Articles
62 Documents
<![CDATA[Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia (Studi Kasus Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Psw) ]]>
<![CDATA[Panggabean, Renaldi Immanuel]]>;
<![CDATA[Widyaningrum, Tuti]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 8, No 1 (2025): JURNAL STAATRECHTS ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52447/sr.v8i1.8736
<![CDATA[Praktik politik uang (money politics) yakni bentuk pelanggaran serius yang sering terjadi dalam proses Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Tindakan ini tidak hanya merusak integritas dan kredibilitas pemilu, tetapi juga mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum pidana terhadap individu yang melakukan praktik money politics dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dengan objek kajian berupa Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Psw. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan (statute approach) serta kajian terhadap putusan pengadilan (case approach). Temuan penelitian memperlihatkan bahwa praktik politik uang telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 73 dan Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang memuat ketentuan mengenai ancaman hukuman pidana berupa kurungan penjara serta denda dalam jumlah signifikan. Pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada asas kesalahan (mens rea), di mana unsur kesengajaan dan kemampuan bertanggung jawab menjadi faktor penentu. Putusan PN Pasarwajo menegaskan bahwa pelaku politik uang dapat dijerat hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, upaya pencegahan yang komprehensif melalui penegakan hukum yang konsisten, pendidikan politik, dan pengawasan pemilu diperlukan untuk meminimalisasi praktik politik uang di masa depan.]]>
<![CDATA[Mekanisme Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Perspektif Check and Balances dalam Sistem Kelembagaan Negara di Indonesia ]]>
<![CDATA[Waruwu, Adi Rumanto]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 7, No 2 (2024): JURNAL STAATRECHTS ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52447/sr.v7i2.8166
<![CDATA[Majelis Ketetapan Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki posisi krusial dalam sistem hukum tata negara di Indonesia. Perubahan reformasi yang terjadi dalam dinamika ketatanegaraan setelah membawa dampak signifikan terhadap kekuasaan MPR, termasuk terkait pencabutan Ketetapan MPR. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pencabutan Ketetapan MPR dan pengaruhnya terhadap prinsip check and balances dalam sistem kelembagaan negara di Indonesia. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan dua pendekatan, yaitu peraturan-undangan dan konteks. Pendekatan peraturan perundang-undangan dimanfaatkan untuk menganalisis peraturan yang berhubungan dengan pencabutan Ketetapan MPR. Sementara itu, pendekatan kontekstual digunakan untuk mengeksplorasi konsep-konsep serta doktrin-doktrin dalam hukum tata negara yang relevan dengan tema penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat aturan yang mengatur mekanisme pencabutan TAP MPR dalam struktur kelembagaan negara di Indonesia. Keadaan ini disebabkan oleh perubahan posisi dan kewenangan lembaga negara, khususnya MPR, dalam sistem kelembagaan, serta pengurangan yang signifikan terhadap tugas dan kewenangan MPR itu sendiri.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum bagi Notaris dan PPAT Atas Pengalihan Hak Kepemilikan Sertifikat Dengan Akta Kuasa Jual Palsu Dalam Jual Beli Tanah ]]>
<![CDATA[Manan, Ferghinna Andienia Putri]]>;
<![CDATA[Sihotang, Biner]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 8, No 1 (2025): JURNAL STAATRECHTS ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52447/sr.v8i1.8198
<![CDATA[Penelitian ini membahas akibat hukum terhadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang melakukan pengalihan hak kepemilikan atas sertifikat hak milik dengan menggunakan akta kuasa jual dan akta jual beli palsu. Studi ini berfokus pada kasus yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta studi kasus terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris dan PPAT yang terbukti melakukan pemalsuan akta dapat dikenakan sanksi pidana, perdata, serta sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, keterlibatan Notaris dan PPAT dalam tindakan pemalsuan akta berdampak pada rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum pertanahan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan lebih ketat terhadap praktik Notaris dan PPAT guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.]]>
<![CDATA[Legal Disparities in Unregistered Polygamous Marriages from the Perspective of Justice and Child Welfare: A Philosophical Examination ]]>
<![CDATA[Jubaidi, Didi]]>;
<![CDATA[Khoirunnisa, Khoirunnisa]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 8, No 1 (2025): JURNAL STAATRECHTS ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52447/sr.v8i1.8226
<![CDATA[Unregistered polygamous marriages (poligami siri) often give rise to complex legal issues, particularly regarding the protection and rights of children. The disharmony between positive legal norms and social realities creates legal disparities that result in uncertainty over the legal status of children born from such marriages. This situation leads to a central legal inquiry: How can the formulation of legal norms be directed to ensure the protection of children’s rights in the context of unregistered polygamous marriages? This study aims to analyze these legal gaps through a philosophical approach, emphasizing the principles of justice and child welfare. Using a qualitative method through literature review, this paper reflects on the values of substantive justice that should underpin legal formulation and implementation. The findings indicate that the existing legal framework does not fully guarantee the protection of children's rights in the context of unregistered polygamy. Therefore, a reformulation of legal norms is necessary one that is more responsive to social realities and aligned with justice and welfare principles as the philosophical foundation of law.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PUTUSAN KPPU NO. 03/KPPU-L/2020 TENTANG JUAL RUGI DAN PENETAPAN HARGA DALAM PERSAINGAN USAHA ]]>
<![CDATA[Fernandes, Alvanadi]]>;
<![CDATA[Yustansi, Dyah Ersita]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 7, No 2 (2024): JURNAL STAATRECHTS ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52447/sr.v7i2.8203
<![CDATA[Berdasarkan "dugaan pelanggaran terhadap Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh PT Conch South Kalimantan Cement dalam kegiatan penjualan semen di wilayah Kalimantan Selatan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan resmi melalui Perkara Nomor 03/KPPU-L/2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 dalam konteks penetapan harga yang dinilai terlalu rendah atau penerapan strategi penetapan harga yang dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana yang dilakukan oleh PT Conch South Kalimantan Cement, serta implikasinya terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat menurut perspektif KPPU. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, metodologi penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Studi kasus putusan KPPU menjadi data primer, sementara buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber lain yang relevan menjadi data sekunder. Penelitian ini berfokus pada kebiasaan PT Conch South Kalimantan Cement untuk menjual dengan harga rugi atau menetapkan harga yang sangat murah, yang berdampak pada persaingan usaha di sektor semen. Studi ini menunjukkan bagaimana analisis KPPU membantu PT Conch South Kalimantan Cement dalam menentukan kasus penjualan rugi dan penetapan harga yang sangat rendah. Hasil dan temuan dan diskusi menunjukkan?"]]>
<![CDATA[Kewenangan Peradilan Adat di Papua Dalam Menyelsaikan Sengketa Tanah Adat Suku Wate ]]>
<![CDATA[Rumainum, Nazareth Vicky Ferki]]>;
<![CDATA[Wagiman, Wagiman]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 8, No 1 (2025): JURNAL STAATRECHTS ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52447/sr.v8i1.8205
<![CDATA[Peradilan adat di Papua mempunyai kewenangan bagi penyelesaian tanah adat, khususnya pada suku Wate. Putusan peradilan adat mengutamakan musyawarah dan mufakat yang melibatkan kepala suku serta tokoh adat. Meskipun memiliki kekuatan dalam komunitas adat, putusan peradilan adat tetap harus selaras dengan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana mengimplementasikan kewenangan peradilan adat di Papua dalam menyelesaiakan sengketa adat suku Wate? Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, peneliti menggunakan data sekunder dengan merujuk pada bahan-bahan hukum primer, terutama Perdasus Papua No. 20 Tahun 2008. Masyarakat hukum adat Papua, Suku Wate memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang diwariskan melalui musyawarah adat yang mengutamakan mufakat. Perdasus Papua No. 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua memberikan dasar hukum kuat bagi peradilan adat dalam menangani sengketa. Putusan peradilan adat bersifat mengikat dan lebih berorientasi pada pemulihan, seperti denda adat dan upacara adat, dibanding dgn hukum sistem peradilan negara.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian Kredit: Studi Kasus Putusan Nomor 221/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt ]]>
<![CDATA[Essa, Biandhika Rizky]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 8, No 1 (2025): JURNAL STAATRECHTS ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52447/sr.v8i1.8620
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari wanprestasi dalam perjanjian kredit berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 221/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt. Fokus utama penelitian adalah mengkaji bagaimana bentuk wanprestasi ditafsirkan dan diputuskan dalam praktik peradilan ketika terjadi sengketa antara debitur dan kreditur, serta bagaimana mekanisme penyelesaian hukum diterapkan terhadap pelanggaran kontrak kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data mencakup bahan hukum primer seperti KUHPerdata, Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara ini, pihak tergugat selaku kreditur baru (penerima hak tagih melalui mekanisme cessie) dianggap telah melakukan wanprestasi karena menagih utang melebihi jumlah yang diperjanjikan, tidak memberikan rincian transparan terkait perhitungan utang, dan melakukan upaya eksekusi agunan sebelum terdapat putusan berkekuatan hukum tetap. Sebaliknya, debitur tidak dianggap wanprestasi karena telah menunjukkan itikad baik melalui pembayaran sebagian besar cicilan kredit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip transparansi, asas itikad baik, serta kesesuaian antara isi perjanjian dan pelaksanaannya merupakan landasan utama dalam menentukan wanprestasi dalam hukum perjanjian kredit. Studi ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan doktrin wanprestasi serta perlindungan hukum dalam hubungan keperdataan antara lembaga keuangan dan nasabahnya.]]>
<![CDATA[PENERAPAN RESTITUSI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP TINDAK PIDANA EKONOMI DAN PENCUCIAN UANG. (STUDI KASUS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 2113 K/ PID.SUS/2023) ]]>
<![CDATA[Widjaja, Liza]]>;
<![CDATA[Sirait, Timbo Mangaranap]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 7, No 2 (2024): JURNAL STAATRECHTS ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52447/sr.v7i2.8120
<![CDATA[Kejahatan ekonomi berupa tindak pidana Perbankan atau melakukan kegiatan usaha dan beroperasi menghimpun dana dari masyarakat seolah Perbankan menjadi kejahatan yang menelan banyak Korban. Metode penelitian yang dilakukan dengan Yuridis Normatif melalui studi kepustakaan, dengan rumusan permasalahan; 1) Bagaimanakah pengaturan terkait Restitusi sebagai hak korban Tindak Pidana Ekonomi dan Pencucian Uang dikaitkan dengan upaya pemenuhan hak-hak korban menurut sistem hukum di Indonesia? 2)Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap hak Restitusi korban dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 serta Konsep Perampasan Asset dalam Hukum Indonesia di Masa Datang (Ius Contituendum) ?, dan ditemukan serta disimpulkan, Pertama bahwa pengaturan terkait Restitusi sebagai hak korban Tindak Pidana Ekonomi dan Pencucian Uang (Money Laundry) dikaitkan dengan upaya pemenuhan hak-hak korban menurut sistem hukum di Indonesia, sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan , yang pada intinya mengatur Korban berhak mendapatkan ganti rugi menyeluruh untuk memulihkan hak-hak miliknya namun tidak dijabarkan secara rinci terkait bentuk tindak pidana yang diberikan restitusi selain Korban Terorisme dan Pelanggaran HAM. Kedua Bahwa upaya perlindungan hukum terhadap hak Restitusi korban dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023, di mana walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana namun dalam Putusan Kasasi tersebut tidak ditemukan perlindungan hak korban, dan hal tersebut merupakan implikasi ketidaktegasan dalam pengaturan Restitusi pada Peraturan Perundanganundang terkait Restitusi sehingga menimbulkan keragu-keraguan Hakim dalam penerapannya terhadap seluruh Korban. Adapun konsep Perampasan Asset dalam Hukum Indonesia di Masa Datang (Ius Contituendum) dalam Rancangan Undangundang (RUU) Perampasan Aset sebagai upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan Aset Tindak Pidana berdasarkan]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Fisik Dalam Perspektif Kepentingan Terbaik Bagi Anak ]]>
<![CDATA[syah, chico daffa]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 8, No 1 (2025): JURNAL STAATRECHTS ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52447/sr.v8i1.8208
<![CDATA[Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan, termasuk dalam perlindungan terhadap anak. Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang atas dirinya melekat hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Anak juga berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan anak menjadi fokus utama yang dilakukan negara untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi agar terhindar dari bahaya yang dapat menganggu perkembangan fisik, mental, dan emosional anak. Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual fisik dengan pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Kajian ini didasarkan pada studi kasus putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 5/PID.SUS/2022/PN BJM. Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan terkait. Melalui analisis ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi dampak yang muncul apabila perlindungan terhadap anak korban kekerasan fisik seksual tidak terpenuhi.]]>
<![CDATA[PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA JUDI ONLINE PADA SELEBGRAM YANG MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI ONLINE DI INSTAGRAM ]]>
<![CDATA[affandi, affandi]]>;
<![CDATA[Putra, Adrian Bima]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 7, No 2 (2024): JURNAL STAATRECHTS ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52447/sr.v7i2.8200
<![CDATA[Penelitian ini membahas penerapan unsur tindak pidana judi online pada Selebgram yang mempromosikan situs judi online di media sosial Instagram dalam hukum pidana di Indonesia dan dampak dari putusan Pengadilan Negeri pada kasus Selebgram yang mempromosikan judi online (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN. Bkt). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan pendapat ahli. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi judi online oleh Selebgram termasuk dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam kasus Mega Shinta Lukman, Selebgram terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan promosi situs judi online ROBOSLOT melalui akun Instagram, dengan imbalan finansial yang diterimanya. Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN. Bkt menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan dan denda Rp 100.000.000,00. Putusan ini memberikan efek jera serta menjadi peringatan bagi para konten kreator agar lebih bijak dalam menerima tawaran promosi.]]>
