cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
+6281990251989
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Perumahan Sidorejo, Jl. Sidorejo Gg. Sadewa No.D3, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Kapanewon, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Indonesian Journal of Law and Justice
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 30310016     DOI : https://doi.org.10.47134/lawjustice
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Law and Justice ISSN 3031 0016 is a peer-reviewed scholarly journal dedicated to presenting high quality research in the field of law and justice in Indonesia. The focus and scope of this journal are, Constitutional Law, Criminal Law and Criminology, Civil and Business Law, International Law, Justice and Human Rights. Indonesian Journal of Law and Justice welcomes contributions in the form of research articles, literature reviews, legal notes, and legal essays related to the aforementioned topics. We invite contributions from various perspectives, both academic and practitioner, to enrich discussions and understanding in the field of law and justice in Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 32 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2025): September" : 32 Documents clear
Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Perumahan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi Marina Ramadhani; Arseto Endro Supriyanto; Betty Fitrianing Tiyastuti; Wirda Rohmah; Baskoro Tri Pamungkas
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4793

Abstract

Perlindungan konsumen di sektor perumahan, khususnya dalam program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi, menjadi isu krusial mengingat banyaknya keluhan yang muncul terkait kualitas bangunan yang tidak sesuai standar, keterlambatan serah terima rumah, serta adanya klausula baku dalam perjanjian yang merugikan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hadir sebagai instrumen hukum utama yang bertujuan menjamin hak-hak konsumen sekaligus mengatur kewajiban pelaku usaha dalam memberikan produk dan layanan yang aman, jujur, dan bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan UUPK dalam melindungi konsumen KPR bersubsidi, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi undang-undang tersebut, serta merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan data empiris melalui studi literatur dan analisis kasus nyata di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas UUPK dalam konteks KPR bersubsidi masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain keterbatasan pengawasan dari pemerintah, rendahnya kesadaran hukum di kalangan konsumen, serta lemahnya penegakan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Maka diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memperkuat perlindungan konsumen. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan regulasi teknis yang lebih rinci, pengawasan yang lebih ketat dan konsisten, serta edukasi hukum yang menyeluruh bagi konsumen agar mereka lebih memahami hak dan kewajibannya. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi konsumen KPR bersubsidi dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terwujud secara optimal dan dapat dirasakan bagi konsumen KPR bersubsidi.
Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Pelaksanaan Pengawasan “Minyak Kita” Sebelum Beredar dan Selama Beredar Prabawati, Adela Intan; Yunita Reykasari
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4797

Abstract

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melaksanakan pengawasan terhadap produk “Minyak Kita” baik sebelum maupun selama beredar, dengan penekanan pada aspek mutu dan keamanan konsumen. Kasus “Minyak Kita” yang pada awal 2024 terbukti tidak memenuhi standar mutu pangan di Kabupaten Jember menjadi fokus utama penelitian. Temuan berupa bau tengik, warna keruh, cemaran kimia melebihi ambang batas, kemasan tidak higienis, serta ketidaksesuaian volume isi menunjukkan lemahnya pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis preskriptif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM memiliki kewenangan pre-market, yaitu evaluasi kelayakan edar, uji laboratorium, serta penerbitan izin edar, dan kewenangan post-market yang meliputi inspeksi lapangan, koordinasi dengan instansi terkait, serta penindakan pelanggaran. Namun, kelemahan dalam pengawasan, baik pada aspek administratif maupun teknis, masih ditemukan sehingga berpotensi merugikan konsumen. Hingga saat ini, belum tersedia regulasi khusus yang mengatur sanksi terhadap BPOM apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya. Penjatuhan sanksi hanya dapat mengacu pada ketentuan umum, seperti sanksi administratif atau ketentuan pidana dalam Pasal 21 KUHP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun BPOM memiliki peran sentral dalam menjaga mutu dan keamanan pangan, kelemahan dalam pelaksanaannya dapat melemahkan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi khusus, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta pembenahan sistem pengawasan untuk memastikan perlindungan konsumen dari peredaran produk yang tidak layak konsumsi
Tanggung Jawab Bank BSI Atas Kebocoran Data Nasabah Mulya Pratama, Muhammad Azfar; Suryokencono, Pramukhtiko
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4804

Abstract

Penelitian ini menelaah tanggung jawab hukum Bank Syariah Indonesia (BSI) atas kasus kebocoran data nasabah pada Mei 2023 yang dikaitkan dengan kelompok peretas LockBit 3.0. Peristiwa tersebut menimbulkan kerugian material maupun immaterial bagi nasabah sekaligus menyoroti lemahnya perlindungan hukum di sektor perbankan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kewajiban hukum BSI sebagai pengendali data pribadi dapat ditegakkan serta mengevaluasi kemungkinan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik deduktif-sintesis. Kajian dilakukan melalui statute approach dengan menelaah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta POJK No. 38/POJK.03/2016. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual untuk mengulas doktrin hukum mengenai perlindungan data dan corporate criminal liability, serta pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan regulasi. Analisis dilakukan tidak hanya pada teks hukum, tetapi juga praktik implementasi dan peran lembaga pengawas. Hasil penelitian menunjukkan BSI bahwa memiliki kewajiban hukum menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data nasabah. Namun, pelaksanaan regulasi belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur, minimnya audit keamanan, lemahnya akuntabilitas, dan kurangnya koordinasi dengan otoritas eksternal. Dari sisi hukum pidana, bank dapat dimintai pertanggungjawaban korporasi apabila terbukti lalai mengantisipasi dan menangani insiden siber. Kesimpulannya, perlindungan data perbankan di Indonesia masih menghadapi hambatan normatif maupun praktis. Oleh karena itu, penguatan regulasi, penerapan prinsip kehati-hatian, penegakan doktrin corporate criminal liability, peningkatan kapasitas lembaga pengawas, serta transparansi, akuntabilitas, edukasi, inovasi, dan mekanisme pemulihan efektif diperlukan. Partisipasi masyarakat, dukungan teknologi modern, serta konsistensi pengawasan menjadi faktor vital menjaga kepastian hukum, stabilitas, dan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional.
Analysis and Legal Implications of the Constitutional Court's Decision on the Determination of the Age Limit for Presidential and Vice Presidential Candidates Umar, Santoso; Pradoto, Waluyo
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4815

Abstract

This research discusses the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 regarding the minimum age requirement for presidential and vice-presidential candidates as stipulated in Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. In that decision, the Constitutional Court ruled that the age limit of 40 years remains in effect, but with an exception for candidates who are not yet 40 years old but have previously or are currently serving as regional heads. This research employs a normative juridical method with legislative and conceptual approaches, analyzing primary legal materials such as the 1945 Constitution, Election Law, and Constitutional Court decisions, supported by secondary legal materials from academic literature and journals. The research findings indicate that the Constitutional Court's considerations are based on the principles of citizens' constitutional rights, open legal policy, and the idea of leadership experience as an alternative age requirement. This decision has positive implications, including opportunities for leadership regeneration and increased political participation by young people, but it also draws criticism for its potential to discriminate against non-regional leaders and create political suspicion. Therefore, a revision of the Election Law is needed to clarify the legal norms resulting from the Constitutional Court's decision so that it does not lead to multiple interpretations and maintains the principle of equality. This research concludes that the Constitutional Court's decision is an opportunity to strengthen democracy, but also a challenge in ensuring constitutional justice in Indonesia.
Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mencegah Pengajuan Pinjaman Online Menggunakan Data Orang Lain Secara Ilegal Akses Mulyani, Desi; Yuni Pawestri, Aris
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4822

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mencegah pengajuan pinjaman online (pinjol) dengan menggunakan data pribadi orang lain secara ilegal. Perkembangan fintech, khususnya pinjaman online, telah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat. Namun, kemajuan ini juga memunculkan permasalahan serius berupa maraknya penyalahgunaan data pribadi, yang menimbulkan kerugian finansial serta menurunkan kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis untuk menjawab isu hukum terkait kewenangan OJK dalam pengawasan dan perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK memiliki kewenangan luas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan pelaksananya, seperti POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan POJK Nomor 22 Tahun 2023. Kewenangan tersebut mencakup pengaturan, pengawasan, perlindungan konsumen, penindakan, hingga pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi oleh penyelenggara pinjol. Selain itu, OJK juga berperan dalam literasi keuangan, fasilitasi pengaduan konsumen melalui APPK (Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen), serta kerja sama dengan instansi lain seperti Kominfo dan kepolisian. Kendati demikian, implementasi regulasi masih menghadapi hambatan, antara lain lemahnya kepatuhan penyelenggara pinjol dan keterbatasan otoritas dalam penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, penerapan sanksi pidana yang lebih tegas, dan peningkatan literasi masyarakat agar perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online dapat terlaksana secara efektif
Pengambilalihan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor) Mahendra, Hilmi; Kencono, Pramukhtiko
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4814

Abstract

Penelitian ini mengkaji mekanisme pengambilalihan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dengan fokus pada kasus korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia (LPEI). Permasalahan muncul ketika Kejaksaan Agung telah melakukan penyidikan atas laporan dugaan korupsi, namun KPK menyatakan telah lebih dahulu menerima laporan serupa dan kemudian mengambil alih perkara dengan mendasarkan pada Pasal 50 UU KPK. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum serta batasan kewenangan antar lembaga penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Analisis dilakukan melalui penafsiran hukum positif dan kajian doktrin untuk menilai konsistensi norma dalam UU KPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pengambilalihan seharusnya merujuk pada Pasal 10A yang mengatur kewenangan supervisi beserta syarat pengambilalihannya, bukan hanya Pasal 50. Ketidakharmonisan antara Pasal 50 dan Pasal 10A berpotensi menimbulkan konflik kelembagaan, ego sektoral, serta ketidakpastian hukum dalam praktik pemberantasan korupsi. Implikasi yuridis dari pengambilalihan tersebut adalah terjadinya peralihan kewenangan penyidikan dan penuntutan sepenuhnya kepada KPK, sehingga aparat penegak hukum lain berkewajiban menyerahkan tersangka, berkas, dan alat bukti. Penelitian ini merekomendasikan perlunya mekanisme koordinasi dan supervisi yang lebih tegas, serta harmonisasi regulasi untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Dengan adanya kepastian hukum, efektivitas pemberantasan korupsi dapat lebih optimal dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dapat ditingkatkan
Capital Punishment in the Perspective of the National Criminal Code and the Kutaramanawa Dharmasastra Majapahit Utami, Tanti; Nurhakiki, Ahmad; Ramadhan, Muhammad; Mulyana, Moch; Hikmat, Muhammad
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4337

Abstract

This study aims to analyse the comparison of capital punishment regulations in the latest National Criminal Code (KUHP) and the Kutaramanawa Dharmasastra from the Majapahit Kingdom era, where this study is important for understanding how the concept of the death penalty has undergone a transformation from a traditional legal system steeped in religious and cosmological values to a modern legal system that places greater emphasis on the protection of human rights, the principle of justice, and strict legal procedures. Thus, this study not only compares legal norms but also traces the paradigm shift in justice and the values behind it. The research method used is a normative legal method with a legislative and historical approach, where the legislative approach is used to examine the provisions on capital punishment in the 2023 Criminal Code, while the historical approach is used to trace the practice and philosophy of the application of capital punishment during the Majapahit era as reflected in the Kutaramanawa Dharmasastra. This research is descriptive-analytical in nature, relying on secondary data from legislation, classical law books, academic literature, and previous research results. The results of the discussion show that there is a fundamental difference in the orientation of criminal law, where in the Kutaramanawa Dharmasastra, the death penalty is positioned as the main punishment imposed for various serious crimes in order to maintain the political and cosmological stability of the kingdom, whereas the National Criminal Code places the death penalty as a special, conditional alternative punishment oriented towards the principle of ultimum remedium. This shift shows the direction of Indonesian criminal law reform, which is more cautious, humanistic, and in line with human rights principles, even though debates regarding its effectiveness and fairness are still ongoing.
Legal Review and Democratic Challenges of Community Organizations in Indonesia Waluyo Slamet Pradoto; Santoso Budi Nursal Umar
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4774

Abstract

This research discusses the phenomenon of social organizations (ormas) in Indonesia from a legal perspective and the challenges of democracy. The freedom of association guarantyd by Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution serves as the legal basis for the existence of social organizations, which are further regulated by Law Number 17 of 2013 and Law Number 16 of 2017. Regulatory changes, particularly the government's authority to dissolve mass organizations without judicial process, have sparked a debate between the need to maintain public order and the guaranty of the principle of due process of law. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach, supported by a literature study from primary and secondary legal materials. The study results show that although mass organizations have great potential in strengthening democracy, challenges such as identity politics, radicalism, lack of funding transparency, and state power abuse against mass organizations still pose major obstacles. Therefore, balanced legal regulations, transparent oversight, and enhanced democratic literacy are needed to ensure that the role of social organizations remains in line with the principles of the rule of law and Pancasila democracy
Perluasan Objek Praperadilan Sebagai Bentuk Rechtsvinding (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel dan Perbandingan dengan Judicial Review di Malaysia) Ariapramuda, Cassis; Triadi, Irwan
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4897

Abstract

Praperadilan merupakan salah satu inovasi penting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai instrumen perlindungan hak-hak tersangka terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Namun, sejak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel, kewenangan praperadilan mengalami perkembangan signifikan melalui perluasan objek yang mencakup penetapan tersangka. Putusan tersebut menandai terjadinya penemuan hukum (rechtsvinding)oleh hakim, yang menafsirkan Pasal 77 KUHAP secara progresif dengan berlandaskan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan asas due process of law. Fenomena ini menimbulkan perdebatan akademik mengenai legitimasi dan implikasi perluasan objek praperadilan, terutama terkait kepastian hukum dan konsistensi yurisprudensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk rechtsvinding dalam Putusan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel, mengkajiimplikasi perluasan objek praperadilan, serta membandingkan mekanisme praperadilan di Indonesia dengan judicial review di Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum primer berupa KUHAP, putusan pengadilan, serta putusan Mahkamah Konstitusi, dipadukan dengan bahan hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut menerapkan rechtsvinding progresif dengan menafsirkan KUHAP secara teleologis, menempatkan hak konstitusional sebagai the higher law. Implikasinya adalah peningkatan perlindungan hak tersangka, sekaligus memunculkan ketidakpastian hukum akibat disparitas putusan antar-pengadilan. Perbandingan dengan Malaysia menunjukkan bahwa judicial review berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yudisial yang konsisten melalui High Court, dengan fokus pada legalitas prosedural dan habeas corpus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik rechtsvinding di Indonesia memperlihatkan inovasi yudisial yang signifikan, sementara Malaysia menawarkan stabilitas dan konsistensi prosedural, sehingga keduanya memiliki kelebihan masing-masing dalam perlindungan hak asasi manusia.
Dari Regulasi ke Realitas: Hambatan Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia Hasanah, Indana; Labibah, Imelda; Putri, Sherenika; Ekawahyuni, Nur; Fikri, Muhammad
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4981

Abstract

Artikel ini bertujuan mensertifikatkan seluruh bidang tanah di Indonesia secara menyeluruh, sistematis, dan efisien. Namun, pelaksanaan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan realitas. Artikel ini bertujuan menganalisis hambatan implementasi PTSL, dampaknya terhadap efektivitas pendaftaran tanah, serta strategi perbaikan yang dapat dilakukan. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif berbasis studi literatur, analisis dokumen, dan kajian akademik terkini. Hasil analisis menunjukkan bahwa hambatan utama dalam implementasi PTSL meliputi keterbatasan sumber daya manusia, prosedur birokrasi yang kompleks, infrastruktur pemetaan yang belum memadai, serta kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat. Hambatan-hambatan tersebut berdampak signifikan terhadap efektivitas program, seperti tertundanya target sertifikasi, munculnya konflik pertanahan, dan belum terwujudnya kepastian hukum secara merata. Untuk mengatasi permasalahan ini, strategi yang dapat ditempuh mencakup peningkatan kapasitas aparatur pertanahan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemetaan dan pengolahan data, intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat, serta kolaborasi lintas instansi guna memperkuat dukungan struktural dan teknis. Dengan demikian, keberhasilan PTSL tidak hanya ditentukan oleh pencapaian target sertifikat, tetapi juga sejauh mana program ini mampu memperkuat kepastian hukum, keadilan agraria, dan kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip UUPA dan UUD 1945.

Page 3 of 4 | Total Record : 32

 1   2   3   4 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2026): March Vol. 3 No. 2 (2025): December Vol. 3 No. 1 (2025): September Vol. 2 No. 4 (2025): June Vol. 2 No. 3 (2025): March Vol. 2 No. 2 (2024): December Vol. 2 No. 1 (2024): September Vol. 1 No. 4 (2024): June Vol. 1 No. 3 (2024): March Vol. 1 No. 2 (2023): December Vol. 1 No. 1 (2023): September More Issue