cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,823 Documents
 366   367   368   369   370 
Analisis Kriminologis terhadap Kenakalan Remaja sebagai Tindak Pidana Donna Octaviani; Keisha Amelia putri; Adji Damar Asmoro; Rangga Aditya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7628

Abstract

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh remaja telah menjadi isu sosial yang cukup kompleks dalam kehidupan bermasyarakat yang semakin berkembang dan dalam beberapa kasus telah mengarah pada tindak pidana. Perilaku menyimpang yang dilakukan remaja seperti tawuran, pencurian, penyalahgunaan narkotika, bullying, hingga vandalisme menunjukkan adanya pergeseran bentuk kenakalan remaja ke arah kriminalitas. Melalui penelitian ini, peneliti berupaya mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan remaja ditinjau dari perspektif kriminologi serta mengetahui upaya penanggulangannya dalam hukum pidana Indonesia. Metode yang dipakai pada studi ini adalah penelitian hukum normatif denan pendekatan per undang- undangan serta pendekatan kriminologis guna memahami aspek hukum dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya suatu peristiwa. Sumber data di dapat melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kenakalan remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor dari kenakalan remaja diantaranya dari faktor internal maupun eksternal, seperti kurangnya pengawasan keluarga, pengaruh lingkungan pergaulan, rendahnya kontrol sosial, perkembangan teknologi, dan kondisi ekonomi. Dalam perspektif kriminologi, kenakalan remaja dipengaruhi oleh proses interaksi sosial dan lemahnya kontrol terhadap perilaku remaja. Penanggulangan kenakalan remaja dapat dilakukan melalui upaya preventif, represif, dan rehabilitatif dengan melibatkan keluarga, masyarakat, sekolah, serta aparat penegak hukum.
Analisis Uslub Tikrar Dalam Surah Ar-Rahman: Kajian Balaghah Dan Tafsir Tematik Kata Annisa Desriana; Hafiz Abror; Zahara Latifa; Agustiar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7632

Abstract

Surah Ar-Rahman is one of the most distinctive chapters in the Qur'an, characterized by the repetition of the verse فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ exactly 31 times throughout the text. This phenomenon is not merely a stylistic feature but carries profound rhetorical dimensions and complex theological messages. This study aims to analyze the function of uslub tikrar (repetition style) and uslub istifham (interrogative style) in the said verse through two main approaches: balaghah (Arabic rhetoric) and thematic exegesis (tafsir mawdu'i). Previous studies have addressed tikrar only partially—through a single tafsir work—or have examined other rhetorical features such as tasybih and muqabalah without integrating them with tikrar analysis. This study fills that gap by presenting a combined analysis that maps the thematic context of all 31 repetitions and systematically analyzes the rhetorical functions of tikrar and istifham taqriri. The findings indicate that each repetition has a specific contextual relationship with the preceding theme, and from a rhetorical perspective, tikrar performs three main functions: cumulative taukid (emphasis), tanbih (awakening), and taqrir (consciousness-setting). The study also explores the contemporary relevance of the verse's message, particularly in relation to the problem of ingratitude and hedonic adaptation in modern life.
Perlindungan Hukum Perjanjian Utang Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Tanpa Pembebanan Hak Tanggungan Yenti Khofifah Nilam Sari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7635

Abstract

Praktik perjanjian utang-piutang di masyarakat sering kali menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanpa dibebani Hak Tanggungan (HT). Ketiadaan pembebanan HT menyebabkan kreditur kehilangan status hak preferen dan kekuatan eksekusi langsung (parate executie), sehingga rentan menghadapi ketidakpastian hukum jika debitur wanprestasi beriktikad buruk (bad faith). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi produk akta autentik Notaris dalam memitigasi risiko hukum tersebut, serta mengkaji kedudukan dan kekuatan pembuktian akta Notaris jika dihadapkan pada karakteristik Hak Tanggungan. Studi ini menggunakan metodologi yuridis normatif yang mengambil dari kerangka konseptual dan statutori. Temuan studi menunjukkan bahwa notaris dapat menggunakan Teori Hukum Progresif untuk menyusun dokumen hukum preventif. Dokumen-dokumen ini dapat mencakup: (1) Akta Pengakuan Hutang Grosse dengan judul eksekutorial yang sama dengan keputusan pengadilan tetap; (2) Akta Perjanjian Kredit dengan klausul jaminan negatif untuk menjaga status jaminan tetap sama; dan (3) Akta Jaminan PPJB dan Akta Kuasa Menjual (AKM) dengan catatan wajib untuk menghindari larangan pactum commissorium. Kedudukan akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) yang mencakup dimensi lahiriah, formil, dan materiil berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata. Namun demikian, akta Notaris tetap tidak dapat menggantikan kedudukan Hak Tanggungan. Hak Tanggungan melahirkan hak kebendaan (droit reel), kreditor preferen, dan asas droit de suite, sedangkan akta Notaris hanya melahirkan hak perorangan (droit personnel) yang mengikat subjek dan bukan objek tanah secara langsung. Apabila debitur mengalihkan SHM sebelum sita eksekusi, kreditur akta Notaris akan kehilangan sifat preferennya dan turun status menjadi kreditur konkuren berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata.
Tiga Paradigma Pemikiran Ketatanegaraan Dalam Perspektif Fikih Siyasah Muhammad Rian Maulana; Muhammad Rizaldy Firdaus; Muhammad Iqbal; Muhammad Nafis
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7638

Abstract

Artikel ini menganalisis dinamika perkembangan bentuk negara dan pemerintahan serta hubungannya dengan paradigma pemikiran politik Islam. Fokus utama kajian ini adalah mengeksplorasi bagaimana bentuk pemerintahan bertransformasi dari monarki absolut menuju sistem demokrasi modern, yang dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan kemajuan teknologi seperti fenomena Arab Spring. Selain itu, artikel ini mengkaji kedudukan wahyu dan akal sebagai pilar filosofis dalam ketatanegaraan Islam, di mana keduanya dipandang sebagai instrumen yang saling melengkapi dalam merumuskan 3 kebijakan publik yang adil. Melalui tinjauan terhadap tiga paradigma utama—integralistik, simbiotik, dan sekularistik—studi ini menemukan adanya variasi signifikan dalam implementasi hubungan agama dan negara di berbagai belahan dunia Muslim. Data menunjukkan bahwa meskipun mayoritas Muslim mendukung syariah sebagai sumber hukum (62% menurut Pew Research), tantangan terkait hak asasi manusia dan pluralisme tetap menjadi isu sentral. Simpulannya, efektivitas sistem pemerintahan sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mengintegrasikan nilai-nilai moral agama dengan tuntutan realitas sosial dan kemajuan zaman
Analisis Penilaian Kinerja Anggaran Berbasis Value for Money pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2024 Regita Cahya Ramadhania; Kheizha Arthaning Wibowo; Eva Hany Fanida; Revienda Anita Fitrie
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7639

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar tahun 2024 menggunakan pendekatan Value for Money yang meliputi aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan kinerja dan laporan realisasi anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek ekonomis, kinerja instansi tergolong baik karena realisasi anggaran lebih rendah dibandingkan anggaran yang ditetapkan, yang mencerminkan adanya penghematan. Namun, dari aspek efisiensi, kinerja belum optimal karena terdapat ketidakseimbangan antara realisasi anggaran sebesar 91,08% dengan capaian kinerja sebesar 78,08% sehingga menghasilkan nilai efisiensi sebesar 0,85%. Sementara itu, dari aspek efektivitas, kinerja termasuk dalam kategori tinggi meskipun belum mencapai target maksimal. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan keuangan telah dilakukan secara ekonomis, masih diperlukan peningkatan efisiensi serta optimalisasi pelaksanaan program agar kinerja organisasi dapat lebih maksimal.
Analisis Kasus Dermawati Turnip dalam Perspektif Subjek dan Objek Pajak: Pelanggaran SPT dan PPh Naeisa Karunia; Rizkia Saputri Rahayu; Divani Latifa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7640

Abstract

Ketidakpatuhan wajib pajak merupakan permasalahan serius yang berdampak langsung terhadap penerimaan negara dan kapasitas fiskal Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Dermawati Turnip sebagai subjek pajak dalam pelanggaran kewajiban penyampaian SPT serta mengidentifikasi objek pajak dan implikasi hukumnya terhadap kerugian negara. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap Putusan PN Medan Nomor 1770/Pid.Sus/2023/PN.Mdn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dermawati Turnip berkedudukan sebagai subjek pajak orang pribadi dalam negeri yang wajib melaksanakan kewajiban perpajakan atas penghasilan dari CV Lorin Jayaprima. Penghasilan dari kegiatan usaha distribusi kopi tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPh yang tidak dilaporkan selama tahun pajak 2011–2014. Tidak dipenuhinya kewajiban pelaporan secara berulang dengan unsur kesengajaan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp6.630.940.036,00 dan memenuhi unsur tindak pidana perpajakan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU KUP. Terdakwa dijatuhi pidana penjara dua tahun dan denda sebesar Rp13.261.880.072,00. Penelitian ini menegaskan bahwa pelanggaran kewajiban perpajakan yang disengaja membawa konsekuensi pidana sekaligus merugikan keuangan negara secara nyata.
Alasan Hukum Kurator Mengajukan Gugatan Actio Pauliana Sebagai Instrumen Perlindungan Boedel Pailit Dan Hak Kreditor Dalam Kepailitan Wulan Rhamaya Putri; Rilda Murniati; Harsa Wahyu Ramadhan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7642

Abstract

Pertumbuhan kegiatan usaha mendorong pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan pendanaan melalui mekanisme pinjaman sehingga melahirkan hubungan hukum antara debitor dan kreditor. Permasalahan hukum timbul ketika debitor tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman dan berdampak pada adanya pengajuan permohonan pailit. Putusan pernyataan pailit melahirkan kewenangan kurator untuk mengurus dan membereskan boedel pailit. Kurator dalam melaksanakan kewenangannya terhadap boedel pailit menemukan adanya pengalihan aset debitor kepada pihak lain yang berpotensi merugikan bagi kreditor lainnya. UUK PKPU memberikan upaya hukum bagi kurator atas tindakan debitor melalui gugatan actio pauliana. Penelitian ini bertujuan menganalisis alasan hukum kurator mengajukan gugatan actio pauliana sebagai instrumen perlindungan boedel pailit dan hak kreditor dalam kepailitan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif melalui pendekatan studi kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 yang berkekuatan hukum tetap. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurator berwenang mengajukan gugatan actio pauliana berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) UUK PKPU, di mana pengalihan aset berupa ruko kepada PT Utomodeck Metal Works terbukti memenuhi seluruh unsur actio pauliana yang menimbulkan kerugian bagi kreditor lainnya. Akibat hukum dari dikabulkannya gugatan actio pauliana adalah pembatalan Berita Acara Kesepakatan Pembayaran Utang tertanggal 18 Mei 2018 beserta seluruh rangkaian pengalihan aset yang dilakukan sehingga aset dikembalikan masuk ke dalam boedel pailit untuk dibagikan secara adil dan proporsional kepada seluruh kreditor. Putusan tersebut dikuatkan pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali, yang menegaskan bahwa actio pauliana sebagai instrumen perlindungan boedel pailit sekaligus menjamin keadilan bagi seluruh kreditor dalam proses kepailitan. Dengan demikian, actio pauliana menjadi mekanisme hukum yang penting untuk menjaga keadilan dan melindungi hak kreditor dalam proses kepailitan. Kata Kunci: Actio Pauliana, Kurator, Boedel Pailit, Hukum Kepailitan.
Relasi Kuasa Dan Pengetahuan Dalam Kebijakan Publik: Kritik Orientalisme Perspektif Edward Said Dan Michel Foucault Dini Darma; Wahdah; M. falqih Akbar; jemy harto; erdi rujikartawi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7643

Abstract

Dalam artikel ini, kritik orientalisme Edward Said dan teori kuasa dan pengetahuan Michel Foucault digunakan untuk membicarakan hubungan antara kuasa dan pengetahuan dalam kebijakan publik. Selama bertahun-tahun, kebijakan publik biasanya digambarkan sebagai proses administrasi yang bersifat netral, objektif, dan rasional. Namun, dalam kenyataannya, kebijakan selalu dibentuk oleh hubungan kuasa, kepentingan, dan nilai tertentu. Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisis dimensi kuasa dalam proses perumusan kebijakan untuk memahami bagaimana kebijakan dibuat dan diterapkan dalam masyarakat. Edward Said menjelaskan bahwa orientalisme adalah proses di mana Barat membangun dan merepresentasikan Timur melalui berbagai jenis pengetahuan, yang pada akhirnya berkontribusi pada dominasi dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya. Michel Foucault, di sisi lain, menyatakan bahwa pengetahuan selalu terkait dengan mekanisme kuasa yang bekerja melalui institusi, wacana, peraturan, dan praktik sosial. Perspektif ini menunjukkan bahwa kebijakan publik juga dapat berfungsi sebagai alat untuk menggambarkan hubungan kuasa tertentu dalam masyarakat. Untuk melakukan penelitian ini, metode kualitatif digunakan, dan pendekatan studi pustaka diterapkan melalui analisis literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma Barat yang dianggap universal dan superior masih memengaruhi banyak kebijakan publik di negara-negara berkembang. Akibatnya, pengetahuan masyarakat adat, nilai-nilai lokal, dan pengalaman sosial masyarakat setempat sering kali terlepas dari proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kritik yang dibuat oleh Edward Said dan Michel Foucault sangat penting untuk membongkar dominasi epistemologis dalam kebijakan publik dan mendorong pembentukan kebijakan yang lebih kontekstual, inklusif, adil, dan emansipatoris
Penerapan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Program Dandan Omah Di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya M. Thoriq Abdillah Arrizal; Athaillah Orvala; Septian Agung Putra Kusuma; Muhammad Agus Muljanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7646

Abstract

Program Dandan Omah merupakan inisiatif strategis Pemerintah Kota Surabaya yang bertujuan untuk merehabilitasi hunian tidak layak huni melalui pendekatan pemberdayaan komunitas berbasis padat karya. Implementasi kebijakan ini merespons tantangan demografis kota metropolitan yang ditandai dengan tingginya kepadatan penduduk serta keterbatasan lahan hunian yang memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan program tersebut di Kecamatan Tambaksari sebagai lokus dengan realisasi perbaikan hunian tertinggi di Kota Surabaya. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola program diintegrasikan melalui koordinasi lintas aktor antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR), dan warga negara sebagai subjek aktif. Indikator penerapan tata kelola yang baik seperti partisipasi masyarakat, kepastian aturan hukum, transparansi informasi, hingga daya tanggap birokrasi telah diimplementasikan dalam seluruh tahapan program. Meskipun efektivitas pembangunan fisik hunian telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesehatan domestik masyarakat berpenghasilan rendah, program ini masih menghadapi tantangan administratif terkait aksesibilitas digital dan inefisiensi logistik akibat perubahan regulasi pengadaan material.
Implementasi Asas Desentralisasi Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengawasan Keuangan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur Berliana Eva Nur Anggraini; Destina Nabila Tsany; Carissa Azzahra Setiyaputri; Hilda Salsabila Azzahra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7647

Abstract

Desentralisasi fiskal adalah instrumen penting untuk melaksanakan otonomi daerah yang memberi kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dan pembangunan dengan jumlah kebutuhan potensi di daerah. Desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di daerah. Provinsi kalimantan timur menjadi daerah degradasi sumber daya alam yang melimpah dengan kewenangan fiskal yang menuntut tata kelola keuangan yang transparan dan akuntable. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis menganalisis implementasi asas desentralisasi fiskal di Provinsi Kalimantan Timur untuk menjamin akuntabilitas publik. metode penelitian yah digunakan adalah penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang undangan. Data yang digunakan adalah hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi desentralisasi fiskal di Kalimantan timur sudah memberikan ruang yang luas untuk pemerintah daerah dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan juga meningkatkan pelayanan publik serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Pelaksanaannya masih menghadapi tantangan yaitu tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat, dan tidak optimalnya Pendapatan asli daerah (PAD). Kondisi ini memperlihatkan hika kewenangan fiskal belum mengimbangi kapak tata kelola dan sistem pengawasan yang kuat. Akuntabilitas dalam pengawasan keuangan daerah adalah faktor yang menjamin keberhasilan desentralisasi fiskal. Penguatan fungsi dari Inspektorat peran DPRD, BPK dan BPKP, juga pemanfaatan teknologi melalui sistem e-budgeting dan e-planning, peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat dan pengawasan antarlembaga adalah langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola keunggulan daerah secara transparan. Dengan ini, tujuan fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga mendukung pembangunan daerah akan tercapai secara optimal.

Page 368 of 383 | Total Record : 3823

 366   367   368   369   370 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 4 (2026): 2026 Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue