cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,773 Documents
 172   173   174   175   176 
Perlindungan dan Pemanfaatan Hak Merek dalam Bisnis Waralaba Digital di Era Ekonomi Kreatif Alieffa Nanda Erviana; Rohaini; Ria Wierma Putri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4225

Abstract

Perkembangan ekonomi kreatif di era digital telah mengubah paradigma bisnis, di mana hak merek menjadi aset strategis dalam menciptakan nilai tambah dan daya saing, terutama pada model bisnis waralaba digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak merek serta pemanfaatannya dalam pengembangan bisnis waralaba digital di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis masih belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan praktik waralaba digital, terutama terkait penggunaan merek dalam platform daring, domain, dan lisensi digital. Implikasinya, diperlukan pembaruan regulasi dan pedoman yurisprudensi yang lebih responsif terhadap transformasi ekonomi berbasis teknologi. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara perlindungan hak merek dan inovasi ekonomi kreatif untuk mendorong kepastian hukum serta pertumbuhan usaha berkelanjutan di era digital.
Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengeroyokan Di Kabupaten Buleleng Ketut Ayu Astiti Sari; Made Sugi Hartono; Ni Ketut Sari Adnyani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4240

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pengeroyokan di masyarakat berdasarkan hasil penelitian empiris. Tindak pidana pengeroyokan masih sering terjadi dan menimbulkan keresahan sosial, sehingga memerlukan penanganan yang tidak hanya bersifat penindakan, tetapi juga pencegahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana pengeroyokan dilakukan melalui upaya penal dan non-penal. Penegakan hukum pidana telah dilaksanakan oleh aparat kepolisian, namun masih menghadapi kendala dalam pembuktian dan partisipasi masyarakat. Upaya pencegahan dilakukan melalui patroli, imbauan, dan peran masyarakat, tetapi belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana pengeroyokan memerlukan penguatan kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat.
Minimnya Keterlibatan Orang Tua dalam Pengembangan Literasi Membaca Anak: Studi Fenomenologis pada Siswa Sekolah Dasar Rahmi, Lutfiyah; Muhammad Irwan Padli Nasution
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4246

Abstract

Literasi membaca merupakan kemampuan dasar yang sangat penting bagi siswa sekolah dasar, yang perkembangannya tidak terlepas dari peran keluarga, khususnya keterlibatan orang tua. Namun, pada praktiknya keterlibatan orang tua dalam mendampingi kegiatan membaca anak masih tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk keterlibatan orang tua, faktor penyebab rendahnya keterlibatan tersebut, serta dampaknya terhadap kemampuan literasi membaca siswa sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologis. Subjek penelitian terdiri atas empat puluh siswa sekolah dasar, dengan tiga siswa dipilih sebagai subjek utama penelitian berdasarkan kriteria rendahnya minat dan kemampuan membaca. Orang tua siswa serta satu guru kelas dilibatkan sebagai informan pendukung. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi teknik dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam pengembangan literasi membaca masih bersifat pasif dan belum terstruktur, dipengaruhi oleh keterbatasan waktu, rendahnya kesadaran akan pentingnya literasi, latar belakang pendidikan orang tua, serta dominasi penggunaan gawai. Minimnya keterlibatan tersebut berdampak pada rendahnya minat baca, kemampuan pemahaman bacaan, serta motivasi siswa dalam membaca. Penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara sekolah dan orang tua dalam menciptakan lingkungan literasi yang mendukung perkembangan kemampuan membaca siswa
Pengaruh Kepemimpinan Otoriter terhadap Burnout dengan Psychological Capital sebagai Mediasi pada Karyawan Lubis, Suaidah; Oktavely, Anggita Dwi; Damanik, Anggi Hayani; Sitorus, Dinda Fernando; Sinaga, Herna Juniar; Tarihoran, Mia Solistika; Panjaitan, Naomi Anggriani; Wikayatuddini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4261

Abstract

Burnout adalah kondisi kelelahan psikologis yang dialami karyawan akibat tekanan kerja yang berkepanjangan serta gaya kepemimpinan yang maladaptif, salah satunya kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter ditandai dengan kontrol yang ketat, minimnya partisipasi bawahan, dan komunikasi satu arah, yang berpotensi meningkatkan tingkat burnout pada karyawan. Di sisi lain, modal psikologis (psychological capital) yang terdiri dari harapan (hope), keyakinan diri (self-efficacy), ketangguhan (resilience), dan optimisme (optimism), diyakini berperan sebagai sumber daya psikologis yang mampu melindungi karyawan dari dampak negatif lingkungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan otoriter terhadap burnout, dengan modal psikologis sebagai variabel mediasi pada karyawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survei dengan teknik total sampling. Data dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan otoriter berpengaruh positif terhadap burnout, modal psikologis berpengaruh negatif terhadap burnout, serta kepemimpinan otoriter berpengaruh negatif terhadap modal psikologis. Selain itu, modal psikologis terbukti memediasi hubungan antara kepemimpinan otoriter dan burnout. Temuan ini menegaskan pentingnya pengembangan modal psikologis sebagai upaya untuk meminimalkan burnout pada karyawan yang dipicu oleh gaya kepemimpinan otoriter.
Penertiban Terhadap Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Di Provinsi Dki Jakarta Sedjati, Rahaditya Afif
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4267

Abstract

Penetapan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 merupakan respons Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani konflik agraria, khususnya penguasaan tanah tanpa izin. Secara normatif, Gubernur memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang PRP Nomor 51 Tahun 1960, namun dalam praktik masih terdapat kesenjangan antara das sollen dan das sein. Baik dari aspek norma maupun implementasi, peraturan ini dinilai menimbulkan persoalan terkait keadilan, kewenangan, dan dampak sosial bagi masyarakat terdampak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan penertiban penguasaan tanah tanpa izin yang berhak pasca berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2016 serta merumuskan konstruksi pengaturan dan pelaksanaan yang ideal. Metode penelitian menggunakan pendekatan socio-legal dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan Analis Hukum dan Analis Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran, dan didukung studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif terhadap data primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban secara umum berjalan efektif dalam mencegah pemakaian tanah tanpa izin dan mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Namun demikian, diperlukan penyusunan petunjuk teknis agar pelaksanaannya lebih berkeadilan dan memberikan kepastian hukum.
Pengaruh Augmented Reality (AR) dalam Pemasaran: Menciptakan Pengalaman Konsumen yang Imersif Sumitro; Uut Ravita Sihombing; Ibnatul Mujabah; Muhammad Sodikin; Arzuna Ilham Abadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4295

Abstract

Perkembangan teknologi digital mendorong perusahaan untuk mengadopsi strategi pemasaran yang lebih interaktif dan berorientasi pada pengalaman konsumen, salah satunya melalui pemanfaatan Augmented Reality (AR). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan AR dalam pemasaran terhadap penciptaan pengalaman konsumen yang imersif, peningkatan keterlibatan konsumen, serta dampaknya terhadap keputusan pembelian. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis deskriptif terhadap berbagai penelitian terdahulu serta studi kasus implementasi AR pada merek ternama seperti IKEA, Pepsi, L’Oréal, dan Nike. Hasil kajian menunjukkan bahwa AR mampu meningkatkan keterlibatan emosional dan kognitif konsumen, memperkuat interaksi antara merek dan pelanggan, serta berkontribusi positif terhadap peningkatan penjualan dan penurunan tingkat pengembalian produk. Namun demikian, adopsi AR dalam pemasaran masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain tingginya biaya pengembangan, keterbatasan perangkat pendukung, serta isu privasi dan keamanan data konsumen. Oleh karena itu, diperlukan strategi implementasi yang matang, pengembangan konten AR yang berkualitas, serta pemahaman mendalam terhadap karakteristik audiens target. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Augmented Reality memiliki potensi besar sebagai inovasi pemasaran modern apabila diterapkan secara tepat dan berorientasi pada kebutuhan konsumen
Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Berat Terhadap Hak Asasi Manusia Di Indonesia Ariel Denny Pasangkin; Herlyanty Y. A. Bawole; Altje A. Musa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4298

Abstract

Negara Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Dalam konteks tersebut, penanganan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia menempati posisi yang sangat penting, khususnya terkait dengan peran jaksa dalam proses penyidikan dan penuntutan. Secara normatif, kewenangan jaksa dalam perkara pelanggaran HAM yang berat telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional, mulai dari konstitusi, undang-undang, hingga peraturan pelaksana, serta diperkuat oleh komitmen internasional Indonesia. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan tersebut menghadapi berbagai persoalan yuridis, struktural, dan faktual, terutama pada kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Perbedaan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas penegakan hukum menunjukkan adanya kesenjangan yang berdampak pada efektivitas penuntutan dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kewenangan jaksa dapat dijalankan secara optimal dalam sistem peradilan pidana HAM di Indonesia, sekaligus mencerminkan tantangan negara hukum dalam menjamin akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat berat.
Mengembangkan Kelembagaan Pendidikan Islam Menurut Ahmad Dahlan Ita Fatmawati; Muhammad Arif Syihabuddin; Fithrotul Fitri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4304

Abstract

Pengembangan kelembagaan pendidikan Islam merupakan agenda strategis dalam merespons tantangan pendidikan Islam kontemporer, seperti menguatnya polarisasi identitas, lemahnya tata kelola institusi, serta kebutuhan akan model pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada kemaslahatan sosial. Artikel ini bertujuan menganalisis pemikiran Ahmad Dahlan tentang pengembangan kelembagaan pendidikan Islam serta relevansinya bagi penguatan pendidikan Islam moderat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka terhadap karya-karya Ahmad Dahlan dan berbagai kajian ilmiah yang membahas pemikiran serta praktik pendidikan Muhammadiyah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Ahmad Dahlan merumuskan model kelembagaan pendidikan Islam yang menekankan integrasi ilmu pengetahuan, pembaruan sistem manajemen kelembagaan, dan orientasi aksi sosial sebagai ruh pendidikan. Model ini menempatkan lembaga pendidikan Islam tidak hanya sebagai pusat transmisi ilmu keagamaan, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang menumbuhkan sikap keberagamaan yang rasional, toleran, dan bertanggung jawab secara sosial. Dengan demikian, pemikiran Ahmad Dahlan memberikan landasan strategis bagi pengembangan kelembagaan pendidikan Islam yang moderat, adaptif, dan relevan dengan tuntutan zaman.
Strategi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digitalisasi Dan Industri 4.0 I Gusti Ngurah Kesa Janardana; Komang Febrinayanti Dantes; Ni Ketut Sari Adnyani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4308

Abstract

Revolusi Industri 4.0 telah membawa dampak besar terhadap perubahan lanskap sosial, ekonomi, dan hukum, termasuk dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Transformasi digital dan kemajuan teknologi menciptakan peluang sekaligus tantangan dalam menjaga kepemilikan atas karya intelektual yang semakin kompleks dan tanpa batas fisik. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan menelaah berbagai literatur akademik, jurnal ilmiah, serta regulasi terkait HKI di era digital. Pembahasan dilakukan dalam empat fokus utama, yaitu: adaptasi hukum terhadap digitalisasi, tantangan dalam pengakuan bentuk baru HKI seperti NFT, perlindungan terhadap UMKM dan kekayaan komunal, serta strategi internasionalisasi dan kolaborasi lintas sektor. Temuan menunjukkan bahwa perlindungan HKI harus bersifat preventif, adaptif, dan progresif. Pembaruan regulasi, peningkatan literasi hukum, serta kolaborasi antar lembaga dan negara menjadi strategi penting dalam memperkuat sistem perlindungan HKI yang adil dan relevan. Disarankan agar pemerintah merumuskan kebijakan yang responsif terhadap inovasi dan memperkuat infrastruktur hukum digital nasional.
Analisis Perbandingan Hukum Adopsi Internasional Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia Dan Australia Komang Dinda Pebrina Putra; Komang Febrinayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4309

Abstract

Adopsi anak internasional merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak anak atas pengasuhan dalam lingkungan keluarga yang layak, terutama bagi anak-anak yang tidak memiliki perlindungan orang tua secara memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan hukum adopsi internasional antara Indonesia dan Australia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional yang berlaku, seperti UU No. 35 Tahun 2014, PP No. 54 Tahun 2007, Adoption Act tiap negara bagian di Australia, dan Hague Convention on Intercountry Adoption. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia dan Australia sama-sama mengakui pentingnya kepentingan terbaik anak, namun memiliki perbedaan dalam aspek prosedural, kelembagaan, dan asas hukum. Indonesia mengatur lebih ketat melalui pengadilan dan instansi sosial, sedangkan Australia menekankan otoritas negara bagian dan standar internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional menjadi kunci untuk menjamin legalitas dan perlindungan anak secara maksimal dalam praktik adopsi lintas negara.

Page 174 of 178 | Total Record : 1773

 172   173   174   175   176 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue