cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Khairuddin
Contact Email
Khairuddinazka15@gmail.com
Phone
+6282286180987
Journal Mail Official
Khairuddinazka15@gmail.com
Editorial Address
Desa Lipat kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil
Location
Kab. aceh singkil,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Singkil
ISSN : 26551497     EISSN : 28082303     DOI : 10.58824
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus Mediasas Journal Media Ilmu Syariah and Ahwal Al-Syakhsiyah provides scientific articles developed in attending to the publication of articles, original research reports, reviews, and scientific commentary on Sharia. Coverage The Mediasas Journal includes research from researchers, academics, and practitioners. In particular, papers considering the following general topics were promulgated family law in the Islamic world, Islamic law, Constitutional law (Siyasah), Sharia economic law, civil law, criminal law, Regulations invitation, law knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 164 Documents
 6   7   8   9   10 
The Effect of Sharia Accounting Knowledge on Student Interest in Career in Sharia Financial Institutions Rufaida , Erty Rospyana
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v6i2.158

Abstract

Students who major in sharia accounting gain special knowledge about sharia accounting, which can be valuable capital when they work in sharia financial institutions. Sharia financial institutions are financial institutions that operate their business based on Sharia principles. In choosing a career path, accounting students must consider various factors to determine their career choice. This career plan will be a guide for students in achieving their desired future goals. This research will answer the Influence of Sharia Accounting Knowledge on Students' Interest in Careers in Sharia Financial Institutions. This research uses qualitative methods. This research is a type of qualitative descriptive research which aims to describe existing research without including the variables being researched, by utilizing direct interviews as a data collection method. This research uses a case study approach. The data collected was obtained through an interview and documentation process. The research results show that knowledge of sharia accounting has a significant influence on students' interest in pursuing a career in sharia financial institutions. Mahasiswa yang mengambil jurusan akuntansi syariah mendapatkan pengetahuan khusus mengenai akuntansi syariah, yang dapat menjadi modal berharga saat mereka bekerja di lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan Syariah adalah institusi keuangan yang mengoperasikan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Dalam memilih jalur karir, mahasiswa akuntansi harus mempertimbangkan berbagai faktor untuk menentukan pilihan karirnya. Rencana karir ini akan menjadi panduan bagi mahasiswa dalam mencapai tujuan masa depan yang diinginkan .Penelitian ini akan menjawab Pengaruh Pengetahuan  Akuntansi Syariah terhadap Minat Mahasiswa Berkarir di Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan penelitian yang sudah ada tanpa memasukkan variabel-variabel yang sedang diteliti, dengan memanfaatkan wawancara langsung sebagai metode pengumpulan data Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Data yang terkumpul diperoleh melalui proses wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang akuntansi syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa untuk menjalani karir di lembaga keuangan syariah.
Fasakh Procedure in A Coma : Study of Islamic Family Enakmen in Seremban, Negeri Sembilan Hana, Nur Farah; Lubis, Azwani
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i1.160

Abstract

Abstract This study discusses the process of prosecution of a woman who was in a coma under the Enakmen of the Islamic Family Act under Section 53 and her success in the Syariah Court. The author finds that this type of research uses qualitative research with a normative jurisprudential approach based on Malaysian legislation and Islamic law. According to the provisions of the Islamic family law of each country in Malaysia, fasakh is one of the spouse's rights regulated in substantive law. This right has been clearly mentioned, and almost all the grounds given involve a husband's fault that can lead to neglect, persecution, and violence against his wife. No wonder the fasakh is the last choice that a wife who can no longer live with her husband has to make. This is because other types of divorce such as talaq, khulu ', and ta'liq can only be done with the consent of the husband. Since the judge has the authority to dissolve a marriage without the consent of the husband, the wife must present strong evidence to convince the Speaker that the grounds for the dissolution of the marriage are correct and in accordance with the will of the sharia. At the same time, the husband will also have enough time to defend himself from the accusations of the wife. The author also notes that the decision to decide on the endorsement of the prosecution of a woman who is in a coma has the authority of a Syariah judge in court. [Studi ini membahaskan tentang proses tuntutan fasakh seorang wanita yang koma menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam menurut Seksyen 53 dan keberhasilannya di Mahkamah Syariah. Penulis menemukan jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan perundang-undangan Malaysia dan hukum Islam. Menurut peruntukan undang-undang keluarga Islam masing-masing negeri di Malaysia, fasakh adalah salah satu hak suami istri yang diatur dalam undang-undang substantif. Hak ini telah disebutkan dengan jelas, dan hampir semua alasan diberikan adalah melibatkan kesalahan suami yang dapat menyebabkan pengabaian, penganiayaan, dan kekerasan terhadap istri. Tidak mengherankan bahwa fasakh adalah pilihan terakhir yang harus diambil oleh istri yang tidak lagi dapat menjalani kehidupan bersama suaminya. Ini karena jenis perceraian lainnya seperti talaq, khulu’ dan ta'liq hanya dapat dilakukan dengan persetujuan suami. Oleh karena hakim memiliki wewenang untuk membubarkan perkawinan tanpa lafaz dan kebenaran suami, pihak istri harus mengemukakan bukti yang kuat untuk meyakinkan Hakim Bicara bahwa alasan untuk sabitan fasakh adalah tepat dan sesuai dengan kehendak syarak. Pada saat yang sama, suami juga akan memiliki waktu yang cukup untuk membela diri dari tuduhan istri. Penulis juga mencatatkan bahwa keputusan untuk menentukan kelulusan tuntutan fasakh bagi wanita yang sedang koma ini mendapat kekuatan hakim syarie di pengadilan.]
Kontekstualisasi Hadis-Hadis Walimatul Urs: Studi Tentang Kewajiban Menghadiri Pesta Nikah di Malaysia Aufa , Nurul; Irwan, Irwan
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i1.167

Abstract

This study aims to analyze the guidelines for attending walimah based on the Hadiths of the Prophet Muhammad SAW and to assess the relevance and application of these guidelines in the current context in Malaysia. The primary focus of this study is to explore how the principles of walimah as taught in the Hadiths can be applied within the cultural and social context of contemporary Malaysian society, which may differ significantly from the historical context of these teachings. The research methodology used is qualitative with a normative legal approach. This study also involves a comparative analysis to contrast the implementation of walimah in the past with current practices. Data for this study were collected through a review of recent literature, interviews with village residents, and direct observation of wedding ceremonies in various communities across Malaysia. The findings indicate that the fundamental principles of Islam regarding walimah, such as the obligation to attend walimah and the importance of celebrating marriage openly, remain relevant and accepted by society. However, there is variation in the practice of walimah influenced by local customs and cultural developments. Some changes in the implementation of walimah were found, including adaptations to contemporary social and economic norms, but the core religious principles continue to be upheld. [Kajian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan mengenai kehadiran walimah berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW dan menilai relevansi serta penerapan hukum tersebut dalam konteks masa kini di Malaysia. Fokus utama kajian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip walimah yang diajarkan dalam hadis dapat diterapkan dalam konteks budaya dan sosial masyarakat Malaysia saat ini, yang mungkin mengalami perbedaan signifikan dari konteks zaman dan tempat asalnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Penelitian ini juga melibatkan analisis komparatif untuk membandingkan pelaksanaan walimah di masa lalu dengan praktik masa kini. Data untuk kajian ini dikumpulkan melalui penelusuran literatur terbaru, wawancara dengan penduduk kampung, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan majlis perkahwinan di berbagai komunitas di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip asas dalam Islam mengenai walimah, seperti kewajiban menghadiri walimah dan pentingnya merayakan pernikahan secara terbuka, masih relevan dan diterima oleh masyarakat. Namun, terdapat variasi dalam cara pelaksanaan walimah yang dipengaruhi oleh adat setempat dan perkembangan budaya. Beberapa perubahan dalam tata cara pelaksanaan walimah ditemukan, termasuk adaptasi terhadap norma sosial dan ekonomi kontemporer, namun prinsip dasar ajaran agama tetap dipertahankan].
Kajian Alam Semesta Dalam Sudut Pandang Al-Qur’an Dan Sains Modern Usman
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i1.168

Abstract

This journal explains the relationship between the Quran, science, and the concept of the universe. The research was conducted to understand the concept of the universe from the perspective of the Quran and science. This study is a literature review using the methods of Quranic interpretation and thematic analysis, which involves gathering readings that discuss the human senses, determining a topic, conducting analysis with tahlili interpretation, and drawing conclusions. As a result, all concepts of the universe discovered by scientists have already been written and conveyed by Prophet Muhammad SAW 1,400 years ago in the Holy Quran. The Quran is always ahead of science, but it is not a science textbook; rather, it is a guide for humanity in navigating the three dimensions of life: the worldly life, the barzakh (the interim state between death and the afterlife), and the hereafter. Jurnal ini menjelaskan tentang hubungan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan serta konsep alam semesta. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konsep alam semesta menurut pandangan Al-Qur’an dan sains. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode tafsir Al-qur’an dan tematik, yaitu mengumpulkan bacaan yang berbicara tentang panca indera manusia, menentukan topik dan melakukan analisis dengan tafsir tahlili, dan menarik kesimpulan. Alhasil semua konsep alam semesta yang ditemukan oleh ilmuwan sudah tertulis dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu dalam kitab suci Al-Quran. Al-Quran selalu lebih terdepan dari pada sains, tapi Al-Quran bukan buku pelajaran sains, tapi Al-Quran merupakan penuntun bagi umat manusia dalam mengarungi ketiga dimensi kehidupan, yaitu dimensi alam fana, barzakh dan akhirat.
Potensi dan Tantangan Hukum Digitalisasi Layanan Kenotariatan: Analisis Komparatif Indonesia dan Amerika Serikat Ferryanto, Justitia; Tan, Winsherly; Sudirman, Lu
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.135

Abstract

Enhancing access to notary services is a crucial aspect of law enforcement, as it clarifies legal certainty across various segments of society. This enhancement can be achieved through the utilization of digitalization, enabling the execution of notary services without the need for face-to-face interactions. This study aims to analyze the challenges of digitalizing notary services in Indonesia, using the United States as a comparison. Employing normative legal research methods supported by legislative and comparative approaches, the analysis reveals that Indonesia lags behind the United States in facilitating digital notary services, with an insufficient legal framework. This issue reflects the underdevelopment of legal frameworks in the notary field and other legal domains, which impacts the normative limitations of digitalizing notary services in Indonesia. [Peningkatan akses terhadap layanan kenotariatan merupakan bagian penting dari penegakan hukum, dengan memperjelas kepastian hukum di berbagai kalangan masyarakat. Peningkatan akses ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan proses digitalisasi, yang memungkinkan dilaksanakannya pelayanan kenotariatan tanpa harus bertatap muka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan digitalisasi layanan kenotariatan di Indonesia, dengan menggunakan Amerika Serikat sebagai perbandingan. Dengan metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan komparatif, analisis penelitian ini menemukan bahwa Indonesia masih tertinggal di belakang Amerika Serikat dalam memfasilitasi layanan kenotariatan digital, dengan kerangka hukum yang masih kurang memadai. Permasalahan ini mencerminkan pengembangan hukum yang tertinggal di ranah kenotariatan, dan ranah hukum lainnya, yang berdampak terhadap batasan normatif digitalisasi layanan kenotariatan di Indonesia].
Legal Certainty in Judges’ Decisions Regarding the Authority of the Batam City Consumer Dispute Settlement Agency Prastiyo, La Ode Agung; Nurlaily, Nurlaily; Sudirman, Lu
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.149

Abstract

This study examines issues related to the legal certainty analysis in judicial decisions regarding the authority of the Consumer Dispute Settlement Board (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK) of Batam City, as observed in Batam District Court Decision Number 10/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Btm and Batam District Court Decision Number 25/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Btm. The core issue discussed in this research is the analysis of judicial considerations in ruling on matters related to the authority of BPSK Batam City and how these judicial decisions provide legal certainty in resolving disputes. The primary objective of this study is to analyze how judicial considerations influence legal certainty for parties involved in disputes concerning BPSK Batam City's authority. This research is normative in nature, employing a literature study approach. The data utilized comprises secondary data, including various laws and regulations, books, theses, and relevant journal articles. Data collection methods involve a literature study, and the analysis is conducted using qualitative methods to interpret and summarize the research findings. The results indicate that the authority of BPSK Batam City in handling consumer disputes is limited in accordance with Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, which allows consumers to choose dispute resolution through BPSK or the court based on the consumer's domicile. In the cases studied, BPSK Batam City frequently encounters challenges related to its competence in handling disputes that should be referred to the court, such as civil disputes or breaches of contract. [Penelitian ini mengkaji permasalahan terkait analisis kepastian hukum dalam putusan hakim mengenai kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam, seperti yang ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 10/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Btm dan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 25/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Btm. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam dan bagaimana putusan hakim memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan putusan sengketa, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim mempengaruhi kepastian hukum bagi pihak yang bersengketa terkait kewenangan BPSK Kota Batam. Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, skripsi, dan artikel jurnal yang relevan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk menginterpretasikan dan merangkum hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan BPSK Kota Batam dalam menangani sengketa konsumen terbatas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memperbolehkan konsumen untuk memilih penyelesaian sengketa melalui BPSK atau pengadilan sesuai tempat kedudukan konsumen. Dalam kasus-kasus yang diteliti, BPSK Kota Batam sering kali menghadapi tantangan terkait kompetensinya dalam menangani sengketa yang seharusnya diserahkan kepada pengadilan, seperti sengketa keperdataan atau perbuatan wanprestasi].
Prinsip Akuntansi Syariah dalam Budaya Pata’gal Lita : Telaah Persaksian pada Masyarakat Mandar di Sulawesi Barat Mahlil, Mahlil; Rufaida, Erty Rospyana; Novitasari, Eni
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.161

Abstract

The problem in this research is the lack of understanding among the Mandar community regarding the system of testimony when engaging in debt transactions, specifically in land pledging, based on Q.S. Al-Baqarah verse 282. The aim of this study is to analyze the Principles of Sharia Accounting within the Pata’gal Lita culture: An examination of testimony among the Mandar community in West Sulawesi. This research employs a qualitative method with a descriptive qualitative type. It applies an ethnographic approach aimed at exploring culture, describing patterns, and interpreting cultural practices. The data collection methods used include interviews and documentation. Based on the research findings, it indicates that there is a discrepancy in the testimony methods used by the Mandar community during land pledging (pata’gal lita). This discrepancy involves the lack of witnesses during transactions and the use of witnesses that do not meet the criteria established in Q.S. Al-Baqarah verse 282. [Masalah dalam penelitian ini adalah adanya ketidakpahaman masyarakat Suku Mandar dalam menjalankan sistem persaksian saat melakukan kegiatan utang piutang dalam bentuk gadai lahan berdasarkan pada Q.S Al-Baqarah ayat 282. Tujuan dari peneltian ini adalah menganalisis Prinsip Akuntansi Syariah dalam Budaya Pata’gal Lita : Telaah Persaksian pada Masyarakat Mandar di Sulawesi Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menerapkan pendekatan etnografi yang bertujuan untuk mengeksplorasi budaya, mendeskripsikan pola, serta menginterpretasikan budaya. Metode pengumpulan data yang diterapkan mencakup wawancara dan dokumentasi. Bardasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian metode persaksian yang dilakukan Masyarakat mandar dalam kegiatan gadai lahan (pata’gal lita). Ketidak sesuaian tersebut adalah tidak menggunakan saksi saat transaksi dan penggunaan saksi tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282].
Akseptabilitas Masyarakat Suku Mandar terhadap Metode Pelelangan Perspektif Akuntansi Syariah pada Sistem Pata’gal Lita Maju, Sri Juniarti Indra; Rufaida, Erty Rospyana; Novitasari, Eni
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.162

Abstract

Auctions in Islam are permitted, known in fiqh as the bai'muzayadah contract. Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 regulates procedures for auction buying and selling transactions (muzayadah), where there are general provisions regarding the sale of marhun (pawn objects). This research aims to analyze the application and acceptance of the Mandar Tribe Community towards the Sharia Accounting Perspective Auction Method in the Pata'gal Lita System. This research method is qualitative with a qualitative descriptive research type. The approach used in this research is the ethnographic approach is a qualitative research method that involves systematic observation, participation, and analysis of social and cultural practices in certain groups or communities. The data collected was obtained through an interview and documentation process. Data validation in this research was carried out by asking the sources again. The research results found that there are two forms of auction when the borrower is unable to pay off his debt in the Pata'gal Lita system of the Mandar tribe community. First, pawned goods can be purchased directly by the lender by setting a fair value. The excess sales proceeds after deducting debts are given to the borrower as his right. Second, if the lender does not buy the pawned item, the item is sold to another party. The sales proceeds are used to pay off the principal debt, while the remaining excess is given to the owner of the goods (borrower). The implementation of this auction system in Pata'gal Lita reflects the Mandar tribe's understanding and acceptance of sharia accounting principles, as explained in the DSN MUI Fatwa Number 25/DSN-MUI/III/2002. [Lelang dalam Islam diperbolehkan yang dikenal dalam fiqih sebagai akad bai'muzayadah. Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 mengatur prosedur dalam transaksi jual beli lelang (muzayadah), di mana terdapat ketentuan umum terkait penjualan marhun (objek gadai). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan penerimaan Masyarakat Suku Mandar Terhadap Metode Pelelangan Perspektif Akuntansi Syariah pada Sistem Pata’gal Lita. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang melibatkan pengamatan sistematis, partisipasi, dan analisis praktik sosial dan budaya dalam kelompok atau komunitas tertentu. Data yang terkumpul diperoleh melalui proses wawancara dan dokumentasi. Validasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menanykan ulang ke narasumber. Hasil penelitian ditemukan bahwa ada dua bentuk pelelangan saat sipeminjam tidak mampu melunasi utangnya dalam sistem pata’gal Lita masyarakat suku Mandar. Pertama, barang gadai bisa dibeli langsung oleh sipemberi pinjaman dengan menetapkan nilai wajar. Kelebihan hasil penjualan setelah dikurangi utang diberikan kepada sipeminjam sebagai haknya. Kedua, jika sipemberi pinjaman tidak membeli barang gadai, barang tersebut dijual kepada pihak lain. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang pokok, sementara sisa kelebihannya diberikan kepada pemilik barang (peminjam). Penerapan sistem lelang ini di pata’gal Lita mencerminkan pemahaman dan penerimaan masyarakat suku Mandar terhadap prinsip-prinsip Akuntansi Syariah, seperti yang dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002].
Siri Marriage Due To Not Having A Divorce Certificate: Case Study In Negara Sakti Village, Pakuan Ratu Sub-District, Way Kanan District Annisa, Qori
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.165

Abstract

The focus of this research is on unregistered divorce, which subsequently impacts the occurrence of a second unregistered marriage because one administrative requirement cannot be fulfilled, namely a divorce certificate. What is interesting about this second unregistered marriage is that it was carried out by the wife, who, according to positive law, has committed polyandry. This type of research is classified as empirical legal research with a socio-legal approach or static sociology of law. The data analysis technique used in empirical legal research involves taking a systematic and factual picture. The results showed that the practice of unregistered divorce in Negara Sakti Village, Pakuan Ratu Subdistrict, was caused by several factors such as the distance to the Religious Court, economic factors, lack of knowledge about the law, and hereditary habits. Meanwhile, the practice of unregistered divorce in Negara Sakti Village involves the couple who are divorcing signing a divorce statement witnessed by village officials, village elders, and the village mudin (not before the Court), which is not in accordance with state regulations. The phenomenon of unregistered divorce in Negara Sakti Village has led to the occurrence of second unregistered marriages, identity falsification, confusion of lineage, and polyandry for ex-wives who marry other men. [Fokus penelitian ini adalah pada perceraian yang tidak terdaftar, yang berdampak pada terjadinya pernikahan kedua yang juga tidak terdaftar karena salah satu syarat administratif tidak dapat dipenuhi, yaitu sertifikat perceraian. Menariknya, pernikahan kedua yang tidak terdaftar ini dilakukan oleh istri, yang menurut hukum positif, telah melakukan poliandri. Jenis penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-hukum atau sosiologi hukum statis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris melibatkan pengambilan gambaran sistematis dan faktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perceraian yang tidak terdaftar di Desa Negara Sakti, Kecamatan Pakuan Ratu, disebabkan oleh beberapa faktor seperti jarak ke Pengadilan Agama, faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan tentang hukum, dan kebiasaan turun-temurun. Sementara itu, praktik perceraian yang tidak terdaftar di Desa Negara Sakti melibatkan pasangan yang bercerai menandatangani pernyataan perceraian yang disaksikan oleh pejabat desa, tokoh masyarakat, dan mudin desa (bukan di hadapan Pengadilan), yang tidak sesuai dengan peraturan negara. Fenomena perceraian yang tidak terdaftar di Desa Negara Sakti telah menyebabkan terjadinya pernikahan kedua yang tidak terdaftar, pemalsuan identitas, kebingungan garis keturunan, dan poliandri bagi mantan istri yang menikah dengan pria lain].
Analisis Metode Pengukuran Pendapatan pata’gal lita Perspektif Akuntansi Syariah di Masyarakat Suku Mandar Sulawesi Barat Nurhaliza, Nurhaliza; Hadijah, Sitti; Rufaida , Erty Rospyana
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.166

Abstract

Islam regulates pawn laws based on the teachings of the Qur'an, Hadith, and consensus of scholars. Pawn, or rahn, is considered a voluntary contract (tabarru’) aimed at helping others in distress without seeking profit. However, land pawn practices still contain elements of usury that are not in line with Sharia accounting standards, such as those outlined in PSAK Sharia 107, which only allows income from administrative fees, deposit fees, and maintenance costs. This study aims to analyze the income measurement method in the practice of pata’gal lita within the Mandar community in West Sulawesi from the perspective of Sharia accounting. The research uses a qualitative method with a descriptive qualitative research design. Data collection was conducted using two methods: interviews and documentation. The results of this study found that in pata’gal lita, the borrower receives income from the harvest, which is shared with the lender, or from the marhun (pledged asset) managed by the lender, where the harvest is fully taken by them. This practice also involves the charging of interest based on the amount of the loan, but this system contains elements of riba qardh and riba jahiliyyah, which are in conflict with the principles of Sharia accounting. [Islam mengatur hukum gadai berdasarkan ajaran Al-Qur'an, Hadis, dan kesepakatan ulama. Gadai atau rahn dianggap sebagai akad tabarru’ (sukarela) yang bertujuan untuk membantu orang lain dalam kesulitan tanpa mencari keuntungan. Namun, praktik gadai lahan masih mengandung unsur ribawi yang tidak sesuai dengan PSAK Syariah, seperti yang diatur dalam PSAK Syariah 107 yang hanya mengizinkan pendapatan dari biaya administrasi, biaya titip, dan biaya pemeliharaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode pengukuran pendapatan dalam praktik pata’gal lita di masyarakat Suku Mandar, Sulawesi Barat berdasarkan perspektif akuntansi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengggunakan dua metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam pata’gal lita, peminjam menerima pendapatan dari hasil panen yang dibagi dengan sipemberi pinjaman atau dari marhun yang dikelola oleh sipemberi pinjaman dengan hasil panen diambil sepenuhnya oleh mereka. Praktik ini juga melibatkan pemberian bunga berdasarkan jumlah pinjaman, namun sistem tersebut mengandung unsur riba qardh dan riba jahiliyyah, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah].

Page 8 of 17 | Total Record : 164

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 4 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 3 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 2 (2019) More Issue