cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 3,823 Documents
Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan dalam Sengketa Jual Beli Tanah: Analisis Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Tjk Farid Sayid Atay; Dita Febrianto; Harsa Wahyu Ramadhan; Selvia Oktaviana; Mohammad Wendy Trijaya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7648

Abstract

Jual beli tanah pada prinsipnya harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun dalam praktik masih banyak dilakukan dengan akta di bawah tangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam sengketa jual beli tanah dan akibat hukum pengesahannya melalui Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 260/Pdt.G/2023/PN.Tjk. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta di bawah tangan tetap memiliki kekuatan pembuktian dalam hubungan hukum keperdataan sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam perkara tersebut, kuitansi pembayaran, pelunasan harga tanah, penguasaan fisik tanah, dan pembayaran PBB menjadi bukti terjadinya jual beli yang dilakukan dengan itikad baik. Namun, akta di bawah tangan tidak dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah pada Badan Pertanahan Nasional. Oleh karena itu, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diperlukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pembeli.
Implementasi Desa Siap di Desa Randuagung Kabupaten Gresik sandiniSandini Alifiyah; Nurmala Hayati; Gilang Ahmad Ghifari; Kalvin Edo Wahyudi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7649

Abstract

Desa SIAP (Sistem Informasi Administrasi Publik) merupakan program inovasi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mendorong transformasi digital pelayanan publik di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program menggunakan model George C. Edward III yang berfokus pada empat indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi program di Desa Randuagung berjalan cukup baik melalui pelayanan administrasi digital, penyediaan informasi desa serta keterbukaan informasi publik melalui website desa. Namun pemanfaatan layanan digital oleh masyarakat tersebut masih tergolong rendah akibat keterbatasan literasi digital, dominasi kelompok usia lanjut, keterbatasan SDM, anggaran, kendala teknis sistem serta sosialisasi yang belum berkelanjutan.    
Pengembangan Materi Adab Islami dalam Kurikulum Merdeka pada Jenjang MTs/MA Siti Samsiah; Abdullah; Muhammad Amin; Resa; Muhammad Rizki
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7655

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengembangan materi adab Islami dalam Kurikulum Merdeka pada jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) pada Fase D, E, dan F. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Sumber data diperoleh dari dokumen SK Dirjen Pendis No. 9941/2025, buku teks, artikel jurnal, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa materi adab Islami disusun secara bertahap sesuai perkembangan peserta didik. Pada Fase D (MTs), materi berfokus pada penguatan spiritual dan sosial dasar melalui pembiasaan ibadah dan adab harian. Pada Fase E (MA kelas X), materi menekankan pemahaman dalil dan hikmah adab, khususnya birrul walidain dan adab kepada guru. Pada Fase F (MA kelas XI-XII), materi diarahkan pada kesiapan interaksi sosial yang lebih luas, meliputi adab berhias, bepergian, bertamu, bergaul dengan sesama, serta etika terhadap lawan jenis. Implementasi materi adab didukung oleh fleksibilitas Kurikulum Merdeka, budaya religius madrasah, dan keterlibatan guru. Tantangan utama meliputi kesiapan guru, pengaruh media sosial, dan keterbatasan waktu pembelajaran. Kebaruan artikel ini terletak pada identifikasi gradasi materi adab lintas fase serta implikasi pedagogisnya. Kesimpulannya, pengembangan materi adab Islami dalam Kurikulum Merdeka perlu disertai dengan penguatan kompetensi guru dan kolaborasi madrasah-keluarga agar nilai-nilai adab dapat terinternalisasi secara optimal.
Manajemen Risiko Strategis Berbasis Syariah pada Industri Makanan dan Minuman Halal di Kota Jambi Dwitias Muhammad Jailani; Agustina Mutia; Agus Soni Yudianto; Echi Febri Andani; Dita Amelia; Siti Aysa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7660

Abstract

Industri makanan dan minuman halal merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk yang sesuai dengan ketentuan syariah. Di tengah perkembangan pasar yang semakin kompetitif, pelaku usaha menghadapi berbagai tantangan, seperti risiko operasional, perubahan regulasi, gangguan rantai pasok, serta tuntutan konsumen terhadap kualitas dan kehalalan produk. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko strategis berbasis syariah menjadi aspek penting dalam menjaga keberlangsungan dan daya saing usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi manajemen risiko strategis berbasis syariah pada industri makanan dan minuman halal di Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai literatur ilmiah, regulasi, dan dokumen yang relevan dengan manajemen risiko syariah dan industri halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan risiko strategis berbasis syariah dilakukan melalui tahapan identifikasi, evaluasi, mitigasi, dan pengawasan risiko yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah, seperti amanah, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Risiko yang dominan dihadapi oleh industri makanan dan minuman halal meliputi risiko kepatuhan halal, risiko kualitas produk, risiko rantai pasok, risiko reputasi, serta risiko persaingan usaha. Penerapan manajemen risiko yang selaras dengan prinsip syariah berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan konsumen, penguatan ketahanan usaha, dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas pelaku usaha dalam pengelolaan risiko syariah serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga sertifikasi halal, dan sektor industri untuk mendukung perkembangan ekosistem halal yang berdaya saing
Peran Sistem Keuangan Dan Perangkat Desa Dalam Penerapan Budaya Lokak Lebak Lebong Raja; Edhib Harits Anugrah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7664

Abstract

Budaya lebak lebong di Desa Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, merupakan sistem kearifan lokal berbasis pengelolaan ekosistem rawa yang diwariskan secara turun-temurun melalui mekanisme lelang. Di tengah arus modernisasi yang kian deras, keberlangsungan tradisi ini sangat ditentukan oleh dua pilar institusional: sistem keuangan desa dan kapasitas perangkat desa. Penelitian ini mengkaji secara mendalam bagaimana kedua elemen tersebut berperan dalam penerapan dan pelestarian budaya lebak lebong, sekaligus mengidentifikasi hambatan struktural yang melingkupinya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitik, data dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap informan kunci yang mencakup kepala desa, aparatur desa, tokoh adat, serta anggota masyarakat. Analisis mengacu pada model interaktif Miles, Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan desa menjalankan fungsi regulatif sekaligus fasilitatif dalam pembiayaan kegiatan budaya; namun demikian, belum tersedianya pos anggaran khusus kebudayaan dalam APBDes menyebabkan alokasi dana untuk pelestarian tradisi ini acap kali tergeser oleh prioritas pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, perangkat desa memiliki peran yang bersifat regulatif, fasilitatif, dan promotif dalam pelaksanaan lelang lebak lebung, meskipun kualitas sumber daya manusianya masih menjadi persoalan serius akibat praktik pengangkatan berbasis pertimbangan politis. Ketiga hambatan utama yang teridentifikasi rendahnya kompetensi aparatur, menurunnya minat generasi muda, serta keterbatasan anggaran menunjukkan bahwa pelestarian budaya lokal memerlukan sinergi kebijakan yang lebih sistematis antara pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten.
Implementasi Good Corporate Governance pada Perusahaan Transportasi Publik: Studi Kasus PT Kereta Commuter Indonesia Siti Syarifah; Krishna Kamil
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7669

Abstract

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, terutama pada sektor pelayanan publik yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) Tahun 2021 menegaskan bahwa implementasi GCG didasarkan pada prinsip Etika, Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan (ETAK). Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi GCG pada PT Kereta Commuter Indonesia berdasarkan prinsip ETAK serta mengidentifikasi kontribusinya terhadap kualitas pelayanan publik dan kepercayaan stakeholder. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh dari Laporan Tahunan PT Kereta Commuter Indonesia tahun 2022–2024 dan dianalisis menggunakan teknik content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip etika diimplementasikan melalui code of conduct, pengendalian gratifikasi, dan whistleblowing system. Prinsip transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi, publikasi laporan tahunan, dan penyampaian kinerja perusahaan kepada stakeholder. Prinsip akuntabilitas diterapkan melalui struktur tata kelola yang jelas, komite-komite pendukung, audit internal, manajemen risiko, serta sistem pengendalian internal yang efektif. Sementara itu, prinsip keberlanjutan diwujudkan melalui berbagai program transportasi publik berkelanjutan, tanggung jawab sosial, dan perlindungan lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi prinsip ETAK secara terintegrasi telah mendukung efektivitas tata kelola perusahaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan kepercayaan stakeholder
Kualifikasi Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang yang Berasal dari Arisan : Studi Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Tjk Elisabet Artauli Tambunan1 Rahayu; Selvia Oktaviana; Harsa Wahyu Ramadhan; Yulia Kusuma Wardani; Dita Febrianto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7679

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kualifikasi wanprestasi dalam perjanjian utang piutang yang berasal dari arisan berdasarkan Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum arisan dapat beralih menjadi perjanjian utang piutang ketika terdapat kewajiban pembayaran sejumlah uang yang disepakati para pihak. Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana Pasal 1243 KUH Perdata dalam bentuk tidak memenuhi prestasi sama sekali. Hal ini dibuktikan dengan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran serta diabaikannya tiga kali somasi yang telah diberikan. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat dikualifikasikan sebagai pelanggaran total (total breach) yang menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian kepada Penggugat.
Peran Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Rifan123Muhammad Rif`an Ilham; Jasiah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7680

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi di era digital, khususnya dalam menjaga moral, karakter, dan spiritualitas peserta didik di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema pendidikan Islam dan globalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar bagi pendidikan Islam dalam menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, inovatif, dan efektif melalui pemanfaatan media digital seperti YouTube, Google Classroom, Quizizz, dan platform pembelajaran lainnya. Selain memberikan dampak positif, globalisasi dan perkembangan teknologi juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti sekularisasi pendidikan, degradasi moral, penyalahgunaan media sosial, rendahnya literasi digital, serta keterbatasan kompetensi teknologi pada tenaga pendidik. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang adaptif dan inovatif, seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kontekstual, serta penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam diharapkan mampu menjadi fondasi utama dalam membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak, moral, dan spiritualitas yang kuat dalam menghadapi era globalisasi.
Maslahat Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan Perspektif Siyasah Dusturiyah Erwin Permana; Sabri Samin; Zakirah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7682

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis maslahat perubahan nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Perubahan nama tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 sebagai bentuk penyesuaian identitas daerah dengan kondisi geografis wilayah yang didominasi oleh gugusan pulau-pulau. Penelitian ini mengkaji konsekuensi perubahan nama daerah, dampaknya terhadap struktur pemerintahan dan administrasi, serta peluang dan tantangan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan teologis normatif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka yang kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga memperkuat identitas daerah sebagai wilayah kepulauan. Perubahan tersebut memberikan peluang dalam pengembangan sektor pariwisata, ekonomi maritim, dan pembangunan wilayah, meskipun masih terdapat tantangan berupa penyesuaian administrasi dan pemerataan pembangunan antar pulau. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, perubahan nama daerah tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan karena bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, keadilan wilayah, serta kepentingan umum
Analisis Penggunaan Media Pembelajaran Interaktif Wayground pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila di SMA AFRISKA WIDYA HABSARI; Rosyid Al Atok
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7684

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya minat dan motivasi belajar siswa kelas X SMA Laboratorium UM Malang pada mata pelajaran pendidikan pancasila yang ditandai dengan sikap kurang antusias, ketidakmandirian dalam mengerjakan tugas , serta rendahnya frekuensi bertanya atau menanggapi pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan media pembelajaran interaktif waygrounddan mengetahui respons siswa terhadap media tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dengan guru pamong dan siswa, serta dokumentasi. Analisis data melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media ini mudah digunakan, mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, mendorong keterlibatan aktif siswa melalui diskusi kelompok, serta membantu guru melakukan penilaian secara efisien berkat fitur otomatis dan laporan real time. Respon siswa sangat positif karena Wayground adalah media pembelajaran berbasis gamifikasi yang menumbuhkan semangat kompetitif dan mengurangi rasa bosan. Kendala utama yang ditemukan adalah ketergantungan pada kestabilan jaringan internet. Kesimpulannya, media pembelajaran interaktif wayground efektif meningkatkan partisipasi, minat dan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran pendidikan pancasila di SMA , namu optimalisasinya memerlukan dukungan infrastruktur internet yang memadai serta kombinasi penjelasan langsung dari guru.