cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurani Ajeng Tri Utami
Contact Email
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Phone
+62281-638339
Journal Mail Official
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Editorial Address
Gedung Yustisia IV , Law Journal Center Jalan Prof. H.R. Boenyamin No. 708 Purwokerto, Central Java, Indonesia, 53122
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Soedirman Law Review
Published by Universitas Jenderal Soedirman
ISSN : -     EISSN : 2716408X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Soedirman Law Review merupakan jurnal ilmiah yang fokus pada bidang Hukum. Jurnal ini terbit sebanyak 4 (empat) nomor dalam setahun. Soedirman Law Review menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang Hukum berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 269 Documents
 6   7   8   9   10 
PENERAPAN PASAL 363 KUHP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 235/Pid.B/2015/PN.Clp) Haryo Wicaksono; Budiyono Budiyono; Haryanto Dwiatmodjo
Soedirman Law Review Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.1.127

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 235/Pid.B/2015/PN.Clp. Dengan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi deskriptif analisis, Sumber data sekunder Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 235/Pid.B/2015/PN.Clp. Pengumpulan data studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk teks naratif sistematis dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Penerapan unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, tindak pidana pencurian dalam putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 235/Pid.B/2015/PN.Clp. Majelis Hakim telah sesuai dalam menerapkan unsur- unsur rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yaitu: Unsur Barangsiapa; Mengambil sesuatu barang; Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum; Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 235/Pid.B/2015/PN.Clp, sebagai berikut: a) Pertimbangan yuridis: Perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Terpenuhinya pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Majelis Hakim menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, dan terdakwa adalah pelakunya. b) Pertimbangan non yuridis: Pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian, Keadaan Memberatkan
PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL EMPIRIS Lintang Anjani Swasthi; Nayla Alawiya; Ulil Afwa
Soedirman Law Review Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.2.69

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan perlindungan hukum pasien dalam pelayanan Kesehatan tradisional empiris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan analitis (Analytical Approach). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian inventarisasi peraturan perundang-undangan (hukum positif), penelitian taraf sinkronisasi hukum dan penemuan hukum in concreto. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan perlindungan hukum pasien dalam pelayanan kesehatan tradisional empiris telah menunjukkan taraf sinkronisasi secara vertikal, yakni pengaturan perlindungan hukum  pasien  dalam  pelayanan  kesehatan  tradisional  empiris  yang  memiliki derajat lebih tinggi menjadi pedoman bagi peraturan yang lebih rendah dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Bentuk perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan kesehatan tradisional empiris dalam peraturan perundang-undangan meliputi   jaminan   pengaturan   mendapatkan   pelayanan   kesehatan   tradisional empiris sesuai dengan program; jaminan pengaturan mendapatkan pelayanan kesehatan oleh penyehat  tradisional  yang  berkompeten di  bidangnya;  jaminan pengaturan mutu atas obat tradisional yang diberikan; jaminan pengaturan mendapatkan penjelasan atas tindakan pelayanan kesehatan tradisional empiris yang dilakukan; jaminan pengaturan mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan atau menolak tindakan yang akan dilakukan kepada diri pasien atau klien; jaminan pengaturan mendapatkan catatan mengenai status kesehatan; jaminan pengaturan mendapatkan ganti rugi ketika penyehat tradisional berbuat lalai yang menimbulkan kerugian. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pasien, Pelayanan Kesehatan Tradisional
TUNTUTAN NAFKAH DALAM CERAI GUGAT (Studi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3660/Pdt.G/2018/PA.Cmi) Novemi Bestari Putri; Haedah Faradz; Noor Asyik
Soedirman Law Review Vol 3, No 4 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.4.157

Abstract

Perceraian dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu putusnya hubungan suami isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami-isteri tersebut. Menurut pemohonnya, dalam hukum Islam perceraian yang dilakukan oleh seorang isteri kepada suami disebut dengan cerai gugat dan dilakukan di Pengadilan Agama. Salah satu kasusnya ada dalam  Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3660/Pdt.G/2018/PA.Cmi, dengan petitum yang diminta isteri antara lain talak satu ba’in sugra dan nafkah mut’ah sebuah RUKO kepada suami. Rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan cerai gugat dan menolak tuntutan nafkah mut’ah pada Putusan Nomor 3660/Pdt.G/2018/PA.Cmi. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, metode pengumpulan data studi kepustakaan (library research) dengan inventarisasi data, metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disimpulkan, bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan cerai gugat tersebut dengan dasar Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam juga menolak atau tidak dikabulkannya tuntutan nafkah mut’ah berdasarkan Pasal 158 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti, majelis hakim dapat memperkuat dengan menambahkan Pasal 83 dan 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban Isteri dan nusyuz Isteri.Kata Kunci : perkawinan, cerai gugat, nafkah.
EKSEKUSI BARANG SITAAN HASIL TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Di Kejaksaan Negeri Wonosobo) Amrullah Baru Ahnaf; Dessi Perdani Yuris
Soedirman Law Review Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.2.57

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui pelaksanaan eksekusi barang sitaan hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di kejaksaan negeri wonosobo dan Mengetahui hambatan dalam eksekusi barang sitaan hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, serta solusinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode metode penelitian kualitatif menggunakan yuridis sosiologis. Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan pengumpulan data melalui wawancara yang selanjutnya dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif. Adapun penyajian data ini disajikan dalam bentuk teks deskriptif naratif yang disusun secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang utuh. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi barang sitaan hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor telah sesuai dengan sistematika pelaksanaan eksekusi menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER 036/A/JA/09/2011 BAB IX (EKSEKUSI) Pelaksanaan Putusan Pengadilan, dalam menjalankan Eksekusi terdapat beberapa hambatan yaitu dari faktor sarana dan prasarana yang tidak ada nya RUPBASAN di Wonosobo sehingga barang sitaan dititipkan di Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, sehingga memerlukan biaya untuk melakukan perawatan barang sitaan. Faktor masyarakat, masyarakat cenderung tidak ingin tahu tentang hukum itu sendiri, dan faktor kebudayaan, hukum yang baik adalah peranan penegak hukum dalam menegakkan hukum itu serta masyarakat yang paham mengerti tentang hukum itu. Masyarakat kurang mengerti terhadap hukum, merasa bahwa hukum itu prosesnya yang lama, dan memakan biaya yang besar. Jaksa di Kejaksaan Negeri Wonosobo, mengerti tata alur, dan prosedur eksekusi, sebenarnya eksekusi itu dijalankan sesuai dengan putusan hakim. Pengembalian barang sitaan, tinggal sesuai apa yang ada didalam putusan hakim, nama, alamat lengkap, sedangkan dirampas untuk negara, jaksa menjalankan eksekusi sebagai pemohon lelang. Kata Kunci : Eksekusi, Barang sitaan, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor
Penetapan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Nomor: 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr) Sarah Azzura Harahap; Tri Lisiani Prihatinah; Haedah Faradz
Soedirman Law Review Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2024.6.2.16070

Abstract

Pencatatan perkawinan beda agama dilaksanakan melalui  penetapan pengadilan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim pengadilan negeri Jakarta Utara Nomor: 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan  mengetahui akibat hukum dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa hakim dalam memutus perkara Nomor: 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr. mempertimbangkan ketentuan Pasal 35 Huruf a Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta fakta bahwa Para Pemohon menikah secara Katholik. Putusan tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan dan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 8 Huruf f Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga, hakim seharusnya dapat menambahkan kedua peraturan tersebut sebagai dasar pertimbangannya. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 melahirkan akibat hukum perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan secara administratif kependudukan dan menutup celah hukum bagi perkawinan beda agama untuk mendapatkan pengakuan melalui penetapan pengadilan. 
PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DALAM PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (Studi di PT PLN (Persero) Area Purwokerto) Valen Hadi Putri; Siti Kunarti; Kadar Pamuji
Soedirman Law Review Vol 3, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.3.162

Abstract

Pekerja mempunyai peran penting bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan perlindungan terhadap pekerja agar dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Perlindungan yang dimaksud adalah untuk menjamin hak-hak dasar pekerja, salah satunya yaitu perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). PT PLN (Persero) merupakan perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang penyalur listrik yang mempunyai target tentang K3, yaitu Zero Accident atau tidak ada kecelakaan tiap tahunnya. Mengingat bahwa PT PLN (Persero) adalah salah satu perusahaan milik Negara terbesar di Indonesia yang memiliki risiko kecelakaan kerja tinggi maka diperlukan kajian tentang keselamatan dan perlindungan bagi para pekerja di PT PLN (Persero). Permasalahan yang diteliti yaitu mengenai standar dan prosedur keselamatan dalam pelaksanakan K3 di PT PLN (Persero) Purwokerto. Permasalahan kedua yaitu bentuk perlindungan hak pekerja dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan pekerja di PT PLN (Persero) Purwokerto. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan wawancara. Metode penyajian data adalah deskriptif kualitatif, serta metode analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PT PLN (Persero) Purwokerto telah berupaya melakukan prosedur-prosedur pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan melakukan pengelolaan dan pemantauan terhadap peralatan dan penerapan K3. Wujud proteksi kesehatan diberikan oleh PT PLN (Persero) Purwokerto kepada karyawannya berupa penjaminan Program Kartu Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sehat. Program ini merupakan upaya pemberian layanan kesehatan kepada pegawai.Kata Kunci : Perlindungan Hukum Pekerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, PT. PLN (Persero)
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Kejahatan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Kepolisian Resor Banyumas) Rizki Iqbal Maulana; Setya Wahyudi; Dessi Perdani Yuris Puspita Sari
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.45

Abstract

Para korban anak ini sering kali dibuat tidak berdaya, ketika dirinya mendapatkan kekerasan baik secara verbal maupun secara fisik. Dalam proses acara persidangan para korban ini pun sedikit kurang diperhatikan. Bahwa dalam prakteknya para orang awam hanya melihat pendampingan bantuan hukum kepada para terdakwa atau tersangka, sedangkan para korban tidak diperhatikan dalam urusan bantuan hukum ini. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan hasilnya dalam skripsi yang berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ANAK KEJAHATAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi Kasus di Kepolisian Resor Banyumas). Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan juga data primer yang diperoleh melalui kepustakaan dan melalui wawancara yang selanjutnya diuraikan secara sistematis. Bentuk dari perlindungan hukum terhadap korban anak dalam proses penyidikan dapat dilakukan dengan cara diversi ketika dua belah pihak merupakan anak dan tidak dapat dilakukan diversi ketika korban adalah anak dan pelaku merupakan orang dewasa. Dalam pelaksanaan diversi setelah adanya aduan dari masyarakat bahwa terjadi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban anak atau melibatkan anak dalam kasus hukum tersebut , maka atas keinginan dari pihak korban proses selanjutnya akan dilakukan diversi dikarenakan anak perlu untuk tetap dalam rasa kekeluargaan agar tetap merasa nyaman dan aman.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penyidikan, Korban Anak
IMPLEMENTASI HUKUM PENGAWASAN TERHADAP PRAKTIK PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL (STUDI DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS) Azmi Rafisyah Nurdin; Nayla Alawiya; Nurani Ajeng Tri Utami
Soedirman Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.1.1370

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hukum pengawasan terhadappraktik pelayanan kesehatan tradisional dan faktor-faktor yang cenderung berpengaruhdalam implementasi hukum pengawasan terhadap praktik pelayanan kesehatan tradisionaldi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridisempiris dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan analisis yuridis sosiologis sertaspesifikasi penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan KabupatenBanyumas. Penentuan informan penelitian ini menggunakan purposive sampling dansnowball sampling. Jenis sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Pengolahandata menggunakan metode reduksi data, display data dan kategorisasi data, kemudiandisajikan dalam bentuk teks naratif dan matrik data kualitatif serta dianalisis dengan modelanalisis isi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasihukum pengawasan terhadap praktik pelayanan kesehatan tradisional di Dinas KesehatanKabupaten Banyumas belum terimplementasi sepenuhnya dengan baik. Hal ini dibuktikandengan 3 (tiga) parameter meliputi : baiknya implementasi pengawasan keamanan pelayanankesehatan tradisional, belum optimalnya implementasi pengawasan legalitas pelayanankesehatan tradisional, dan baiknya implementasi pengawasan laporan pelayanan kesehatantradsional kepada Dinas Kesehatan. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasihukum pengawasan terhadap praktik pelayanan kesehatan tradisional di Dinas KesehatanKabupaten Banyumas meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungberupa adanya peraturan perundang-undangan; tersedianya tenaga pengawas; adanya OPD(Organisasi Perangkat Daerah) yang mengakomodir pelayanan perizinan pengawasan danmenjalin hubungan dengan asosiasi yang terkait dengan pelayanan kesehatan tradisional;tersedianya sarana dan prasarana; terdapat kepercayaan yang baik dari masyarakat terhadappengembangan asuhan mandiri tanaman obat keluarga; kedisiplinan Dinas Kesehatan dalammengecek laporan pelayanan kesehatan tradisional. Faktor penghambat berupa tidak adanyaSOP atau prosedur yang baku untuk mengatur apabila menemukan penyimpangan dantindakan hukum atau sanksi yang belum begitu tegas; tidak pahamnya programmer diPuskesmas terhadap peraturan yang berlaku; belum terlaksananya sosialisasi lintas sektorat;belum semua Penyehat Tradisional tersosialisasi dengan adanya STPT (Surat TerdaftarPenyehat Tradisional); kurangnya anggaran Puskesmas untuk mendukung peningkatanprogram pelayanan kesehatan; pandemi Covid-19 yang menjadi tantangan untukmenyesuaikan fasilitas; adanya kendala Penyehat Tradisional dalam mengurus perizinan;banyaknya pelayanan kesehatan tradisional yang belum terdaftar; banyaknya layanankesehatan tradisional yang melanggar peraturan perundang-undangan; rendahnyakedisplinan pelayanan kesehatan tradisional dalam mengurus pendaftaran.Kata Kunci : Implementasi Hukum; Pelayanan Kesehatan Tradisional; Pengawasan.
DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby) Rissadika Cahyani; Dwi Hapsari Retnaningrum; Rahadi Wasi Bintoro
Soedirman Law Review Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.1.118

Abstract

Perkembangan teknologi yang semakin canggih berdampak pada perubahan sistem perdagangan orang khususnya perempuan menjadi lebih mudah dengan memanfaatkan internet atau sosial media yang disebut dengan prostitusi online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan putusan hakim dalam memutus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby hanya menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan tidak menggunakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan untuk mengetahui apakah putusan tersebut sudahkah penjatuhan putusan tepat dan adil. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang bersifat kualitatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum adalah studi dokumen (studi kepustakaan) serta dianalisis dengan menggunakan analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, menganalisa penerapan sanksi dan memperhatikan unsur keadilan pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby. Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Teknologi yang turut berperan dalam kasus tersebut adalah Twitter, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 44 Twitter dapat digunakan sebagai alat bukti, karena setiap akun sosial media memiliki dokumen atau informasi secara elektronik. Hakim dalam memutus perkara telah berusaha dengan seadil-adilnya dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana pokok yang berupa pidana penjara.Kata Kunci : Tindak Pidana Perdagangan Orang, Prostitusi Online, Dasar Pertimbangan Hakim
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA/BURUH KARENA SAKIT BERKEPANJANGAN (Studi Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr) Laela Elviana Maryanti; Siti Kunarti; Sri Hartini
Soedirman Law Review Vol 2, No 3 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.3.96

Abstract

Era globalisasi ditandai dengan kemajuan di berbagai bidang membawa dampak semakin berkembangnya kebutuhan manusia. Perselisihan yang dilakukan pekerja/buruh yaitu sakit berkepanjangan pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan sakit maka pekerja /buruh pasti akan melakukan penyelesaiaan non litigasi dan litigasi untuk mendapatkan hak-haknya. Permasalahan skripsi ini tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dan implikasi hukum dikeluarkannya Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah preskriptif analisis. Metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim telah menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT Hoki Sejahtera terhadap pekerja yang sakit dinyatakan batal demi hukum, karena pemutusan hubungan kerja belum memperoleh dari lembaga penyelesaiaan hubungan industrial dimana pengugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan, uang masa kerja, uang penggantian perumahan serta pengobatan dan uang perawatan sehingga telah sesuai dan menerapkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Implikasi hukum yang timbul dengan dikeluarkannya putusan tentang pemutusan hubungan kerja pekerja/buruh terhadap pekerja sakit pekerja mendapatkan hak-haknya yang wajib dibayarkan oleh pengusaha sesuai Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Hubungan Industrial, Sakit Berkepanjangan

Page 8 of 27 | Total Record : 269

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2025) Vol 7, No 2 (2025) Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 4 (2024) Vol 6, No 3 (2024) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 4 (2023) Vol 5, No 3 (2023) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 4 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol 3, No 4 (2021) Vol 3, No 3 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 4 (2020) Vol 2, No 3 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 1 (2019) More Issue