cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hafizatul Ulum
Contact Email
jurnalunizar@gmail.com
Phone
+62370 - 6175565
Journal Mail Official
unizarrechtjournal@unizar.ac.id
Editorial Address
Universitas Islam Al-Azhar, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Unizar Recht Journal
Published by Universitas Islam Al-Azhar Mataram
ISSN : 28292472     EISSN : 28292472     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Unizar Recht Journal is a media managed by the Faculty of Law, Universitas Islam Al-Azhar Mataram for the purpose of disseminating the results of scientific writings, research or conceptual studies on legal science and its development. Unizar Recht Journal published 4 (four) numbers in a year (April, July, October and December). Unizar Recht Journal contains the results of scientific works, research or conceptual studies (the results of thoughts) on legal issues and their development that have never been published in other media. Unizar Recht Journal is intended for students, experts, academics, practitioners, NGOs, and legal observers.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 290 Documents
 18   19   20   21   22 
Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Dalam Pemilu Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Lalu Mafhul Hadi; Hafizatul Ulum; Ary Wahyudi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i1.145

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum ujaran kebencian dalam Pemilihan Umum di Indonesia dan bagaimana bentuk ujaran kebencian dalam Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah normatif  yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dan memerlukan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, menggunakan studi kepustakaan dalam melakukan pemahaman dan mengkaji isi secara mendalama dari permasalahan yang akan di analisis. Hasil penelitian yaitu 1) pengaturan hukum ujaran kebencian di Indonesia secara umum terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu akan tetapi secara khusus mengenai ujarah kebencian tidak ada satupun dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan  tersebut  yang  mengatur,  2)  Bentuk  Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak dijabarkan secara tegas di dalam Undang-Undang tersebut, akan tetapi bentuk-bentuk Ujaran Kebencian (Hate Speech) terdapat dalam penjelasan umum Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian, berupa, Penghinaan, Pencemaran nama baik, Penistaan, Perbuatan tidak menyenangkan, Provokasi, Mneghasut dan  Penyebaran berita  bohong (Hoax).  
Penerapan Restorative Justice Yang Dilakukan Oleh Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Di Desa Hu’u Kabupaten Dompu Nayla Tholia Sujarman Putri; Khairul Aswadi; Sumarni
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i4.146

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara dengan pendekatan Restorative justice terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Desa Hu,u Kabupaten Dompu. Dan untuk mengetahui apakah yang menjadi hambatan bagi kepolisian dalam menerapkan Asas Restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polsek Hu,u Kabupaten Dompu. Motode penelitian ini menggunakan hukum empiris, Dan yang menjadi subjek penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan yaitu Kapolsek Hu,u Kabupaten Dompu, Unit Rekrim Polsek Hu,u Kabupaten Dompu. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahw pelaksanaan Restorative justice di Polsek Hu,u Kabupaten Dompu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak tentang pelaksanaan diversi. Dan penerapan Restorative justice di Kepolisisan Sektor Hu,u Kabupaten Dompu belum efektif dikarenakan pihak Kepolisisan Sektor Hu,u Kabupaten Dompu belum menerapkan tujuan Restorative justice/Diversi secara keseluruhan perkara pidana dari jumlah perkara tindak pidana yang terjadi di Wilayah Polsek termasuk tindak pidana pencurian dengan pelaku anak.
Aspek Hukum Kapal Patroli Terkait Pengawasan Keselamatan Pelayaran Readi Adana Matanari; Ika Yuliana Susilawati; Jauhari Dwi Kusuma
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i4.147

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan Kapal Patroli dalam melakukan pengawasan keselamatan  pelayaran  di  laut  dalam  wilayah  kerja  Kantor  KSOP  Kelas  III Lembar menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Dan mengetahui peran Kapal Patroli di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Lembar terhadap kecelakaan kapal di laut dan kapal yang diduga melakukan pelanggaran di laut. Metode penelitian yang di gunakan yaitu penelitian hukum  normatif.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Kapal Patroli dalam melakukan pengawasan keselamatan pelayaran di laut dalam wilayah kerja Kantor KSOP Kelas III Lembar menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran adalah melaksanakan patroli di kolam bandar  untuk  melakukan pengawasan keluar  masuk  kapal di Pelabuhan Lembar, Meneliti dokumen pelaut / sertifikat kapal yang diterima dari nakhoda Kapal dan melakukan pengawasan kegiatan-kegiatan kapal yang tidak mengakibatkan bahaya kecelakaan kapal di laut. Kemudian Peran Kapal Patroli di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Lembar terhadap kecelakaan kapal dilaut dan kapal yang melakukan pelanggaran dilaut adalah melakukan evakuasi terhadap awak kapal, nahkoda dan penumpang kapal dengan berkordinasi dengan instansi terkait seperti Basarnas, kapal AL dan kapal POLAIRUD. Kemudian menerima Berita Acara Laporan Kejadian Kecelakaan  Kapal  dari  Nakhoda  dan  melakukan  Pemeriksaan  Pendahuluan (BAPP)  Selanjutnya   melaporkan   BAPP kepada   Menteri   Perhubungan dalam hal ini Mahkamah Pelayaran yang memeriksa dan dapat memberikan rekomendasi sanksi administratif, dan apabila ditemukan adanya tindak pidana maka proses hukumnya dilakukan oleh kepolisan.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Tahap Proses Penyelidikan Dan Penyidikan (Studi Di Polres Lombok Tengah) Ahmad Yani; B. Farhana Kurnia Lestari; Fathurrauzi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i4.148

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh Polres Lombok Tengah, dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan dengan korban anak, dan hambatannya. Jenis metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pihak kepolisian Polres Lombok Tengah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan diantaranya merahasiakan identitas korban, memberikan bantuan hukum dan merahabilitasi fisik dan mental korban. Hambatan-hambatan yang di alami oleh pihak kepolisian Polres Lombok Tengah disebabkan kurangnya kemampuan sumber daya manusia serta fasilitas yang dimiliki pihak kepolisian, sehingga pelaksanaan terhadap perlindungannya belum dapat dilakukan dengan maksimal.  
Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Pada Akta Kelahiran Seseorang Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Ni Nyoman Aprianti; Sukarno; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i1.149

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pada perubahan nama di akta kelahiran seseorang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum untuk dilakukannya perubahan nama seseorang di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, selain itu penelitian ini juga menunjukkan bahwa akibat hukum atas terjadinya penggantian nama seseorang yaitu terhadap hak keperdataan, dimana menimbulkan kewajiban bagi seseorang yang mengganti Namanya untuk melakukan juga perubahan pada semua dokumen administrasi kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor, akta nikah atau buku nikah serta dokumen lainnya seperti, ijazah, sertifikat tanah, surat-surat perbankan, dokumen kontrak, dan lain sebagainya.
Analisis Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Peraturan Hukum Di Indonesia (Studi Putusan No:916/PDT.P/2022/PN.SURABAYA Romi Irawan; Atin Meriati Isnaini; Rifai, Ahmad
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i1.150

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pertimbangan Hakim dalam putusan terkait permohonan izin perkawinan beda Agama di Pengadilan Negeri Surabaya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang- undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Berdasarkan hasil penelitian, di dalam Putusan No: 916/Pdt.P/2022/PN.Surabaya, hakim secara yuridis mempertimbangkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menjadi dasar hukum pasangan yang melakukan perkawinan beda agama dapat mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama memberikan akibat hukum terhadap status terhadap pasangan yang melakukan perkawinan beda agama termasuk status terhadap hubungan kekerabatan, status harta, status perwalian nasab anak, kewarisan dan status kependudukan.   ​
Peran Syahbandar Dalam Pengawasan Pengangkutan Barang Khusus Atau Berbahaya: (Studi Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Lembar) Sahabudin Alfarisi; Haerani; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i1.151

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran Syahbandar di Kantor KSOP Kelas III Lembar dalam pelaksanaan pengawasan pengangkutan barang khusus atau berbahaya dan bagaimana tanggung jawab Syahbandar terhadap pengangkutan barang berbahaya melalui laut.Untuk menjawab permasalahan ini digunakan pendekatan hukum empiris melalui data primer yang diperoleh secara langsung dengan cara studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan topik penelitian ini serta dengan cara survei di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Syahbandar di Kantor KSOP Kelas III Lembar dalam pelaksanaan pengawasan pengangkutan barang khusus atau berbahaya yaitu memiliki peran dalam memegang komando untuk mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan Pelabuhan Lembar. Tanggung jawab Syahbandar dalam pengangkutan barang berbahaya melalui laut adalah Pihak Operator Kapal wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Syahbandar dan wajib mencarter kapal untuk memuat barang khusus atau berbahaya tersebut (tidak boleh memuat penumpang atau kendaraan lain).
Tinjauan Yuridis Perubahan Uang Kembalian Konsumen Ke Dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha (Waralaba Minimarket) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia) Siti Nurul Asiah Jamil; M. Ikhsan Kamil; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i4.152

Abstract

Tinjauan Yuridis Perubahan Bentuk Uang Kembalian Konsumen Ke Tinjauan Yuridis Perubahan Bentuk Uang Kembalian Konsumen Ke Dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha (Waralaba Minimarket) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. Pertanggungjawaban dan perlidungan hukum yang dapat diberikan pelaku usaha kepada perubahan bentuk uang kembalian konsumen. Terdapat dua rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha waralaba minimarket terhadap perubahan bentuk uang kembalian dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia? dan 2). Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap perubahan bentuk uang kembalian ke dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha waralaba minimarket menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah di atas, penulis meggunakan metode penelitian hukum Normatif, untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berkesimpulan bahwa Pertanggungjawaban pelaku usaha waralaba minimarket terhadap perubahan bentuk uang kembalian dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha (waralaba minimarket) pengalihan uang kembalian tidak secara jelas diatur dalam UUPK. Yang menjadi landasannya adalah diaturnya hak konsumen dalam Pasal 4 dan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7. Kesimpulan kedua Perlindungan hukum konsumen terhadap perubahan bentuk uang kembalian ke dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha waralaba minimarket dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen dan tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, Pasal 3 terkait tujuan perlindungan konsumen.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Syofyan Al Barozi; Ary WahyudiAry Wahyudi; Tijani Isnaeni
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i4.153

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial (Medsos) seperti Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp dan lain- lain berdasarkan ketentuan UU ITE. Jenis penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian dilakukan dengan  bertitik tolak  dari data-data  primer yang  diperoleh  di  tempat penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran  nama  baik  melalui media massa (medsos) berlandaskan kepada pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  sebagai  aturan  khusus  (lex  spesialis) sebagai dasar hukum dan pertimbangan hukum untuk menerapkan sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media massa (Medsos).
Assesmen Risiko Dalam Pemberian Hak Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat Agus Fujianto; I Gusti Ayu Ratih Damayanti; Anwar
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i4.154

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Assesmen risiko dalam  pemberian hak bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi. Dan mengetahui pelaksanaan Assesmen risiko dalam pemberian hak besyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lapas Kelas IIA Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris  yang memfokuskan pada penelitian peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapannya di lapangan. Hasil penenlitian ini menunjukkan Assesmen risiko ini diatur dalam pasal  10  ayat (2) huruf c Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Assesmen Risiko dan Assesmen Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan.  Dalam pelaksanaan Assesmen risiko pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat telah dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan, akan tetapi kurangnya jumlah asesor assesmen dibanding jumlah narapidana jauh lebih banyak mengakibatkan pelaksanaan assesmen tidak maksimal.

Page 20 of 29 | Total Record : 290

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 4 (2022): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ) More Issue