, diperlukan penguatan sistem pelaporan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan perbaikan regulasi
Kajian Hukum Pemalsuan Tanda Tangan dalam Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Rohman, Ainur; Prawesthi, Wahyu; Amiq, Bachrul
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50339

Abstract

Dalam penerbitan sertifikat sebagai produk pendaftaran tanah sering terjadi kejahatan pemalsuan surat atau dokumen, dengan memalsukan salah satu dokumen persyaratan dalam penerbitan sertifikat. Oknum-oknum yang ikut serta dalam memalsukan surat atau dokumen harus dapat dimintai pertanggungjawbana pidananya. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Terhadap pertanggungjawaban pidana terdapat dua pandangan, yakni monistis dan dualistis. Pertanggungjawaban dalam penulisan ini mengikuti pandangan dualistis yang memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan. Tindak Pidana menunjukkan perbuatannya, sedangkan pertanggungjawaban pidana mencakup dapat atau tidaknya dipidana si pembuat atau si pelaku kesalahan menunjukkan sifat pembuatannya. Dalam sistem hukum pidana KUHP, dapat dipidananya suatu perbuatan pidana apabila terdapat kesalahan baik dolus maupun culpa. Dasar dari tindak pidana adalah asas legalitas, sementara dasar pertanggungjawaban pidana adalah tidak ada pidana tanpa kesalahan atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine schuld. Asas yang digunakan untuk dapat dipertanggungjawabkan pembuatnya adalah asas kesalahan, unsur-unsurnya yakni : kesalahan, kesengajan, kelalaian. bahwa secara jelas dalam Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 berbunyi Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. kemudian syarat pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah dapat dilakukan dengan mendatangi kantor BPN terdekat, atau mengajukan permohonan secara online melalui aplikasi Sentuh Tanahku. bahwa pelaku tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam penerbitan sertifikat tanah dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP yang berbunyi: ayat (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun ayat (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".
Exploring the Role of Professional Accounting Ethics in Safeguarding Financial Reporting Integrity in the Digitalization Era Silaban, Barnabas Tridig; Aziz, Abdul; Fauziya, Ahada Nur; Febe, Jesslyn
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50336

Abstract

This study explores the role of professional accounting ethics in safeguarding the integrity of financial reporting in the digitalization era. The research adopts a qualitative library-based methodology to analyze scholarly literature, regulatory documents, and prior research related to ethical conduct in digital accounting environments. Findings reveal that digitalization has introduced both opportunities and ethical challenges for financial reporting, including automation risks, cybersecurity threats, and increased potential for data manipulation. While traditional ethical frameworks remain relevant, they are insufficient to address digital-specific dilemmas, highlighting the need to integrate digital ethics, technological literacy, and ethical resilience into professional standards. Results further indicate that ethical awareness, competency development, organizational culture, and updated ethical codes are essential for ensuring transparency, accountability, and credibility of financial information in a technologically advanced environment. This study contributes to academic discourse by emphasizing the urgency of strengthening ethical foundations in conjunction with technological advancements to maintain public trust in financial reporting. Strategic implications suggest that ethical digitalization not only preserves reporting integrity but also enhances stakeholder confidence and sustainable organizational performance.
Memahami AI sebagai Agen Social: Tinjauan Teori Interaksi Sosial Dian Yunianti, Reni Kartini Kristin
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50335

Abstract

Perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI) telah mentransformasi cara manusia berinteraksi dengan teknologi, memunculkan pertanyaan fundamental tentang status AI sebagai agen sosial. Penelitian ini menggunakan pen-dekatan tinjauan literatur naratif untuk mengkaji bagaimana AI dapat dipahami sebagai agen sosial melalui perspektif teori interaksi sosial. Analisis komprehensif terhadap 64 studi multidisipliner dari tahun 1994-2025 mengidentifikasi lima tema utama: karakteristik AI sebagai agen sosial, aplikasi teori interaksi sosial (CASA, Teori Persamaan Media, HAII-TIME), mekanisme antropomorfisme dan integrasi diri-AI, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sosial, serta implikasi etis dan desain. Temuan menunjukkan bahwa 75% studi mendukung konsep AI sebagai agen sosial, dengan bukti empiris dari eksperimen laboratorium, meta-analisis (ukuran efek kognitif d=0,70, afektif d=0,59), dan validasi neurosains. AI modern memenuhi kriteria agen sosial melalui tujuh karakteristik fundamental: perwujudan fisik, emosi, dialog, kepribadian, persepsi berorientasi manusia, pemodelan pengguna, dan pembelajaran sosial. Model bahasa besar menunjukkan kemampuan Teori Pikiran spontan setara anak usia 9 tahun. Chatbot pendamping memberikan empat jenis dukungan sosial dengan dukungan persahabatan mencapai 77,1%. Analisis mengidentifikasi konvergensi global pada lima prinsip etika AI: transparansi, keadilan, non-malefisiensi, tanggung jawab, dan privasi. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman teoretis tentang AI sebagai agen sosial dan menyediakan fondasi untuk pengembangan interaksi manusia-AI yang lebih bermakna dan etis, dengan implikasi praktis untuk pendidikan, kesehatan, dan layanan pelanggan.
Hubungan Intensitas Penggunaan Media Sosial dengan Nasionalisme pada Generasi Muda di Era Digital Krisma Pertiwi, Saula Rahmadianti; Tumanggor, Raja; Suripto, Kelly Angel; Odelia, Brenda; Gracencia, Keisha; Telaumbanua, Graciani Theresa
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50322

Abstract

Media sosial telah berkembang pesat dan berperan besar dalam membentuk pola komunikasi serta identitas kebangsaan, khususnya di Indonesia yang memiliki lebih dari 200 juta pengguna internet. Generasi muda menjadi kelompok paling aktif menggunakan media sosial, baik sebagai konsumen maupun produsen konten yang seringkali memuat narasi kebangsaan, simbol negara, dan nilai-nilai Pancasila. Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki potensi strategis dalam memperkuat maupun melemahkan nasionalisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan intensitas penggunaan media sosial dengan tingkat nasionalisme generasi muda Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada korelasi antara frekuensi dan durasi penggunaan media sosial dengan penguatan nilai kebangsaan, serta faktor-faktor konten dan interaksi digital yang memengaruhi tingkat nasionalisme. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan instrumen kuesioner. Uji validitas dilakukan melalui validitas isi dan validitas konstruk dengan Confirmatory Factor Analysis (CFA), sedangkan analisis data menggunakan perangkat lunak statistik untuk menguji kelayakan model dan korelasi antar-variabel. Penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam pengembangan literatur komunikasi digital dan nasionalisme, sekaligus memberikan rekomendasi praktis mengenai strategi pemanfaatan media sosial sebagai sarana penguatan identitas kebangsaan di kalangan generasi muda.
Comparative Study of Carbon Tax Regulations in Indonesia and Singapore Wathan, Bilqis Alifia; Lie, Gunardi
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50321

Abstract

Climate change has become a global issue that urges countries to take concrete steps to reduce carbon emissions. Carbon tax is seen as a strategic fiscal instrument to achieve low-emission development. This study aims to compare the legal frameworks and carbon tax policies in Singapore and Indonesia, while assessing their implementation within the context of fiscal justice and environmental law. This research use normative juridical comparative approach, which analyze laws and regulations. The study findings indicate that Singapore implements a fixed rate carbon tax based on emission threshold alongside mandatory emissions reporting. Whilst Indonesia has only just begun implementing carbon tax with a minimum rate that is deemed too low as well as the lack of adequate technical regulations. Substantively, Indonesia still faces obstacles in determining the allocation of revenue from the carbon tax and ensuring the effectiveness of tax rates to influence economic behavior. This study concludes to emphasize the need for reformulation of carbon tax policy in Indonesia by adopting the polluter pays principle, implementing a mandatory emissions reporting system, and strengthening derivative regulations to be more adaptive and responsive to the challenges of climate change. Singapore's experience can serve as an important reference in designing a fairer and more effective carbon tax policy in Indonesia
Legal Standing of Foreign Entities in the Acquisition of Tiktok By Tokopedia: Perspectives from Corporate Law and Competition Law in Indonesia Putri, Maria Phoebe Tjahja; Lie, Gunardi
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50320

Abstract

The development of the digital economy has driven new dynamics in the e-commerce sector, including cross-border mergers and acquisitions involving foreign entities. The acquisition of Tokopedia by TikTok is an important case study for understanding the legal implications of vertical integration between global social media platforms and national e-commerce companies. This study aims to analyze TikTok's legal standing as a foreign entity in Tokopedia's ownership structure and examine the application of conditional clearance requirements by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in maintaining fair competition and protecting national digital economic sovereignty. This study uses a normative juridical method with a legislative, conceptual, and case approach, with primary legal sources in the form of Law No. 40 of 2007, Law No. 5 of 1999, as well as KPPU Regulation No. 3 of 2019 and Permendag No. 31 of 2023. The results of the study show that TikTok formally complies with corporate law provisions, but its ownership structure continues to pose challenges to the principle of separation of foreign entities in the strategic digital sector. Meanwhile, the implementation of conditional clearance by the KPPU serves as a legal instrument to prevent market dominance, cross-platform data abuse, and anti-competitive practices, without hindering economic efficiency. Thus, strengthening supervision and synergy between institutions is key to balancing foreign investment openness with the protection of local businesses and national digital sovereignty
Studi Komparatif Kekuatan Pembuktian Sertipikat Tanah Elektronik di Indonesia Dan Negara-Negara Asean Jordy, Alexander Raphael; Djadjaputra, Gunawan
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50353

Abstract

Digitalisasi dalam bidang hukum pertanahan melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diwujudkan dengan penerapan sertipikat tanah elektronik. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum serta kekuatan pembuktian sertipikat tanah elektronik di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, khususnya Singapura dan Malaysia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021, sistemnya masih memerlukan harmonisasi dengan PP 24/1997 dan UUPA 1960. Singapura telah mengakui sertipikat elektronik sebagai alat bukti utama, sementara Malaysia menerapkan sistem ganda. Indonesia perlu memperkuat regulasi, validasi tanda tangan digital, dan keamanan data untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pembuktian hak atas tanah di era digital.
Tanggung Jawab Pidana Pelaku Usaha terhadap Kemasan Produk Yang Rusak Putra, Milenio Januar; Astutik, Sri; Soekorini, Noenik
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50352

Abstract

Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkannya. Tanggung jawab pelaku usaha ini dinamakan dengan tanggung gugat produk. Tanggung jawab atas produk-produk yang diperdagangkan oleh para pelaku ekonomi, dipasarkan atau dijual di kalangan konsumen adalah tanggung jawab orang-orang yang mendistribusikan produk-produk tersebut, para pelaku ekonomi. Pelaku usaha wajib mempertanggungjawabkan kesalahannya, kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha dapat dilihat dalam undang-undang perlindungan konsumen, dan bentuk pertanggungjawabannya berupa pengaturan pengembalian uang atau ganti rugi. Selain itu pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda. Sanksi ini berlaku jika pelaku usaha melanggar ketentuan terkait kemasan produk yang rusak. Dan sanksi hukum bagi pelaku usaha yang menjual makanan dan minuman kemasan rusak dapat dikenakan sanksi administratif yang diberikan oleh BPOM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 dan UU Pangan serta sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK, Pasal 63 UUPK, dan Pasal 141 UU Pangan. Pelaku usaha juga dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh konsumen berdasarkan prinsip product liability untuk meminta ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum pelaku usaha yang merugikan konsumen

Page 157 of 169 | Total Record : 1681

 155   156   157   158   159 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2026): January, Inproggress.... Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research. Vol 8, No 2 (2025): April, Culture and Identity Vol 8, No 1 (2025): Januari, Special Issue on "Educational design research for human beings learning Vol 7, No 4 (2024): October, Social Issue and Education Vol 7, No 3 (2024): July, Educational and Social Issue Vol 7, No 2 (2024): April, The Election and Political History Vol 7, No 1 (2024): Januari, History of Education, and Social Science Vol 6, No 4 (2023): Educational, Historical Studies and Humanities Vol 6, No 3 (2023): Social, Political, and Economic History Vol 6, No 2 (2023): Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law Vol 6, No 1 (2023): Economic History, Education Media, and Humanities Vol 5, No 2 (2022): Agustus 2022, History, Learning Strategy, Economic History and Social Knowledge Vol 5, No 1 (2022): February 2022, Local History and Learning Media Vol 4, No 2 (2021): Agustus 2021, Local Wisdom and Learning During COVID-19 Vol 4, No 1 (2021): Februari 2021, Learning History and Social Sciences Vol 3, No 2 (2020): Agustus, 2020, History of Education, Humanities and Culture Vol 3, No 1 (2020): Februari, 2020, Social Culture, History of Humanities Vol 2, No 2 (2019): Agustus, 2019, Customs, Culture and Development research Vol 2, No 1 (2019): Februari, 2019, Educatio, History and Sociology Vol 1, No 2 (2018): Agustus, 2018, Cultural Heritage, Theology, Handover of Culture Vol 1, No 1 (2018): Februari, 2018, Correlation Research, Model Application and Pure History More Issue