cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,823 Documents
 350   351   352   353   354 
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Perempuan yang Mengalami Kekerasan di Lapas : Studi Kasus di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung Delia Mei Qorina; Rini Fathonah; Dona Raisa Monica
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7080

Abstract

Perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan yang mengalami kekerasan di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung merupakan bagian fundamental dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia. Sebagai kelompok rentan dengan karakteristik khusus, narapidana perempuan berpotensi lebih besar mengalami kekerasan, sehingga memerlukan perlindungan spesifik dan optimal. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi perlindungan hukum tersebut beserta faktor penghambatnya. Pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris digunakan dengan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam terhadap Kepala Lapas, akademisi hukum pidana, dan warga binaan, serta didukung data sekunder dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Perlindungan hukum melalui mekanisme preventif dan represif belum berjalan optimal. Realitas empiris mengungkap bahwa kekerasan didominasi oleh kekerasan horizontal antar sesama narapidana, bukan kekerasan vertikal oleh petugas. Kondisi ini menuntut reorientasi fokus perlindungan dari sekadar pengawasan keamanan menuju manajemen relasi sosial warga binaan. (2) Faktor penghambat utama dikendalikan oleh tiga episentrum yang saling berkaitan: sarana prasarana, aparatur penegak hukum, dan budaya. Ketiadaan infrastruktur pengawas komprehensif seperti CCTV 360 derajat menciptakan ruang gelap (blind spots) terjadinya tindak kekerasan. Keterbatasan rasio kuantitas petugas dan ketiadaan psikolog klinis turut melumpuhkan fungsi deteksi dini serta pemulihan trauma korban secara optimal. Keadaan struktural ini diperparah oleh dinamika subkultur warga binaan yang sensitif dan mudah memicu konflik terbuka. Sebagai solusi, diperlukan penyediaan fasilitas yang responsif gender, rekrutmen tenaga profesional pendamping, serta program pembinaan yang menitikberatkan pada manajemen emosional.
Peran ADK dalam Mendukung Kepatuhan Regulasi dan Analisis Risiko Pinjaman KUR pada Bank Rakyat Indonesia Lumajang Nur Indah Cahyati; Malika Najma Zahira; Ayyu Ainin Mustafidah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7090

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Administrasi Kredit (ADK) dalam mendukung kepatuhan regulasi serta pelaksanaan analisis risiko pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Lumajang. KUR merupakan program pembiayaan yang ditujukan untuk meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga diperlukan pengelolaan kredit yang efektif guna meminimalkan risiko kredit bermasalah serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi perbankan yang berlaku. Dalam proses tersebut, ADK memiliki peran penting sebagai pihak yang membantu administrasi kredit, verifikasi data nasabah, pemantauan dokumen, serta mendukung kelancaran proses analisis dan pencairan kredit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan KUR di Bank Rakyat Indonesia Lumajang. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran mengenai peran ADK dalam mendukung kepatuhan regulasi dan analisis risiko pinjaman KUR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ADK berperan penting dalam memastikan kelengkapan administrasi kredit, validasi dokumen nasabah, serta membantu proses monitoring kepatuhan terhadap standar operasional prosedur dan regulasi perbankan. Selain itu, ADK juga mendukung proses analisis risiko melalui pengecekan data usaha, kemampuan pembayaran debitur, dan kesesuaian dokumen pendukung kredit. Peran tersebut membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan kredit KUR serta meminimalkan potensi terjadinya kredit bermasalah. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, ketidaksesuaian data nasabah, dan perubahan regulasi yang memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan kerja ADK. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ADK memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung kepatuhan regulasi dan analisis risiko pinjaman KUR di Bank Rakyat Indonesia Lumajang. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi, koordinasi, dan sistem pengawasan agar pelaksanaan tugas ADK dapat berjalan lebih optimal.
Quarter Life Crisis Mahasiswa: Analisis Kecemasan Eksistensial dan Pendekatan Konseling Islam Muhammad Arya Ghifari; M. Fahli Zatrahadi; Miftahuddin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7112

Abstract

Fenomena quarter life crisis pada mahasiswa menjadi isu yang semakin meningkat di era digital akibat tekanan akademik, tuntutan sosial, ketidakpastian karier, dan budaya perbandingan sosial di media digital. Kondisi tersebut sering memunculkan kecemasan eksistensial, ketidakstabilan emosional, kebingungan arah hidup, dan krisis identitas diri pada mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kecemasan eksistensial yang dialami mahasiswa pada fase quarter life crisis serta mengkaji relevansi pendekatan konseling Islam dalam mengatasi permasalahan psikologis tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) melalui desain systematic literature review. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan publikasi akademik yang relevan dengan tema quarter life crisis, kecemasan eksistensial, kesehatan mental, dan konseling Islam yang diterbitkan pada tahun 2020–2025. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang mengalami quarter life crisis cenderung mengalami kecemasan berlebihan, overthinking, rasa takut gagal, rendahnya kepercayaan diri, kebingungan identitas, dan ketidakpastian masa depan. Media sosial juga ditemukan berkontribusi dalam memperkuat budaya perbandingan sosial dan tekanan psikologis mahasiswa. Selain itu, kecemasan eksistensial mahasiswa berkaitan dengan hilangnya makna hidup dan ketidakstabilan spiritual. Pendekatan konseling Islam melalui nilai tawakal, syukur, sabar, muhasabah, dan penguatan spiritual dinilai mampu membantu mahasiswa membangun penerimaan diri, resiliensi emosional, dan ketenangan batin. Kesimpulannya, konseling Islam memiliki relevansi penting sebagai pendekatan psikospiritual dalam membantu mahasiswa mengatasi kecemasan eksistensial pada fase quarter life crisis.
Narasi Tandingan terhadap Kondisi Sosial dalam Tagar kaburajadulu: Analisis Wacana Kritis Fairclough Halimahtus Sadiah; Rizki Setiawan; Yustika Irfani Lindawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7118

Abstract

Penelitian ini menganalisis bagaimana wacana tandingan terhadap kondisi sosial yang dikonstruksikan dalam tagar #KaburAjaDulu di media sosial X. Fenomena ini muncul sebagai respon kolektif generasi muda terhadap krisis kepercayaan pada sistem meritokrasi, tekanan ekonomi, dan kualitas layanan publik di Indonesia. Menggunakan metode Analisis Wacana Kritis (AWK) model tiga dimensi Norman Fairclough, penelitian ini membedah teks pada tingkat mikro, praktik kewacanaan pada tingkat meso, dan sosiokultural pada tingkat makro. Temuan penelitian kemudian diinterpretasikan melalui teori Relasi Kuasa Michel Foucault. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana #KaburAjaDulu terbagi dalam tiga klaster isu utama, yakni gugatan terhadap keadilan pasar kerja yang tidak meritokratis, dekonstruksi nasionalisme sebagai instrumen pendisiplinan ekonomi, serta perbandingan kualitas layanan publik domestik dengan standar global. Melalui perspektif Foucault, fenomena ini diidentifikasi sebagai kontestasi terhadap Rezim Truth narasi pemerintah mengenai Indonesia Emas 2045. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tagar tersebut menandai retaknya kontrak sosial antara warga negara dan pemerintah di ruang digital, sekaligus merupakan bentuk counter Conduct yang menandakan urgensi reformasi sistem ketenagakerjaan dan peningkatan layanan publik guna mencegah fenomena brain drain yang masif.
Implementasi Prinsip Syariah dalam Tata Kelola Perusahaan pada Lembaga Keuangan Islam Nazwa Putri Aulia; M. Fiqram; Afrio Handoko; Rozalinda
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7122

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip syariah dalam tata kelola perusahaan pada lembaga keuangan Islam serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Tata kelola perusahaan berbasis syariah menjadi aspek penting dalam menjaga integritas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dalam operasional lembaga keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai literatur, jurnal ilmiah, regulasi, dan dokumen terkait tata kelola perusahaan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah dalam tata kelola perusahaan diwujudkan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan yang diselaraskan dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh aktivitas lembaga keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Namun, penerapan tata kelola perusahaan syariah masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, perbedaan interpretasi fatwa, serta lemahnya pengawasan internal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan optimalisasi fungsi pengawasan syariah agar implementasi tata kelola perusahaan syariah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Modal Sosial pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Yayasan Rumah Peradaban Banten Kota Cilegon Ratu Dina Qonitah; Subhan Widiansyah; Stevany Afrizal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7143

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya posisi strategis masyarakat lokal di tengah perkembangan industri Kota Cilegon. Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Yayasan Rumah Peradaban Banten melalui program pembelajaran Bahasa Inggris gratis. Keberlangsungan program tersebut didukung oleh modal sosial yang dibangun antaraktor yang terlibat. Penelitian ini bertujuan menganalisis modal sosial dalam program pemberdayaan masyarakat di Yayasan Rumah Peradaban Banten Kota Cilegon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian data dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlangsungan program didukung oleh jaringan sosial internal dan eksternal, norma kebersamaan dan tanggung jawab, serta kepercayaan yang dibangun melalui komunikasi terbuka dan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan program. Temuan penelitian juga menunjukkan terbentuknya modal sosial pengikatan, penjembatan, penghubungan yang mendukung keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan nonformal.
Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Loyalitas Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Mediasi Dan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderasi Pada PT Satria Multi Usaha Selsa Regita; M. Hamzah Putra; Nur Azizah; Reza Hardian Pratama; febrianty
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7147

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap loyalitas karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi dan budaya organisasi sebagai variabel moderasi pada PT Satria Multi Usaha. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei cross-sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap perusahaan sebanyak 93 responden dengan teknik sampling jenuh. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert dan dianalisis menggunakan SPSS serta SmartPLS.Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dengan nilai koefisien sebesar 0,675 dan nilai p-value 0,000. Kepuasan kerja juga berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawan dengan nilai koefisien sebesar 0,704 dan p-value 0,000. Selain itu, budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja dengan nilai koefisien sebesar 0,681 dan mampu memperkuat loyalitas karyawan. Nilai R-square menunjukkan bahwa model penelitian mampu menjelaskan variasi variabel sebesar 44%–49%, sehingga model termasuk dalam kategori cukup kuat.. Penelitian ini membuktikan bahwa lingkungan kerja yang kondusif serta budaya organisasi yang baik dapat meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas karyawan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menyusun strategi pengelolaan sumber daya manusia guna meningkatkan loyalitas dan kinerja karyawan.  
Kendala Komisi Yudisial dalam Mengusut Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Agung MUHAMMAD RIZQI FADHLILLAH; Alia Salsabillah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7154

Abstract

Artikel ini mengkaji tantangan Komisi Yudisial (KY) dalam menginvestigasi dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2025–2026, berdasarkan temuan wawancara dengan Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim (Waskim) KY dan data laporan KY terhadap 124 hakim. Meskipun KY menerima 2.715 laporan dari masyarakat dan telah merekomendasikan sanksi (termasuk 12 sanksi berat dan 3 pemberhentian tidak dengan hormat), kewenangannya yang hanya rekomendatif sesuai UU No. 18 Tahun 2011 mengakibatkan rendahnya efektivitas penegakan disiplin karena MA sering menunda atau menolak rekomendasi. Keterbatasan KY mencakup tidak adanya kekuasaan eksekutori, kewenangan subpoena paksa, serta keraguan antara pelanggaran etika dan kesalahan yudisial, yang diperparah oleh kurangnya transparansi data internal MA dan tingginya beban kerja KY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap MA tetap dominan berada di tangan MA sendiri, sehingga terjadi dualisme pengawasan yang menghambat pemberian sanksi nyata. Artikel ini menyarankan penguatan kewenangan KY melalui amandemen undang undang agar rekomendasi menjadi mengikat, serta pembentukan mekanisme kolaborasi yang lebih transparan dan kooperatif antara KY dan MA untuk memisahkan tegas pengawasan etika dari substansi putusan, guna memperkuat integritas dan akuntabilitas sistem peradilan Indonesia.
Larangan Probation pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT): Kajian Pasal 58 UU Ketenagakerjaan dan Implementasinya Soni Enembe; M. Akbar Pasyal Pratama; M. Fadil Bagaskara; Rion Albert Elieser; Ahmad Yunus
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7174

Abstract

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 58, secara tegas melarang pencantuman masa percobaan (probation) dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Penelitian ini mengkaji dasar hukum larangan tersebut dan implementasinya dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analitis, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan masa percobaan dalam PKWT didasarkan pada sifat PKWT yang sudah pasti dan terbatas waktunya, sehingga masa percobaan tidak relevan secara hukum. Namun dalam praktiknya, pelanggaran masih terjadi di berbagai sektor industri. Studi kasus terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial mengungkap pola berulang pelanggaran di sektor manufaktur, ritel, dan jasa. Pelanggaran tersebut menempatkan pekerja pada posisi rentan ganda: ketidakpastian akibat status kontrak dan ketidakamanan masa percobaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum harus diperkuat melalui pengawasan proaktif oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan mekanisme sanksi yang lebih tegas.
Kedudukan Hukum Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Akta Jual Beli (AJB) di Hadapan PPAT Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, PP Nomor 24 Tahun 1997, dan PP Nomor 18 Tahun 2021: (Studi Putusan Nomor 1300/Pdt.G/2023/PA.Pt) Nawira Rizka Ramadhani; Niken Ayu Sekar Sari; Aisya Tsaaqiba Ashari; Rossy Aprilia Maulani; Shierly Anindya Sahya Renata; Kuswan Hadji
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7180

Abstract

Tanah memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena memiliki nilai ekonomi, sosial, dan kewarisan. Dalam praktiknya, masih banyak transaksi jual beli tanah, khususnya tanah warisan, yang dilakukan secara di bawah tangan tanpa melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tanpa Akta Jual Beli (AJB), sehingga menimbulkan hukum dan potensi pencatatan antar ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum transaksi jual beli tanah warisan tanpa AJB di hadapan PPAT berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta menganalisis akibat hukum yang timbul dari transaksi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif melalui pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan hukum agraria, hukum waris, dan hukum perdata, termasuk analisis Putusan Nomor 1300/Pdt.G/2023/PA.Pt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli tanah warisan yang dilakukan tanpa AJB dan tanpa persetujuan seluruh ahli waris tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna dalam sistem hukum pertanahan Indonesia. Transaksi tersebut tidak dapat dijadikan dasar pendaftaran peralihan hak di Kantor Pertanahan karena tidak memenuhi syarat formil peralihan hak atas tanah. Selain itu, kedudukan hukum pembeli menjadi lemah dan rentan terhadap pembatalan maupun pembatalan melalui pengadilan. Oleh karena itu, setiap transaksi jual beli tanah warisan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan seluruh ahli waris dan dibuat melalui AJB di hadapan PPAT untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak pihak.

Page 352 of 383 | Total Record : 3823

 350   351   352   353   354 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 4 (2026): 2026 Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue