cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ariyanto
Contact Email
journal.jolr@gmail.com
Phone
+6281244408409
Journal Mail Official
journal.jolr@gmail.com
Editorial Address
Jl. Dr. Samratulangi No.11 Dok V Atas Jayapura, Papua, Indonesia
Location
Kota jayapura,
P a p u a
INDONESIA
Journal of Law Review
Published by UNIVERSITAS YAPIS PAPUA
ISSN : -     EISSN : 28294173     DOI : https://doi.org/10.55098
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Of Law Review is a peer-reviewed journal. The purpose of this journal is to provide a place for academics, researchers and practitioners to publish original research articles or review articles. This journal provides direct open access to its content based on the principle that making research freely available to the public support greater global knowledge exchange. Journal Of Law Review published periodically in February and August The scope of the articles contained in this journal discusses various topics in the areas of : Criminal law, International Criminal Law, Criminal Procedure Law, Criminology, Victimology
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 1 (2025): September - Februari" : 5 Documents clear
Efektivitas Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arso Yuliani, Yuliani; Suwito, Suwito; Ningrum, Jayanti Puspita; Mamonto, Andi Annisa Nurlia; Rumalean, Zonita Zirhani
Journal of Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): September - Februari
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v4i1.171

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Kajian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur kewajiban nafkah anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan realitas pelaksanaannya di masyarakat. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; serta bahan hukum tersier sebagai penunjang analisis. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada sinkronisasi antara norma hukum dan implementasi yuridis. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah anak belum berjalan efektif karena dipengaruhi oleh faktor internal seperti kondisi emosional dan budaya hukum individu, serta faktor eksternal berupa lemahnya ekonomi, ketiadaan sanksi hukum, dan kurangnya dukungan kelembagaan. Implikasi: Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan efektivitas hukum sebagai instrumen perlindungan anak dan rekayasa sosial.
Kajian Hukum Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Pada Pilkada Serentak 2020 Di Kabupaten Boven Digoel Menurut PKPU 1 2020 Kurniawan, Wawan; Aituru, Yulianus P.; Gani, Najamuddin; Andrias, Maria Yeti; Tuharea, Farida; Hantang, Tarsius
Journal of Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): September - Februari
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v4i1.172

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum terhadap pencalonan mantan terpidana korupsi dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Boven Digoel berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 4 huruf (f). Penelitian ini berangkat dari persoalan yuridis mengenai konflik antara hak politik yang dijamin konstitusi dengan pembatasan administratif yang ditetapkan oleh peraturan teknis pemilu. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasuistik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan penyelenggara pemilu, serta dokumentasi hukum di lapangan. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakharmonisan norma antara peraturan teknis (PKPU) dan norma hukum yang lebih tinggi (UUD 1945 dan KUHP), serta menunjukkan bahwa hak politik mantan terpidana seharusnya tidak dapat dicabut secara administratif tanpa putusan pengadilan. Temuan ini memperlihatkan lemahnya koordinasi antar lembaga pemilu dan ketidakpastian hukum dalam proses seleksi calon kepala daerah. Implikasi: Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap reformulasi kebijakan pemilu yang lebih konstitusional, adil, dan berorientasi pada integritas demokrasi. Kajian ini juga merekomendasikan pembentukan regulasi dan lembaga verifikasi etik independen dalam pencalonan kepala daerah.
Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Denda Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kota Jayapura Lamasi, Herri Setyawan; Rahawarin, Ahmad Rifai; Sari, Liani; Muri, Dewi Padusi Daeng
Journal of Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): September - Februari
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v4i1.173

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di wilayah hukum Polresta Jayapura Kota. Penelitian ini didasarkan pada hipotesis bahwa sanksi pidana denda belum memberikan efek jera secara signifikan terhadap pelanggar lalu lintas. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap aparat penegak hukum, serta observasi terhadap data pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas tahun 2022–2023. Analisis dilakukan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor utama: hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun norma telah dirumuskan secara komprehensif, penerapan sanksi denda belum efektif karena terbatasnya jumlah personel, sarana operasional yang minim, serta rendahnya kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Implikasi: Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan hukum, termasuk penyesuaian besaran denda dan penguatan sistem penegakan berbasis teknologi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan dan edukasi hukum sebagai strategi jangka panjang.
Penerapan Pembagian Harta Waris Budaya Manggarai Yang Kontekstual Berkeadilan Gender Nggoro, Adrianus Marselus; Tamur, Maksimus; Nnendi, Fransiskus; Utama, Wigbertus Gaut
Journal of Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): September - Februari
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v4i1.174

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi praktik hukum adat waris Manggarai terhadap prinsip keadilan dan hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional. Hipotesis penelitian berangkat dari asumsi bahwa meskipun hukum adat Manggarai bersifat patrilineal dan menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama, terdapat ruang transformatif yang memungkinkan adaptasi terhadap nilai kesetaraan. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dengan desain etnografis dan analisis hermeneutik serta fenomenologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif di tiga wilayah kabupaten di Manggarai dengan melibatkan informan dari kalangan tokoh adat, masyarakat, dan keluarga pelaku praktik waris. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran makna dalam praktik waris, di mana sebagian masyarakat mulai mengakui hak anak perempuan, baik secara langsung maupun melalui mekanisme pengangkatan kerabat laki-laki sebagai pewaris. Perubahan ini didorong oleh kesadaran internal masyarakat terhadap prinsip keadilan distributif dan nilai-nilai hak asasi manusia. Implikasi: Temuan ini menunjukkan bahwa hukum adat dapat bertransformasi secara progresif tanpa kehilangan identitas budaya lokalnya. Implikasi dari penelitian ini penting bagi penyusunan kebijakan hukum nasional yang menghormati hukum adat sekaligus menjamin prinsip keadilan substantif.
Penggunaan Tindak Pidana Terorisme Terhadap Kelompok Saparatis Bersenjata Di Papua Perspektif Geopolik Global Achmad, Anshar; Ariyanto, Ariyanto; Rahawarin, Ahmad Rifai; Hamid, Muhammad Amin
Journal of Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): September - Februari
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v4i1.175

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tindak pidana terorisme terhadap Kelompok Separatis Bersenjata di Papua dalam perspektif geopolitik global, dengan hipotesis bahwa penggunaan instrumen hukum terorisme merupakan strategi negara dalam mempertahankan kedaulatan wilayah serta mengelola ancaman disintegrasi nasional. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan geopolitik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan-putusan hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengklasifikasian KSB sebagai teroris didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, seperti kekerasan bersenjata, teror terhadap publik, serta motif ideologis-politis. Pendekatan ini juga membawa konsekuensi perubahan sistem penegakan hukum dari KUHAP ke sistem hukum acara khusus, dengan pelibatan aparat militer dan intelijen negara. Meskipun secara hukum kebijakan ini dapat dibenarkan, terdapat tantangan serius terkait pelanggaran HAM dan akuntabilitas penegakan hukum. Implikasi: Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum pidana sebagai instrumen geopolitik, dan merekomendasikan perlunya integrasi pendekatan keamanan dan keadilan sosial dalam kebijakan hukum nasional ke depan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): Maret - Agustus Vol. 4 No. 1 (2025): September - Februari Vol. 3 No. 2 (2024): Maret - Agustus Vol. 3 No. 1 (2024): September - Februari Vol. 2 No. 2 (2023): Maret - Agustus Vol. 2 No. 1 (2023): Journal of Law Review Vol. 1 No. 2 (2022): Journal of Law Review Vol. 1 No. 1 (2022): Journal of Law Review