cover
Contact Name
Hendri Rasminto
Contact Email
jinu@kampusakademik.co.id
Phone
+6289669609417
Journal Mail Official
office@kampusakademik.co.id
Editorial Address
Jl.Pedurungan Kidul IV rt.03/01 No.62 Kel. Pedurungan Kidul/ Kec.Pedurungan Semarang 50192 , Semarang, Provinsi Jawa Tengah, 50192
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Nusantara
ISSN : 30479673     EISSN : 30477603     DOI : https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1570
JURNAL ILMIAH NUSANTARA (JINU), adalah jurnal yang ditujukan untuk publikasi artikel ilmiah yang diterbitkan oleh Kampus Akademik Publising .Jurnal Ilmiah Nusantara ( JINU) merupakan platform publikasi jurnal Karya suatu hasil penelitian orisinil atau tinjauan Pustaka yang ditulis oleh dosen atau mahasiswa. Ruang lingkup karya yang diterbitkan mencakup Multidisiplin diantaranya yaitu: Manajemen, Ekonomi, Ekonomi Syariah, Akuntansi, Kewirausahaan, Bisnis, Ilmu Sosial Humaniora, Sastra, Bahasa, Pertanian, Kesehatan, Psikologi, Peternakan, perikanan, Politik, Pendidikan, Ilmu Teknik, Sistem Informasi, Teknik Elektro dan Informatika, Desain Komunikasi Visual, Hukum.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 973 Documents
EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PPDB: ANTARA TUJUAN PEMERATAAN DAN REALITA KESENJANGAN MUTU SEKOLAH Lukman El Hakim; Naufal, Muhammad Melvin
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 3 No. 3 (2026): Mei
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v3i3.9835

Abstract

The zoning-based New Student Admissions Policy (PPDB) was designed by the government as a concrete effort to ensure equal access, accelerate the distribution of educational quality, and eliminate the labels of "favorite schools" or "superior schools" in society. This article examines the dynamics of the implementation of the Zoning PPDB, which clearly presents two sides of implementation: success on the one hand and social polemics on the other. Its implementation requires continuous evaluation and improvement. Recommended strategic steps include routine teacher rotation, increasing the measurement of the percentage of achievement-track quotas, optimizing inter-institutional facility loans, and providing mentoring or special additional hours for students with below-average grades.
Penerapan Nilai-nilai Akhlak dalam Surah Al-Ahqaf Ayat 15 untuk Membangun Karakter Mulia Anak Dina Qomariyah
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 3 No. 3 (2026): Mei
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v3i3.9838

Abstract

The decline in morality within families due to technological advancements that reduce interaction among family members demands a character education-based approach. This study aims to analyze the application of moral values in Surah Al-Ahqaf verse 15, such as filial piety, patience, gratitude, and wisdom, in shaping the noble character of children. This research employs a qualitative method with a thematic approach based on library research, involving the analysis of Qur’anic verses and related literature. The findings show that the moral values in Surah Al-Ahqaf verse 15 can be applied through strengthening family relationships, training emotional control in children, fostering gratitude, and guiding decision-making. These values provide a solid moral foundation for educating children to become individuals of noble character. This study concludes that the application of Qur’anic values contributes to the formation of children’s noble character while also serving as an effective solution to address the moral crisis in families.
Eksistensi dan Implementasi Madzhab Behavioristik dalam Pembelajaran Bahasa Arab Ahmad Azhar Alauddin; Ayu Nabilla Syaputri; Dian Fatmawati; M. Yunus Abu Bakar
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 3 No. 3 (2026): Mei
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v3i3.9842

Abstract

penelitian ini mengulas teori belajar behavioristik dalam kajian psikologi pendidikan. Fokus pembahasan meliputi definisi, gagasan utama, tokoh-tokoh penting, perkembangan, serta bukti eksperimen yang mendasarinya. Dalam perspektif behavioristik, proses belajar ditandai oleh perubahan perilaku yang tampak sebagai akibat interaksi antara rangsangan (stimulus) dan tanggapan (respons), yang diperkuat melalui pemberian penguatan. Sejumlah tokoh seperti John B. Watson, Edward L. Thorndike, Ivan Pavlov, B.F. Skinner, dan Clark L. Hull berperan besar melalui penelitian yang menunjukkan bahwa perilaku dapat dibentuk melalui pengalaman dan proses pengondisian. Dalam praktik pendidikan, teori ini banyak dimanfaatkan untuk membentuk kebiasaan belajar dan mengatur kegiatan kelas. Walaupun mendapat kritik karena kurang memperhatikan aspek kognitif, behaviorisme tetap berkontribusi penting dalam perkembangan teori belajar hingga saat ini.
PENDEKATAN PARTISIPATIF DAN KOLABORATIF DALAM MEMBENTUK KARAKTER SISWA YANG BERINTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI Fauzan Ahmad Raamadhan; Zainudin Hasan; Rapik Hanapi; Salsabila Rameyza Elya Putri
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 3 No. 3 (2026): Mei
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v3i3.9848

Abstract

Korupsi merupakan masalah serius yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan dan kehidupan siswa di sekolah. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran siswa terhadap tindakan korupsi di lingkungan sekolah khususnya ditingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Penelitian ini membahas tentang strategi dan metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran siswa dalam pencegahan tindakan korupsi di lingkungan sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan salah satu guru dan siswa di salah satu SMK di Bandar Lampung yang sudah melakukan pendekatan partisipatif dan kolaboratif di lingkungan sekolah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyampaian konsep anti korupsi dalam bentuk diskusi 2 arah dan pengadaan kompetisi membantu siswa sehingga megetahui bentuk-bentuk korupsi dari lingkup terkecil dalam kehidupan sehari-hari memahami dampak korupsi terhadap masyarakat dan negara, meningkatkan keaktifan siswa dalam berdiskusi dan juga meningkatkan kreatifias siswa dalam kompetisi. Dengan demikian, dari pendekatan parsitipatif dan kolaboratif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada upaya pencegahan korupsi di sekolah dan meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya membangun karakter yang baik dan berintegritas
INTERNALISASI NILAI INTEGRITAS PADA GENERASI MUDA UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT BEBAS KORUPSI Bintang Alfredo Avensyah; Lintang Dwipa Putri; Muhammad Taufiqurrahman
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 3 No. 3 (2026): Mei
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v3i3.9850

Abstract

Korupsi merupakan permasalahan serius yang masih menjadi tantangan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dapat dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga perlu diimbangi dengan pembentukan karakter yang berintegritas, terutama pada generasi muda sebagai penerus bangsa. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya internalisasi nilai integritas pada generasi muda sebagai langkah strategis dalam menciptakan masyarakat yang bebas dari praktik korupsi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber terkait integritas, pendidikan karakter, dan pencegahan korupsi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa internalisasi nilai integritas dapat dilakukan melalui proses kesadaran, pemahaman, pembiasaan, hingga internalisasi nilai dalam kehidupan sehari-hari. Peran keluarga, pendidikan, lingkungan sosial, serta media juga sangat berpengaruh dalam mendukung proses tersebut. Dengan adanya internalisasi nilai integritas yang kuat, diharapkan generasi muda mampu menjadi agen perubahan yang berperan aktif dalam membangun budaya anti korupsi dan mewujudkan masyarakat yang bersih dan berintegritas.
PENERAPAN MODEL FISHBOWL UNTUK MENINGKATKAN KERJASAMA TIM Respati Puji Wiyati; Siti Nurhayati; Sri Supadmi; Puji Hastuti; Mauria Tania; Nurul Chotimah
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 3 No. 3 (2026): Mei
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v3i3.9859

Abstract

Kerjasama siswa adalah bagian terpenting dalam pembelajaran, karena selain siswa mengembangkan kecerdasannya juga mengajak siswa untuk bertukar pikiran serta berpartisipasi dalam pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang dapat menumbuhkan kemampuan tersebut adalah model pembelajaran Fishbowl. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan langkah-langkah, kelebihan dan kekurangan penerapan model pembelajaran Fishbowl pada Pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri 1 Temanggung, Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Karanganyar, Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo, Madrasah Aliyah Negeri 2 Rembang. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Temanggung, Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Karanganyar, Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo, Madrasah Aliyah Negeri 2 Rembang. Informan penelitian ini adalah guru. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu: 1) Langkah-langkah model Fishbowl meliputi a) Rombongan siswa yang besar dapat dibagi menjadi kelompok diskusi dan kelompok pendengar; b) Tempat duduk diatur dengan formasi setengah lingkaran dimana kursi kelompok pendengar dibiarkan kosong dan menghadap peserta diskusi; c) Kelompok pendengar duduk mengelilingi kelompok diskusi, seolaholah sedang melihat ikan yang berada pada sebuah mangkuk (Fishbowl); d) Selama kelompok diskusi berdiskusi, bagi kelompok pendengar yang ingin menyumbangkan pikiran atau pendapat dipersilahkan; dan e) Guru mempersilahkan untuk mengeluarkan pendapatnya masingmasing dan memberikan pertanyaan untuk kelompok; 2) Kelebihan model Fishbowl yaitu a) Mendorong siswa untuk berpikir kritis; b) Memfasilitasi siswa dalam mengekspresikan pendapatnya secara bebas; c) Mendorong siswa untuk menyumbangkan ide atau pemikiran dalam memecahkan masalah secara bersama-sama; d) Membantu siswa dalam memilih satu atau beberapa alternatif jawaban untuk memecahkan masalah berdasarkan pertimbangan yang matang; 3) Kekurangan model Fishbowl adalah a) Jawaban siswa terkadang menyimpang atau tidak sesuai dengan yang diharapkan; 2) Hanya siswa yang aktif berbicara yang cenderung mendominasi diskusi dan menyampaikan pendapatnya; 3) Bagi guru yang belum menguasai kelas, penerapan metode ini dapat memakan waktu yang cukup lama; dan 4) Metode ini membutuhkan waktu yang relatif intensif untuk pelaksanaan secara efektif. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa model Fishbowl dapat diterapkan dalam proses pembelajaran sebagai upaya untuk meningkatkan kerjasama tim selama proses pembelajaran di madrasah.
Reinterpretasi Konsep Daulat dan Durhaka dalam Gurindam Dua Belas: Pergeseran Paradigma Kepemimpinan Melayu Klasik Elmustian, Elmustian; Hermandra Hermandra; Ika Apriyanti
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 3 No. 3 (2026): Mei
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v3i3.9865

Abstract

This research deconstructs the concepts of daulat (sovereignty) and durhaka (treason) within the text of Gurindam Dua Belas by Raja Ali Haji, viewed through the lens of a paradigm shift in Classical Malay leadership. The central problem addressed is the tension between the traditional, sacred-supernatural conception of daulat and the Islamic ethical demands introduced by Raja Ali Haji. Utilizing a sociological hermeneutic method, this study focuses its analysis on the Fifth and Twelfth Articles to dissect the internal transformation of values. These specific articles are selected as they represent the core of leader-people relational ethics and individual moral responsibility. The findings reveal that in Raja Ali Haji’s thought, daulat underwent an Islamization process, evolving into a conditional "ethical legitimacy." Consequently, the concept of durhaka is no longer understood as physical defiance against the personification of the monarch (cult of personality), but rather as a failure to uphold a moral contract when a leader abandons the Sharia. These findings affirm that Gurindam Dua Belas offers a transcendental-constitutional leadership model that remains highly relevant for evaluating the ethical crises in modern leadership today.
Antara Perlindungan dan Risiko: Analisis Normatif terhadap Kerugian Institusional dalam Kontrak LPK–PMI Liony Leontin Mongi; Joice Jane Umboh; Pingkan Dewi Kaunang; Nita C. Ganap; Kristiane Paendong
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 3 No. 3 (2026): Mei
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v3i3.9866

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara kritis ketimpangan kontraktual dalam perjanjian pra-penempatan antara Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). Meskipun kerangka regulasi menitikberatkan pada perlindungan PMI, orientasi tersebut secara tidak langsung menimbulkan blind spot dengan mengabaikan kerentanan hukum dan ekonomi LPK sebagai aktor institusional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, serta mengintegrasikan teori keadilan kontraktual (Atiyah dan Rawls), analisis ekonomi hukum (Posner), dan teori kontrak relasional (Macneil). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian LPK–PMI secara formal memenuhi syarat sah kontrak, namun secara substantif mengalami ketidakseimbangan dan lemahnya daya paksa. Orientasi perlindungan yang berlebihan terhadap PMI menyebabkan distribusi risiko yang tidak proporsional, sehingga LPK menanggung beban finansial tanpa jaminan perlindungan hukum yang memadai. Kondisi ini memicu moral hazard, menurunkan efisiensi ekonomi, serta melemahkan kepercayaan dalam hubungan kontraktual. Selain itu, ketiadaan mekanisme normatif yang jelas terkait penegakan klausul penggantian biaya menunjukkan adanya kekosongan hukum. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi kerangka hukum dan kontraktual berbasis keseimbangan risiko dan perlindungan proporsional. Diperlukan pergeseran paradigma dari pendekatan protektif yang sepihak menuju pendekatan perlindungan yang seimbang (balanced protection approach), guna menjamin keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan sistem penempatan pekerja migran Indonesia.
PANTANG LARANG KEPEMIMPINAN DALAM ALAM MELAYU Hermandra, Hermandra; Elmustian Elmustian; Kemalasari, Putri Endang
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 3 No. 3 (2026): Mei
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v3i3.9867

Abstract

Pantang larang dalam budaya Melayu merupakan sistem nilai tradisional yang berperan penting dalam mengatur kehidupan sosial, termasuk dalam praktik kepemimpinan. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai larangan normatif, tetapi juga sebagai mekanisme kultural yang membentuk karakter dan etika pemimpin. Dalam konteks ini, pantang larang menjadi bagian dari proses internalisasi nilai yang berlangsung secara turun-temurun dalam masyarakat Melayu. Kajian ini berfokus pada pemahaman mengenai bentuk, makna, serta fungsi pantang larang dalam kepemimpinan Melayu, terutama dalam kaitannya dengan dinamika kepemimpinan masa kini. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menitikberatkan pada studi kepustakaan, melalui pemanfaatan berbagai sumber seperti buku ilmiah, jurnal, serta karya sastra Melayu klasik.. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi, dengan tujuan untuk menemukan serta memahami berbagai nilai yang terkandung dalam pantang larang. Hasil kajian menunjukkan bahwa pantang larang dalam kepemimpinan Melayu mencakup dimensi moral, sosial, dan spiritual yang saling terintegrasi. Nilai-nilai seperti keadilan, kebijaksanaan, kesantunan, dan tanggung jawab menjadi fondasi utama dalam membangun kepemimpinan yang berintegritas. Di sisi lain, dalam konteks modern, nilai-nilai tersebut tidak selalu dapat diterapkan secara literal, sehingga memerlukan reinterpretasi yang kontekstual agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, Pantang larang tidak hanya dipahami sebagai warisan budaya, tetapi juga dapat menjadi sumber nilai etis yang tetap adaptif dalam praktik kepemimpinan masa kini.
Analisis Implementasi UU 33/2014 dan PP 42/2024 terhadap Pengawasan Produk Halal Oleh BPJPH Muyassaroh Yusroni; Mulfi Aulia
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 3 No. 3 (2026): Mei
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v3i3.9870

Abstract

The supervision of BPJPH over halal labeling on food and beverages is still not optimal, especially due to a lack of education for business actors and the public. Many MSMEs have not included halal/non-halal labels in accordance with Law No. 33 of 2014, even though Indonesia has great potential in the halal industry. Halal certification is mandated by law and the latest government regulations, but the challenges of supervision and certification costs remain an obstacle. This study aims to enhance consumer trust and the effectiveness of regulations using qualitative methods through interviews and literature reviews. The research results indicate that supervision is carried out by business actors internally and by BPJPH externally, supported by LPH and MUI. Cases like marshmallow and Warung Ayam Goreng Widuran emphasize the importance of supervised and transparent distribution. Import-export supervision is still limited but is conducted through inter-agency cooperation. BPJPH implements risk-based supervision and gradual sanctions, as well as establishing synergy with various parties. Overall, the supervision process is in accordance with applicable laws and regulations, covering education, certification, label revocation, cooperation both domestically and internationally, and the implementation of SJPH. Products that do not meet the requirements are advised to label themselves as "not halal."