cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hafizatul Ulum
Contact Email
jurnalunizar@gmail.com
Phone
+62370 - 6175565
Journal Mail Official
unizarrechtjournal@unizar.ac.id
Editorial Address
Universitas Islam Al-Azhar, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Unizar Recht Journal
Published by Universitas Islam Al-Azhar Mataram
ISSN : 28292472     EISSN : 28292472     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Unizar Recht Journal is a media managed by the Faculty of Law, Universitas Islam Al-Azhar Mataram for the purpose of disseminating the results of scientific writings, research or conceptual studies on legal science and its development. Unizar Recht Journal published 4 (four) numbers in a year (April, July, October and December). Unizar Recht Journal contains the results of scientific works, research or conceptual studies (the results of thoughts) on legal issues and their development that have never been published in other media. Unizar Recht Journal is intended for students, experts, academics, practitioners, NGOs, and legal observers.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 290 Documents
 17   18   19   20   21 
Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector Di Kota Mataram Irmawan, Muhammad Riki; Haerani, Haerani; Rifai, Ahmad
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i3.134

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan penegakan hukum tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector di Kota Mataram dan mengetahui bagaimanakah peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor oleh debt collector di Kota Mataram. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah normatif empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku khususnya tentang pengaturan tentang penegakan hukum tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung yaitu di Polresta Mataram, PT. Kanaka Dasha Mesari dan PT. Anugrah Raya Indonesia. Hasil penelitian yaitu Pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector diatur dalam Undang-Undang Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, peran kepolisian ketika terjadi dugaan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector, bahwa Polri dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hal ini termuat dalam Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun lebih spesifik dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi kepolisian tersebut maka ada beberapa upaya yang dilakukan Polri dalam menangani tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector diantaranya yaitu melalui upaya preventif yang dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum baik kepada masyarakat, debt collector maupun perusahaan pembiayaan, tersedianya ruang konsultasi dan mediasi pada kantor Kepolisian Resor Kota Mataram dan melalui upaya represif dengan menjatuhkan sanksi pidana.
Eksistensi Negosiator Dalam Penanganan Unjuk Rasa Bedasarkan Peraturan Kapolri Nomor Polisi 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa Subroto, Rita Novitasari; Susilawati, Ika Yuliana; Zain, Irma Istihara
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i3.135

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk eksistensi Negosiator dalam penanganan unjuk rasa dan mengetahui cara-cara Pengendalian Unjuk Rasa yang dilakukan oleh Negosiator. Dalam penelitian ini . Metode yang digunakan adalah Normatif, yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan norma hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang menjadi standar perilaku manusia khususnya Negosiator dalam penanganan unjuk rasa seperti hasil tulisan, makalah, serta literatur-literatur yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian yaitu 1) Eksistensi anggota Polri sebagai Negosiator dalam penanganan unjuk rasa, 2)cara atau bentuk pengendalian unjuk rasa yang dilakukan oleh negosiator Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi undang-undang dari negara. Namun penyampaian pendapat tidak selalu dilakukan secara damai oleh sekelompok orang yang akan menyampaikan pendapatnya, terkadang tindakan tersebut dilakukan secara anarkis sehingga menimbulkan situasi yang tidak kondusif dan perlu segera ditangani. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam mengamankan aksi unjuk rasa, penerapan Peraturan Kapolri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa sangat penting untuk melindungi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat dan petugas perunding yang mengendalikan demonstrasi di lapangan.
Pertanggung Jawaban Travel Agent Terhadap Konsumen Apabila Terjadi Wanprestasi Di Tinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus : Cv. Lombok Wisata Adventure) Sahroni, Sahroni; Ainuddin , Ainuddin; Makhrup , Abdul Gani
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i3.136

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian yang disepakati antara Travel Agent CV. Lombok Wisata Adventure dengan konsumen dan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban Travel Agent CV. Lombok Wisata Adventure bila terjadi kerugian yang dialami penumpang akibat tidak terpenuhinya klausula klausula dalam penawaran yang di perjanjikan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (Empirical Legal Research), yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung (Field Research) di CV Lombok Tour Adventure. Dalam kasus ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan yang digunakan yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pendekatan kasus yang diteliti yaitu pada Agent Travel CV. Lombok Wisata Adventure. Hasil penelitian yaitu 1) bentuk perjanjian yang disepakati antara konsumen dan Travel Agent. Dalam kasus ini perjanjian tidak cukup dengan lisan saja tetapi harus tertulis dan dibubuhi materai, ataupun bisa dihadapan notaris jika perjanjian tersebut berskala lebih besar dan sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian dan pasal 1338 KUHPerdata tentang perjanjian yang bersifat mengikat kedua belah pihak. 2) Bentuk pertanggungjawaban Travel Agent CV. Lombok Wisata Adventure bila terjadi kerugian yang dialami penumpang akibat tidak terpenuhinya klausula klausula dalam penawaran yang di perjanjikan. dalam kasus ini sesuai dengan pasal 7 huruf a sampai g UUPK No. 8 Tahun 1999 tentang kewajiban pelaku usaha, serta telah memenuhi hak-hak konsumen sesuai dengan pasal 4 UUPK No. 8 Tahun 1999. Lombok Wisata Adventure terbukti melakukan wanprestasi tetapi dalam keadaan memaksa (Overmacht), dan dikategorikan dalam Overmacht relative, sehinggan masih bisa melakukan prestasinya ketika keadaan tersebut kembali normal. Hal ini sesuai dengan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata tentang penggantian biaya, kerugian karena keadaan memaksa.
Tanggungjawab Penyedia Jasa Pariwisata Kolam Renang Dalam Menjamin Keselamatan Pengunjung Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian Dan Pertolongan : (Studi Kasus Lesehan Mama Ani Suranadi) Maryandi, Suhendra; Sumarni , Sumarni; Mauludin , Novie Afif
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i3.137

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaturan Tanggungjawab Penyedia Jasa Pariwisata Kolam Renang Dalam Menjamin Keselamatan Pengunjung dan untuk mengetahui Bagaimana bentuk Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyedia Jasa Pariwisata Kolam Renang Lesehan Mama Ani Dalam Menjamin Keselamatan Pengunjung. Dalam penelitain ini metode yang digunakan adalah Empiris yaitu metode yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di lesehan mama Ani Suranadi. Hasil penelitian yaitu 1) Pengaturan tanggungjawab penyedia jasa pariwisata kolam renang dalam menjamin keselamatan pengunjung ditinjau dari undang-undang nomor 29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan yang dijelaskan pada pasal 3 yang menyatakan pertolongan berdasarkan asas, kemanusiaan, kebersamaan, kepentingan umum, keterpaduan, efektivitas, efisiensi, berkeadilankedaulatan dan nondiskriminatif, dan dijelaskan pada Pasal 4 hutuf (a),(b) dan (c) Undang-undang Nomor Yang menyatakan Pertolongan Bertujuan Melakukan Pencarian Serta Memberikan Pertolongan, Penyelamatan, Dan Evakuasi Korban Secara Cepat, Tepat, Aman, Terpadu, Dan Terkoordinasi; Mencegah Dan Mengurangi Kefatalan Dalam Kecelakaan di Lesehan Mama Ani Suranadi. 2) Upaya yang dilakukan oleh penyedia jasa pariwisata kolam renang di lesehan mama ani suranadi dalam menjamin keselamatan pengunjung yakni dengan memfasislitasi para pegawai lesehan mama ani dalam mengikuti pelatihan-pelatihan dalam upaya pencegahan kecelakaan di air yang dipandu langsung dari tim Basarnas Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kemudian menyediakan alat keselamatan di air. Kewajiban menyelamatkan jiwa manusia merupakan suatu kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Tanggungjawab Penyedia Jasa Pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
Proses Penyidikan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Pasal 352 KUHP: (Studi Kasus Di Polres Lombok Timur) Andrhianovi, Wiwin; Lestari, B. Farhana Kurnia; Megayati , Dhina
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i3.138

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  bagaimana bentuk proses penyidikan tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Republik Indonesia di wilayah Hukum Polres Lombok Timur, dan untuk mengetahui faktor penghambat serta upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi tindak pidana ringan sesuai dengan pasal 352 KUHP. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode Empiris yaitu meotde yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di Polres Lombok Timur. Hasil penelitian yaitu 1) Proses penyidikan tindak pidana penganiayaan Ringan yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum Polres Lombok Timur sering kali tidak efektif membuat jera oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini disebabkan karena ancaman hukuman yang ringan terkait tindak pidana ringan, seperti halnya hukuman percobaan dan denda yang sering kali dijatuhkan oleh majelis hakim terkait dengan terdakwa yang baru pertama kali melakukan perbuatan tindak pidana ringan serta masih lambatnya proses penyidikan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh pihak penyidik polres Lombok timur. 2) Faktor penghambat yang dialami oleh penyidik dalam menangani kasus tindak pidana ringan yakni sering kalinya anggota kepolisian yang ditetapkan sebagai tersangka tidak memenuhi surat panggilan untuk pemeriksaan sebagai tersangka dengan segala macam alasan sehingga hal tersebutlah yang sering kali menghambat proses atau memakan waktu  dalam  proses penyidikan, upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi hambatan tersebut adalah penyidik sebelumnya berkoordinasi dengan bagian propam atau provos polri yang salah satu tugasnya adalah sebagai pengawas dan Pembina kedisiplinan anggota kepolisian serta berkoordinasi dengan  atasan langsung dari anggota kepolisian yang dipanggil sebagai tersangka tersebut. sehingga upaya penyelesaian hukum yang dilakukan oleh penyidik polres Lombok Timur yaitu melakukan tindakan disiplin terhadap anggota kepolisian dan menyelesaikan secara kekeluargaan atau damai.
Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tipikor Mataram Nomor :11/Pid.sus-Tpk/2022/Pn Mataram Terkait Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan Dusun Awang Asem Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Ihsan, Samsul; Aswadi , Khairul Aswadi; Anwar , Anwar
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i3.139

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan di Dusun Awang Asem Desa Mertak Kecamatan Pujut Lombok Tengah dan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor :11/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Mtrm Tentang Tindak Pidana Korupsi Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan Dususn Awang Asem Desa Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Dalam penelitian ini mtode yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif, yakni penelitian yang mengkaji serta menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan norma hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang menjadi standar perilaku manusia khususnya dalam kaitannya dengan kasus yang diangkat. Hasil penelitian yaitu 1) Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan di Dusun Awang Asem Desa Mertak Kecamatan Pujut Lombok Tengah Melihat bahwa salah satu unsur Tindak Pidana Korupsi di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) adalah Urgensi mengenai tanah bagi kehidupan manusia mendapat perhatian lebih dari pemerintah, sehingga dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). 2) Pertimbangan Hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor :11/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Mtrm Tentang Tindak Pidana Korupsi Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan Dusun Awang Asem Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Pasal 12 huruf e sub Pasal 12 huruf a sub Pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 bawa tersangka merupakan salah satu penerima manfaat dari program sertifikat tanah tersebut berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur pegawai negeri atas penyelenggara negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut tidak terpenuhi, menimbang oleh karena salah satu unsur dakwaan primer tidak terpenuhi sehingga terdakwa di putus bebas dari dakwaan.
Peran Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Mengawasi Pegawai Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika : (Studi Di Kemenkumham Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat) Baiq Dira Widiantari; B. Farhana Kurnia Lestari; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i4.140

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait peran Kanwil Kemenkumham dalam mengawasi dan mengatasi tindak pidana peredaran narkotika yang melibatkan pegawai Kemenkumham diwilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan mengetahui hambatan serta upaya penanggulangan  pegawai Kemenkumham yang terlibat tindak pidana peredaran narkotika oleh Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. peran Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat apabila terdapat  pegawai  yang terlibat tindak pidana narkotika yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan terkait benar atau tidak adanya pegawai yang terlibat kemudian melakukan pemeriksaan disiplin dan pengawasan terhadap pegawai yang terlibat sampai dijatuhkannya hukuman disiplin dan dikeluarkannya SK. Faktor yang mengakibatkan adanya pegawai Kemenkumham Nusa Tenggara Barat terlibat tindak pidana peredaran narkotika adalah kedekatan dengan napi yang terlibat tindak pidana narkotika yang memberi pengaruh terhadap pegawai tersebut dengan ditawari keuntungan yang tinggi dan berbagai keuntungan lainnya sehingga mampu menarik perhatian orang termasuk mereka yang ada di sekitar pelaku tindak pidana narkotika. Upaya penanggulangan pegawai yang terlibat tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan kanwil Kemenkumham NTB dengan melakukan sosialisasi dan penguatan secara berkala serta pelakukan tes urin rutin terhadap pegawai Kemenkumham NTB.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat Muhamad Taufik Irsad Irham; Jauhari Dwi Kusuma; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i4.141

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, yang tertera dalam Pasal 61 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam sistem pembinaan pemasyarakatan terdapatnya kelompok berkebutuhan khusus salah satunya adalah orang lanjut Usia. Jenis metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian yang mengkaji secaraa normatif perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana lanjut usia berdasarkan undang-undang yang berlaku serta penerapannya di lapangan dengan mengumpulkan data penunjang dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini yakni pemenuhan perlindungan hak narapidana lanjut usia berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat belum dapat terlaksana dengan maksimal. Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan pemenuhan perlindungan hak-hak narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat ialah kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki tidak sebanding dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang ada sehingga menimbulkan banyak kendala dalam pelaksanaan pemenuhan perlindungan hak-hak narapidana lanjut usia.
Kajian Yuridis Terhadap Tanah Terlantar Menurut Hukum Agraria (Studi Kasus Di Desa Persiapan Pesisir Mas Sekotong) Kabupaten Lombok Barat: - I Made Bagus Rama Widya Utama; Khairul Aswadi; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i1.142

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akibat Hukum Dari Tanah Terlantar dan Upaya Penertiban Tanah Terlantar  Di Desa Persiapan Pesisir Mas Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa akibat  hukum apabila tanah sudah di tetapkan sebagai tanah terlantar oleh Badan Pertanahan Nasional, maka akibat hukumnya tanah tersebut dapat dihapus hak atas tanahnya dan kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dan upaya Penertipan Tanah terlantar di  Desa Persiapan Pesisir Mas Sekotong Lombok Barat belum dilakasanakan prosesnya sesuai hukum dan tanah terlantar yang ada belum dimanfaatkan dengan sebagaimana fungsinya serta belum jelas pemegang hak atas pengelolaan tanah terlantar tersebut.
Pertanggung jawaban hukum PT. Pegadaian Cabang Mataram Terhadap Sisa Hasil Lelang Barang Gadai Kepada Nasabah Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia M. Rafly Alfarizi; Abdul Gani Makhrup; Ruslan Haerani
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i4.144

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan lelang barang gadai di PT. Pegadaian berdasarkan Peraturan OJK Nomor 31/POJK.5/2016 dan tanggung  jawab pegadaian  terhadap  sisa  hasil  lelang barang  gadai kepada nasabah menurut hukum positif. Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan lelang tidak serta merta dapat dilakukan akan tetapi pihak pegadaian melelang barang jaminan yang menunggak atau tidak bisa bayar setelah memberikan peringatan demi peringatan terlebih dahulu kepada nasabah via sms, whatasapp, telepon, dan terakhir dengan memberikan surat kepada yang bersangkutan mengenai ketelatan pembayaran barang jaminan yang sudah jatuh tempo. Tanggung jawab pegadaian terhadap kelebihan hasil lelang adalah tetap dikembalikan kepada nasabah dan memiliki masa kadaluwarsa pengambilan uang kelebihan selama satu tahun, jika tidak diambil oleh nasabah maka uang tersebut dialihkan kepada Negara.  

Page 19 of 29 | Total Record : 290

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 4 (2022): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ) More Issue