cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rohani
Contact Email
prodiilmuhukum46@gmail.com
Phone
+6282185454102
Journal Mail Official
Prodiilmuhukum46@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gajah Mada. No. 34 Kotabaru, Bandar Lampung 35121
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Keadilan
Published by Universitas Tulang Bawang
ISSN : 18584314     EISSN : 26231867     DOI : https://doi.org/10.37090/keadilan.v22i2
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang dipublikasikan di Keadilan Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum meliputi berbagai topik, diantaranya : - Hukum Pidana - Hukum Perdata - Hukum Ekonomi dan bisnis - HKI - Hukum Administrasi Negara - Hukum Internasional - Hukum Tata Negara - Hukum Lingkungan - Hukum Kesehatan - Hukum Ketenagakerjaan - Hukum Adat - Hukum Islam
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 17 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 24 No 1 (2026): Keadilan" : 17 Documents clear
STRATEGI KEIMIGRASIAN DALAM MENCEGAH MASUKNYA STOWAWAY PADA TPI LAUT DI INDONESIA Revanza, Muhammad Kevin; Bakhtiar, Masdak; Syahrin, M. Alvi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/0ws48w26

Abstract

Sebagai negara kepulauan terbesar dengan mobilitas maritim yang dominan, Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam mengamankan perbatasannya dari ancaman stowaway yang dapat membahayakan keamanan nasional, metode penelitian menggunakan studi kepustakaan (literature review) dengan menganalisis sumber-sumber terkini mengenai peran imigrasi dalam menangani masuknya stowaway melalui TPI laut, penelitian ini menemukan bahwa tantangan utama dalam pemeriksaan keimigrasian meliputi keterbatasan sumber daya manusia, ketimpangan distribusi petugas, serta infrastruktur dan teknologi yang belum seragam di seluruh TPI laut Indonesia, untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan strategi komprehensif melalui penerapan teknologi non-intrusif seperti kamera termal dan CCTV yang terintegrasi, serta peningkatan kerja sama antarinstansi dalam pemeriksaan bersama di dermaga, koordinasi yang efektif antara imigrasi, bea cukai, dan karantina dengan didukung Standard Operating Procedure (SOP) bersama dapat meningkatkan efektivitas pencegahan masuknya stowaway tanpa menghambat kelancaran operasional Pelabuhan, penelitian ini berkontribusi dalam merumuskan model pemeriksaan keimigrasian yang selaras dengan kewajiban internasional sekaligus kontekstual terhadap kerangka hukum nasional dan karakteristik operasional pelabuhan Indonesia. Kata Kunci: Pemeriksaan Keimigrasian, Stowaway, TPI laut
PENERAPAN KONSEP PEMBARENGAN PIDANA (CONCURSUS) PADA TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN T. Muhammad Rayhan Rahmad; Maidah Purwanti; Alrin Tambunan
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/zpyrn648

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dan sistem pembarengan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, menilai relevansinya dalam konteks tindak pidana keimigrasian, serta memberikan rekomendasi strategis bagi penerapannya dalam praktik hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap pelanggaran keimigrasian yang bersifat multitindak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran keimigrasian sering kali tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan tindak pidana lain sehingga memerlukan penerapan pembarengan pidana untuk menjamin pertanggungjawaban hukum secara menyeluruh. Penerapan konsep concursus dalam bidang keimigrasian, baik melalui concursus idealis, perbuatan berlanjut, maupun concursus realis, dapat menciptakan pemidanaan yang lebih proporsional, konsisten, serta memberikan efek jera yang optimal. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan, antara lain ego sektoral antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia, dan lemahnya koordinasi. Oleh karena itu, penerapan pembarengan pidana dalam keimigrasian perlu dikuatkan melalui pemahaman yang seragam, koordinasi lintas lembaga, serta dukungan regulasi yang lebih tegas.  Kata Kunci: Pembarengan pidana, concursus, tindak pidana keimigrasian
PERAN TIMPORA DALAM PENGAWASAN ORANG ASING BERDASARKAN INFORMASI MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI Muhammad Rizki Bakasdo; Sohirin; Muhammad Arief Hamdi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/bbq68341

Abstract

Indonesia sebagai negara yang berdaulat yang dapat mengatur terkait keberadaan maupun kegiatan WNA selama berada  di wilayah negara Indonesia yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, Dalam pelaksanaannya sendiri keimigrasian turut membangun kerjasama dengan masyarakat serta instansi lain terkait upaya pengawasan terhadap WNA yang berada di suatu wilayah dengan melalui TIMPORA Dalam pelaksaan timpora sendiri mengumpulkan informasi terkait kegiatan WNA di suatu wilayah dimana pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam , dalam pelaksaan TIMPORA ditemukan adanya WNA yang mengangu ketertiban masyarakat di daerah tersebut dengan menyebarkan ajaran yang tidak sesuai dan dapat menyesatkan masyarakat setempat, Dalam hal ini keimigrasian mengambil langkah untuk mengamankan WNA tersebut dan diberikan tindak pendetensian dan deportasi meskipun izin tinggal mereka masih berlaku, maka dari itu imigrasi perlu adanya melakukan pengawasan secara luas serta turut berkoordinasi dengan masyarakat maupun instansi lain yang bertujuan untuk mencegah aktivitas yang dilakukan oleh WNA yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan keagamaan. Kata Kunci : TIMPORA , Pengawasan , Imigrasi
ANALISIS KETAHANAN HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA DALAM MENCEGAH PRAKTIK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI ERA GLOBALISASI Aulia, Muhammad Suhil; Tambunan, Alrin; Aji, Koesmoyo Ponco
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/4hsf7f56

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketahanan hukum keimigrasian Indonesia dalam mencegah praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) lintas batas negara yang ditandai dengan tingginya mobilitas internasional. Permasalahan utama yang diangkat adalah implementasi instrumen hukum keimigrasian yang dapat berfungsi secara efektif dalam pencegahan dan penanggulangan TPPO serta strategi yang diperlukan guna memperkuat sinergi antarinstansi dan kerja sama internasional. Penelitian normatif dilakukan dengan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus yang ada. Indonesia sebagai negara hukum telah mencakup hukum tertulis yang ada seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, serta ratifikasi Protokol Palermo. Akan tetapi, masih terdapat banyak hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemah dan terbatasnya pengawasan perbatasan, tumpeng tindih antar stakeholder, serta perlindungan korban yang belum komprehensif. Oleh karenanya, dibutuhkan strategi penguatan berupa integrasi berbasis data nasional, peningkatan kapasitas SDM, penyusunan SOP terpadu, serta kerja sama internasional secara intensif. Dapat disimpulkan bahwa hukum keimigrasian di Indonesia akan lebih kokoh apabila mampu mengintegrasikan aspek normatif, implementasi praktis, sinergi kelembagaan, serta perlindungan hukum komprehensif guna menghadapi TPPO sebagai kejahatan transnasional di era globalisasi. Kata Kunci: Keimigrasian, Perdagangan Orang, Ketahanan Hukum, Globalisasi, Perlindungan Hukum 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENCURIAN BRONDOLAN BUAH SAWIT MILIK PT. NAKAU LAMPUNG UTARA (STUDI PUTUSAN NO.160/PID.B/2025/PN.KBU) Muhammad Faisal Jauhar; Adinda Akhsanal Viqria
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/1e81gn75

Abstract

Abstrak   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian brondolan buah sawit milik PT. Nakau Lampung Utara yang di lakukan terdakwa Triono dan 4 orang lainnya dan dipergoki oleh pihak keamanan PT. Nakau dan langsung di serah ke kantor Polisi sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 160/Pid.B/2025/PN.Kbu. Fokus kajian diarahkan pada kesesuaian putusan hakim dengan penerapan Pasal 362 KUHP, khususnya terhadap terdakwa yang berstatus residivis. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui penelaahan terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, termasuk unsur-unsur tindak pidana, alat bukti, kondisi pelaku, dan dampak sosial. Meskipun nilai kerugian berada di bawah Rp2.500.000 yang secara umum memenuhi kualifikasi Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan, hakim tetap menerapkan Pasal 362 KUHP dengan pidana penjara 2 tahun karena status residivis dan dampak perbuatannya yang meresahkan masyarakat. Pertimbangan meringankan seperti pengakuan terdakwa dan tanggung jawab keluarga turut dicantumkan, namun tidak menghapus pemberatan pidana. Kata Kunci: Pertimbangan hakim; pencurian brondolan sawit; Pasal 362 KUHP; residivis; putusan pengadilan;  analisis yuridis.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA Muhammad Refaldy; Nisa Fadhilah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/sdx7mn15

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum pidana, salah satunya terkait dengan maraknya kasus pencemaran nama baik yang terjadi melalui media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik melalui media elektronik di Kabupaten Lampung Utara, menelaah penerapan ketentuan hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penegakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media elektronik didasarkan pada terpenuhinya unsur kesengajaan dan akibat hukum yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU Nomor 1 Tahun 2024. Aparat penegak hukum di Lampung Utara telah menerapkan ketentuan tersebut secara proporsional, meskipun masih dihadapkan pada berbagai hambatan seperti keterbatasan alat bukti elektronik, rendahnya literasi digital masyarakat, dan kurangnya kemampuan teknis dalam bidang forensik digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di Kabupaten Lampung Utara telah berjalan sesuai ketentuan hukum, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas aparat penegak hukum, sosialisasi hukum digital kepada masyarakat, serta penerapan prinsip keadilan restoratif agar hukum tidak hanya menjerat pelaku, melainkan juga mendidik masyarakat untuk beretika di ruang digital. Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, pencemaran nama baik, media elektronik, Lampung   Utara, UU ITE.  
UURGENSI KLAUSUL PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN DAGANG DIGITAL MARKETPLACE DI INDONESIA Ega Anzani; Herroe Eduardo; Titie Syahnaz Natalia
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/p2ytsd13

Abstract

Marketplace sebagai bagian dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) membentuk hubungan hukum tripartit antara penjual, pembeli, dan platform sebagai fasilitator transaksi. Dalam praktiknya, klausul penyelesaian sengketa dalam perjanjian dagang digital dituangkan dalam bentuk kontrak baku yang disusun sepihak oleh platform dan memprioritaskan mekanisme penyelesaian sengketa secara internal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakter hukum kontrak dagang digital marketplace, model penyelesaian sengketa pada Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli, serta urgensi pengaturan klausul penyelesaian sengketa yang adil dalam kontrak digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan dokumen melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta syarat dan ketentuan penggunaan empat marketplace tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa marketplace bersifat administratif-teknis, privat, dan didominasi oleh kebijakan internal platform, sehingga menimbulkan ketidakseragaman mekanisme antarplatform, pembatasan tanggung jawab, serta penyempitan akses keadilan bagi konsumen. Klausul penyelesaian sengketa tidak lagi bersifat netral, melainkan berpotensi menjadi instrumen pembatasan hak konsumen dalam transaksi digital. Oleh karena itu, klausul penyelesaian sengketa yang adil menjadi urgen untuk direkonstruksi agar menjamin keadilan prosedural, keadilan substantif, serta kepastian hukum bagi para pihak. Kata Kunci: klausul sengketa, kontrak digital, marketplace, perlindungan konsumen
TINJAUAN YURIDIS DISKRIMINASI ADMINISTRATIF DAN MALADMINISTRASI DALAM PENGATURAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PERANGKAT DESA DI INDONESIA Ahyarudin; Nisa Fadhilah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/k7g4a797

Abstract

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan salah satu bentuk hak kesejahteraan bagi perangkat desa yang seharusnya dikelola secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Namun dalam praktiknya, pemberian THR di berbagai desa masih menghadapi persoalan diskriminasi administratif dan maladministrasi yang berdampak pada kepastian hak dan tata kelola pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk diskriminasi administratif dan maladministrasi dalam pengaturan THR bagi perangkat desa, serta menilai kesesuaiannya dengan kerangka hukum positif dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif secara terbatas. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan perlakuan dalam besaran, mekanisme, dan waktu pemberian THR tanpa dasar hukum yang jelas, yang mengarah pada diskriminasi administratif. Selain itu, ditemukan berbagai bentuk maladministrasi seperti keterlambatan pembayaran, ketidakjelasan prosedur, serta penetapan tunjangan secara sepihak. Praktik-praktik tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas. Kondisi ini berdampak negatif terhadap motivasi kerja perangkat desa, kepercayaan publik, dan stabilitas kelembagaan desa. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi, peningkatan transparansi anggaran, serta penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan pengelolaan THR yang lebih adil dan akuntabel. Kata Kunci: Diskriminasi Administratif; Maladministrasi; Tunjangan Hari Raya; Perangkat  Desa; Tata Kelola Pemerintahan.
TINJAUAN YURIDIS DISKRIMINASI ADMINISTRATIF DAN MALADMINISTRASI DALAM PENGATURAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PERANGKAT DESA DI INDONESIA Haikal Hidayatullah; Salis M Abduh
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/frrtt358

Abstract

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi di Kabupaten Lampung Utara dan memberikan dampak signifikan terhadap rasa aman masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penanganannya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan temuan lapangan melalui observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara pidana, namun efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan sarana teknis, minimnya alat bukti, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Selain hambatan internal aparat penegak hukum, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat turut berkontribusi terhadap tingginya angka pencurian serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung proses penegakan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di Kabupaten Lampung Utara telah berjalan tetapi belum optimal, sehingga memerlukan peningkatan koordinasi, pembenahan sarana pendukung, serta penguatan kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat untuk menciptakan penanganan perkara yang lebih efektif dan berkeadilan. Kata Kunci: Penegakan hukum; Tindak Pidana Pencurian; Penyidikan; Penuntutan; Peradilan Pidana; Lampung Utara.     
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 22 TAHUN 2023: STUDI KASUS PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG BANDAR JAYA Nuh, M.; Pratama, Satrya Surya
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/pdmgz067

Abstract

Perjanjian kerja merupakan bagian penting dari hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja (pengusaha). Oleh karena itu perjanjian kerja dalam hubungan industrial diatur dalam berbagai undang-undang, dimaksudkan sebagai upaya memberi perlindungan secara adil dan seimbang atas hak-hak pekerja maupun pengusaha, agar tidak terjadi konflik berkepanjangan. Namun secara faktual perjanjian tidak selalu dipatuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Penelitian ini berusaha mengungkap berbagai implikasi perjanjian kerja antara pekerja dengan pemilik usaha. Penelitian dilakukan di lembaga bisnis Senyum BRILink sebuah usaha Payment Points Online Bank (PPOB) yang berlokasi di Bandar Lampung. Penelitian difokuskan pada tiga hal, yaitu factor penyebab terjadinya wanprestasi, pola penyelesaian wanprestasi, dan efektivitas pola yang dipilih untuk menyelesaikan wanprestasi. Penelitian didesain sebagai jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pengambilan data dilakukan menggunakan metode survey dengan memanfaatkan teknik observasi, wawancara, dan studi literatur. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan fakta bahwa telah terjadi tiga kali wanprestasi pada unit usaha Senyum BRILink, yaitu berhenti sebelum berakhir masa kontrak, penyelewengan dana, dan pelanggaran SOP. Dua kasus pertama dilakukan dengan sengaja, sedangkan kasus pelanggaran SOP disebabkan factor kelalaian.  Ketiga kasus wanprestasi diselesaikan pemilik melalui pola alternatif penyelesaian sengketa (APS) dengan menempuh musyawarah bibartit. Penyelesaian APS ternyata cukup efektif, semua pihak dapat menerima penyelesian tersebut dan penyelesaian ini memberi dampak peningkatan kedisiplinan karwayan. Kata Kunci: Wanprestasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa, BRILink

Page 1 of 2 | Total Record : 17

 1   2 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 24 No 1 (2026): Keadilan Vol 23 No 3 (2025): Keadilan Vol 23 No 2 (2025): Keadilan Vol 23 No 1 (2025): Keadilan Vol 22 No 3 (2024): Keadilan Vol 22 No 2 (2024): Keadilan Vol 22 No 1 (2024): Keadilan Vol 21 No 2 (2023): Keadilan Vol 21 No 1 (2023): Keadilan Vol 20 No 2 (2022): Keadilan Vol 20 No 1 (2022): Keadilan Vol 19 No 2 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 19 No 1 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 2 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 1 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 2 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 1 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang More Issue