cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,823 Documents
 349   350   351   352   353 
Asas Lex Certa Terhadap Perumusan Tindak Pidana Kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Steviano Enrico Arianto Putra; Abdul Basid; Suyanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6860

Abstract

Penelitian hukum normatif ini mengkaji apakah rumusan tindak pidana hidup bersama tanpa ikatan pernikahan dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memenuhi prinsip lex certa dan menjamin kepastian hukum. Studi ini membahas dua masalah inti: (1) Apakah frasa “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan” dalam Pasal 412 KUHP memenuhi standar lex certa dan menjamin kepastian hukum? (2) Apa implikasi yuridis dari ketidakjelasan normatif (norma yang kabur) dalam Pasal 412 KUHP terhadap perlindungan hak privasi dan penerapan hukum pidana sebagai ultimum remedium? Dengan menggunakan pendekatan konseptual, statutori, dan historis, analisis mengungkapkan bahwa frasa tersebut tidak memiliki parameter normatif yang jelas—tidak ada kriteria yang ditentukan untuk durasi, intensitas, atau bentuk hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Ketidakjelasan ini bertentangan dengan prinsip lex certa dan membuka pintu bagi interpretasi yang luas dan subjektif oleh penegak hukum, yang berisiko menyebabkan kriminalisasi berlebihan terhadap perilaku pribadi. Studi ini menyimpulkan bahwa Pasal 412 KUHP memerlukan reformasi normatif yang mendesak: definisi eksplisit dari frasa kuncinya, mekanisme pengawasan yudisial, dan penerapan prinsip ultimum remedium yang diperkuat untuk menyeimbangkan perlindungan norma moral dengan hak-hak individu dan jaminan privasi konstitusional. Penelitian hukum normatif ini mengkaji apakah perumusan tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memenuhi asas lex certa dan menjamin kepastian hukum. Penelitian ini membahas dua pokok masalah: (1) Apakah frasa “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan” dalam Pasal 412 KUHP telah memenuhi asas lex certa dan menjamin kepastian hukum? (2) Bagaimana pengaruh yuridis kekaburan norma (vage norm) dalam Pasal 412 KUHP terhadap perlindungan hak atas privasi dan penerapan hukum pidana sebagai ultimum remedium? Dengan pendekatan konseptual, peraturan-undangan, dan analisis historis, menunjukkan bahwa frasa tersebut tidak memiliki parameter normatif yang jelas tidak terdapat kriteria yang tegas mengenai jangka waktu, intensitas, maupun bentuk hubungan kohabitasi. Kekaburan ini bertentangan dengan asas lex certa dan membuka ruang penafsiran yang luas dan subyektif oleh aparat penegak hukum, sehingga berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan terhadap perilaku privat warga negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 412 KUHP memerlukan normatif yang mendesak: definisi eksplisit terhadap frase kuncinya, mekanisme pengawasan yudisial, serta penegakan prinsip reformasi ultimum remedium guna menyeimbangkan perlindungan norma moral dengan hak individu dan jaminan privasi konstitusional.
Strategi Meningkatkan Pelayanan, Integrasi Layanan Transaksi, Investasi, dan Perencanaan Ibadah Digital Tahun 2026 dengan Superapps BYOND BSI Silvia Maulida I’lana; Anisa Nanda Rosida; M.F Hidayatullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6931

Abstract

Perkembangan teknologi digital mendorong perbankan syariah untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah. Bank Syariah Indonesia menghadirkan Superapps BYOND by BSI sebagai layanan digital yang mengintegrasikan transaksi, inestasi dan perencanaan ibadah dalam satu aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi peningkatan pelayanan melalui BYOND by BSI pada tahun 2026. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka (library reserch). Data di peroleh dari jurnal, artikel, website resmi, dan berbagai sumber digital yang berkaitan dengan transformasi digital perbankan syariah. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa BYOND by BSI mampu meningkatkan pelayanan nasabah melalui layanan digital yang cepat, praktis, dan efisien. Integrasi layanan transaksi memudahkan nasabah dalam melakukan transfer, pembayaran, dan Qris dalam satu aplikasi. Selain itu fitur investasi digital syariah seperti tabungan emas dan cicil emas membantu masyarakat melakukan investasi secara mudah. Pada aspek perancanaan digital, fitur tabungan haji, zakat, infak, sedekah, dan wakaf digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan spiritual secara modern. Namun masih terdapat kendala seperti rendahnya literasi digital dan gangguan teknis aplikasi.
Mediasi Dalam Sengketa Hak Asuh Anak: Tinjauan Hukum Positif Dan Prinsip Maslahah Fachry Saad Muhtadi; Muhammad Labib Muhadz; Yulia Kusuma Wardani; Rohaini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6943

Abstract

Keluarga merupakan fondasi utama pembentukan karakter anak, namun angka perceraian di Indonesia yang tinggi menimbulkan sengketa hak asuh anak (hadhanah) yang kompleks. Jalur litigasi sering kali bersifat adversarial dan berdampak negatif pada psikologis anak, sehingga mediasi menjadi alternatif yang lebih humanis. Penelitian ini bertujuan menjawab dua rumusan masalah utama: pertama, bagaimana pengaturan mediasi hak asuh anak dalam hukum positif Indonesia; kedua, bagaimana prinsip maslahah dapat menjadi landasan penguatan mediasi tersebut. Menggunakan metode penelitian normatif, ditemukan bahwa meskipun PERMA No. 1 Tahun 2016 telah mewajibkan mediasi, pengaturannya masih bersifat prosedural dan belum memberikan standar substantif yang menjamin kepentingan terbaik anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip maslahah mampu memperkuat mediasi dengan menyediakan tolok ukur kualitas kesepakatan berdasarkan maqashid syari'ah (perlindungan jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta). Integrasi prinsip ini dapat dioperasionalisasikan melalui revisi regulasi, penggunaan child impact statement, dan peningkatan kompetensi khusus mediator. Dengan demikian, prinsip maslahah menyempurnakan kerangka hukum positif guna memastikan hasil mediasi benar-benar berorientasi pada kemaslahatan anak sebagai generasi penerus.
Analisis Proactive Behavior Employee dalam Mendukung Keberlanjutan Organisasi (Literatur Review) Hana Sari Puspita Rahayu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6946

Abstract

Dunia bisnis dan industri semakin dinamis di era Industri 4.0, organisasi harus mempertahankan keinginan organisasi. Perusahaan memerlukan karyawan yang tidak hanya bekerja secara teratur tetapi juga berinisiatif secara proaktif (PWB). Penelitian ini akan menganalisis dan menggabungkan faktor pendorong (anteseden) karyawan PWB dan mekanismenya, serta bagaimana dampaknya terhadap keinginan organisasi. Penelitian ini menggunakan pengamatan literatur konvensional. Data sekunder berasal dari lima belas artikel jurnal ilmiah tingkat nasional dan internasional yang diterbitkan antara tahun 2022 dan 2026. Analisis isi dan analisis tematik digunakan untuk mengumpulkan data ini. Pemetaan literatur menunjukkan bahwa faktor individu (kepemimpinan diri, efikasi diri, kepribadian proaktif, makna kerja), serta faktor organisasional (dukungan kepemimpinan, keadilan organisasi, budaya kerja) berpengaruh secara signifikan sebagai pendorong PWB. PWB yang termanifestasi melalui perilaku bicara, pencegahan masalah, dan perilaku inovatif terbukti menjadi jembatan penting untuk mendorong kinerja berkelanjutan (sustainable performance) serta perilaku yang menyenangkan. Studi menunjukkan bahwa inisiatif mandiri karyawan (PWB) adalah kemampuan dinamis yang mengubah potensi psikologis seseorang dan dukungan lingkungan kerja menjadi komponen penting dalam menjaga keinginan organisasi dalam jangka panjang.
Analisis Yuridis Ketidakseimbangan Kedudukan Hukum Wajib Pajak dan Fiskus dalam Sengketa Pajak: (Studi Terhadap Pembatalan SKP tanpa Sanksi bagi Pemeriksa) Jhonny Valentino; Firmansyah; Saiful Anam
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6960

Abstract

Penelitian ini menganalisis ketidakseimbangan kedudukan hukum antara wajib pajak dan fiskus dalam sengketa pajak, terutama pada proses penerbitan dan pembatalan Surat Ketetapan Pajak. Dalam praktik perpajakan, fiskus memiliki kewenangan besar untuk memeriksa, menilai, mengoreksi, dan menerbitkan ketetapan pajak, sedangkan wajib pajak berada pada posisi yang lebih terbatas karena harus membuktikan keberatan atas koreksi yang dilakukan. Ketimpangan tersebut semakin terlihat ketika Surat Ketetapan Pajak dibatalkan, tetapi pemeriksa pajak tidak menerima konsekuensi hukum yang sebanding atas kesalahan prosedural atau substansial yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembatalan Surat Ketetapan Pajak tanpa sanksi bagi pemeriksa dapat menimbulkan persoalan serius terhadap prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak wajib pajak. Wajib pajak menanggung beban waktu, biaya, administrasi, dan risiko hukum, sedangkan akuntabilitas pemeriksa belum terlihat secara tegas. Sistem sengketa pajak memerlukan penguatan mekanisme evaluasi dan pertanggungjawaban pemeriksa agar keseimbangan hubungan hukum antara wajib pajak dan fiskus dapat terjaga.  
Akuntabilitas Pengelolaan Aset Tetap Daerah dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Palembang Annisa Cahyani Salsabila; Silmi Afifah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6981

Abstract

Penelitian ini membahas akuntabilitas pengelolaan aset tetap daerah dalam mendukung penerapan prinsip good governance di Kota Palembang. Fokus penelitian adalah menganalisis bagaimana pemerintah daerah mengelola aset tetap secara transparan, efisien, dan bertanggung jawab. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait pengelolaan aset tetap di beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap di Kota Palembang telah mengalami peningkatan dalam hal pencatatan, pelaporan, dan pemeliharaan, namun masih terdapat kendala dalam koordinasi antarunit dan pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring aset. Akuntabilitas pengelolaan aset tetap terbukti berperan penting dalam mewujudkan good governance, karena dapat meningkatkan transparansi, akurasi data, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem informasi manajemen aset, pelatihan SDM, serta penyusunan regulasi yang lebih rinci untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan aset tetap lebih efektif. Dengan implementasi yang konsisten, diharapkan Kota Palembang dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, dan bertanggung jawab.
Tinjauan Politik Rencana Pemekaranprovinsi Sumatra Selatan Barat (Sumsel Barat) Alex Nurdin; Kun Budianto; Hatta Azzuhri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7011

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dinamika politik dan kelayakan strategis di balik usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Sumatera Selatan Barat (Sumsel Barat). Fenomena pemekaran wilayah di Indonesia sering kali menjadi arena kontestasi antara kebutuhan teknokratis untuk mendekatkan pelayanan publik dengan kepentingan elit politik lokal dalam memperluas ruang kekuasaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang merepresentasikan aktor penentu, di antaranya Ketua Presidium Pemekaran Sumsel Barat, Anggota DPD RI, serta jajaran birokrasi di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap proposal CDOB, data Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rencana pemekaran Provinsi Sumatera Selatan Barat merupakan bentuk proyeksi kekuasaan elit lokal yang sangat kuat. Para aktor elit memanfaatkan hambatan geografis di mana jarak pusat pemerintahan di Palembang mencapai 317 km hingga 379 km dari wilayah barat sebagai instrumen "framing" untuk melegitimasi kebutuhan provinsi baru. Secara ekonomi, wilayah ini memiliki potensi fiskal yang signifikan dari sektor pertambangan batubara dan perkebunan, namun kemandirian fiskalnya masih dibayangi risiko ketergantungan pada dana transfer pusat. Temuan krusial lainnya menunjukkan adanya asimetri kesiapan administratif; dari enam kabupaten/kota yang diusulkan, hanya Kabupaten Empat Lawang yang telah menetapkan dukungan formal melalui sidang paripurna DPRD, sementara wilayah lain masih bersifat komitmen lisan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun urgensi rentang kendali sangat nyata, keberhasilan pemekaran ini sangat bergantung pada pencabutan moratorium nasional dan kemampuan elit dalam membangun konsensus yang inklusif, alih-alih sekadar mengejar distribusi jabatan birokrasi baru.   
Peran Kepercayaan Merek dalam Memediasi Pengaruh Desain Kemasan dan Influencer Marketing terhadap Niat Beli pada Produk Cushion Glad2Glow di Kota Ternate Prisilia Telew; Laela; Yolanda Mahungo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7021

Abstract

This study aims to examine the role of brand trust in mediating the influence of packaging design and influencer marketing on purchase intention of Glad2Glow Cushion products in Ternate City. This research uses a quantitative approach with a purposive sampling technique. Data was collected through questionnaires using a five-point Likert scale. Data analysis was conducted using Structural Equation Modeling (SEM) based on Partial Least Square (PLS) through the SmartPLS 4.0 application. The results showed that packaging design and influencer marketing have a positive and significant effect on brand trust and purchase intention. Brand trust also has a positive and significant effect on purchase intention. Furthermore, brand trust is proven to be able to mediate the influence of packaging design and influencer marketing on purchase intention positively and significantly. This study concludes that brand trust is an important factor that bridges visual and digital marketing strategies to consumer purchase intention. Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran kepercayaan merek dalam memediasi pengaruh desain kemasan dan influencer marketing terhadap niat beli pada produk Cushion Glad2Glow di Kota Ternate. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert lima poin. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) melalui aplikasi SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain kemasan dan influencer marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan merek dan niat beli. Kepercayaan merek juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli. Lebih lanjut, kepercayaan merek terbukti mampu memediasi pengaruh desain kemasan dan influencer marketing terhadap niat beli secara positif dan signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepercayaan merek merupakan faktor penting yang menjembatani strategi pemasaran visual dan digital terhadap niat beli konsumen.
Systematic Literature Review (SLR): Model Problem Based Learning Berbantuan Media Digital Dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Komang Listya Wulandani; I Putu Pasek Suryawan; I Made Suarsana; I Made Ardana; Gusti Ayu Mahayukti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7030

Abstract

Penelusuran dan analisis berbagai kajian mengenai pengaruh media digital dalam pembelajaran berbasis PBL terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik menjadi fokus utama penelitian ini, dengan Systematic Literature Review (SLR) sebagai metode yang digunakan. Pencarian literatur menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis matematis, media digital, dan model PBL pada berbagai jurnal nasional terindeks serta platform Google Scholar menjadi sumber perolehan artikel-artikel yang digunakan dalam penelitian ini. Proses penelusuran artikel menghasilkan 18 artikel layak yang memenuhi kriteria inklusi dan digunakan sebagai sumber kajian dalam penelitian ini. Peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa secara positif terbukti dapat dicapai melalui perpaduan model Problem Based Learning (PBL) dengan media digital, sebagaimana terungkap dari hasil sintesis berbagai penelitian yang dianalisis. Penggunaan media digital seperti GeoGebra, Google Classroom, Nearpod, Edmodo, E-Modul, E-LKPD, Liveworksheet, Lumio by Smart, dan Blooket mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, membantu visualisasi konsep matematika, serta memfasilitasi aktivitas pemecahan masalah secara lebih interaktif. Penggunaan media digital pada pembelajaran berbasis masalah juga menunjukkan kontribusi dalam mengembangkan kemampuan siswa untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan, menelaah informasi secara kritis, memilih strategi penyelesaian yang tepat, serta menyusun kesimpulan yang logis dan sistematis. Bentuk implementasi media digital dalam pembelajaran berbasis Problem Based Learning dilakukan melalui penggunaan Learning Management System (LMS), perangkat lunak matematika interaktif, aplikasi pembelajaran digital, serta bahan ajar elektronik berbasis masalah. Keterlibatan aktif siswa sebagai pusat kegiatan belajar semakin terdorong seiring terciptanya proses pembelajaran yang lebih interaktif dan adaptif melalui penerapan pendekatan tersebut. Kualitas media digital, motivasi dan kemandirian belajar siswa, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, ketersediaan sarana dan prasarana teknologi, serta karakteristik siswa seperti kemampuan awal matematis dan self-efficacy merupakan sejumlah faktor yang turut menentukan keberhasilan penerapan model Problem Based Learning berbantuan media digital. Integrasi model Problem Based Learning (PBL) dengan dukungan media digital terbukti layak dijadikan alternatif pembelajaran yang efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa, sebagaimana diperlihatkan oleh hasil penelitian yang telah dikaji secara umum.
Teknologi Dalam Pengembangan SDM Ika septiani; Dwi rachmi Ramadhani; Machdum bachtiar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7034

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi faktor kunci dalam transformasi pengembangan sumber daya manusia (SDM). Organisasi kini memanfaatkan berbagai platform digital seperti Learning Management System (LMS), e-learning, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), Artificial Intelligence (AI), serta sistem informasi SDM untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, pelatihan, dan manajemen kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pemanfaatan teknologi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi, produktivitas, dan daya saing SDM. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai artikel ilmiah dan referensi relevan terkait pengembangan SDM berbasis teknologi. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi teknologi memungkinkan pembelajaran yang fleksibel dan terpersonalisasi, simulasi pelatihan yang lebih aplikatif, serta pengelolaan data kinerja yang lebih akurat dan efisien. Meskipun demikian, tantangan seperti kesenjangan literasi digital, kesiapan organisasi, dan aspek keamanan data tetap perlu diperhatikan. Dengan strategi implementasi yang tepat, teknologi dapat menjadi instrumen strategis dalam menciptakan SDM yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada masa depan.

Page 351 of 383 | Total Record : 3823

 349   350   351   352   353 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 4 (2026): 2026 Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue