cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,823 Documents
 347   348   349   350   351 
Transformasi Digital Dalam Diskursus Akuntabilitas Dan Transparansi Perpajakan Di Indonesia Muhammad Ilman Iriawan Fitdra; Cahya Nova Kurniawan; Glen Christian
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6495

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena akuntabilitas dan transparansi perpajakan di Indonesia di tengah disrupsi teknologi digital. Meskipun Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai reformasi birokrasi, masalah asimetri informasi antara otoritas pajak (agen) dan wajib pajak (prinsipal) masih menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kepatuhan sukarela. Dengan menggunakan metode Literature Study Review dan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengevaluasi literatur akademik dari rentang tahun 2016–2026 untuk memetakan efektivitas integrasi teknologi terhadap tata kelola perpajakan. Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa implementasi Core Tax Administration System (Coretax) dan potensi penggunaan teknologi blockchain bertindak sebagai katalisator utama dalam menciptakan transparansi radikal dan ketertelusuran (traceability) data fiskal. Temuan penelitian menegaskan bahwa transparansi digital yang inklusif tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga secara signifikan memperkuat modal sosial berupa kepercayaan masyarakat (public trust). Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara kemajuan teknologi, perlindungan hak wajib pajak, dan kemauan politik untuk membuka ruang pengawasan publik adalah kunci utama dalam mewujudkan ekosistem perpajakan yang berkeadilan di era digital.
Konsep Dinamika Dari Berbagai Aspek dan Dasar Pemikiran Dakwah (Konteks Filsafat Dakwah), Serta Perannya Terhadap Umat Islam Nurrahmaini Nurrahmaini; Muhammad Firdaus; M. Yakub; Ilham Wahyudi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6506

Abstract

Dakwah merupakan aktivitas fundamental dalam Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian ajaran agama, tetapi juga sebagai proses pembinaan dan transformasi sosial umat. Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengkaji konsepsi dinamika dakwah dari berbagai aspek, dasar pemikiran dalam perspektif filsafat dakwah, serta tujuan, fungsi, dan perannya terhadap umat Islam. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai sumber ilmiah terkait dakwah. Hasil kajian menunjukkan bahwa dakwah memiliki sifat dinamis yang dipengaruhi oleh aspek sosial, teologis, dan kelembagaan, sehingga menuntut pendekatan yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Dalam perspektif filsafat dakwah, aktivitas dakwah memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang menjelaskan hakikat, sumber pengetahuan, serta nilai dan tujuan dakwah. Selain itu, dakwah memiliki tujuan untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berfungsi sebagai sarana edukasi, perbaikan (islah), dan kontrol sosial dalam masyarakat. Dakwah juga berperan sebagai instrumen perubahan sosial yang mampu membentuk kesadaran kolektif dan mendorong terciptanya masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera. Dengan demikian, dakwah perlu terus dikembangkan secara kontekstual dan inovatif agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan masyarakat modern.
Kajian Kriminologi Kontemporer Terhadap Praktik Phishing Melalui Tautan Digital Palsu Muhammad Ardan Aldika Rahmat Akbar; Erna Dewi; Fristia Berdian Tamza
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6507

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan pola kejahatan dari konvensional menjadi kejahatan berbasis siber, salah satunya phishing melalui tautan digital palsu. Praktik ini memanfaatkan rekayasa sosial untuk memperoleh data pribadi korban secara ilegal dengan cara mengarahkan korban pada laman tiruan yang menyerupai situs resmi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis phishing sebagai bentuk kriminalitas kontemporer, mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya phishing, serta mengkaji upaya pencegahan dan penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya praktik phishing dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital masyarakat, tingginya ketergantungan terhadap layanan digital, dan lemahnya kesadaran terhadap keamanan data pribadi. Dalam perspektif kriminologi kontemporer, phishing merupakan bentuk kriminalitas modern yang anonim, sistematis, dan sulit dideteksi. Pencegahan dapat dilakukan melalui penguatan literasi digital, peningkatan keamanan sistem teknologi, dan penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan kejahatan siber.
Analisis Aturan Tentang Politik Uang Dalam Pemilu Perspektif Siyasah Dusturiyah Devita Tulia Anggraini; Achmad Abubakar; Dea Larissa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6517

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi pengaturan politik uang dalam Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat serta mengkaji pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan normatif yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan sintesis data dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan berbagai sumber tertulis lainnya. Pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai konsep, teori, dan regulasi yang berkaitan dengan praktik politik uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara tegas melarang praktik politik uang pada masa tenang sebagai upaya menjaga integritas pemilu dan kebebasan pemilih. Secara normatif, ketentuan tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat, namun implementasinya masih menghadapi hambatan berupa budaya politik transaksional, tingginya biaya politik, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, politik uang dikategorikan sebagai risywah yang bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, dan nilai demokrasi yang berlandaskan syariat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat guna mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.
Analisis Dinamika Sektor Pertambangan dalam Perekonomian Indonesia Periode 2015–2024 Alsheira Nasywa; Anggita Angraini; Eka Putri Ginaristi; Ari Tri Dianto; Ni Komang Mia Fabiola; Ahmad Setiawan Nuraya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6557

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika sektor pertambangan serta kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia selama periode 2015–2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis runtut waktu (time series) berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), World Bank, dan International Monetary Fund (IMF). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertambangan terhadap PDB bersifat fluktuatif, dipengaruhi oleh perubahan harga komoditas global, kondisi ekonomi internasional, serta kebijakan pemerintah. Sektor ini mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19, namun menunjukkan pemulihan signifikan pada periode 2021–2022 seiring meningkatnya permintaan global. Meskipun memiliki kontribusi strategis terhadap perekonomian nasional, sektor pertambangan menghadapi tantangan berupa ketergantungan terhadap faktor eksternal serta dampak lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang berorientasi pada hilirisasi, diversifikasi ekonomi, dan keberlanjutan
Strategi Digitalisasi Umkm Kuliner Dengan Pendekatan Resource-Based View (RBV) Untuk Meningkatkan Pengembangan Bisnis Al Chicken Jombang Bekti Widyaningsih; Arivatu Ni'mati Rahmatika; Ayu Cahyaningrum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6566

Abstract

Studi ini meneliti strategi transformasi digital UMKM kuliner melalui perspektif Resource-Based View (RBV) untuk mendukung pengembangan bisnis di Al Chicken Jombang. Pendekatan studi kasus kualitatif diterapkan, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis menggunakan kerangka kerja RBV dan model VRIO untuk mengeksplorasi potensi keunggulan kompetitif perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital, termasuk aplikasi pengiriman makanan online dan sistem Point of Sales (POS), telah berkontribusi pada peningkatan efisiensi operasional, cakupan pasar yang lebih luas, dan peningkatan kinerja layanan. Lebih lanjut, sumber daya tak berwujud seperti reputasi merek, loyalitas pelanggan, dan resep unik memainkan peran penting dalam membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kemampuan sumber daya manusia juga diidentifikasi sebagai faktor kunci yang mendukung keberhasilan transformasi digital. Studi ini menyimpulkan bahwa strategi digitalisasi berbasis RBV secara efektif berkontribusi pada pengembangan bisnis UMKM melalui integrasi teknologi dan optimalisasi sumber daya internal.
Kepemimpinan Perempuan Pasca Putusan MK Nomor 169/PUU-XXII/2024 di Kabupaten Enrekang Perspektif Siyasah Dusturiyah: kepemimpinan perempuan pasca putusan MK Helmi Rahmayana Hasan; Budiarti; Abd Syattar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6607

Abstract

Penelitian ini memfokuskan pada kajian kepemimpinan perempuan di Kabupaten Enrekang setelah terbitnya Putusan MK Nomor 169/PUU-XXII/2024, dengan menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah. Tiga pokok yang ditelaah meliputi: dampak putusan terhadap keterlibatan perempuan di daerah tersebut, respons dari lembaga politik dan warga Enrekang, serta penafsiran terhadap kepemimpinan perempuan berdasarkan nilai-nilai dusturiyah. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan melibatkan informan dari unsur partai politik, anggota DPRD, pegiat perempuan, tokoh masyarakat, dan akademisi. Pendekatan yang dipakai adalah normatif syar'i dan yuridis empiris, sementara data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menerapkan model interaktif, dengan uji keabsahan melalui triangulasi. Temuan menunjukkan bahwa putusan MK tersebut menjadi landasan hukum yang kokoh bagi keterlibatan perempuan di posisi strategis dalam Alat Kelengkapan Dewan, namun penerapannya di Enrekang masih menemui hambatan struktural dan kultural. Meskipun respons dari lembaga politik dan masyarakat cenderung positif, realisasi di lapangan belum optimal. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, isi putusan sejalan dengan prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, dan musyawarah, tetapi praktiknya masih timpang akibat ketidakselarasan antara aturan dan kenyataan, ditambah kuatnya budaya patriarki dalam politik lokal. Keberhasilan kebijakan afirmatif ke depan tidak cukup hanya mengandalkan hukum, tetapi juga butuh komitmen politik, perubahan budaya, penguatan kapasitas kader perempuan, serta sinergi berbagai pihak untuk mencapai kepemimpinan perempuan yang adil dan substantif di tingkat lokal.
Analisis Persepsi dan Alasan Nasabah dalam Menggunakan Fitur E-Rahn pada Aplikasi TRING Pegadaian Putra Alif Kurniawan Akbar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6611

Abstract

Digitalisasi keuangan mikro syariah menuntut lembaga keuangan non-bank untuk bertransformasi demi mempertahankan aksesibilitas layanan bagi masyarakat modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi nasabah dan mengidentifikasi alasan fundamental yang melandasi keputusan mereka dalam mengadopsi fitur E-Rahn pada aplikasi TRING Pegadaian. Pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus diterapkan dalam penelitian ini, dengan mengambil lokasi di Pegadaian Syariah CPS Sampang Kota, Jawa Timur. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih secara purposive, observasi lapangan, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi nasabah terhadap fitur E-Rahn sangat positif, yang dipengaruhi oleh aspek kemudahan operasional antarmuka, efisiensi waktu, dan kejelasan taksiran nilai barang. Alasan utama adopsi teknologi ini dipicu oleh urgensi likuiditas yang tinggi serta jaminan kepatuhan syariah (sharia compliance) melalui visualisasi akad digital yang transparan sebelum transaksi disetujui. Meskipun operasional beralih ke digital, kepercayaan nasabah tetap bertumpu pada kredibilitas keberadaan kantor fisik sebagai tempat penyimpanan agunan yang aman. Kesimpulannya, keberhasilan fitur E-Rahn pada aplikasi TRING ditentukan oleh hibridasi antara efisiensi teknologi digital dan pemenuhan nilai religiusitas lokal.
Teknik Omnibus law dalam UU No. 11 Tahun 2020: Analisis Pembentukan Peraturan dan Dampak terhadap Kepastian Hukum dalam hal Pengupahan Aslan Noor; Miftahur Rizki; Bryan Gurnala Marpaung; Bryan Riquelme Heinz Samosir; Patricia Helena Elsa Siburian
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6626

Abstract

Pengadopsian metode Omnibus Law yang sebelumnya tidak identik dalam sistem hukum Indonesia yang diterapkan pada Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menciptakan perubahan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teknik pembentukan peraturan perundang-undangan melalui teknik omnibus law melalui penciptaan peraturan kerja, kesesuaian dengan asas dan prinsip serta kepastian hukum pengupaan bagi para pekerja melalui metode omnibus law ini. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan penilaian peraturan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyatakan metode omnibus law memberikan reformasi pada sistem regulasi demi memberikan penyederhanaan peraturan dan regulasi serta mengurangi tumpang tindih antar norma meski dalam implementasinya belum memenuhi asas yang berlaku secara penuh. Kepastian hukum ditentukan oleh konsistensi pengaturan, keselarasan undang-undang dan kejelasan norma.
Kualifikasi Pembatalan Sepihak Polis Asuransi Jiwa oleh Penanggung sebagai Perbuatan Melawan Hukum : (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4943 K/Pdt/2024) Angelina Marshelya Suryany; Yennie Agustin MR; Selvia Oktaviana; Moh. Wendy Trijaya; Muhammad Havez
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6644

Abstract

Pembatalan polis asuransi jiwa secara sepihak oleh perusahaan asuransi setelah terjadinya risiko sering menimbulkan sengketa hukum, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap pemegang polis dan ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam mengkualifikasikan pembatalan sepihak polis asuransi jiwa oleh Penanggung sebagai perbuatan melawan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4943 K/Pdt/2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data yang digunakan berupa bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mengkualifikasikan tindakan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang membatalkan polis dan menolak pembayaran klaim secara sepihak sebagai perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan asas pacta sunt servanda, asas itikad baik, serta Pasal 1266 KUHPerdata. Putusan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap pemegang polis dan ahli waris serta menegaskan bahwa perusahaan asuransi tidak dapat secara sewenang-wenang membatalkan polis setelah terjadinya risiko.

Page 349 of 383 | Total Record : 3823

 347   348   349   350   351 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 4 (2026): 2026 Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue