cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irma Mangar
Contact Email
fakhukumunigoro@gmail.com
Phone
+6281322942881
Journal Mail Official
fakhukumunigoro@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro Jl.Lettu Suyitno No.2 Glendeng, Kalirejo Kab. Bojonegoro
Location
Kab. bojonegoro,
Jawa timur
INDONESIA
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro
Published by Universitas Bojonegoro
ISSN : 24434132     EISSN : 26621047     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Ilmu Hukum, Perdata, Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum International, HAKI, Hukum Ekonomi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 146 Documents
 11   12   13   14   15 
PENGUATAN PENGAWASAN AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BERBASIS WHOLE OF GOVERMENT APPROACH DALAM PERSPEKTIF DYNAMIC GOVERNANCE Jihan Nabilatul Azzah; Arif Hidayat
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v8i1.1231

Abstract

This study aims to identify and analyze the strengthening of accountability supervision of Civil Servants (ASN) performance using the Whole of Government (WOG) approach in the perspective of Dynamic Governance. The method used is a normative juridical approach, with library research techniques to gather data from laws, government policies, and related literature. This study analyzes the legal provisions governing the merit system and ASN accountability in the context of applicable regulations, and evaluates the implementation of performance supervision of ASN based on WOG and Dynamic Governance. The research findings show that despite clear legal foundations, the implementation of the merit system emphasizing accountability in Indonesia still faces significant challenges, such as the lack of coordination between agencies, political interference, and suboptimal use of information technology. Moreover, the implementation of WOG involving collaboration between government agencies should be promoted to create more integrated and efficient supervision. The Dynamic Governance perspective offers a solution by introducing adaptation and flexibility in the supervision system to address rapid social, economic, and technological changes. This study suggests reforms in the ASN supervision system to make it more transparent, accountable, and responsive to ongoing developments.
Wewenang Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Sulaiman, Azhary Arsyad; Rumesten, Iza; Achmad, Ruben
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v8i1.1271

Abstract

Kewenangan Kejaksaan diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Negeri Ogan Ilir menjadi lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara perkara tindak pidana korupsi. Kejaksaan Negeri Ogan Ilir menemukan hambatan dalam pelaksanaan kewenangannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan (Statute approach) untuk mengkaji kasus pengembalian kerugian keuangan negara di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Hasil penelitian ini mengungkapkan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap meskipun mendapatkan kendala administrasi dari Penyidik Polres Ogan Ilir. Upaya yang bisa dilakukan untuk mengindari kejadian serupa adalah dengan meningkatkan koordinasi antara Penuntut Umum dan Penyidik.
Efektivitas Penerapan Restorative Justice Polres Klaten dalam Fenomena Klitih Rangkuti, Fatmah; Wijaya, Dina Sakinah; KM. Al Fathur Ikhsan
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v8i1.1277

Abstract

Klitih merupakan salah satu tindak kejahatan yang umumnya dilakukan oleh anak usia remaja. Tindak pidana klitih merupakan salah satu jenis tindak pidana yang masih marak terjadi di wilayah hukum Polres Klaten. Jenis pidana yang melibatkan anak-anak seperti klitih ini, membutuhkan penanganan khusus dari pihak berwajib. Terutama dalam hal pemulihan bagi korban, pelaku, juga masyarakat setempat. Polisi sebagai garda terdepan diharapkan agar mengedepankan pendekatan Restorative Justice dalam penyelesaian problematika ini. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan Restorative Justice dalam mengatasi fenomena klitih, baik bagi korban maupun bagi pelaku kejahatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dapat berfungsi sebagai instrumen pemulihan terhadap berbagai faktor penyebab terjadinya tindak pidana klitih, antara lain kondisi psikologis yang dipengaruhi oleh dinamika keluarga dan lingkungan sosial yang tidak kondusif. Melalui proses pembinaan yang melibatkan masyarakat, anak yang menjadi pelaku klitih tidak hanya memperoleh kesempatan untuk memperbaiki perilakunya, tetapi juga terlindungi dari stigma negatif sosial. Dengan demikian, pendekatan ini turut menjamin pemenuhan hak anak dalam proses tumbuh kembang secara optimal.
Reformasi Konsep Heat of Passion: Menuju Pembatasan Provokasi dalam Mengurangi Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Kadir, Zul Khaidir
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v8i1.1293

Abstract

The concept of heat of passion in criminal law has developed as a form of recognition of extreme emotional conditions that can reduce the criminal responsibility of the perpetrator, especially in cases of murder. Although this doctrine is historically rooted in the common law system and has been adopted in various legal systems, its relevance in the modern legal context is debatable. Changes in social values, technological advances, and demands for legal certainty and substantive justice challenge the validity of the application of heat of passion as a partial defense. This study aims to review the validity and normative structure of heat of passion, emphasizing the need for reformulation of the elements of provocation and loss of control to be more adaptive to the contemporary context. This study uses normative research using a comparative approach. The results of the study indicate that ambiguity of definition, inconsistency of application, and gender bias are the main weaknesses in the application of this doctrine. Therefore, a new evaluative framework is needed that is more objective, inclusive, and based on restorative justice. This reformulation is expected to ensure that criminal law remains relevant in providing protection for victims, enforcing individual accountability, and reflecting progressive values ​​in a modern legal society.
KONSEP RE-DESENTRALISASI FUNGSIONAL BERDASARKAN KARAKTERISTIK DAERAH DALAM PENGELOLAAN HUTAN Mulyani, Basri
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v8i1.1319

Abstract

Penelitian ini membahas konsep re-desentralisasi fungsional berdasarkan karakteristik daerah dalam pengelolaan hutan yang berarti memberikan kembali sebagian kewenangan pengelolaan hutan kepada daerah, terutama di tingkat provinsi dan kabupaten. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya hutan penting peran serta semua pihak diwilayah provinsi dan kabupaten bukan saja menjadi kewenangan pusat. Sehingga penting dilakukan perubahan undang-undang untuk mendistribusi kewenangan dan anggaran buat daerah agar peran aktif semua pihak dalam pengelolaan hutan tetap terjaga ekosistem, ekologis dan ekonomi.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA Muarif, Tiar Imam
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v8i1.1334

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tergolong sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dapat menimbulkan dampak serius pada psikologis, sosial, kondisi fisik, dan ekonomi korban. Meskipun secara hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala sehingga korban belum sepenuhnya memperoleh perlindungan hukum yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum korban KDRT di Indonesia dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang diterapkan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka yang melibatkan referensi hukum primer dan sekunder, termasuk undang-undang, artikel ilmiah, dan hasil studi sebelumnya. Analisis dilakukan dengan menelaah dan menginterpretasi ketentuan hukum yang berlaku serta mengaitkannya dengan realitas di lapangan. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan bagi korban KDRT masih terhambat oleh kurangnya pemahaman aparat hukum terhadap kondisi korban, terbatasnya sarana pendukung, adanya tekanan sosial, serta lemahnya sinergi antar lembaga yang berwenang. Simpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya penguatan sinergi antar pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas aparat hukum melalui pelatihan sensitif gender, serta optimalisasi layanan pemulihan korban.
Strategi Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Stigma Sosial dan Kekerasan Terhadap Terduga Pelaku Santet Di Bima NTB Andriadin; Wahyudinsyah
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v8i1.1339

Abstract

The phenomenon of violence against suspected black magic perpetrators in Bima arises from the dominance of community beliefs about black magic, also reinforced by the spread of social stigma about the power of black magic itself. Objective study, wants to know the social stigma and violence against suspected black magic perpetrators in Bima, also wants to know the law enforcement strategy in overcoming the social stigma and violence against suspected black magic perpetrators in Bima. Research methods in the form of empirical law with a sociological legal approach, conceptual, and case approach. Data sources are in the form of primary data and secondary data, primary data from interviews and direct observation, secondary data consists of social norms, laws, regulations, and court decisions. Research result shows that violence based on accusations of black magic is born from the assumption of society that non-medical diseases or sudden deaths are acts of black magic. The belief of society is due to stigmatization and the dominance of established mystical beliefs. Therefore, the law enforcement strategy is to take preventive measures, provide legal education, and take firm action against perpetrators of violence suspected of black magic. In the future, there must be regulations that regulate the limitation of black magic issues, then prevention of cultural-based crimes also increases legal literacy and legal culture in society.
Abortus Provocatus dalam Perspektif Lex Specialis: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Gaffar, Sabila
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v8i1.1351

Abstract

Abortus provocatus atau aborsi disengaja merupakan isu hukum dan etika yang sulit di pahami terutama dalam hal korban kekerasan seksual. Studi ini mengkaji pengaturan hukum aborsi di Indonesia berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 sebagai lex specialis terhadap ketentuan umum dalam KUHP, khususnya dalam melindungi perempuan korban pemerkosaan. Melalui pendekatan yuridis normatif dan komparatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun secara normatif hukum telah membuka ruang legal untuk aborsi dalam kondisi tertentu. seperti kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan, masih terdapat tumpang tindih norma, risiko kriminalisasi, serta hambatan implementasi di lapangan. Lemahnya sosialisasi, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang aman, serta stigma sosial menjadi tantangan utama bagi korban untuk mendapatkan perlindungan yang adil dan manusiawi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, edukasi publik, serta penguatan kapasitas layanan medis sebagai bagian dari pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan.
Reformasi Kedudukan Bawaslu Pada Sistem Penegakan Hukum Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pendekatan Hukum Progresif Ramadhan, Ramadhan Usman
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v8i1.1352

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem penegakan hukum pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dijalankan oleh Bawaslu maupun Gakkumdu sebagai insitusi yang memiliki kewenangan untuk menegakan hukum. Selain itu reformasi sistem penegakan hukum pada Pilkada dalam pendekatan hukum progresif merupakan sebuah langkah guna Bawaslu menjalankan peran sentral dalam menegakan hukum pada pemilihan kepala daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian normatif dengan berfokus pada analisis terhadap data sekunder, khususnya yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, doktrin, serta dokumen hukum lainnya yang relevan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang, Analitis, dan konseptual untuk menggambarkan secara prespektif reformasi sistem penegakan hukum. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat kekurangan pada sistem penegakan hukum pada pemilihan kepala daerah yang selama ini menjadi sentralnya berada di Bawaslu. Penanganan Pelanggaran yang masih dibatasi oleh waktu yang membuat kurang optimalnya penyelesaian laporan pelanggaran. Kemudian penelitian ini menjelaskan pendekatan hukum progresif dalam sistem penegakan hukum pada pemilihan kepala daerah dengan memperhatikan tiga asepk yaitu, reformasi regulasi yang progresif, perubahan sistem triparti gakkumdu, dan penegasan dalam perekrutan SDM pengawas pemilu yang memiliki kewenangan menangani dugaan pelanggaran.
Implementasi Upaya Penanganan Hukum Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Diskriminasi RAS dan ETNIS Ismaya, Heru
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v8i1.1374

Abstract

A law is structured based on a series of regulations regarding human behavior. The law is supposed to create order, safety, and happiness in society. Every individual in society must have the authority inherent in each of them, including the right to life, liberty, security, and other universal rights related to Human Rights (HAM). Ethnicity, religion, race, and intergroup (SARA) discrimination is a serious threat to social integrity and the principle of equality before the law. Law Number 40 of 2008 concerning the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination is present as a national legal umbrella to overcome discriminatory practices. This article aims to analyze the effectiveness of criminal law efforts in dealing with discrimination. The method used in this study is normative juridical with a statutory and case approach. The results of the study indicate that although criminal sanctions have been strictly regulated. On the other hand, the implementation of this law still faces various obstacles such as minimal reporting, proof of discriminatory intent. Therefore, enforcing criminal law requires collaboration between law enforcement officers, human rights institutions, and the community to realize the rights equal protection. Hukum disusun berdasarkan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah kehidupan manusia, dalam hal ini tujuan dari hukum ialah mengadakan ketertipan dan keselamatan, kebahagiaan di dalam masyarakat. Setiap individu, dalam kehidupan di masyarakat pasti memiliki kewenangan yang melekat pada masing-maing dirinya, termasuk hak hidup, kebebasan, keamanan, dan hak universal lainnya yang terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) merupakan ancaman serius bagi keutuhan sosial dan prinsip persamaan di hadapan hukum. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis hadir sebagai payung hukum nasional untuk menanggulangi praktik diskriminatif. Tujuan penelitian inj untuk menganalisis dan mengkaji efektivitas upaya hukum pidana dalam menangani diskriminasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil kajian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah diatur sanksi pidana dengan tegas,namun pelaksanaan hukum ini masih menghadapi berbagai kendala seperti minimnya pelaporan, pembuktian niat diskriminatif dan. Oleh karenanya, dalam penegakan hukum pidana memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga HAM, dan masyarakat untuk mewujudkan perlindungan hak yang setara.

Page 13 of 15 | Total Record : 146

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2026): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum More Issue