cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Penerbit Yayasan Daarul Huda
Contact Email
penerbitdarulhuda@gmail.com
Phone
+6285280459234
Journal Mail Official
penerbitdarulhuda@gmail.com
Editorial Address
Jln Pendidikan No. 1, Cot Seurani, Muara Batu, Aceh Utara,
Location
Kab. aceh utara,
Aceh
INDONESIA
Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Kruengmane
ISSN : -     EISSN : 30326591     DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.10995150
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Medical Law, Adat Law, Environmental Law and another section related contemporary issues in law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 798 Documents
 58   59   60   61   62 
Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Kekerasan Seksual: Studi Kasus di Tarutung Hutapea, Rinsan Maratur; Yusuf, Hudi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 2 (2025): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The murder case of Kristina Lasmatiar boru Gultom, a student at Karya Tarutung Private Vocational School, in Pangguan Hamlet, Hutapea Banuarea Village, North Tapanuli Regency, is a form of serious crime involving elements of premeditated murder and sexual violence. This incident occurred on August 4, 2019 and was carried out by the suspect Rinto Hutapea, who was the victim's neighbor. This crime began with harassment, then continued with beatings, strangulation to death, and allegations of rape which were strengthened by the results of an autopsy and DNA examination. This study aims to identify the criminal elements fulfilled in the case and analyze its handling from the perspective of positive criminal law and community responses through customary law mechanisms.
Eksploitasi Anak dalam Industri Tembakau: Tinjauan Hukum dan Kriminologis atas Kasus di NTB dan Jawa Timur Pakpahan, Agustinus; Yusuf, Hudi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16411605

Abstract

: Penelitian ini membahas fenomena eksploitasi anak di ladang tembakau, khususnya di Lombok (NTB) dan Jember (Jawa Timur), dengan pendekatan hukum dan kriminologi. Anak-anak dilibatkan dalam pekerjaan berbahaya seperti memanen tembakau, membawa beban berat, dan terpapar nikotin serta pestisida, dengan jam kerja yang panjang dan tanpa perlindungan hukum yang memadai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk eksploitasi anak, menganalisis efektivitas perlindungan hukum, dan memahami akar masalah melalui teori-teori kriminologi seperti teori konflik, teori ekologi sosial dan teori strain. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, dengan data diperoleh dari studi literatur, laporan lembaga HAM, dan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki perangkat hukum nasional dan telah meratifikasi konvensi internasional, implementasi perlindungan anak masih sangat lemah. Eksploitasi anak dalam industri tembakau merupakan bentuk kejahatan struktural akibat ketimpangan ekonomi, minimnya pengawasan negara, dan lemahnya tanggung jawab sosial korporasi. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan pengawasan, reformasi kebijakan rantai pasok industri, serta sinergi antar instansi dan edukasi masyarakat untuk mencegah eksploitasi anak.
Implikasi Garar dan Maisir di Hukum Islam Magfirah, Khofifah
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 2 (2025): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article examines the application of Islamic law's prohibition on gharar (uncertainty) and maisir (gambling) in contemporary economic transactions. The prohibition of these two elements in Islam is a form of self-protection based on the principles of sharia (maqasid sharia), particularly in protecting property (hifzhul mal) and preventing economic exploitation and injustice in trade. This article uses a qualitative approach based on library research of primary and secondary sources in Islamic jurisprudence (fiqh) of muamalah. The results of this research indicate that gharar and maisir have clear definitions, standards, and levels in classical muamalah jurisprudence. In contemporary practice, conventional insurance systems and social insurance programs such as BPJS Kesehatan (Social Security Agency) contain elements of gharar and maisir, which are considered intelligent and offer benefits. Under Islamic law, a contract or agreement containing these elements is considered fasid and invalid. This prohibition is due to the potential harm to one of the parties and does not reflect the values of justice and mutual consent (antaradin) in the transaction. Therefore, reformulation of the economic system in accordance with Islamic law must be carried out immediately to ensure that Muslim transactions do not involve prohibited practices and remain within the corridor of Islamic law.
Implementasi Pelindungan Data Pribadi Berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Rahmawati, Deva Sinta; Rosadi, Sinta Dewi; Cahyadini, Amelia
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 2 (2025): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15857274

Abstract

Pelindungan data pribadi terhadap integrasi data antar instansi pemerintah menjadi langkah strategis guna meningkatkan efisiensi layanan publik yang kolaboratif, aman, dan akuntabel. Penelitian ini membahas implementasi pelindungan data pribadi dalam konteks integrasi data dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, meliputi kewajiban hukum pengendali data, optimalisasi lembaga pengawas, serta mekanisme keamanan dan penanganan  terhadap insiden kebocoran data terhadap data yang terintegrasi berdasarkan konsep Whole of Government. Namun, proses ini menimbulkan tantangan serius dalam pelindungan data pribadi karena belum adanya mekanisme tata kelola yang kuat serta harmonisasi regulasi terhadap keamanan informasi yang bersifat lintas instansi. Hal tersebut menjadi urgensi bagi pemerintah untuk segera merumuskan regulasi yang memuat mekanisme tata kelola keamanan informasi, pengawasan serta penanganan terhadap data terintegrasi antar instansi dan penguatan lembaga pengawas independen guna menegakkan standar pelindungan data serta mengkoordinasikan keamanan informasi, sesuai dengan amanat UU PDP. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Standar Operasional keamanan informasi dari instansi terkait, dan wawancara semi-terstruktur.
Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial Dalam Kasus Kejahatan Belanja Online di Wilayah Jawa Timur Goa, Marselinus; Yusuf, Hudi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindakan penipuan yang bersifat konvensional diatur secara rinci di dalam KUHP berikut dengan ancaman hukumannya. Namun, pada zaman modern saat ini, tindakan penipuan berkembang yang sebelumnya bersifat konvensional, menjadi dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi atau biasa disebut secara daring atau online. Pendekatan penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian empiris .Analisis ini bertujuan untuk menganalisis modus serta faktor penyebab terjadinya penipuan jual beli melalui sarana e-commerce serta untuk menganalisis penanganan tindak pidana penipuan jual beli online serta kendala yang terjadi dalam proses penegakan hukumnya. Kepustakaan penelitian ini menggunakan konsep tindak pidana, konsep penipuan, ketentuan pidana dalam UU ITE, teori kejahatan, pembuktian dalam perkara pidana serta kebijakan penanggulangan tindak pidana .Modus yang digunakan pelaku penipuan jual beli online adalah dengan mengajak pembeli bertransaksi di luar marketplace resmi, berpura-pura mengatasnamakan merchant online, meminta OTP korban, penipu berpura-pura dari bea cukai dan meminta tambahan pemabayaran pada korbannya, penipu mengirimkan barang secara COD dan kurir meminta pembayaran pada korbannya dan tentunya barang tersebut tidak sesuai dengan deskripsinya. Adapun penyebab terjadinya penipuan jual beli online lebih dikarenakan oleh kultur budaya masyarakat, belum tersertifikasinya secara menyeluruh setiap proses jual beli melalui media sosial ataupun online, faktor ekonomi, pencarian jati diri serta minimnya resiko tertangkap yang menyebabkan penipuan online marak terjadi. Upaya pencegahan terjadinya penipuan online, yaitu perlu adanya peningkatan serta perbaikan profesionalitas dan integritas dari aparatur penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan penipuan online yang marak terjadi di masyarakat. Hal tersebut dilakukan supaya adanya kepastian hukum dan jaminan perlindungan bagi masyarakat.
Pemalsuan Tandatangan (Studi Kasus Putusan Nomor 697/K/Pid/2025) Susanto, Yokki; Yusuf, Hudi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 2 (2025): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The crime of document forgery is a form of crime that has a serious impact on security and trust and many losses are experienced in various aspects of people's lives. The crime of document forgery is important in efforts to understand the legal basis, the role of law enforcement agencies, and the legal consequences associated with such actions. This study aims to explore various legal aspects related to the crime of document forgery, including legal definitions, types of document forgery, criminal sanctions imposed, and law enforcement efforts carried out by related institutions. Normative law used to examine various laws, regulations, court decisions, and related literature to understand aspects related to the crime of document forgery. This study provides an in-depth understanding of the legal framework governing the crime of document forgery, as well as providing a basis for improving law enforcement policies and procedures to increase effectiveness in handling similar cases in the future.
Analisis Terhadap Perdamaian Dalam Kepailitan Yang Diawali Dengan Penolakan Perdamaian Dalam PKPU Ramadhan, Muhamad Rafli; Suryanti, Nyulistiowati; Yuanitasari, Deviana
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16416966

Abstract

Di era globalisasi saat ini, Perjanjian utang-piutang merupakan elemen penting dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam sektor properti seperti pembangunan apartemen. Ketika debitor gagal melaksanakan kewajibannya, UU KPKPU memberikan kesempatan bagi debitor untuk menghindari kepailitan melalui rencana perdamaian. Selanjutnya, permasalahan timbul ketika rencana perdamaian pada PKPU ditolak dan debitor dinyatakan pailit, tetapi kemudian kembali mengajukan perdamaian dalam proses kepailitan. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perdamaian pada kepailitan pasca rencana perdamaian PKPU ditolak dan akibat hukum dari dikabulkan perdamaian dalam kepailitan yang diawali dengan penolakan dalam PKPU. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memperhatikan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa kajian literatur hukum, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan literatur pendukung lainnya. Dengan tujuan untuk memahami fenomena yang dimaksud dengan berlandaskan pada hukum yang berlaku. Melalui hasil penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa pertama, perdamaian kedua yang sebelumnya telah gagal dalam proses PKPU secara yuridis tidak dapat dibenarkan dan seharusnya dinyatakan tidak sah dan kedua, akibat hukum dari dikabulkan perdamaian pada kepailitan setelah ditolaknya perdamaian pada PKPU ialah status debitor pailit dicabut dan mengembalikan kewenangan pengelolaan harta kepada perusahaan. Di samping itu, meskipun pelaksanaan rencana perdamaian dalam PKPU dan kepailitan di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Perlu adanya harmonisasi pengaturan PKPU dan Kepailitan dengan Peraturan Mahkamah Agung agar tercipta suatu kepastian hukum.
Pada Konsep Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Kewarisan Dalam KHI Muhammad, Mar'i; Fitri, Nurul Amalia; Maloko, M. Thahir; Hasan, Hamzah
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 2 (2025): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the Compilation of Islamic Law (KHI), Article 173 states that a person who kills or attempts to kill an heir, is not entitled to receive an inheritance. Nevertheless, in judicial practice, issues arise on the application of the concept of “serious mistreatment” as a form of action that obstructs heir rights. The term is often used to refer to acts of violence that have not necessarily caused death, but are nonetheless considered severe enough to disfranchise someone. Unfortunately, the KHI does not provide clear restrictions or definitions regarding what is meant by “severe persecution”. This raises questions from the point of view of the principles of legal clarity and certainty, which are fundamental principles in national legal systems. The concept of severe persecution as a barrier to inheritance in the KHI has strong moral and philosophical urgency because it is aligned with the values of justice and maqashid al-shari’ah. However, in the context of positive legal norms, the term still harbors fundamental questions in terms of redactional clarity and certainty of application. The absence of a clear normative definition in the KHI leaves the term “severe maltreatment” prone to being interpreted subjectively by individual judges. As a result, inconsistencies occur in court judgments, which ultimately harm the parties seeking justice. From the perspective of the basis of legal clarity, legal norms are supposed to be formulated in language that is concrete and easy to understand. Whereas from the grounds side of legal certainty, the norm must be consistently enforceable and immutable.
Pengaruh Penggunaan Paylater terhadap Kesejahteraan Finansial Konsumen dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Sativa, Adisty; B, Baidhowi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Paylater service has emerged as a significant innovation in the digital financial system in Indonesia, providing consumers with easy access to meet their daily needs. However, the rapid growth of this service raises challenges related to Islamic principles such as the avoidance of riba, gharar, and maysir. This study aims to explore how Islamic economic law can regulate Paylater services to remain compliant with sharia principles. By analyzing existing regulations, including DSN-MUI fatwas and OJK regulations, as well as the importance of transparency in contracts and financial literacy education for consumers, this study finds that the implementation of strict sharia-based regulations and increased consumer awareness can create an ethical and sustainable financial ecosystem. The findings of this research are expected to provide recommendations for service providers and relevant authorities in developing financial products that align with Islamic values.
Penerapan Aturan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Trotoar Jakarta: Antara Ketertiban Umum dan Korban Sosial Butarbutar, Jonner Marulitua; Yusuf, Hudi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberlakukan aturan yang melarang aktivitas berdagang di atas trotoar sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan ketertiban umum, kenyamanan pejalan kaki, dan keindahan kota. Kebijakan ini secara hukum sah, karena didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum. Namun, dalam praktiknya, penerapan aturan tersebut menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, terutama terhadap para pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini menggantungkan mata pencaharian mereka dari berdagang di trotoar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dampak dari kebijakan penertiban tersebut terhadap kehidupan PKL, baik dari sisi pendapatan, keberlangsungan usaha, maupun kondisi sosial keluarga mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi kasus di beberapa wilayah di Jakarta yang menjadi pusat penertiban. Data diperoleh melalui wawancara dengan para pedagang, observasi langsung di lapangan, serta kajian terhadap kebijakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pedagang mengalami kehilangan mata pencaharian, tekanan ekonomi, hingga konflik sosial sebagai akibat dari penerapan aturan tersebut. Mereka tidak hanya mengalami kerugian finansial, tetapi juga menghadapi kesulitan dalam mencari lokasi usaha yang baru dan layak. Di sisi lain, penertiban dilakukan tanpa adanya solusi alternatif yang konkret, seperti tempat relokasi yang memadai atau bantuan usaha dari pemerintah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun aturan ini ditujukan untuk menciptakan ketertiban kota, pelaksanaannya masih kurang mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, kebijakan penertiban seharusnya disertai dengan pendekatan yang lebih humanis dan solutif agar tidak menimbulkan korban dari kelompok masyarakat kecil yang rentan, khususnya para PKL. 

Page 60 of 80 | Total Record : 798

 58   59   60   61   62 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 1 (2026): March Vol 3, No 4 (2025): December Vol 3, No 3 (2025): September Vol 3, No 2 (2025): June Vol 3, No 1 (2025): March Vol 2, No 4 (2024): December Vol 2, No 3 (2024): September Vol 2, No 2 (2024): June Vol 2, No 1 (2024): March