cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sungging Ramadhan
Contact Email
jpmanfatama@gmail.com
Phone
+6285877746548
Journal Mail Official
jpmanfatama@gmail.com
Editorial Address
Perum. Griya Kencana Blok 2i No.68 Mojosarirejo Driyorejo Gresik Jawa Timur
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Published by CV SWA Anugrah
ISSN : -     EISSN : 30310369     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan adalah Jurnal Hukum yang terbit tiap bulan dalam setahun. Jurnal ini menerima naskah tenang hasil penelitian maupun kajian literatur tentang mengangkat dan menyajikan beberapa isu hukum yang kontekstual dengan kehidupan berbangsa saat ini. Pertama, isu tentang Pancasila sebagai falsafah negara dan konsepsi negara hukum yang khas ala Indonesia. Tulisan ini berargumen bahwa negara hukum Indonesia yang bertumpu pada Pancasila sebagai falsafah negara bangsa merupakan visi negara. Negara hukum dalam konsepsi bangsa Indonesia adalah negara hukum dengan dijiwai oleh Pancasila dalam fungsinya sebagai falsafah negara.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,426 Documents
 11   12   13   14   15 
KEDUDUKAN SEORANG JANDA DALAM WARIS ADAT SUKU BUGIS Saqinah Nazzia; Veronika Sherlina Maranatha
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i1.1593

Abstract

Bugis merupakan etnik yang besar di Sulawesi Selatan yang menggunakan sistem kekerabatan adat parental, tentu saja dalam hal ini menimbulkan pengaruh terhadap tata cara dan peruntukan warisan. Dalam hukum waris adat secara umum, seorang janda tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai ahli waris dari suami dikarenakan tidak terdapat ikatan darah. Terdapat kekhususan sistem kekerabatan parental di Suku Bugis yang menimbulkan perhatian sehingga penulis melakukan penelitian dengan menerapkan metode penelitian normatif beserta data sekunder dan didukung oleh data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa janda menurut hukum waris adat tidak mendapatkan harta warisan. Hal tersebut dikarenakan janda bukan merupakan orang dengan hubungan darah yang sama dengan sang suami. Akibatnya, apabila terdapat perceraian atau suami meninggal dunia, janda hanya mendapatkan ½ bagian dari harta bersama atau gono-gini yang diperoleh baik dari hasil kerja suami atau hasil kerja istri selama perkawinan masih berlangsung. Dengan kata lain, seorang janda memiliki hak untuk menggunakan dan menguasai harta warisan dari suami dan mempunyai pembagian tersendiri berdasarkan ada atau tidaknya anak ketika masa perkawinan. Dalam kasus yang diangkat tetap mengingat bahwa hukum adat merupakan hukum yang dinamis, maka terdapat percampuran antara waris adat dan waris islam. Maka, menurut hukum waris Islam, warisan yang ditinggal oleh pewaris sifatnya terbuka dan dapat dibagikan dan pembagian waris disegerakan untuk dibagikan kepada ahli waris sedangkan dalam hukum adat, pembagian waris dapat ditangguhkan dengan tanpa alasan.
PENERAPAN ASAS MUSYAWARAH MUFAKAT DALAM SISTEM PEWARISAN HUKUM ADAT MASYARAKAT SUKU SAKAI DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU Kurnia Widya Bunga Putri Maharani; Ira Aselina
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i1.1596

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara tepat kinerja sistem pewarisan menurut Hukum Adat masyarakat Suku Sakai, di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Sistem kekerabatan mempengaruhi pemikiran dan cara kepemilikan harta benda dan cara penyelesaian peralihan harta tersebut. Ini bisa terlihat dalam praktik pembagian warisan secara menyeluruh Indonesia dan dipraktikkan oleh komunitas Sakai di Mandau Kecamatan. Masyarakat Sakai menganut sistem matrilineal bertentangan dengan garis keturunan Islam (sistem bilateral). Sakai sistem pewarisan yang dilakukan secara kolektif juga bertentangan dengan Hukum Islam yang dilakukan secara perseorangan. Penelitiannya tentang Sakai masyarakat adat yang beragama Islam. Itu dilakukan di Mandau Kecamatan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Hasil dari Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah mengenal Islam hukum waris (faraidh), namun belum semua masyarakat mengetahuinya Hukum waris Islam (faraidh) yang dapat dilihat dari sebagian dari warisan. Sengketa pembagian warisan kepada Sakai penyelesaiannya dapat dilakukan melalui penerapan asas musyawarah mufakat, baik melalui kekeluargaan atau melalui pemuka adat.
AKIBAT HUKUM DARI PENETAPAN HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN Amelia Kurnia Permata; Widya Zadna Shafahiera; Repiana Andani Hasan; Qinthara Faiz Taqiyyanfa
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i1.1607

Abstract

Artikel yang berjudul Akibat hukum dari penetapan Hakim dalam Permohonan dispensasi perkawinan berisikan penjelasan dan pengkajian mengenai permasalahan permasalahan pada pengadilan agama pacitan yaitu bagaimana pertimbangan hakim pada pengadilan agama pacitan dalam menolak atau mengabalkan permohonan pada dispensasi perkawinan dan rika di tolak atau pun dikabulkan apakah yang akan terjadi dan timbal dalam akibat hukumnva. Penelitian in dalam mengkaji dan menjelaskan menggunakan penelitian yang bernama penelitian hakum empiris yang mempunya sifat deskriptit dan didalamnya terdapat 2 jenis data vaitu sekunder dan primer yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan juga tersier. Dalam pengumpulan datanya menggunakan demnik studi lapangan dan kepustakaan serta dalam menganalisis menggumakan metode yaita kualitatit dengan model analisis interakait. Hasil dari penelicoan ini menunjukkan mengenai pertimbamgan hakim pengadilan agama pacitan dalam menolak ataupun mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dengan akibat hakum yang timbul pada suatu permotionam yang dikuatkan dengan bukti bukti pada pemohon
PERKEMBANGAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK SEJARAH Asti Giri Anjani; Sari, Mey Lia; Arifa Kurnia Suci ISSP; Rimeltado Nur Ahmad
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i1.1609

Abstract

Peradilan agama di Indonesia memiliki sejarah panjang yang mencerminkan perkembangan hukum Islam dan keragaman budaya di negara ini. Artikel ini menyajikan tinjauan sejarah mengenai perkembangan peradilan agama di Indonesia, fokus pada peran, evolusi, dan tantangan yang dihadapi sistem peradilan agama. Sejak kedatangan Islam di Indonesia pada abad ke-13, peradilan agama telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Muslim. Seiring berjalannya waktu, peradilan agama mengalami transformasi signifikan, terutama selama periode kolonial Belanda dan era kemerdekaan. Proses ini mencerminkan upaya untuk menggabungkan nilai-nilai hukum Islam dengan sistem hukum nasional yang lebih luas. Sistem hukum Islam dilaksanakan oleh kesultanan-kesultanan Islam sebelum masa kolonialisme Belanda dimulai. Peradilan Agama telah melewati proses panjang hingga Peradilan Agama diakui kedudukannya oleh Negara Indonesia melalui Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
RELEVANSI HAK VETO DEWAN KEAMANAN DENGAN TUJUAN PEMBENTUKAN PERSERIKATAN BANGSA - BANGSA Ummi Yusnita; Ramona Nova; Aisyah Lutfiah; Nur arisman
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i1.1628

Abstract

The veto power held by the United Nations Security Council is a crucial and controversial issue, especially recently when a resolution produced by the UN General Assembly was vetoed by one of the member countries of the permanent security council, namely the United States, regarding the ceasefire in Gaza. This article aims to find out whether the veto right is still relevant to the aim of establishing the UN. The research method used in this research is normative juridical with a descriptive analysis approach. The results of the research show that the veto right possessed by the Security Council is no longer relevant to the aim of establishing the UN, namely to achieve world peace, especially in the Palestinian – Israeli conflict, where to date Palestinian civilian casualties have reached 20,000 people, this is proof that the UN's goals are far away. From the words achieved, the UN Security Council's task has not been achieved, namely guarding international peace and security, in fact, there are more and more casualties in Gaza because America uses its veto power to refuse a ceasefire
PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI KALANGAN SMP Precillia Angelica Nur Afifah; Edy Soesanto; Devina Andriani; Lanang Putra Hapsara
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i1.1629

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tindakan pemerintah dalam menangani kasus kekerasan pelaku dibawah umur. Sampel penelitian ini terdiri dari data sekunder dimana data tersebut diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penulis yang menjadi instrumen dalam penelitian dan analisis dilakukan secara terus menerus dari awal penelitian hingga analisis data dengan bantuan jurnal-jurnal terdahulu. Hasil penelitian ini merupakan gabungan model antara penelitian satu dengan lainnya atau disebut juga penelitian lanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan pembaca memahami peranan pemerintah dalam menindaklanjuti kasus kekerasan pelaku dibawah umur.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PEREMPUAN MENURUT UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS DI PT. TELKOM PANYABUNGAN) Aji Syaputra Lubis; Miftah Al Azrin Nainggolan; Aldiansyah Siregar; Bagus Ramadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i1.1632

Abstract

Perlindungan hukum yang terdapat dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan antara hak tenaga kerja dan kewajiban dari perusahaan. Terutama bagi tenaga kerja perempuan yang mendapatkan pembatasan dan kekhususan haknya yang diberikan setiap perusahaan berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Fenomena dalam penelitian inia adalah melihat bagaimana implementasi perlindungan tenaga kerja perempuan di PT. Telkom Panyabungan Kab. Mandailing Natal. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan ditinjau menurut No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hukum Islam, Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang didasarkan atas data sekunder yang terkumpul dari bahan-bahan pustaka dan data primer yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dengan tenaga kerja perempuan yang bekerja di perusahaan PT. Telkom Panyabungan Kab. Mandailing Natal. Dalam hukum Islam memiliki pembatasan dan larangan terhadap perempuan yang bekerja diluar rumah seperti meminta izin kepada suami (apabila belum berkeluarga meminta kepada mahramnya), menutup aurat, tidak bertabaruj dan menjaga kehormatannya sebagai perempuan. Di PT. Telkom Panyabungan Kab. Mandailing Natal telah melaksanakan pemenuhan hak-hak tenaga kerja perempuan berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 seperti cuti hamil dan cuti melahirkan. Namun terdapat kekurangan dalam hal tempat untuk menyimpan asi yang tidak disediakan oleh perusahaan, hal tersebut belum efektif sehingga mengharuskan tenaga kerja perempuan memanfaatkan waktu istirahat untuk pulang kerumah menyusui bayi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum, peraturan UU No. 13 Tahun 2003, tenaga kerja perempuan dan ketenagakerjaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. data primer diporeleh dengan wawancara 5 orang tenaga kerja perempuan yang bekerja di PT. Telkom Panyabungan Kab. Mandailing Natal sebagai bahan mmeperoleh data dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum dapat berjalan secara optimal apabila kesadaran hukum tinggi dan pemerintah sebagai pelaksana dari undang-undang melaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pelaksanaan cuti bagi tenaga kerja perempuan pada masa haid ditetapkan, namun banya ekerja perempuan tidak mengambil cuti pada masa haid disebabkan tingkat rasa sakit dan nyeri tidak terlalu tinggi.Pelaksanaan cuti bagi tenaga kerja perempuan pada masa melahirkan diberikan keringanan sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 dan berhak mendapat upah penuh selama cuti berlangsung dalam masa melahirkan dan masa nifas.Izin memberi ASI kepada anak di dalam perusahaan tersebut belum efektif karena pekerja tidak dizinkan menyusui di saat jam kerja berlangsung, kemudian lokasi yang disediakan di kantor untuk meberi ASI kepada bayi tidak disediakan dan pekerja hanya boleh memberi ASI kepada bayi di saat jam istirahat dan itu hanya bisa dilakukan oleh pekerja yang rumahnya dekat dengan kantor.Dalam Islam perempuan memiliki kodrat yaitu menyusui, sehingga dalam Islam saja memberikan keringan bagi perempuan menyusui, mengapa tidak bagi perusahaan yang memiliki tenaga kerja perempuan agar memberikan keringan bagi perempuan yang masih dalam masa memberi asi bagi anaknya.
JAMINAN REHABILITASI PSIKOLOGIS ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL; PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Mhd Ary Fadhillah Nasution; Mhd Rafly; Bagus Ramadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i1.1633

Abstract

Anak-anak merupakan pribadi yang belum matang baik secara fisik, psikologis, dan juga sosial. Karena itu kondisinya masih rentan dan berkembang, sehingga anak lebih berisiko terkena tindak eksploitasi seksual. Kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak sudah pasti berdampak pada psikologis serta perkembangan anak tersebut. Maka dari itu, diperlukan reformasi penegakan hukum kejahatan seksual anak sebagai konsep perlindungan anak dan jaminan rehabilitasi anak yang menderita sebagai korban seksual. Belakangan ini pendekatan ajaran Islam didesain menjadi suatu teknik terapi yang tujuannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan individu dalam hal psikologisnya. Terdapat begitu banyak dasar-dasar hukum mengenai perlindungan ataupun rehabilitasi anak. Salah satunya di dalam Pasal 64 UU RI No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah dijelaskan bahwa seorang anak yang terlibat menjadi korban tindak pidana baik itu karena tindak pidana seksual berhak untuk mendapatkan rehabilitasi dari pemerintah secara fisik maupun psikis, spiritual dan sosial. Sehingga setiap anak mampu memikul tanggung jawabnya dalam menjamin eksistensi sebagai penerus bangsa dan negara di masa depan.
PENGATURAN PENGGUNAAN TES DEOXYRIBO NUCLEIC ACID (DNA) FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI HUKUM PIDANA Leni Ratnawati; Ahmad Sholikhin Ruslie
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i1.1675

Abstract

Alat bukti baik pada KUHAP maupun Perundang-Undangan khusus, seiring dengan perkembangan konsep-konsep hukum akan turut berkembang. Kekuatan alat bukti inilah yang mendukung putusan hakim di pengadilan dalam memutuskan perkara, untuk menilai persesuaian antara fakta-fakta yang ada dengan tindak pidana yang didakwakan dan juga persesuaian antara masing-masing alat bukti dengan fakta dan tindak pidana yang didakwakan. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif, Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan penelusuran literatur peraturan perundang-undangan dan menggunakan studi kepustakaan Alat bukti tes DNA Forensik dalam penyelesaian suatu kejahatan bukan sebagai alat bukti primer, tetapi sebagai alat bukti sekunder yang berfungsi menguatkan. Alat bukti DNA Forensik belum diatur secara khusus didalam perundang-undangan di Indonesia. Namun dapat digunakan hakim dalam persidangan demi mencari kebenaran materill, di Indonesaia sudah ada kasus yang menggunakan alat bukti DNA yang sesuai dengan tujuan hukum acara pidana Kedudukan hasil tes DNA dalam dalam pembuktian perkara pidana di Indonesia yaitu berdasarkan pasal 184 KUHAP dapat perpesan sebagai alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat. Hasil pemeriksaan DNA sebagai alat bukti dalam pengungkapan kasus-kasus pidana dapat digunakan pada tingkat penyidikan yang diserta dengan sumpah kemudia dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan ahli.
IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF BALANCE IN INCLUDING STANDARD CLAUSES IN BANK CREDIT AGREEMENTS Shely, Shely; Sri Astutik
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i1.1677

Abstract

In the context of consumer protection, the role of the principle of balance in a bank credit agreement is crucial. This principle emphasizes the need for equal and balanced positions of the parties involved, particularly the Business Entity (Creditor) and the Consumer (Debtor). However, in practice, cases are often found where there is an imbalance between the Creditor and Debtor. The Credit Agreement is prepared by the Creditor and contains standard clauses and stipulations of standard regulations that will be agreed upon together while still considering the principle of balance in the positions of both the Creditor and Debtor. The research aimed to know, understand, and analyze the legal aspects of consumer protection, with a specific focus on the implementation of the principle of balance in a credit agreement. The research methodology employed was doctrinal legal research, using legislative and conceptual approaches. The research findings revealed that certain provisions in the bank credit agreement did not adhere to the elements of the principle of balance, resulting in the bank appearing to dominate and exert pressure on the other party. Therefore, a credit agreement should not only apply the principle of balance, but also consider the principles of benefit, justice, and legal certainty for all parties involved.

Page 13 of 143 | Total Record : 1426

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2004 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 12 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 11 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 10 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 9 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 8 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 7 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 6 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 5 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 4 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 2 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 1 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 4 (2004): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan More Issue