cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irma Mangar
Contact Email
fakhukumunigoro@gmail.com
Phone
+6281322942881
Journal Mail Official
fakhukumunigoro@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro Jl.Lettu Suyitno No.2 Glendeng, Kalirejo Kab. Bojonegoro
Location
Kab. bojonegoro,
Jawa timur
INDONESIA
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro
Published by Universitas Bojonegoro
ISSN : 24434132     EISSN : 26621047     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Ilmu Hukum, Perdata, Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum International, HAKI, Hukum Ekonomi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 146 Documents
 10   11   12   13   14 
Penegakan Hukum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Terhadap Netralitas Aparatur Desa Tahun 2024 Di Kabupaten Bojonegoro Fidyaningsih, Anik; Wibowo, Teguh
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v7i2.1152

Abstract

Penegakan hukum terhadap netralitas Aparatur Desa telah banyak dilakukan dan telah banyak mendapatkan putusan dari Bawaslu. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Desa pada saat pemilu. Dengan semakin merebaknya penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Kendati bangsa Indonesia telah memiliki Undang-Undang tentang Aparatur Desa, dalam praktiknya, penegakan hukum yang terkait dengan masalah kenetralan Aparatur Desa ini masih sering terjadi dan tidak efektif. Tidak efektifnya pelaksanaan Undang-Undang tersebut disebabkan oleh Aparatur Desa yang seringkali mengabaikan kenetralannya. Tugas dan wewenang Bawaslu selaku lembaga pengawasan pemilu harus memberikan sosialisasi dan pembinaan terhadap Aparatur Desa agar tidak melakukan pelanggaran baik pada saat kampanye, masa tenang, maupun rekapitulasi pemilu. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sedangkan pelanggaran terhadap Kepala Desa Ngunut dijerat dengan Pasal 29 ayat b Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
LEGALITAS PERIZINAN PENGGALIAN TANAH GALIAN C MENJADI TANAH TIMBUN MENGGUNAKAN ALAT BERAT Rohim , Abdul; Herawati
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v7i2.1153

Abstract

Proses legalitas perizinan penggalian tanah galian C menjadi tanah timbun menggunakan alat berat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro. Dimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan ini menyebabkan perubahan pada urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dari kewenangan daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasilnya Dalam prakteknya legalitas izin usaha tambang batuan di Kabupaten Bojonegoro semua berjalan secara normatif dan mudah, karena Kabupaten sebagai fasilitaror sedangkan kewenangan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun juga ada yang tanpa memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Selain yang tidak memiliki izin tetapi telah beroperasi, pertambangan di Bojonegoro.
Analisis Penerbitan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Dalam Kasus Tidak Mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bojonegoro) H. M. Yasir, Achmad Riyan Saputra,
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v7i2.1154

Abstract

Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana membuka peluang baru bagi individu untuk mendapatkan SKCK serta menghapus stigma yang mungkin melekat pada dirinya akibat catatan kriminal yang terdahulu. Penerbitan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dalam kasus tidak mendapatkan SKCK memerlukan analisis hukum yang teliti dan kontrol yang ketat dari pihak yang berwenang. Dampak hukum bagi individu yang tidak dapat memperoleh Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) meskipun telah memiliki surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana juga harus menjadi perhatian utama agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses penerbitan. Dengan adanya ini, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dalam memperoleh SKCK. Peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis normatif-empiris dalam skripsi ini, Janis metode ini menggabungkan elemen hukum normatif dengan elemen data atau empiris sebagai pendukung. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atau saat berada di Pengadilan Negeri lebih dikenal dengan nama Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana, seseorang harus membuat Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana di Pengadilan Negeri untuk membuktikan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam kejahatan atau pelanggaran hukum yang dapat mempengaruhi reputasi atau kesempatan masa depannya. Selama periode dari tahun 2019 hingga 8 Mei 2024, Pengadilan Negeri Bojonegoro telah mencatat sebanyak 11.162 permohonan.
ANALISIS KONSEP-KONSEP HUKUM DI INDONESIA Kholifah, Ummu Nur; Albir, Roymon; Dzakiya, Siti Alfiana; laili, Usfi Nur; Hadi , Stefanus Priyandika Fajar
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v7i2.1161

Abstract

Analisis konsep hukum di Indonesia melibatkan pemahaman terhadap dasar-dasar hukum yang berlaku serta penerapannya dalam kehidupan sosial. Hukum di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum yang ada, seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara yang diatur dalam perundang-undangan. Sebagai negara yang menganut sistem hukum campuran, Indonesia menghadapi tantangan dalam menyelaraskan berbagai konsep hukum yang ada dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis serta dokumen-dokumen hukum lainnya Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi sejauh mana hukum di Indonesia mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Analisis ini juga mencakup peran lembaga-lembaga hukum seperti Mahkamah Konstitusi, pengadilan, dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan supremasi hukum dan menjamin hak asasi manusia. Dengan mengkaji dinamika hukum, diharapkan tercipta pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum di Indonesia berkembang dan berfungsi dalam konteks sosial-politik yang lebih luas.
Penyelesaian Inharmonis Hukum (Konsep, Tantangan, dan Pendekatan dalam Sistem Peradilan) Abdillah , Maulidya Putri; Alfiyah , Mita Faidah; Hardyanto, Zestivio Bella; Sukoco , Moh
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v7i2.1163

Abstract

Penyelesaian inharmonis hukum merupakan situasi ketika norma hukum atau keputusan peradilan tidak dapat berjalan secara seimbang dan mengarah pada ketidakadilan atau ketidaksesuaian antara norma yang berlaku dengan realitas sosial. Masalah ini tidak hanya menghambat terciptanya kepastian hukum, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan pemerintah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melalui studi kepustakaan yang dilakukan secara online. Dalam konteks ini, penting untuk memahami interaksi antara norma hukum yang tertulis dan nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat untuk mencapai penyelesaian yang adil dan efektif. Artikel ini juga memberikan pendekatan penyelesian inharmonis hukum seperti Penyelarasan Antar Hukum Positif dan Realitas Sosial, Penguatan Peran Hakim dalam Interpretasi Hukum, Mediasi dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, serta Sosialisasi dan Edukasi Hukum kepada Masyarakat. Dengan demikian, diharapkan penyelesaian inharmonis hukum dapat mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih adil, konsisten, dan responsif terhadap dinamika sosial.
Kewenangan Pemerintah Melakukan Pemutusan Akses Sistem Elektronik dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Syurpana Nofanda
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v7i2.1176

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah dalam melakukan pemutusan akses sistem elektronik menurut Undang-Undang ITE berdasarkan putusan MK, serta implikasinya terhadap negara hukum dan hak asasi manusia. Latar belakang penelitian ini adalah gugatan terhadap Pasal 40 ayat (2b) UU ITE yang dianggap kabur dan bertentangan dengan UUD 1945. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah untuk memutus akses sistem elektronik bertujuan melindungi kepentingan umum dalam menghadapi ancaman dunia siber. Namun, penerapannya dianggap bertentangan dengan tiga norma UUD 1945, dan pelaksanaan kewenangan ini tidak selalu dalam bentuk tertulis, tetapi juga tindakan hukum lainnya. Dari perspektif negara hukum, kewenangan tersebut belum diatur secara tegas, meskipun pemerintah mengklaim bahwa norma tersebut konstitusional. Sementara itu, dari aspek hak asasi manusia, pemutusan akses tanpa pemberitahuan menimbulkan ketidakpastian dan merugikan hak warga negara untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Saran penelitian ini adalah perlunya prosedur pemberitahuan yang jelas mengenai pelanggaran dan konten yang melanggar, sebagai upaya menyeimbangkan kewenangan pemerintah dengan perlindungan hak konstitusional warga negara.
Mengurai Persoalan hyper Regulation dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yasin, Ahmad Alif Hidayat, Ikhsan Fatah
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v7i2.1053

Abstract

Hyper Regulation merupakan fenomena dimana suatu produk peraturan perundang-undangan di sebuah negara mengalami penumpukan terlalu banyak yang disebabkan oleh adanya disharmonisasi regulasi. Fenomena penumpukan regulasi ini masih menjadi fenomena bawaan negara hukum seperti Indonesia, yang menetapkan peraturan tertulis menjadi norma tertinggi dalam penegakan hukum, Kondisi hyper regulation menyebabkan terjadinya alienasi hukum, yaitu hukum makin terasing dari masyarakatnya sendiri. Alineasi itu muncul ketika semakin banyak aturan, namun peraturan tersebut tidak efektif, artinya aturan tersebut tidak bisa ditegakkan. Banyaknya tumpang tindih atau kesamaan antara satu peraturan dan peraturan lainnya menjadi persoalan utama hyper regulation. Berdasarkan data yang ada di laman situs peraturan.go.id, terdapat 3618 peraturan pusat, 15441 peraturan menteri, 4037 peraturan LPNK dan 15982 peraturan daerah, pembentukan peraturan peraturan perundang-undangan yang tidak diimbangi dengan sinkronisasi antara peraturan sederajat atau diatasnya menjadikan regulasi di sebuah negara mengalami overload. Hasil penelitan menunjukkan bahwa Hyper Regulation sejatinya bisa ditangani dengan penyempitan atau pengurangan produk peraturan perundang-undangan yang muatan materinya hampir sama dengan peraturan lainnya dan/atau di dalam mekanisme pembentukannya didasari pada kajian akademis, sehingga satu peraturan perundang-undangan bisa mencakup beberapa kebutuhan mendasar yang ada di masyarakat dan perlunya suatu lembaga yang diberikan kewenangan khusu untuk memberikan koreksi terhadap produk hukum yang telah ditetapkan. Kata Kunci: Hyper Regulation; Pembentukan; Peraturan.
Potensi Hilangnya Hak Demokrasi Masyarakat IKN Terkait Sistem Pemilihan Kepala Otorita IKN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Nur Badrotin Jabbar, Achmad Arbi; Yasin, Ikhsan Fatah
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v7i2.1069

Abstract

The existence of the Head of the Ibu Kota Negara Authority, as regulated by Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2022 (UU No. 3 of 2022), has given rise to significant legal issues. The mechanism for the appointment, dismissal, and termination of the Head of the Authority, carried out directly by the President, is considered contrary to the democratic principles enshrined in Article 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which emphasizes the importance of democratically electing regional heads. Additionally, the status of the Head of the Authority, which is equivalent to a minister, raises questions regarding the position and legitimacy of the legal products issued by this authority. This research adopts a normative legal method to analyze the constitutional implications of this regulation. The findings indicate a potential constitutional violation regarding the existence and appointment mechanism of the Head of the Authority under UU No. 3 of 2022, which could affect the democratic rights of the community, particularly in the Ibu Kota Nusantara (IKN) region. In this context, it is crucial to reconsider the existing regulations to ensure that democratic principles and community rights are upheld. Therefore, further studies are necessary to evaluate the impact of these regulations on governance practices and community participation in decision-making processes, as well as to develop policy recommendations that support the sustainability of regional autonomy and decentralization principles. Thus, the existence of the Head of the Authority should align with the goal of establishing a democratic and responsive government that meets the aspirations of local communities.
Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Yasin, Aldi Ahmad Nugroho, Ikhsan Fatah
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v7i2.1079

Abstract

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) memiliki peran yang signifikan dalam sistem peradilan di Indonesia, berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan pedoman bagi penegak hukum dalam menangani perkara, terutama yang melibatkan korporasi. Meskipun Perma diakui sebagai produk hukum yang mengikat, posisinya dalam hierarki peraturan perundang-undangan sering kali tidak jelas, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini mengkaji kedudukan Perma dalam konteks hukum Indonesia dan tantangan yang dihadapi dalam pengujian materiil terhadap Perma oleh Mahkamah Agung itu sendiri. Ditemukan bahwa potensi konflik kepentingan dapat merusak kredibilitas Mahkamah Agung jika pengujian dilakukan secara internal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan organisasi independen yang memiliki otoritas untuk melakukan pengujian materiil terhadap Perma. Dengan langkah ini, diharapkan Perma dapat lebih terintegrasi dalam sistem hukum yang ada dan berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan peradilan yang adil dan transparan. Penelitian ini memberikan wawasan penting untuk pengembangan hukum dan peradilan di Indonesia.
Menjembatani Barat Dan Timur: Implementasi Prinsip Ham Universal Dalam Yuriprudensi Islam Kontemporer Anggraeni, Meri; Ardiansyah, Ahmad; Sa'adah, Maura Rofiqoh; Sudrajat, Shinta Azzahra
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v7i2.1141

Abstract

The intersection between universal Human Rights (HAM) and Islamic law hasbeen an interesting topic of discussion in recent decades. Human Rights (HAM)were declared in 1948 by the United Nations (UN) General Assembly. HumanRights have become a reference for the international world and influence allaspects of contemporary international relations and law. However, theinterpretation and application of human rights in the national scope are not assmooth as their acceptance. The clash between local culture and law withuniversal human rights is often unavoidable. Islamic law is a product of IslamicSharia which is officially implemented in almost all Muslim countries which arealso members of the UN. Is there a clash between international human rights law and Islamic law and how to resolve it? This paper aims to bridge the gap betweenthese two systems by analyzing the implementation of human rights principles incontemporary Islamic jurisprudence. Despite differences in historicaldevelopment and sources of authority, both human rights and Islamic law havethe same goal, namely to protect human dignity and basic rights. This study willexamine the similarities in values, differences in interpretation, and efforts thathave been made to harmonize these two systems. In addition, this paper will alsoidentify the challenges faced in the harmonization process, and recommend somerecommendations for the future.

Page 12 of 15 | Total Record : 146

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2026): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum More Issue