cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurani Ajeng Tri Utami
Contact Email
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Phone
+62281-638339
Journal Mail Official
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Editorial Address
Gedung Yustisia IV , Law Journal Center Jalan Prof. H.R. Boenyamin No. 708 Purwokerto, Central Java, Indonesia, 53122
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Soedirman Law Review
Published by Universitas Jenderal Soedirman
ISSN : -     EISSN : 2716408X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Soedirman Law Review merupakan jurnal ilmiah yang fokus pada bidang Hukum. Jurnal ini terbit sebanyak 4 (empat) nomor dalam setahun. Soedirman Law Review menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang Hukum berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 269 Documents
 5   6   7   8   9 
CERAI GUGAT KARENA ANCAMAN DAN KEKERASAN SUAMI (Tinjuan Yuridis Putusan Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren Nomor: 49/Pdt.G/2019/MS.Bkj) Asyam Faishal Aji Wijaya
Soedirman Law Review Vol 2, No 3 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.3.89

Abstract

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada kenyataannya tidak semua keluarga dapat mewujudkan tujuan perkawinan, karena beberapa faktor yang menyebabkannya terjadi suatu putusnya perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan cerai gugat terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren Nomor: 249/Pdt.G/2019/Ms.Bkj. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analitis, metode pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi, analisis normatif kualitatif. Melihat hal ini dapat disimpulkan bahwa hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan pertimbangan hukum bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Peneliti menyarankan alasan perceraian yang digunakan oleh hakim dalam memberikan pertimbangan hukum hendaknya Hakim dalam hal ini juga harus mencamtumkan bahwa telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat selama berumah tangga. Saran ini didasarkan pada Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain” serta Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang menyatakan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya”.Kata Kunci : Cerai Gugat, Ancaman, Kekerasan
PERLINDUNGAN HUKUM RUMAH SAKIT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 Adinda Rasulanisa Farinta; Nayla Alawiya; Ulil Afwa
Soedirman Law Review Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2022.4.2.180

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan bentuk perlindungan hukum rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan konseptual dengan spesifikasi penelitian inventarisasi peraturan perundang-undangan, sinkronisasi hukum, dan penemuan hukum in concreto. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa pengaturan perlindungan hukum rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masa pandemi Covid-19 telah menunjukan taraf sinkronisasi vertikal. Artinya, peraturan yang lebih rendah derajatnya telah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Bentuk perlindungan hukum rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masa pandemi Covid-19 meliputi: jaminan pengaturan bagi rumah sakit untuk memperoleh hak sebagai anggota organisasi; jaminan pengaturan rumah sakit untuk menerima rasa hormat dari pasien atau pengunjung di rumah sakit; jaminan pengaturan rumah sakit memperoleh informasi yang jujur, lengkap, dan akurat; jaminan pengaturan rumah sakit memperoleh informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimiliki pasien; jaminan pengaturan rumah sakit untuk menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; jaminan pengaturan rumah sakit untuk menentukan jumlah, jenis dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi rumah sakit; jaminan pengaturan rumah sakit melakukan kerja sama dengan pihak lain dalan rangka mengembangkan pelayanan; jaminan pengaturan rumah sakit menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; jaminan pengaturan rumah sakit menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian; jaminan pengaturan rumah sakit mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; jaminan pengaturan rumah sakit mendapatkan insentif pajak bagi rumah sakit publik dan rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan; jaminan pengaturan rumah sakit menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan; jaminan pengaturan rumah sakit mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; jaminan pengaturan rumah sakit mendapatkan rehabilitasi nama baik.Kata kunci : Perlindungan Hukum, Rumah Sakit, Pelayanan Kesehatan, Pandemi Covid-19
Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas di PT. Pertamina (Persero) Tbk Cabang Ru Vi Indramayu Balongan Tengku Nadira Azis; Sukirman Sukirman; Khrisnoe Kartika
Soedirman Law Review Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.1.19

Abstract

Salah satu cara mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negara adalah dengan memberikan perlindungan hukum dalam kegiatan perekonomian sehari-hari adalah perusahaan sehingga perusahaan memiliki peran besar dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial.  Perusahaan diwajibkan untuk melakukan tanggung jawab  sosial   dan  lingkungan  (selanjutnya  disebut  TJSL).  Pemerintah  Indonesia mengatur  mengenai  melakukan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  atau  biasa dikenal CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) pada Pasal 74 Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  untuk  mewajibkan Perseroan Terbatas bertanggungjawab menjaga dan meningkatkan kesejahteraan lingkungan dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data penelitian ini bersumber dari data sekunder dan data primer. Metode analisis pengumpulan data yaitu kepustakaan dan dokumenter, data disajikan dengan teks naratif berdasarkan analisis data dengan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diambil simpulan bahwa penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) berdasarkan Pasal 74 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah diterapkan oleh  PT. Pertamina (Persero) Tbk RU VI Indramayu Balongan. Penerapan program Corporate Social Responsibility (CSR) dilakukan PT. Pertamina (Persero) Tbk RU VI Indramayu Balongan, meliputi program Bidang Pendidikan, Bidang Peningkatan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Kesehatan, Bidang Pertanian, dan Perbaikan Habitat Hutan MagroveKata Kunci: Corporate Social Responsibility, Perseroan Terbatas  
Pengaturan Tata Kelola Big Data Untuk Sinkronisasi Penerapan Satu Data Indonesia Dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Brian Amy Prastyo
Soedirman Law Review Vol 5, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.4.16046

Abstract

Aneka peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada berbagai instansi pemerintah untuk menyelenggarakan sistem informasi berpotensi mengumpulkan dan mengolah data menjadi suatu Big Data. Namun situasi yuridis tersebut terindikasi telah mengakibatkan beberapa masalah seperti fragmentasi data, duplikasi data, ketidakoptimalan, dan hambatan berkolaborasi. Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia merupakan salah satu upaya regulatif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Akan tetapi, substansi peraturan tersebut belum optimal untuk diterapkan dalam konteks pengelolaan Big Data, karena pendekatan pengumpulan data yang digunakan cenderung berbasis pengumpulan data yang telah terstruktur atau berbasis standar data. Selain itu, pengaturan tersebut juga belum memberi kepastian hukum dalam mewujudkan suatu ekosistem pengelolaan sistem informasi pemerintah yang bersifat terpadu atau tersinkronisasi. Lebih jauh lagi, pengaturan tersebut juga belum tampak menggambarkan keselarasan dengan pengaturan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan menerapkan metodologi penelitian hukum doktrinal, pada artikel ini diketengahkan argumen bahwa untuk mensinkronisasi penerapan Satu Data Indonesia dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diperlukan pengaturan tentang tata kelola Big Data. Adapun pilihan pengaturan yang dapat dipertimbangkan terdiri atas model pengaturan terpusat, tersebar, atau hybrid.
TINDAK PIDANA KEKERASAN MEMAKSA SESEORANG UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL (Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 680/Pid.B/2016/Pn.Mlg) Dewi Mutiara Yona Septiana; Agus Raharjo; Budiyono Budiyono
Soedirman Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.2.143

Abstract

Kejahatan-kejahatan yang marak terjadi ditengah masyarakat semakinbertambah, salah satunya adalah tindak pidana kekerasan memaksaseseorang untuk melakukan perbuatan cabul. Sanksi pidana yang dijatuhkanterdapat dalam Pasal 289 KUHP. Permasalahan yang dibahas dalampenelitian ini adalah mengenai penerapan unsurunsur tindak pidanakekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul dan dasarpertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana sebagaimanadiatur dalam Pasal 289 KUHP. Metode yang digunakan dalam penelitian iniadalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan danpendekatan kasus. Hasil penelitian menyatakan bahwa unsur-unsur Pasal289 KUHP yaitu tentang Kekerasan Memaksa Seseorang Untuk MelakukanPerbuatan Cabul dalam putusan Nomor: 680/Pid.B/2016/PN.Mlg telahterpenuhi karena terdakwa terbukti melakukan kekerasan dan memaksakorban untuk melakukan perbuatan cabul. Majelis Hakim menjatuhi hukumansanksi pidana sudah sesuai dengan Pasal 289 KUHP dengan pidana penjaramaksimal selama 9 (sembilan) tahun dan Majelis Hakim menjatuhi sanksipidana terhadap terdakwa dengan menjatuhi pidana penjara selama 1 (tahun).Kata Kunci: Kekerasan; Paksaan; Pemidanaan; Pencabulan
Talak Karena Isteri Menolak Mengikuti Suami Dinas (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 135/Pdt.G/2018/Pa.Tg) Siti Ghozlina Farah Sumayya; Haedah Faradz; Rochati Rochati
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.6

Abstract

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun menurut  Kompilasi Hukum Islam dalam kenyataannya sulit untuk diwujudkan, seperti kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor : 135/Pdt.G/2018/Pa/Tg mengenai talak karena isteri menolak mengikuti suami dinas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan talak karena isteri menolak mengikuti suamidin as pada Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 135/Pdt.G/2018/Pa.Tg. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi  penelitian preskriptif analitis, metode pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi data, alaisis data normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara  tersebut hanya mendasar pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti hakim kurang teliti, sebaiknya hakim menambahkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) ,(g) angka 1, 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam tentang Sighat Taklik Talak.Kata Kunci: Talak, Isteri Menolak Mengikuti Suami 
PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN KERJA Anggitariani Rayi Larasati Siswanta; Maria Mu'ti Wulandari
Soedirman Law Review Vol 4, No 4 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2022.4.4.221

Abstract

Secara yuridis, perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan sesuai peraturan perundang-undangan, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Namun, pada praktiknya dalam perjanjian kerja seringkali sudah dibuat dalam bentuk perjanjian baku oleh pengusaha/pemberi kerja. Ketidakseimbangan kedudukan antara pengusaha/pemberi kerja dan pekerja/buruh menyebabkan asas kebebasan berkontrak ini berkurang makna dan nilainya. Sehingga perlu dikaji mengenai apakah perjanjian baku berupa perjanjian kerja menerapkan asas kebebasan berkontrak dan bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku berupa perjanjian kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dengan sumber data sekunder serta menggunakan metode analisisnya deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini ditemukan kesimpulan bahwa perjanjian kerja merupakan “take it or leave it contract” yang harus menerapkan asas kebebasan berkontrak yang menjadi nilai utama dan absolut karena mencerminkan keadilan bagi para pihak dan mengikat sebagai undang-undang. Asas kekebasan berkontrak dalam perjanjian baku dalam perjanjian kerja tidak dapat diterapkan sepenuhnya namun bergantung kepada kebutuhan masyarakat dan para pihak dalam mencapai tujuannya masing-masing dan selama memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata, tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, berdasarkan itikad baik, serta menerapkan asas keseimbangan.Kata Kunci: Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Baku, Perjanjian Kerja
PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA MAHAR IMITASI (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2699/Pdt.G/2019/Pa.Bks) Priska Regita Dwintasari; Siti Muflichah; Haedah Faradz
Soedirman Law Review Vol 2, No 4 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.4.111

Abstract

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya, bahwa suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum negara apabila dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta harus memenuhi hal yang diwajibkan dalam hukum Islam yaitu adanya mahar yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, jika tidak terpenuhi maka dapat dilakukan pembatalan perkawinan Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan Karena Mahar Imitasi pada Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analisis, pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi data, serta data yang terkumpul kemdian disajikan dalam bentuk teks naratif dan analisis data normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan karena mahar imitasi pada Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks. Hakim dalam memutus perkara ini mendasarkan pada Pasal 30, Pasal 34, dan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan mahar, Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut peneliti, dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini, dapat dilengkapi dengan Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Mahar
Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Implikasinya Terhadap Hak dan Kewajiban Kepegawaian (Studi di Kabupaten Banyumas) Tri Widhi Ayusari; Tedi Sudrajat; Sri Hartini
Soedirman Law Review Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.1.20

Abstract

Rekrutmen dan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  mencari  sumber daya manusia yang berkualitas. Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi Tertentu yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK. Setiap pelamar harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kemudian dapat diangkat menjadi PPPK. Terkait dengan mekanisme pengadaan dan pengangkatan PPPK tersebut dalam pelaksanaannya masih  belum  jelas.  Selain  itu,  pemerintah  dalam  hal  ini  juga belum mengatur lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban bagi PPPK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengangkatan PPPK dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban kepegawaian di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengangkatan PPPK di Kabupaten Banyumas didasarkan pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini telah mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK. Hal ini ditunjukan sebagaimana yang telah dilaksanakan pada Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019 khususnya di Kabupaten Banyumas. Implikasi pengangkatan PPPK terhadap hak dan kewajiban kepegawaian adalah PPPK berhak mendapatkan gaji dan tunjangan, cuti, pengembangan kompetensi, penghargaan, dan perlindungan. Selain memperoleh hak, PPPK juga wajib mematuhi tugas pekerjaan, target kinerja, hari kerja dan jam kerja, serta disiplin bagi PPPK. Hak dan kewajiban PPPK tersebut sepenuhnya tertuang dalam perjanjian kerja yang dibuat antara calon PPPK dengan Pejabat Pembina Kepegawaian.Kata  Kunci: Pengangkatan; Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); Implikasi; Hak dan Kewajiban Kepegawaian.
Perjanjian Dalam Penggunaan Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Dagang Novi Salsabila
Soedirman Law Review Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.2.6938

Abstract

Dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Pasal 1 menyatakan bahwa dasar dari timbulnya penyelenggaraan asuransi terhadap pihak ketiga timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti (evenement) atau tidak dapat diduga kehadirannya. Tujuan dari penulisan ini adalah bagaimana menjelaskan mengenai substansi perjanjian dalam penggunaan asuransi kendaraan bermotor yang telah diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Metode yang akan digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Metode ini dipakai agar masalah yang akan dibahas bisa lebih jelas dan juga akan digunakan untuk patokan teori dan cara untuk menganalisis data yang bersifat tidak langsung. Pasal 11 dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, yang mengatur tentang tanggung jawab tertanggung atas terjadinya kerugian dan/atau kerusakan. Apabila suatu peristiwa yang terjadi dan menimbulkan kerugian yang telah disepakati dalam polis asuransi, maka pihak penanggung bertanggung jawab penuh dengan melakukan kewajibannya untuk membayar kerugian tersebut. Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerusakan atau kehilangan kendaraan berrmotor yang diasuransikan berdasarkan harganya sebelum terjadi kerusakan dan kehilangan itu terjadi atau atas permintaan pihak ketiga, berdasarkan nilai maksimum, perselisihan dan penyelesaian. Penanggung berhak atas premi untuk jangka waktu yang sudah berjalan sebesar 20% dari premi setahun.

Page 7 of 27 | Total Record : 269

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2025) Vol 7, No 2 (2025) Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 4 (2024) Vol 6, No 3 (2024) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 4 (2023) Vol 5, No 3 (2023) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 4 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol 3, No 4 (2021) Vol 3, No 3 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 4 (2020) Vol 2, No 3 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 1 (2019) More Issue