cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,823 Documents
 348   349   350   351   352 
Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Mekanisme Pengembalian Barang Tidak Sesuai Pesanan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik komangvena; Ni Komang Febrinayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6657

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam mekanisme pengembalian barang (return) pada transaksi e-commerce berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak pengembalian barang merupakan bagian dari perlindungan hukum konsumen yang memiliki dasar yuridis dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta PP Nomor 71 Tahun 2019. Namun, pengaturan mengenai tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam mekanisme return masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci batas tanggung jawab maupun standar perlindungan konsumen. Kondisi tersebut menimbulkan kekaburan norma dan berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan penegasan pengaturan hukum guna menjamin perlindungan konsumen serta kepastian hukum dalam mekanisme pengembalian barang pada transaksi e-commerce
Isu-Isu Kontemporer Dalam Dunia Kerja Fina Najha Aini; Putri Nurhaliza; Machdum Bachtiar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6668

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis isu-isu kontemporer di dunia kerja, meliputi outsourcing, kecerdasan buatan dan otomatisasi, model kerja fleksibel dan hibrida, pemutusan hubungan kerja, dan kompensasi. Metode yang digunakan adalah riset pustaka, dengan meninjau berbagai literatur ilmiah, peraturan, dan laporan resmi yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa transformasi dunia kerja dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital, perubahan peraturan ketenagakerjaan, serta pergeseran nilai dan harapan tenaga kerja. Implementasi AI dan otomatisasi meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi, tetapi juga menimbulkan tantangan etika, kesenjangan keterampilan, dan risiko pengurangan tenaga kerja. Sistem outsourcing dan fleksibilitas kerja memberikan keuntungan strategis bagi perusahaan dalam meningkatkan daya saing, namun juga menciptakan kerentanan dalam perlindungan hukum dan ketidakpastian pekerjaan bagi pekerja. Lebih lanjut, perubahan pola hubungan industrial menuntut penyesuaian kebijakan manajemen sumber daya manusia agar lebih adaptif dan inklusif. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang responsif, peningkatan kompetensi melalui pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan, serta kebijakan perlindungan tenaga kerja yang adil untuk menciptakan ekosistem kerja yang berkelanjutan dan seimbang.
Hubungan Manusia dengan Agama Tania; Indah Putri Hardana; Yulia Silviana; Aisyah Nazwa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6677

Abstract

The relationship between humans and religion is an important subject in the Islamic perspective because it is closely related to human nature, moral potential, and the purpose of life. Islam views humans as beings composed of both material and non-material elements who possess the potentials of taqwa (piety) and fujur (wickedness), both of which influence human behavior. This study aims to analyze the concept of humans in Islam and the relationship between humans and religion in shaping moral, spiritual, and social life. This research employs a library research method with a qualitative descriptive approach through the analysis of Islamic literature and relevant scholarly sources. The findings reveal that the Qur’an uses several terms to describe humans, namely al-basyar, al-insān, al-nās, and banī Ādam, each carrying distinct meanings and characteristics. Humans are endowed with intellect (‘aql), heart (qalb), and desire (nafs) as fundamental potentials that enable them to distinguish between good and evil. Religion functions as a guide for life that directs humans to develop the potential of taqwa, shape morality and ethics, attain inner peace, and establish harmonious social relationships. In addition to being servants of Allah, humans are also entrusted with the role of khalifah (vicegerent) on earth to preserve and manage nature responsibly. In conclusion, religion plays a vital role in human life as a source of values, moral guidance, and fulfillment of spiritual needs in achieving happiness in both worldly and eternal life.
Tata Kelola Keuangan Desa: Peran Siskeudes, SDM, Kepemimpinan dengan Moderasi Transparansi Anggaran Wiwit Alfiyatus Safitri; Khoirul Fuad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6681

Abstract

ABSTRACT This study aims to examine the effect of the implementation of the Village Financial System application (Siskeudes), human resource competence, and village head leadership on village financial governance, with budget transparency as a moderating variable. This research employs a quantitative approach using a survey method involving 106 village officials in Grobogan Regency selected through purposive sampling, and the data are analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) based on Partial Least Square (PLS). The results indicate that the implementation of Siskeudes, human resource competence, and village head leadership have a positive and significant effect on village financial governance, while budget transparency is proven to act as a moderating variable that strengthens the relationship between the independent variables and village financial governance. These findings confirm that the improvement of village financial governance is determined by the optimization of information system utilization, adequate human resource capacity, effective leadership, and budget transparency as a mechanism to enhance public accountability. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), kompetensi sumber daya manusia, kepemimpinan kepala desa terhadap tata kelola keuangan desa dengan transparansi anggaran sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 106 perangkat desa di Kabupaten Grobogan yang dipilih melalui pueposive sampling,serta dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS). Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi Siskeudes, kompetensi sumber daya manusia, dan kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola keuangan desa, sedangkan transparansi anggaranterbukti berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antar variabel independen dengan tata kelola keuangan desa ditentukan oleh optimalisasi pemanfaatan sistem informasi, kapasitas aparatur yang memadai, kepemimpinan yangefektif, serta keterbukaan informasi anggaran sebagai mekanisme penguatan akuntabilitas publik.
Analisis Komparatif Faktor-Faktor Penghambat Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Studi Perbandingan Era Jokowi Periode I (Q2 2014–2019) Dan Era Prabowo (Q2 2024–2026) Annajwa Zahra; Ilham Ersa Valentinata; Najwa Adelia; Bryan Peniel Simanungkalit; Fadli Maulana; Ahmad Setiawan Nuraya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6686

Abstract

ABSTRACT This study analyzes the structural and policy barriers that hinder Indonesia from achieving its economic growth targets under two different administrations, namely Joko Widodo’s first presidential period with a 7 percent growth target and Prabowo Subianto’s administration with an 8 percent growth target. The research employs a qualitative-comparative descriptive approach using secondary data from Statistics Indonesia (BPS), Bank Indonesia, IMF, World Bank, and relevant empirical studies. Quarterly economic growth, inflation, and GDP expenditure component data consisting of household consumption, investment, government expenditure, exports, and imports (CIGNX) for the periods Q2 2014–2019 and 2014–2024 were used as supporting indicators to evaluate Indonesia’s macroeconomic conditions. The findings show that Indonesia’s economic growth remained relatively stable around 5 percent and consistently failed to achieve the ambitious targets set by both administrations. Several structural barriers were identified, including weak household consumption, underperforming productive investment, low industrial productivity, dependence on commodity exports, and global economic uncertainty. Inflation fluctuations also indicate that macroeconomic stability remains a challenge in sustaining economic growth. This study concludes that the gap between growth targets and actual realization reflects a systemic issue that transcends governmental transitions. ABSTRAK Penelitian ini menganalisis hambatan struktural dan kebijakan yang menyebabkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sulit dicapai pada dua rezim pemerintahan yang berbeda, yaitu era Joko Widodo periode pertama dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen dan era Prabowo Subianto dengan target sebesar 8 persen. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif kualitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, IMF, Bank Dunia, serta berbagai kajian empiris. Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta komponen PDB berdasarkan pendekatan pengeluaran yang terdiri atas konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan impor (CIGNX) periode Q2 2014–2019 dan 2014–2024 digunakan sebagai indikator pendukung untuk mengevaluasi kondisi makroekonomi Indonesia.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode penelitian cenderung berada pada kisaran 5 persen dan belum menunjukkan tren signifikan menuju target pertumbuhan ekonomi tinggi. Hambatan utama yang ditemukan meliputi melemahnya konsumsi rumah tangga, rendahnya investasi produktif, lemahnya produktivitas industri, ketergantungan terhadap komoditas, dan tekanan ekonomi global. Selain itu, fluktuasi inflasi menunjukkan bahwa stabilitas makroekonomi masih menjadi tantangan penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesenjangan antara target pertumbuhan ekonomi dan realisasi aktual merupakan persoalan struktural yang bersifat persisten lintas pemerintahan.
Analisis Tematik dan Rekonstruksi Serta Implikasinya terhadap Penguatan Spiritualitas Kontemporer Sutan Botung Hasibuan; Siti Mawar Lubis; Mirna Mutiara Hasibuan; Kiki Rosyida Harahap; Hikmah Khoriah Nasution; Rosaida Lubis
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6729

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep spiritualitas kontemporer melalui pendekatan analisis tematik dan rekonstruksi pemikiran spiritual dalam kehidupan modern. Perkembangan globalisasi, kemajuan teknologi, serta perubahan sosial telah memengaruhi pola kehidupan manusia sehingga memunculkan krisis makna, kecemasan, dan degradasi moral. Dalam kondisi tersebut, spiritualitas menjadi kebutuhan penting dalam membangun keseimbangan hidup manusia moderen. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, buku, jurnal, dan sumber relevan terkait spiritualitas kontemporer. Teknik analisis data dilakukan melalui identifikasi tema-tema utama, pengelompokan konsep, interpretasi, dan rekonstruksi nilai-nilai spiritual dalam konteks kehidupan moderen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa spiritualitas kontemporer memiliki karakteristik fleksibel, inklusif, dan berorientasi pada pencarian makna hidup. Rekonstruksi spiritualitas diperlukan melalui integrasi nilai religius, moral, sosial, dan kemanusiaan agar mampu menjawab tantangan zaman modern. Implikasi dari rekonstruksi spiritualitas kontemporer terlihat pada meningkatnya kesadaran individu terhadap nilai ketuhanan, empati sosial, pengendalian diri, serta pembentukan karakter yang lebih humanis dan berintegritas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan spiritualitas kontemporer dapat menjadi solusi dalam menghadapi krisis moral dan psikologis masyarakat moderen.
Transformasi Studi Hadis dalam PAI: Kajian atas Hadis, Sunnah, Sanad, Matan, dan Rawi dalam Perspektif Historis dan Kontemporer Hotnida Siregar; Anas Habibi Ritonga
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6733

Abstract

Transformasi studi hadis dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi isu penting di tengah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan paradigma pendidikan Islam kontemporer. Selama ini, pembelajaran hadis dalam PAI cenderung bersifat tekstual dan normatif sehingga belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan sosial dan kebutuhan pendidikan modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi studi hadis melalui kajian terhadap konsep hadis, sunnah, sanad, matan, dan rawi dalam perspektif historis dan kontemporer serta implikasinya terhadap pembelajaran PAI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari kitab-kitab ulum hadis klasik, buku, dan artikel ilmiah kontemporer yang dianalisis menggunakan pendekatan historis, deskriptif, dan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa studi hadis mengalami perkembangan signifikan dari pendekatan tradisional yang berfokus pada validitas sanad menuju pendekatan multidisipliner yang menekankan analisis kontekstual, historis, hermeneutis, dan digitalisasi hadis. Kajian sanad, matan, dan rawi tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga autentisitas hadis, namun dalam konteks kontemporer berkembang menjadi instrumen kritis untuk memahami relevansi hadis terhadap dinamika sosial modern. Transformasi ini memberikan implikasi terhadap pembelajaran PAI melalui penguatan pola pembelajaran kritis, integratif, moderat, dan berbasis teknologi digital. Penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan studi hadis dalam PAI perlu mengintegrasikan tradisi keilmuan klasik dengan pendekatan kontemporer agar pembelajaran hadis menjadi lebih relevan, adaptif, dan kontekstual terhadap kebutuhan pendidikan Islam masa kini.
Kedudukan Hukum dan Praktik Waarmerking terhadap Smart Legal Contract Bernardinus Banera Marut; Candra Noor Harsaning; Timothy Kurniawan Widanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6751

Abstract

Perkembangan teknologi Web3 menghadirkan inovasi kontrak pintar yang beroperasi secara desentralisasi. Penggunaan smart legal contract sebagai bentuk hibrida yang memadukan kode pemrograman dan bahasa hukum telah diakui keabsahannya melalui UU ITE. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan hukum dalam sistem pembuktian data di Indonesia yang masih bertumpu pada dokumen konvensional. Pengajuan log blockchain di pengadilan rentan dan membutuhkan ahli forensik digital dengan biaya tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan smart legal contract dalam hukum pembuktian perdata, serta merumuskan konstruksi hukum dan batasan kewenangan Notaris dalam melaksanakan pendaftaran (waarmerking) terhadap kontrak tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan-undangan dan konteks. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa waarmerking oleh Notaris tidak tumpang tindih dengan kepastian waktu (timestamp) bawaan blockchain, melainkan berfungsi sebagai instrumen komplementer yang memberikan kepastian tanggal dan identitas formal. Hal ini menjamin efisiensi pembuktian di pengadilan tanpa perlu menelaah algoritma teknis
Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Administrasi dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Buleleng Komang Bunga Dian Permana Dewi; Made Arie Wahyuni; Putu Yunartha Pradnyana Putra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6755

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, sanksi administrasi, dan sistem samsat drive thru secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng. Latar belakang penelitian ini didasari oleh peningkatan persentase tunggakan pajak kendaraan bermotor dari 43,79% pada tahun 2020 menjadi 46,73% pada tahun 2024, serta adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu. Rancangan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif kausal dengan populasi sebanyak 23.847 wajib pajak. Penentuan sampel menggunakan teknik random sampling dengan rumus slovin, sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 responden. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner dengan skala likert 1–5. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS 30.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sanksi administrasi, dan sistem samsat drive thru secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng.
Kedudukan Hukum Keluarga Tersangka Korupsi Apabila Meninggal Dunia Saat Proses Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Teguh Mulyo Utomo; Suyanto; Sylvia Setyoatmadj
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6853

Abstract

Penelitian hukum normatif ini mengkaji kedudukan hukum keluarga tersangka korupsi terhadap harta kekayaan tersangka yang diduga diperoleh melalui tindak pidana korupsi, ketika tersangka meninggal dunia dalam proses penyidikan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan: (1) Bagaimana kedudukan hukum keluarga tersangka korupsi terhadap harta kekayaan tersangka yang disita apabila tersangka meninggal dunia saat penyidikan? (2) Bagaimana mekanisme hukum pengembalian kerugian negara dari hasil korupsi apabila tersangka utama telah meninggal dunia? Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan-undangan, kontekstual, dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa meninggalnya tersangka dalam proses penyidikan menghapuskan pertanggungjawaban pidana namun tidak secara otomatis menghapuskan pertanggungjawaban perdata atas pemulihan aset. Undang-Undang Tipikor dan prinsip pemulihan aset memungkinkan proses hukum terhadap harta warisan dan anggota keluarga yang menerima hasil tindak pidana korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi hukum untuk memberikan mekanisme prosedural yang lebih jelas dalam pemulihan aset pada kasus kematian tersangka, dengan menyeimbangkan hak-hak keluarga yang tidak bertanggung jawab dengan kewajiban negara untuk memulihkan hasil korupsi.

Page 350 of 383 | Total Record : 3823

 348   349   350   351   352 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 4 (2026): 2026 Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue