cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 1,773 Documents
Kritik Sistem Moneter Konvensional Dan Sistem Moneter Perspektif Islam Maryatin; Muhammad Nur Salim; Jesica Vernanda Artanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4342

Abstract

Artikel ini mengkaji konsep sistem moneter konvensional karena bertumpu pada uang fiat dan mekanisme bunga. Dalam sistem ini, bank sentral dapat mencetak uang tanpa dukungan aset riil, sehingga meningkatkan risiko inflasi struktural. Selain itu, keberadaan bunga dianggap menyebabkan konsentrasi kekayaan pada pemilik modal finansial dan mendorong praktik spekulatif di sektor keuangan. Sedangkan sistem moneter dalam Islam menekankan pentingnya standar emas–perak (dinar dan dirham), pelarangan riba, dan keterkaitan erat antara sektor moneter dan sektor riil. Artikel ini juga membahas kritik terhadap sistem moneter konvensional berbasis uang fiat dan bunga, serta membandingkan prinsip-prinsip dasar ekonomi moneter Islam dan konvensional. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi pustaka terhadap karya-karya primer dan sekunder ekonomi Islam. Analisis dilakukan dengan cara mengkaji konsep, prinsip, serta instrumen sistem moneter Islam, kemudian membandingkannya dengan sistem moneter konvensional. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menarik kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem moneter Islam dipandang lebih stabil dan adil karena berbasis aset riil serta tidak mengenal bunga. Sebaliknya, sistem moneter konvensional dinilai rentan terhadap krisis, inflasi struktural, dan konsentrasi kekayaan akibat mekanisme bunga dan penciptaan uang berbasis utang.
Profil Upaya Guru Dalam Menumbuhkan Minat Baca Permulaan Anak Usia Dini Di Paud Nurul Ishlah Neneng Novi Silvia Sa’adah; Novita Sari; Rina Andriani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4345

Abstract

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan awal sebelum anak memasuki jalur pendidikan formal. Selain di persiapkan untuk memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar, rangsangan terhadap enam aspek perkembangan juga penting bagi anak. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi pada masyarakat Pendididikan Anak Usia dini sering kali di tuntut orang PAUD secara aktif mengajarkan membaca yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Kenyataannya tersebut menimbulkan kekliruan dan menafsirkan membaca anak usia dini . Pada dasarnya membaca anak usia dini dinamakan membaca permulaan. Seringkali lembaga penyelenggara PAUD mengajarkan kepada anak tidak sesuai dengan karakteristik pembelajarannya, yaitu bermain sambil belajar sehingga pada saat pengembangan membaca permulaan masih terdapat anak yang kurang berminat dalam membaca permulaan. Namun hal ini tidak terlihat ketika peneliti melakukan pengamatan di PAUD Nurul Ishlah, sebagian anak terlihat bersemangat mengikuti kegiatan membaca permulaan. Bahkan dari pengamatan singkat yang di lakukan, beberapa anak bahkan sudah mampu membaca dengan lancar. Melalui pengamatan awal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang upaya guru dalam menumbuhkan minat membaca permulaan yang di lakukan di PAUD tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya dan penerapan metode yang dilakukan guru dalam menumbuhkan minat membaca permulaan anak usia dini di PAUD Nurul Ishlah. Metode yang di gunakan yaitu metode studi kasus yang bertujuan untuk memahami fenomena membaca permulaan yang di terapkan oleh guru PAUD Nnurul Ishlah Kota Serang. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan di PAUD Nurul Ishlah upaya guru dan metode yang di lakukan adalah bermain sambil belajar, diantaranya bermain outdoor mencari dan menmukan , balok huruf, kartu huruf, papan huruf, puzzle huruf, mind mapping, membaca buku gambar berseri, bermain menghubungkan kata dengan gambar, memilih buku pojok baca dan sebagainya.
Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT (Teams Games Tournament) dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI Siswa SMA Negeri 3 Kota Bengkulu Noni Azri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4349

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) terhadap hasil belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) siswa kelas X SMA Negeri 3 Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen semu (quasi experiment) melalui Nonequivalent Control Group Design. Sampel penelitian berjumlah 44 siswa yang terbagi ke dalam kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes pretest dan posttest, serta dokumentasi. Data dianalisis menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji t (t-test) dengan rumus Separated Varians. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model kooperatif tipe TGT dan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Kelas eksperimen menunjukkan peningkatan hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Temuan ini membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament berpengaruh signifikan dalam meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam siswa kelas X SMA Negeri 3 Kota Bengkulu
Implementasi Kewenangan Pemerintah Dalam Perpanjangan Izin Lingkungan: Studi Kasus Pt. Sas Di Provinsi Jambi Syurpana Nofanda
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4357

Abstract

Penelitian ini menganalisis dinamika implementasi kewenangan pemerintah dalam perpanjangan izin lingkungan dengan mengambil studi kasus PT. Sinar Anugerah Sukses (SAS) di Provinsi Jambi. Dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung analisis dokumenter, penelitian mengkaji kompleksitas tarik-menarik kepentingan ekonomi dan lingkungan, distribusi kewenangan antar level pemerintahan, serta efektivitas mekanisme pengawasan dalam konteks perizinan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara pemerintah provinsi dan kota dalam implementasi kewenangan perizinan, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi dan pengawasan. Penelitian juga mengidentifikasi ambiguitas hukum pasca-diberlakukannya UU Cipta Kerja yang mengubah rezim "izin lingkungan" menjadi "persetujuan lingkungan", yang berimplikasi pada mekanisme perpanjangan izin dan penegakan sanksi administratif. Kontribusi penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai pertentangan kepentingan dan kewenangan dalam perpanjangan izin lingkungan pada konteks otonomi daerah, yang belum banyak dikaji dalam literatur sebelumnya. Penelitian merekomendasikan penguatan harmonisasi regulasi pusat-daerah, peningkatan transparansi dan partisipasi publik, serta pengembangan sistem digitalisasi terintegrasi untuk administrasi dan pengawasan perizinan lingkungan.
Urgency of Government Policies in Developing Countries to Support Food Security to Prevent Hunger and Crime Widodo, Guntarto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4363

Abstract

Food in Indonesia has a very important position, especially staple food, because it concerns political, economic, social and cultural problems. Most of the staple food of the population comes from cereals consisting of rice, corn and wheat and the largest as a staple food of the population is rice. Therefore, the issue of food security in Indonesia is important for political, economic, social and cultural stability. The government plays a strategic role in maintaining food security through various public policies designed to address complex challenges, such as limited agricultural land, climate change, fluctuations in food prices, and dependence on imports. The government's strategy in maintaining food security includes developing agricultural infrastructure, increasing productivity, diversifying food, strengthening the logistics system, and empowering communities and farmers as the main actors in the food sector.
Asuransi Berkedok Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dahlia, Dea
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4365

Abstract

Asuransi berkedok syariah merujuk pada produk yang memakai nama, istilah, atau kemasan syariah, tetapi struktur akad, pengelolaan dana, dan klausula polisnya masih mengikuti pola konvensional. Praktik tersebut melahirkan unsur gharar dalam tingkat yang serius. Penggunaan label syariah sering kali hanya berhenti pada aspek simbolik dan administratif, tanpa diiringi kepatuhan substansial terhadap prinsip ta’āwun, keadilan, dan keterbukaan yang menjadi fondasi utama muamalah Islam. Kondisi ini tidak hanya mencederai kepercayaan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian nyata bagi konsumen sebagai pihak yang paling rentan dalam hubungan hukum perasuransian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum ekonomi syariah, fatwa DSN-MUI sebagai kerangka analisis utama. Asuransi berkedok syariah merujuk pada produk yang memakai nama, istilah, atau kemasan syariah, tetapi struktur akad, pengelolaan dana, dan klausula polisnya masih mengikuti pola konvensional. Praktik tersebut melahirkan unsur gharar dalam tingkat yang serius. Sebagaimana dalam kasus asuransi berkedok syariah adalah alih-alih menjelaskan kepada peserta (nasabah) asuransi yang menjelaskan bahwa hal tersebut asuransi syariah namun dalam faktanya pada praktiknya menyerupai konvensional, tidak memenuhi asas-asas syariah dan tidak sesuai fatwa DSN-MUI dan telah merugikan nasabah-nasabah asuransi tersebut.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Penggunaan Media Sosial Rufaidah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4366

Abstract

Perkembangan teknologi informasi serta penggunaan media sosial yang kian meluas telah memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan anak, tidak hanya membawa manfaat positif, tetapi juga meningkatkan potensi terjadinya kejahatan seksual berbasis digital, salah satunya praktik child grooming. Child grooming adalah tindak kejahatan yang dilakukan dengan cara membangun kedekatan dan kepercayaan anak melalui pendekatan dan manipulasi, dengan tujuan eksploitasi seksual, terutama melalui pemanfaatan media sosial. Oleh karena itu, anak sebagai kelompok rentan membutuhkan perlindungan hukum yang komprehensif agar hak-haknya tetap terlindungi dan terhindar dari dampak fisik maupun psikologis dalam jangka panjang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah upaya perlindungan hukum terhadap anak korban child grooming yang terjadi melalui media sosial, sekaligus mengidentifikasi dasar hukum yang dapat digunakan dalam penegakan hukum terhadap pelaku. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis melalui kajian perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu, dan bahan hukum tersier sebagai pelengkap. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa meskipun child grooming belum dirumuskan secara eksplisit dalam satu regulasi khusus, ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah dapat dijadikan dasar hukum untuk perlindungan anak serta penindakan terhadap pelaku. Dengan demikian, upaya penegakan hukum yang konsisten perlu diiringi dengan penguatan literasi digital serta peran aktif negara, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak.
Kohabitasi sebagai Delik Aduan dalam KUHP Baru: Kontestasi antara Kriminalisasi Moral, Privasi, dan Hukum Islam Nurozi, Ahmad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4378

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa perubahan penting dalam pengaturan relasi antara moralitas, hukum pidana, dan ruang privat warga negara. Salah satu ketentuan yang paling diperdebatkan adalah kriminalisasi kohabitasi sebagai delik aduan dalam Pasal 412, yang menimbulkan ketegangan antara perlindungan moral publik dan hak privasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum kohabitasi sebagai delik aduan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-normatif melalui analisis teks KUHP 2023 dan literatur hukum pidana serta Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kohabitasi bersifat terbatas dan prosedural melalui mekanisme delik aduan absolut dengan pembatasan pelapor pada keluarga inti. Selain itu, terdapat pembedaan yuridis yang tegas antara kohabitasi dan zina serta kecenderungan intervensi negara yang selektif terhadap ruang privat. Dalam perspektif Hukum Islam, pengaturan ini sejalan secara parsial dalam tujuan perlindungan keluarga, tetapi belum sepenuhnya konsisten dalam penggunaan instrumen pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan non-pidana yang preventif dan proporsional lebih relevan.
Kepastian Hukum Atas Hasil Laporan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Terhadap Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Yang Tidak Wajar Brigita Teresa Manopo; Jemmy Sondakh; Hervian Rumengan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4380

Abstract

Penelitian ini menganalisis kepastian hukum atas tindak lanjut hasil laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap harta kekayaan penyelenggara negara yang tidak wajar. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun laporan PPATK berfungsi sebagai intelijen keuangan strategis, kekuatan hukumnya dalam praktik penegakan hukum masih terbatas sehingga berdampak pada lemahnya kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kedudukan pembuktian laporan PPATK serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum (Manopo, 2026; Radbruch, 1961).
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Akuntan Publik Sebagai Asesor Laporan Keberlanjutan di Indonesia Hendi; Sujono; Sudarto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4396

Abstract

Transisi menuju ekonomi hijau telah menggeser paradigma pelaporan korporasi dari sekadar informasi keuangan menjadi informasi keberlanjutan (Environmental, Social, and Governance/ESG). Di Indonesia, kebijakan ini dipertegas melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 yang menciptakan kebutuhan mendesak akan verifikasi pihak ketiga oleh Akuntan Publik sebagai asesor laporan keberlanjutan. Namun, perluasan peran ini membawa risiko hukum yang signifikan bagi Akuntan Publik akibat ketidakpastian standar dan potensi kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Akuntan Publik. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum (legal gap) terkait batasan tanggung jawab profesional dalam asurans non-keuangan. Penulis merumuskan konstruksi hukum ideal (ius constituendum) berupa pengakuan doktrin Safe Harbor, penerapan pembatasan tanggung jawab perdata (liability caps), serta implementasi Restorative Justice dalam penegakan hukum di sektor keuangan. Kepastian hukum ini krusial untuk mencegah fenomena kriminalisasi profesi dan menjamin kredibilitas ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia.