cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ide Prima Hadiyanto
Contact Email
jurnalilmiahfenomena@gmail.com
Phone
+6281333317185
Journal Mail Official
jurnalilmiahfenomena@gmail.com
Editorial Address
FAKULTAS HUKUM Universitas Abdurachman Saleh Situbondo JL. PB. Sudirman No. 07 Situbondo
Location
Kab. situbondo,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Fenomena
Published by Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
ISSN : 02151448     EISSN : 30477204     DOI : https://doi.org/10.36841/fenomena.v21i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah FENOMENA terbit pertama kali tahun 2007, dengan frekwensi 2 kali setahun pada bulan Mei dan November, Jurnal ini memuat tulisan yang berupa artikel, hasil penelitian yang ada hubungannya dengan bidang hukum. Kami tertarik dengan topik yang terkait secara umum dengan masalah Hukum di Indonesia. Focus dan ruang lingkup penulisan artikel ini meliputi: isu-isu topikal dalam Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Dagang, Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Perlindungan Anak, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, dan Hukum Lingkungan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 131 Documents
 4   5   6   7   8 
SANKSI PIDANA MENURUT PASAL 107 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN BAGI PENIMBUN MASKER DI MASA PANDEMI COVID-19 Yulianto, Irwan
FENOMENA Vol 15 No 1 (2021): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i1.1454

Abstract

Penimbunan adalah perbuatan yang mengumpulkan barang-barang sehingga barang tersebut menjadi langkah di pasaran kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi sehingga warga setempat. sulit untuk menjangkaunya. Hal ini bisa dipahami bahwa apabila tersedia sedikit barang maka harga akan lebih mahal. Apalagi jika barang yang ditimbun itu merupakan kebutuhan primer manusia seperti bahan makanan pokok. Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum atau penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilihat dari bentuknya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian ini bersifat preskriptif, penulis hendak memberikan perskripsi terhadap prinsip hukum perdagangan. Berdasarkan uraian latar belakang dan pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Dalam hal pemberian sanksi untuk para pelaku penimbun masker di masa pandemi covid-19, perbuatan tersebut melanggar atau menyalahi ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan barang yang akan menyulitkan masyarakat dalam memperoleh ba-rang berkebutuhan pokok. Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan,Pasal 107 Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH MENJADI SERTIFIKAT DENGAN LETTER C Sudiyono, Sudiyono
FENOMENA Vol 11 No 1 (2017): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

istilah buku catatan tanah di tiap-tiap kantor desa, yang disebut dengan Buku Letter C dan krawangan desa. Lahirnya buku catatan tanah di tiap-tiap desa ini (di wilayah hukum masing-masing desa) sudah ada sejak jamannya Hindia Belanda di Indonesia. Sedangkan tanah-tanah yang dipunyai / dikuasai oleh orang-orang pribumi adalah tanah-tanah adat sehingga baik sebelum maupun setelah lahir UU No.5 Tahun 1960 No: 109 bahkan sampai sekarang pun tanah yang berasal dari adat tetap tersimpan di dokumen pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi letter c serta landasan hak kepemilikan tanah dalam pembuatan sertifikat.
TRADISI SUMBANGAN DALAM ACARA PERKAWINAN DI DESA PERANTE KECAMATAN ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 1 TENTANG PERKAWINAN Sugeng, Tedjo Asmo
FENOMENA Vol 13 No 1 (2019): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengertian Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang di kukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan. Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Karakteristik sumbanganpernikahan ialah Sejumlah dana dan barang berupa uang, kado serta kebutuhan sembako seperti beras gula kue dan lainnya. Akan tetapi hal itu tidak termasuk hal yang diharuskan dalam sebuah sumbangan dalam pernikahan tersebut, itu pun beberapa adat diseluruh Negara tidak semua sama dalam tata caranya adat istiadatnya. Jika ada suatu perbedaan antara adat itu harus sesuai dan diikuti oleh masyarakat tersebut seperti sebuah hal wajib berbalik seperti pengembalian dari awal sumbangan tersebut. Seperti yang dijalankan adat yang saya tempati saat ini yaitu desa perante kecamatan asembagus kabupaten situbondo.
KAJIAN HUKUM TERHADAP POLIGAMI YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Uraidi, Ali
FENOMENA Vol 10 No 1 (2016): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga kini, dan juga sebagai salah satu perbuatan hukum oleh karena itu perkawinan juga akan mempunyai akibat hukum, adanya akibat hukum ini erat sekali hubungannya dengan sah tidaknya suatu perbuatan hukum. Apabila suatu perkawinan yang menurut hukum tidak sah maka anak yang lahir dari perkawinan itu merupakan anak yang tidak sah pula sehingga jika terjadi suatu perceraian tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut suatu hak apapun. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Asas monogami dalam perkawinan memiliki ada pengecualian, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Penulis ingin mengetahui akibat hukum poligami bagi ASN (aparatur Sipil Negara) serta langkah hukum apa saja yang harus dilakukan dalam melakukan perkawinan poligami.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENJAGA MINUTA AKTA Halim, Abdul
FENOMENA Vol 16 No 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v20i2.2402

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum yang kewenangannya adalah membuat akta otentik, mempunyai kewajiban untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta serta wajib menyimpan minuta akta tersebut sebagai bagian dari protokol notaris. Penyimpanan minuta akta tersebut dilakukan merupakan bentuk perlindungan bagi para pihak dan bagi minuta itu sendiri, yang mana minuta akta tersebut adalah arsip negara yang sudah seharusnya disimpan dan dirawat dengan baik sertra ditempatkan pada tempat yang aman agar tidak rusak maupun hilang. Jika minuta akta yang disimpan oleh notaris hilang atau rusak, maka notaris tersebut dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, bahwa tanggungjawab notaris apabila melakukan suatu pelanggaran terhadap minuta akta, maka notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah sesuai dengan kadar ringan atau beratnya suatu pelanggaran notaris. Bagi notaris yang melakkan suatu pelanggaran sebagaimana telah disebutkan, maka ia dapat dikenakan beberapa sanksi, sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif, sanksi perdata, maupun sanksi pidana. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, diketahui bahwasanya setelah minuta akta yang telah dibuat oleh notaris wajib ditempatkan pada tempat yang aman, hal tersebut dilakukan agar minuta akta terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. apabila minuta akta tersebut hilang atau rusak, maka notaris dapat bertanggungjawab dengan membuat berita acara kemudian melaporkan pada Majlis Pengawas Wilayah atau daerah agar nantinya notaris diberikan solusi oleh majlis pengawas terkait upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh notaris dalam hal hilang atau rusaknya minuta akta. Menutut penulis perlu untuk diadakan pengkajian ulang terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, karena Undang-Undang Jabatan Notaris saat ini tidak mengatur secara detil terkait minuta akta yang hilang atau rusak, sehingga pada masa mendatang tidak ada lagi notaris yang kurang berhati- hati dalam menyimpan minuta akta.
PENTINGNYA AKTA KELAHIRAN SEBAGAI IDENTITAS ANAK YANG DILAHIRKAN Sugeng, Tedjo Asmo
FENOMENA Vol 17 No 2 (2023): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v21i2.3778

Abstract

Akta kelahiran adalah akta yang wujudnya berupa selembar kertas bermaterai yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan yaitu nama anak, tanggal lahir anak, jenis kelamin anak, nama saksi, dan nama orang tua kandung serta tanda tangan pejabat yang berwenang di atas materai. Akta kelahiran ini merupakan salah satu dokumen resmi negara, sebagai bukti keabsahan status hubungan hukum seorang anak dengan orang tua kandungnya. Berdasarkan akte kelahiran yang dimiliki seorang anak dapat mengetahui siapa orang tua kandungnya yang sah menurut hukum (undang-undang perkawinan di indonesia). Hal ini sangat penting bagi orang tua kandungnya untuk mengurus akta kelahiran anaknya karena disamping menyangkut identitas diri anak dan status kewarganegaraan juga akta kelahiran berperan aktif dalam menentukan kedepannya nasib si anak dikemudian hari, misalnya kegunaan akta kelahiran sangat dibutuhkan antara lain: Sebagai salah satu syarat untuk masuk sekolah bagi si anak dari TK-SD dan seterusnya yang akhirnya sebagai rujukan penetapan identitas dalam dokumen lain, misalnya ijazah Salah satu syarat pembuatan kartu keluarga (KK), dan karu tanda pengenal (KTP) serta kemungkinan besar dibutuhkan untuk melamar pekerjaan termasuk menjadi anggota TNI dan POLRI. Pengurusan hak waris Melaksanakan perkawinan, pembuatan paspor, pembuatan SIM, dan lain-lain Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka target luaran yang ingin dicapai dalam membahas permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini adalah meliputi: bagaimana proses pengurusan akta kelahiran anak yang dilahirkan di luar nikah/hasil dari perkawinan siri. Sedangkan metode yang digunakan dalam pembahasan terhadap permasalahn tersebut, adalah penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan mengedepankan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun hasil pembahasan/target luaran yang dicapai, dapat disimpulkan bahwa proses pengurusan akta tersebut pemohon datang ke tempat pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membawa beberapa persyaratan: Surat keterangan kelahiran dari Dokter/Bidan/Rumah Sakit dan tempat-tempat melahirkan lainnya atau mungkin saja terjadi ketika saat melahirkan berada di pesawat atau di kapal laut maka perlu juga mendapatkan surat keterangan lahir dari pilot atau nahkoda Nama dan identitas saksi kelahiran. KTP ibu (hanya ibu, KTP ayah tidak perlu) KK ibu (hanya ibu, KK dari ayah tidak perlu Kata kunci : Pentingnya Akta Kelahiran sebagai Identitas Anak
VAKSINASI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA Hadiyanto, Ide Prima
FENOMENA Vol 16 No 1 (2022): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v20i1.1970

Abstract

Penelitian yang berjudul Prinsip Hukum Vaksinasi COVID-19 di Indonesia dilatarbelakangi oleh virus Corona atau COVID-19 yang merupakan pandemi global yang mengancam kehidupan manusia. Penyebaran penyakit ini telah memberikan dampak luas secara kesehatan, sosial dan ekonomi. Indonesia telah mengumumkan status kedaruratan kesehatan. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19 , salah satunya adalah upaya Vaksinasi. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis tentang prinsip hukum Vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Kedua untuk mengetahui, memahami serta menganalisis akibat hukum jika tidak melakukan Vaksinasi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama : Prinsip hukum Vaksinasi COVID-19 di Indonesia adalah Salus Populi Suprema Lex Esto yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Keselamatan memiliki makna kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan. Kedua : Akibat hukum jika tidak melakukan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia adalah dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana sesuai pasal 13 A dan B Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Apabila pranata-pranata lainnya seperti metode persuasif, sosialisasi bahkan sanksi administrasi terkait Vaksinasi tidak dapat berfungsi, maka mengenai pemidanaan, hal tersebut seyogyanya menjadi ultimum remedium atau upaya terakhir dalam penegakan hukum.
PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR : 1447/PDT.G/2011/PA.SM) Uraidi, Ali; Firmansyah, Devi
FENOMENA Vol 12 No 1 (2018): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap pasangan suami isteri selalu menginginkan perkawinannya hanya berlangsung sekali seumur hidup. Hal ini tergambar dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Akan tetapi, hukum perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan pengecualian terhadap seorang suami yang ingin memiliki isteri lebih dari satu yaitu harus mendapat ijin dari Pengadilan dan harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat beristeri lebih dari satu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim, untuk memutuskan perkara Nomor 1447/Pdt.G/2011/PA.SM dan bagaimana Implikasi hukum dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas suami di Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan uraian latar belakang dan pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim adalah berawal dari surat gugatan yang diajukan Penggugat (ibu kandung Tergugat I) dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat maka Penggugat mengajukan alat bukti surat maupun saksi. Alat bukti tersebut berupa bukti surat foto kopi kutipan akta nikah, dan para saksi, dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maka pertimbangan hukum yang digunakan hakim yaitu alasan yang diajukan oleh penggugat sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selain itu pengajuan permohonan pembatalan perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (3), selain peraturan hukum tersebut hakim juga merujuk pada sumber lain yaitu kitab-kitab fiqih. Implikasi hukum yang ditimbulkan dari adanya pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut: terhadap keduanya implikasi hukumnya yaitu perkawinan suami istri yang dibatalkan akan mengakibatkan keduanya kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan, maka secara otomatis hubungan suami isteri tersebut putus. Dan perkawinan yang telah dibatalkan tidak mendapat akta cerai, hanya mendapat surat putusan bahwa pernikahan tersebut dibatalkan. dan terhadap Tergugat I yaitu status hukum Tergugat I menjadi perawan hukmi. Terhadap Tergugat II, selain perkawinannya dibatalkan Tergugat II dapat diancam Pidana penjara.
PRINSIP HUKUM PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Uraidi, Ali
FENOMENA Vol 15 No 1 (2021): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i1.1459

Abstract

Salah satunya yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Pasal 26 ayat 1 butir c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Tipe Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis penelitian ini yang bersifat preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Prinsip hukum terhadap perkawinan dalam perspektif PUUP tentang Perubahan atas UUP bahwa perkawinan bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Akibat hukum jika terjadi perkawinan di bawah umur dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
PENYALURAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI MENURUT SISTEM UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI Sugeng, Tedjo Asmo
FENOMENA Vol 11 No 1 (2017): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Subtansi kajian / bahasa rumusan masalah dalam jurnal penelitian ini lebih di fokuskan pada target luaran yang diharapkan / target luaran yang ingin dicapai terhadap perlindungan para TKI yang bekerja diluar negeri antara lain meliputi : Bagaimana upaya pemerintah yang dilakukan dalam meningkatkan Perlindungan nasib para TKI yang berkerja diluar negeri, sebagaimana yang ingin dicapai dalam penerapan sistem Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Dan bagaimana dampak positifnya setelah adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan terhadap keberadaan nasib para TKI yang disalurkan ke luar negeri. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Emperis. Metode analisanya menggunakan metode kualitatif yang didukung dengan teori Studi Pustaka berdasarkan data primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa. Sepanjang pemerintah melakukan upaya tingkat pengawasan secara intensif dan terpadu yang terkoordinasi dengan instansi yang terkait beserta perangkat hukum yang ada sekarang serta dengan upaya yang terintergrasi, maka pelaksanaan upaya pemerintah untuk meningkatkan perlindungan nasib para TKI di luar negeri sesuai yang diharapkan dalam sistem Undang-Undang tersebut, secara otomatis akan berdampak positif antara lain meliputi : menurunnya tingkat penyaluran TKI ke luar negeri secara ilegal; menurunya tingkat kejahatan terhadap kemungkinan timbulnya penyiksaan majikan terhadap pekerjanya; meningkatkan kesadaran atas pemenuhan hak-hak TKI sejak tahap perlindungan pra penempatan/sebelum pemberakatan TKI ke luar negeri dan selama bekerja sampai berakhirnya masa perjanjian kerja, termasuk pemberian kemudahan fasilitas kepulangan TKI dari tempat kerja negara tujuan ke tempat daerah asal TKI; pemenuhan jaminan kecelakaan – jaminan perawatan kesehatan / TKI meninggal dunia di negara tujuan; sedangkan dampak lainnya adalah mempererat dan meningkatkan hubungan kerjasama antar negara dan terbukanya kesempatan kerjasama dalam hubungan ketenagakerjaan, sehingga peluang kesempatan kerja diluar negeri masih terbuka dengan tingkat upah yang ditawarkan cukup memadai. Realitas inilah telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat indonesia terutama peluang kerja bagi pencari kerja yang semakin meningkat jumlahnya untuk bekerja diluar negeri. Dengan demikian dapat meningkatkan pendapatan TKI dan kesejahteraan keluarganya, serta dapat meningkatkan Devisa Negara.

Page 6 of 14 | Total Record : 131

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19 No 02 (2025): NOVEMBER Vol 19 No 01 (2025): MEI Vol 18 No 02 (2024): NOVEMBER Vol 18 No 1 (2024): MEI Vol 17 No 2 (2023): NOVEMBER Vol 17 No 1 (2023): MEI Vol 16 No 2 (2022): NOVEMBER Vol 16 No 1 (2022): MEI Vol 15 No 2 (2021): NOVEMBER Vol 15 No 1 (2021): MEI Vol 14 No 1 (2020): MEI Vol 13 No 1 (2019): MEI Vol 12 No 1 (2018): MEI Vol 11 No 2 (2017): NOVEMBER Vol 11 No 1 (2017): MEI Vol 10 No 2 (2016): NOVEMBER Vol 10 No 1 (2016): MEI More Issue