cover
Contact Name
Nasrudin
Contact Email
anazhaitami@uinsgd.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
anazhaitami@uinsgd.ac.id
Editorial Address
Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Cimincrang, Panyileukan Kecamatan Gedebage, Kota Bandung Telp./Hp. 082240015474
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Journal of Islamic Law (EJIL)
ISSN : -     EISSN : 3031951X     DOI : 10.15575/ejil.v1i1
Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) adalah Jurnal pengembangan Hukum Islam yang diterbitkan pertama kali oleh Program Doktor Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Terbit setiap enam bulan sekali sebagai media publikasi artikel ilmiah pada Bidang Hukum Islam. Isi atau artikel yang dimuat dalam Jurnal ini tidak mencerminkan pandangan dan pemikiran redaksi atau institusi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 36 Documents
INOVASI PENGELOLAAN WAKAF IKHTIAR MEMBANGUN EKOSISTEM INVESTASI BERKELANJUTAN Susana, Lina Marlina
Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) Vol. 3 No. 1 (2025): Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)
Publisher : Islamic Law Doctoral Study Programme, Postgraduate UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ejil.v3i1.1254

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi dalam pengelolaan wakaf sebagai ikhtiar membangun ekosistem investasi berkelanjutan. Wakaf, sebagai instrumen sosial-ekonomi dalam Islam, memiliki potensi besar dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan wakaf konvensional sering menghadapi tantangan dalam optimalisasi, tata kelola, dan keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen terkait model investasi berbasis wakaf. Penelitian ini juga mengkaji kerangka regulasi, inovasi digital, dan peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung pengelolaan wakaf yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi dalam pengelolaan wakaf, seperti penerapan wakaf digital, integrasi dengan fintech syariah dan model investasi berbasis wakaf, dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keberlanjutan wakaf secara signifikan. Studi ini juga menekankan pentingnya dukungan regulasi dan kesadaran masyarakat dalam mengoptimalkan wakaf untuk pembangunan ekonomi jangka panjang. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dan praktis dengan menawarkan model baru dalam mengintegrasikan wakaf ke dalam ekosistem investasi berkelanjutan. Temuan ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, lembaga wakaf, dan investor dalam meningkatkan efektivitas wakaf dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial Abstract: This study aims to analyse innovations in waqf management as an effort to build a sustainable investment ecosystem. Waqf, as a socio-economic instrument in Islam, has great potential in supporting community welfare. However, conventional waqf management often faces challenges in optimisation, governance, and sustainability. This research uses a qualitative method with a normative juridical approach. Data is obtained through literature study and document analysis related to waqf-based investment models. This research also examines the regulatory framework, digital innovation, and the role of Islamic financial institutions in supporting sustainable waqf management. The results show that innovations in waqf management, such as the implementation of digital waqf, integration with Islamic fintech and waqf-based investment models, can significantly improve the transparency, efficiency and sustainability of waqf. The study also emphasises the importance of regulatory support and public awareness in optimising waqf for long-term economic development. This research makes both academic and practical contributions by offering a new model of integrating waqf into the sustainable investment ecosystem. The findings provide recommendations for policymakers, waqf institutions, and investors in enhancing the effectiveness of waqf in supporting economic growth and social welfare.
INTEGRASI FATWA DSN-MUI KE DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES): UPAYA FORMULASI HUKUM EKONOMI SYARIAH SEBAGAI PRODUK PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL Musaiyana, Musaiyana; Hasan Ridwan, Ahmad; Yunus Rusyana, Ayi
Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) Vol. 3 No. 2 (2025): Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)
Publisher : Islamic Law Doctoral Study Programme, Postgraduate UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ejil.v3i2.1929

Abstract

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menjadi rujukan utama dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia, namun keberadaannya belum memiliki kedudukan formal dalam struktur perundang-undangan nasional. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) hadir sebagai upaya kodifikasi fatwa-fatwa tersebut, tetapi posisinya masih bersifat non-positif hukum. Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan kritis terkait validitas, legitimasi, dan keberlakuan hukum fatwa dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme integrasi fatwa DSN-MUI ke dalam KHES serta menilai kemungkinan KHES dirumuskan sebagai produk hukum nasional yang mengikat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan fokus pada pendekatan normatif, adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi fatwa ke dalam KHES memerlukan penataan ulang dalam aspek hierarki norma, prosedur legislasi, dan penguatan kelembagaan. Di mana penataan ini mencakup penegasan posisi KHES dalam struktur peraturan perundang-undangan agar memiliki legitimasi hukum yang setara dengan produk legislasi lainnya, dan perumusan mekanisme formal untuk mengadopsi fatwa DSN-MUI sebagai bagian dari norma hukum positif. Selain itu, diperlukan penguatan kelembagaan terhadap otoritas DSN-MUI melalui landasan hukum yang lebih eksplisit, agar proses integrasi fatwa tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga konstitusional. Dengan demikian, proses formalisasi hukum ekonomi syariah melalui KHES dapat berjalan sinergis dengan sistem hukum nasional tanpa menimbulkan konflik yurisdiksi atau dualisme norma. Kebaruannya terletak pada pendekatan antara hukum Islam dan sistem legislasi nasional serta peta jalan legislasi KHES. Adapun kontribusinya adalah untuk memperkuat legitimasi hukum ekonomi syariah melalui rekognisi formal dalam sistem perundang-undangan nasional.
ANALISIS PENGARUH PEMAHAMAN PRINSIP TRANSAKSI SYARIAH TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM BERTRANSAKSI Kholil, Suparman; Bisri, Hasan
Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) Vol. 3 No. 2 (2025): Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)
Publisher : Islamic Law Doctoral Study Programme, Postgraduate UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ejil.v3i2.1932

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman prinsip-prinsip transaksi syariah terhadap keputusan konsumen dalam bertransaksi. Prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, kehalalan produk, serta keadilan dalam muamalah menjadi pedoman penting bagi konsumen Muslim dalam menentukan pilihan ekonominya. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, data dikumpulkan dari responden Muslim yang aktif melakukan transaksi keuangan. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pemahaman terhadap prinsip-prinsip transaksi syariah berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen, dengan nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,63. Artinya, 63% variasi keputusan konsumen dapat dijelaskan oleh pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip syariah. Temuan ini memperkuat bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman konsumen terhadap prinsip-prinsip syariah, semakin selektif dan konsisten mereka dalam memilih produk dan layanan yang sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi ekonomi syariah yang berkelanjutan oleh lembaga pendidikan, lembaga keuangan syariah, dan organisasi keagamaan untuk meningkatkan kesadaran konsumen. Selain itu, pelaku industri keuangan syariah perlu terus berinovasi dalam pengembangan produk dan layanan yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan syariah, tetapi juga memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen modern, guna memperkuat daya saing di pasar yang semakin kompetitif.
PERAN MASLAHAH MURSALAH DALAM LEGISLASI ISLAM KONTEMPORER: ANALISIS MAZHAB DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN Al Fikri Ys, Irsyad; Fu'ad, Asep
Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) Vol. 3 No. 2 (2025): Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)
Publisher : Islamic Law Doctoral Study Programme, Postgraduate UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ejil.v3i2.1936

Abstract

Hukum Islam dituntut untuk tetap relevan dalam menghadapi kompleksitas kehidupan modern, termasuk dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Namun, banyak permasalahan kontemporer yang tidak memiliki dasar eksplisit dalam Al-Qur’an dan Hadis, sehingga diperlukan metode hukum yang dapat mengakomodasi perubahan tanpa meninggalkan prinsip syariah. Maslahah mursalah menjadi satu di antara instrumen dalam ushul fiqh yang menawarkan solusi dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah). Meski demikian, penerapan­nya masih menjadi perdebatan di kalangan ulama karena kurangnya standar baku dalam menentukan validitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana maslahah mursalah dikonstruksi dan diterapkan dalam sistem hukum Islam modern serta mengidentifikasi tantangan metodologis yang dihadapinya. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan, penelitian ini berupaya menggali kembali perspektif klasik dan kontemporer terkait maslahah mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Maliki dan Hanbali lebih akomodatif terhadap konsep ini dibandingkan mazhab Syafi’i yang lebih restriktif (membatasi). Implementasi maslahah mursalah dapat ditemukan dalam ekonomi Islam, hukum keluarga, kebijakan publik, dan teknologi. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam metodologi penerapannya, sehingga diperlukan formulasi hukum yang lebih sistematis agar tetap sejalan dengan maqashid al-shari’ah dan prinsip dasar syariah. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan pentingnya pembakuan metodologi penerapan maslahah mursalah dalam konteks hukum modern, terutama dalam bidang ekonomi Islam, hukum keluarga, kebijakan publik, hingga teknologi. Penelitian ini berkontribusi dalam menawarkan kerangka konseptual yang lebih sistematis untuk antara maslahah mursalah dengan maqashid al-shari’ah, upaya mendorong formulasi hukum Islam yang lebih responsif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan umat secara berkelanjutan.
IJMA’ SEBAGAI SUMBER HUKUM: ANTARA KONSENSUS ULAMA DAN DINAMIKA ZAMAN Wahyudi, Wahyudi; Solehudin, Ending
Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) Vol. 3 No. 2 (2025): Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)
Publisher : Islamic Law Doctoral Study Programme, Postgraduate UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ejil.v3i2.1938

Abstract

Ijma’ sebagai konsensus kolektif para ulama, memegang posisi sentral dalam hierarki sumber hukum Islam setelah Al-Qur’an dan Sunnah. Sebagai mekanisme otoritatif dalam menetapkan hukum pada persoalan yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash. Ijma’ memiliki kekuatan legitimasi yang cukup kuat dalam menjaga kontinuitas, kesatuan, dan otentisitas hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara komprehensif konsep, sejarah, dan fungsi ijma’ dalam pembentukan hukum Islam, khususnya dalam merespons tantangan zaman modern yang ditandai dengan perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan interaksi budaya yang semakin kompleks. Dengan menggunakan pendekatan normatif-historis, penelitian ini menelaah bagaimana ijma’ dapat tetap berfungsi sebagai sumber hukum yang dinamis dan tidak statis, serta mengkaji tantangan-tantangan aktual seperti fragmentasi otoritas keilmuan, pluralitas pandangan mazhab, dan integrasi nilai-nilai global ke dalam sistem hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ijma’ pada masa klasik sangat efektif karena bersandar pada otoritas ulama yang terpusat, sedangkan di era modern, praktik ijma’ lebih efektif bila diformulasikan melalui lembaga-lembaga keagamaan resmi seperti Majelis Ulama Indonesia, dewan fatwa, dan forum ijtihad kolektif lintas mazhab. Kebaruan penelitian ini terlihat dari analisis konstruktif terhadap ijma’ sebagai instrumen hukum yang potensial untuk diperkuat kembali melalui pendekatan kelembagaan dan kolektif lintas disiplin agar mampu menghadirkan solusi hukum yang inklusif dan kontekstual. Penelitian ini menawarkan kerangka revitalisasi ijma’ dalam ranah hukum Islam kontemporer, sehingga dapat berfungsi tidak hanya sebagai konsensus keilmuan klasik, tetapi juga sebagai forum partisipatif umat dalam merumuskan hukum yang adil, adaptif, dan tetap berpijak pada maqashid al-shari’ah.
EFEKTIVITAS STRATEGI DIGITAL MARKETING BERBASIS EKONOMI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN DONASI ZAKAT DI RUMAH ZAKAT INDONESIA Efendi, Nur
Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) Vol. 3 No. 2 (2025): Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)
Publisher : Islamic Law Doctoral Study Programme, Postgraduate UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ejil.v3i2.1940

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong lembaga filantropi Islam untuk berinovasi dalam strategi penghimpunan zakat. Rumah Zakat sebagai salah satu lembaga amil zakat nasional menerapkan pendekatan digital marketing berbasis nilai-nilai ekonomi syariah dalam upaya meningkatkan partisipasi donatur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas strategi digital marketing yang digunakan oleh Rumah Zakat dan mengevaluasi sejauh mana integrasi prinsip syariah di dalamnya berkontribusi terhadap peningkatan donasi zakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, telaah pustaka, dan wawancara dengan tim pemasaran Rumah Zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi digital marketing yang dilakukan melalui media sosial, website, aplikasi RZ Apps, iklan digital, email, dan WhatsApp blast secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan peng­himpunan zakat. Strategi ini dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan kebermanfaatan. Kebaruan dari studi ini terletak pada penggabungan prinsip syariah seperti transparansi, kepercayaan (amanah), dan keadilan dalam strategi pemasaran digital. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan filantropi Islam berbasis digital serta menjadi rujukan strategis bagi optimalisasi penghimpunan zakat di era ekonomi digital.
EPISTEMOLOGI HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM FATWA DSN-MUI: INTEGRASI NILAI TEOLOGIS, RASIONALITAS EKONOMI, DAN KONSTRUKSI MASLAHAH Susandi, Adi
Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) Vol. 3 No. 2 (2025): Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)
Publisher : Islamic Law Doctoral Study Programme, Postgraduate UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ejil.v3i2.1950

Abstract

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah melahirkan berbagai fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai sumber rujukan normatif. Namun, di balik keberfungsian hukum tersebut, terdapat persoalan mendasar mengenai bagaimana epistemologi hukum ekonomi syariah dibentuk, apakah murni bersumber dari nilai-nilai teologis Islam ataukah turut dipengaruhi oleh rasionalitas ekonomi modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai struktur epistemik yang membentuk fatwa DSN-MUI dengan menelaah integrasi antara nilai-nilai teologis, logika rasional, instrumental ekonomi, dan konstruksi maslahat sebagai dasar etik normatif. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan filsafat hukum Islam, analisis wacana, dan hermeneutika teks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI merupakan produk hukum yang bersifat intertekstual dan kontekstual, yang merespons realitas ekonomi tanpa sepenuhnya mengabaikan fundamen teologisnya. Adapun kebaruannya terletak pada pembacaan epistemologis terhadap fatwa, dan pemetaan struktur nilai serta logika rasionalitas yang melatar­belakanginya. Sehingga hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam membangun fondasi teoritis hukum ekonomi syariah yang lebih reflektif, integratif, dan adaptif terhadap tantangan zaman.
MEMBUMIKAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH: TINJAUAN FILOSOFIS DAN TEORITIS Dewi, R. Ira Laksana
Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) Vol. 3 No. 2 (2025): Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)
Publisher : Islamic Law Doctoral Study Programme, Postgraduate UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ejil.v3i2.1957

Abstract

Praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, namun pada implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai fundamental syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang lebih berorientasi pada prosedur hukum formal daripada pada nilai keadilan substantif dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara filosofis dan teoritis bagaimana nilai-nilai syariah seperti keadilan (‘adl), kemaslahatan, dan transparansi dapat diinternalisasikan ke dalam mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi secara lebih kontekstual dan berkeadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, melalui analisis dokumen hukum, fatwa, dan literatur keislaman serta teori hukum modern. Kebaruan penelitian ini terlihat dari penajaman makna keadilan syariah dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang bukan hanya sebagai prinsip moral, tetapi sebagai dasar konseptual yang dapat membentuk kerangka berpikir sistem hukum. Penelitian ini diharapkan dapat menguatkan pendekatan etis-transendental dalam hukum ekonomi syariah dan memberikan dasar teoritis bagi pengembangan model penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang adaptif, adil, dan berakar pada prinsip syariah. Sehingga membuka ruang bagi penelitian lanjutan dalam bentuk pengujian model praksis melalui pendekatan yuridis-empiris.
PENERAPAN DALIL QATH'I DAN ZHANNI TERHADAP INOVASI AL-UQUD AL-MURAKKABAH (MULTI AKAD) DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH Nursari, Nina; Nasrudin, Nasrudin; Jamaludin, Jujun; Mustofa, Mustofa
Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) Vol. 3 No. 2 (2025): Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)
Publisher : Islamic Law Doctoral Study Programme, Postgraduate UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ejil.v3i2.902

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dalil qath’i dan zhanni dalam inovasi al-uqūd al-murakkabah (multi akad) pada sistem perbankan syariah. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana kedua jenis dalil tersebut dapat diharmonisasikan untuk mendukung pengembangan produk keuangan yang kompleks namun tetap sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis terhadap literatur klasik dan kontemporer, fatwa DSN-MUI, serta studi kasus pada produk multi akad di Bank Syariah Indonesia (BSI) dan BTPN Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil qath’i berfungsi sebagai batas syariah yang tidak boleh dilanggar, khususnya dalam larangan riba dan gharar, sedangkan dalil zhanni memberikan fleksibilitas ijtihad bagi inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan pasar modern. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan relasi dialektis antara dalil qath’i dan zhanni dalam menciptakan produk multi akad yang kompetitif dan patuh syariah. Penelitian ini merekomendasikan agar regulator dan lembaga keuangan syariah memperkuat prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dalam pengembangan produk serta menyusun pedoman inovasi akad berbasis kemaslahatan.
PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF BERBASIS NILAI ISLAM UPAYA MEWUJUDKAN EKONOMI BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN Ridwansah, Asep Ahmad
Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) Vol. 3 No. 2 (2025): Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)
Publisher : Islamic Law Doctoral Study Programme, Postgraduate UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ejil.v3i2.1960

Abstract

Pengelolaan wakaf produktif memiliki potensi strategis dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berkelanjutan dan berkeadilan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lemahnya optimalisasi wakaf di berbagai wilayah, padahal Islam telah menanamkan nilai-nilai fundamental seperti keadilan, amanah, dan maslahat dalam pengelolaan harta wakaf. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengelolaan wakaf produktif yang berbasis nilai-nilai Islam dapat men­dukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif, yakni menganalisis prinsip-prinsip syariah yang mendasari praktik wakaf serta menelaah literatur keislaman, regulasi wakaf, dan studi kasus pengelolaan wakaf di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam manajemen wakaf mampu meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Penelitian ini memberikan kebaruan dengan mengonstruksi hubungan sistematis antara nilai-nilai Islam dan konsep pembangunan berkelanjutan dalam konteks ekonomi Islam. Kontribusinya terletak pada penguatan paradigma wakaf sebagai pendorong keadilan sosial dan keseimbangan lingkungan melalui pendekatan normatif yang berbasis maqashid syariah. Temuan ini diharapkan menjadi rujukan untuk penelitian berikutnya dalam pengembangan kebijakan wakaf nasional yang lebih ber­orientasi pada nilai-nilai Islami.

Page 3 of 4 | Total Record : 36