cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurani Ajeng Tri Utami
Contact Email
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Phone
+62281-638339
Journal Mail Official
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Editorial Address
Gedung Yustisia IV , Law Journal Center Jalan Prof. H.R. Boenyamin No. 708 Purwokerto, Central Java, Indonesia, 53122
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Soedirman Law Review
Published by Universitas Jenderal Soedirman
ISSN : -     EISSN : 2716408X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Soedirman Law Review merupakan jurnal ilmiah yang fokus pada bidang Hukum. Jurnal ini terbit sebanyak 4 (empat) nomor dalam setahun. Soedirman Law Review menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang Hukum berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 269 Documents
 2   3   4   5   6 
Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/ Pdt.G.S/2018/Pn.Pwt) Siska Tri Wibawati; Tri Lisiani Prihatinah; Budiman Setyo Haryanto
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.44

Abstract

Penelitian ini dilakukan terhadap perkara dan Putusan Pengadilan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN. Pwt, dengan judul Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas terjadinya wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 30/Pdt.G.S/2018/PN. Pwt? dan 2. Bagaimana bentuk tanggung jawab atas terjadinya wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 30/Pdt.G.S/2018/PN. Pwt ?. Adapun tujuan penelitiannya adalah : melakukan analisis mengetahui pertimbangan hukum hakim atas terjadinya wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 30/Pdt.G.S/2018/PN. Pwt dan bentuk tanggung jawab atas terjadinya wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 30/Pdt.G.S/2018/PN. Pwt.  Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis dan analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa: pertama, 1. Pertimbangan Hakim yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi dan wajib menyerahkan objek hak tanggungan kepada kreditur, secara umum telah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu KUH Perdata dan UUHT. Akan tetapi dalam menyebutkan dasar hukum atas wanprestasinya debitur tidak tepat, karena menyebut Pasal 1234 KUH Perdata. Seharusnya yang digunakan adalah Pasal 1238 sampai dengan Pasal 1246 KUH Perdata. Dan kedua, 2.Tanggung jawab debitur atas utangnya terdiri dari dua hal, yaitu menyediakan seluruh kekayaannya sebagai jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan menyerahkan objek hak tanggungan pada saat eksekusi hak tanggungan berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf j tentang janji-janji hak tanggungan.Kata Kunci : Hak Tanggungan; Tanggung jawab; Wanprestasi
PERAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KABUPATEN BANYUMAS (Studi di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak, Kabupaten Banyumas) Yaka Dampaka; Tri Lisiani Prihatinah; Haedah Faradz
Soedirman Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.1.3505

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani KDRT di Kabupaten Banyumas serta faktor-faktor apa saja yang cenderung memengaruhi peran UPTD PPA dalam menangani KDRT di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode pengolahan data dengan reduksi data, display data dan kategorisasi data. Penyajian data dalam bentuk teks naratif dengan metode analisis data secara kualitatif model analisis isi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil penelitian. Pertama, peran UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam menangani kasus KDRT di Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan Pasal 5 jo. Pasal 6 Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak No. 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah PPA. Dibuktikan dengan ditanganinya 46 kasus sepanjang tahun 2021. Adapun peran yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas adalah Pengaduan masyarakat, Penjangkauan korban, Pengelolaan kasus, Penampungan sementara, Mediasi, dan Pendampingan korban. Kedua, faktor-faktor yang cenderung memengaruhi peran UPTD PPA dalam menangani KDRT Kabupaten Banyumas terdiri dari faktor pendukung seperti tersedianya dana, petugas yang sudah terliterasi tentang gender dengan baik dan sudah berpengetahuan tentang KDRT serta sebagian masyarakat sudah terliterasi tentang KDRT. Faktor penghambatnya seperti pandangan patriarkis masyarakat terhadap KDRT, kurangnya SDM, dsb.
KESADARAN HUKUM PENGEMUDI SEPEDA MOTOR GOJEK TENTANG LARANGAN AKTIVITAS MEROKOK TERHADAP UPAYA PENINGKATAN KETERTIBAN BERLALU LINTAS (STUDI DI KOTA PURWOKERTO) Feggy Siqihadi; Saryono Hanadi; Nayla Alawiya
Soedirman Law Review Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.1.117

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok dan kontribusi tingkat kesadaran hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok terhadap upaya peningkatan ketertiban berlalu lintas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Kota Purwokerto dengan responden sebanyak 80 (delapan puluh) pengemudi sepeda motor gojek. Pengambilan sampel penelitian menggunakan simple random sampling. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode angket, studi dokumenter dan studi kepustakaan. Data yangterkumpul diolah menggunakan teknik coding, editing, dan tabulasi serta dianalisis dengan distribusi frekuensi analisis, tabel silang analisis, analisis isi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok terhadap upaya peningkatan ketertiban berlalu lintas adalah tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian menggunakan 4 (empat) indikator kesadaran hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok meliputi tingginya pengetahuan hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok, tingginya pemahaman hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok, setujunya sikap hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok, sesuainya pola perilaku pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok. Kesadaran hukum pengemudi sepeda motor gojek tentang larangan aktivitas merokok cenderung memberikan kontribusi secara positif terhadap upaya peningkatan ketertiban berlalu lintas.Kata Kunci : Kesadaran Hukum Pengemudi Sepeda Motor Gojek; Larangan Aktivitas Merokok; Ketertiban Berlalu Lintas
KEJAHATAN PEMBEGALAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Di Wilayah Hukum Polres Lampung Timur) THE CRIME OF BULLYING IS VIEWED FROM THE PERSPECTIVE CRIMINOLOGY (Study in The Jurisdiction of The Police East Lights) Luthfi Yahya; Budiyono Budiyono; Dwi Hapsari Retnaningrum
Soedirman Law Review Vol 2, No 3 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.3.95

Abstract

Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi fenomena yang cukup kompleks saat ini adalah kejahatan pembegalan sepeda motor. Kejahatan pembegalan membuat masyarakat resah dan takut jika akan berpergian menggunakan sepeda motor, bagaimana tidak, para pelaku pembegalan kerap melakukan tindakan kekerasan terhadap para korban saat menjalankan aksinya dan bahkan tidak segan untuk menghabisi nyawa korbannya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembegalan, upaya yang dilakukan Polres Lampung Timur dalam menanggulangi kejahatan pembegalan, dan faktor-faktor yang menghambat Polres Lampung Timur dalam menanggulangi kejahatan pembegalan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh langsung dari narasumber dan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan dan literatur digunakan untuk mendukung data primer. Berdasarkan hasil penelitian terdapat lima faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembegalan yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor pekerjaan, dan faktor narkoba. Upaya yang dilakukan Polres Lampung Timur dalam menanggulangi kejahatan pembegalan adalah upaya pre-emtif, upaya preventif, dan upaya represif, selanjutnya ditemukan dua faktor yang menghambat dalam upaya menanggulangi kejahatan pembegalan, faktor masyarakat dan faktor budaya.Kata Kunci: Kejahatan, Pembegalan, Kriminologi
HUBUNGAN SEMENDA SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1114/Pdt.G/2018/PA.Bi) Rafika Hakim; Haedah Faradz; Noor Asyik
Soedirman Law Review Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2022.4.2.183

Abstract

Hubungan semenda adalah suatu pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan, ialah seorang diantara suami istri dan para keluarga sedarah dari yang lain. Hubungan semenda menjadi larangan dalam pelaksanaan perkawinan, hal ini terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1114/Pdt.G/2019/PA.Bi. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Data disajikan dengan teks naratif dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak memenuhi syarat pernikahan dan bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam yakni karena adanya halangan nikah pada diri Penggugat yang ternyata Penggugat adalah anak tiri dari Tergugat sehingga dengan demikian Penggugat termasuk kelompok perempuan yang haram dinikahi selama-lamanya oleh Tergugat. Menurut peneliti, Hakim dalam pertimbangkan hukum hendaknya menyebutkan pasal yang terkait dan Hakim sebaiknya memutus perkara ini dengan batal demi hukum karena perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan.Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Semenda.
Dissenting Opinion Pada Perkara Merintangi Penyidikan Korupsi dalam Putusan Banding (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Tpk/2018/Pt.Dki) Yonathan Karunia Waluyo; Hibnu Nugroho; Rani Hendriana
Soedirman Law Review Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.1.16

Abstract

Salah  satu  wujud  keaktifan  hakim  dalam  menangani  suatu  perkara,  yaitu timbulnya dissenting opinion dalam suatu putusan. Dissenting opinion merupakan pendapat atau putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih  yang tidak setuju dengan putusan mayoritas anggota majelis hakim. Berkaitan dengan dissenting opinion dalam Putusan nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI terdakwa atas nama Frederich Yunadi sebagai advokat telah merintangi proses penyidikan korupsi e-KTP yang dilakukan oleh Setya Novanto. Atas dasar hal tersebut, terdapat dissenting opinion yang diajukan oleh salah satu anggota majelis hakim karena putusan yang telah diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim dirasa belum memenuhi unsur keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis   normatif   dengan   spesifikasi   penelitian   preskriptif,   yaitu   dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep- konsep hukum maupun norma-norma hukum. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Selanjutnya metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  penulis terhadap Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, dapat ditarik kesimpulan bahwa dissenting opinion yang diajukan oleh salah satu hakim anggota majelis lebih  tepat  dari  pada  putusan  mayoritas  majelis  hakim.  Selain  itu  dissenting opinion dalam Putusan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum dalam penjatuhan pidana terdakwa, namun adanya dissenting opinion tersebut membawa akibat nilai-nilai positif dan negatif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Keywords:  Dissenting Opinion, Putusan Pengadilan, Tindak Pidana MerintangiPenyidikan Korupsi
Restorative Justice dalam Perkara Kekerasan terhadap Anak di Kejaksaan Negeri Purbalingga Fera Eliza; Andika Kusumawardani; Dianing Sekar Mayang; Silvi Sakinatunnisa
Soedirman Law Review Vol 5, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.4.16056

Abstract

Laws are fundamentally created to provide justice for the entire society. Law enforcement can be carried out through litigation and non-litigation processes. The government is currently striving for non-litigation law enforcement through Restorative Justice. This article aims to explain the process by which a prosecutor convinces the victim to pursue Restorative Justice enforcement and the importance of the presence of village officials in Restorative Justice efforts. The data is based on interview methods and document analysis, analyzed descriptively. The research results indicate that, fundamentally, prosecutors do not convince the victim to undergo Restorative Justice. Instead, prosecutors act as facilitators suggesting that there is an alternative way to resolve non-litigation cases through Restorative Justice. The urgency of the presence of village officials as community figures in the Restorative Justice process is a requirement of Restorative Justice. Currently, the government is attempting to maximize the resolution of cases through non-litigation means, which is highly relevant in cases related to violence against children, especially in the efforts to implement Restorative Justice in cases of violence against children in the Public Prosecutor's Office of Purbalingga under the name Suspect Saeful Trianto alias Amir Bin Hadigun. The application of Restorative Justice requires the participation and awareness of the parties involved to be implemented to the fullest extent.Keyword: Justice, Law, Non-litigation law enforcement, Restorative Justice, Violence against children
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Pada PT. Merpati Nusantara Airlines) Sofia Yonas; Agus Raharjo; Budiyono Budiyono
Soedirman Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.2.147

Abstract

Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia semakin berkembang diberbagai sektor dan tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan sajamelainkan oleh korporasi. Namun faktanya penegakan hukum masih jarangmenyentuh kasus kejahatan yang dilakukan oleh korporasi terlebih untukmeminta pertanggungjawaban kepada korporasi tersebut. Adapunpermasalahan yang diajukan dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimanapertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsidalam kasus PT. MNA. 2) Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalampenjatuhan pidana kepada Hotasi D.P Nababan selaku Direktur Utama PT.MNA. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif yang bersifat kualitatif dengan sumber data sekunder. Berdasarkanpenelitian, diperoleh hasil: 1) Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaipelaku tindak pidana korupsi dalam kasus PT. MNA adalah pembebananpertanggungjawaban pidana terhadap pengurus yakni Hotasi D.P Nababanselaku pengurus yang diidentifikasikan sebagai directing mind dari PT. MNA.2) Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana kepadaHotasi D.P Nababan adalah terpenuhinya unsur-unsur Tindak PidanaKorupsi, pertimbangan yuridis, serta hal-hal yang memberatkan maupunmeringankan. Namun berdasarkan analisis terhadap kasus denganmemperhatikan UU Tipikor serta teori-teori pertanggungjawaban pidanakorporasi, PT. MNA semestinya dapat juga dibebani pertanggungjawabanpidana korporasi. Penulis beranggapan bahwa model pertanggungjawabanpidana yang tepat adalah pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadapkorporasi dan pengurus korporasi, sehingga ada efek jera bagi korporasi.Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Korupsi, Teori Identifikasi, Strict Liability, Vicarious Liability
Pembinaan Terhadap Narapidana Penderita HIV (Human Immunodeficiency Virus) / Aids (Acquired Immune Deficiency Syndrome) Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Penularan Terhadap Narapidana Lainnya (Studi di Lapas IIA Purwokerto) Titah Sulistifa Rani; Angkasa Angkasa; Rani Hendriana
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.17

Abstract

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, lapas-lapas di Indonesia telah mengalami kelebihan penghuni yang akan meningkatkan resiko penularan HIV/AIDS. Oleh karena itu narapidana penderita HIV/AIDS harus mendapatkan perlakuan khusus daripada narapidana yang tidak menderita HIV/AIDS. Hal ini tidak hanya untuk kepentingan dirinya, melainkan juga kepentingan kesehatan narapidana lain dari penularan HIV/AIDS. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS di LAPAS IIA Purwokerto dan mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS di LAPAS IIA Purwokerto. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara dan sekunder yaitu studi kepustakaan. Hasil penelitian  ini disajikan dalam bentuk  uraian-uraian  yang  disusun secara sistematis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembinaan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS di LAPAS IIA Purwokerto disamakan dengan narapidana lain yang bukan penderita HIV/AIDS, sehingga pembinaan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS  tidak  berjalan  secara optimal.  Adapun  faktor penghambat pembinaan narapidana penderita HIV/AIDS di LAPAS IIA Purwokerto dari struktur hukum yaitu tidak adanya dokter dan psikolog, ruangan khusus konsultasi bagi narapidana penderita HIV/AIDS, tidak diwajibkannya VCT bagi narapidana dan over population, dari   substansi hukum yaitu tidak adanya peraturan dan pembinaan khusus yang mengatur mengenai hak narapidana penderita HIV/AIDS dan dari budaya hukum yaitu HIV/AIDS dipandang sebagai aib oleh masyarakat, sehingga respon masyarakat lebih berorientasi pada labelling negatif terhadap penderita HIV/AIDS, termasuk di dalam LAPAS IIA Purwokerto yang kerahasiaan identitas narapidana penderita HIV/AIDS masih menjadi prioritas utama daripada pembinaan dan pencegahan penularan.Kata Kunci : Pembinaan, HIV/AIDS, Lembaga Pemasyarakatan 
KESADARAN HUKUM REMAJA TERHADAP PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN REPRODUKSI (Studi di Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas) Muhammad Haekal Hariz; Nurani Ajeng Tri Utami
Soedirman Law Review Vol 4, No 4 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2022.4.4.2675

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan dan kontribusi kesadaran hukum remaja  terhadap pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya peningkatan kesehatan reproduksi. Penelitian ini mengunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas dengan responden sebanyak 45 (empat puluh lima) orang. Pengambilan sampel penelitian menggunakan simple random sampling. Jenis sumber data meliputi data primer dan sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode angket, kepustakaan, dan dokumenter. Data yang terkumpul diolah menggunakan teknik editing, coding, dan tabulating kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan tabel data. Analisis data kuantitatif mengunakan metode statistik sederhana yaitu distribusi frekuensi analisis dan tabel silang analisis, sedangkan analisis data kualitatif menggunakan metode analisis isi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya peningkatan kesehatan reproduksi di Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas adalah tinggi, hal ini dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: sedangnya tingkat pengetahuan hukum remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan; tingginya tingkat pemahaman hukum remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan; banyaknya sikap setuju remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan; dan banyaknya pola perilaku remaja yang kurang sesuai terhadap pendewasaan usia perkawinan. Kesadaran hukum remaja terhadap pendewasaan usia perkawinan memberikan kontribusi secara positif terhadap upaya peningkatan kesehatan reproduksi.Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Remaja; Pendewasaan Usia Perkawinan; Kesehatan Reproduksi

Page 4 of 27 | Total Record : 269

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2025) Vol 7, No 2 (2025) Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 4 (2024) Vol 6, No 3 (2024) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 4 (2023) Vol 5, No 3 (2023) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 4 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol 3, No 4 (2021) Vol 3, No 3 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 4 (2020) Vol 2, No 3 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 1 (2019) More Issue