cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Faisal Ahmadi
Contact Email
lppmstaimaarifjambi@gmail.com
Phone
+6285157977133
Journal Mail Official
lppmstaimaarifjambi@gmail.com
Editorial Address
Jln. KH.Abdurrahman Wahid Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. Jambi-Indonesia
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi
ISSN : -     EISSN : 27231038     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Wasatiyah adalah jurnal ilmiah dalam bidang hukum yang akan diterbitkan dua kali dalam setahun (Juni dan Desember) oleh Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ma’arif, Jambi. Jurnal Wasatiyah merupakan wadah para akademisi dan praktisi hukum untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan hukum ke masyarakat luas dalam sebuah referensi hukum, bidang kajian dalam jurnal Wasatiyah meliputi berbagai cabang ilmu hukum diantaranya Hukum Islam, Hukum Keluarga, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Ekonomi, Hukum Ekonomi Syariah, Pebandingan Hukum, Hukum Internasional.
Arjuna Subject : Ilmu Lingkungan (semua ketegori) - Manajemen, Monitoring, Kebijakan dan Hukum
Articles 45 Documents
 1   2   3   4   5 
UJRAH TENAGA KERJA PADA COFFEE SHOP FROST COFFEE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KELURAHAN SIMPANG IV SIPIN KECAMATAN TELANAIPURA KOTA JAMBI Muhammad Fiqri Julianri; Abber Hasibuan; Faisal Ahmadi
Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum
Publisher : STAI Ma'arif Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70338/wasatiyah.v3i1.121

Abstract

Penelitian ini meneliti tentang Ujrah tenaga kerja pada Coffee Shop Frost Coffee Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Adapun yang menjadi alasan pelaksanaan peneliti ini adalah untuk mengetahui suatu sistem bisnis syariah dalam menerapkan penggajian karyawan, pegawai atau buruhnya sesuai dengan ajaran Islam, sebab dalam konsep muamalah setiap perusahaan diberikan hak untuk menentukan cara masing-masing dalam menyusun serta mengelola sistem penggajiannya selama hal tersebut tidak melanggar syariat agama. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini di Coffee Shop Frost Coffee Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. pengumpulan data diambil melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Penulis berperan sebagai pewawancara langsung untuk menggali data melalui pemilik usaha dan karyawannya. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1. Penunggakan upah karyawan di Coffee Shop Frost Coffee itu diawali dari praktik pengupahan Coffee Shop Frost Coffee dilakukan atas dasar perjanjian kerjasama di awal kesepakatan, dan upah antara karyawan senior tidaklah sama dengan karyawan yang baru, jika karyawan yang lama mendapatkan Rp. 2.000.000,- karyawan baru belum tentu demikian dan upah tersebut tidak disebutkan jumlahnya secara jelas, selain itu pihak pemilik Coffee Shop Frost Coffee juga memberikan uang makan/minum Rp. 30.000,- setiap harinya. 2. Praktik Pengupahan karyawan di Coffee Shop Frost Coffee tidak sesuai dengan prinsip pengupahan dan Hukum Islam karena tidak sesuai dengan perjanjian di awal kerja sama itu dilakukan secara transparan antara pemilik cafe dengan para karyawan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan disebabkan seringnya penundaan upah di akhir bulan.
PERAN DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA JAMBI DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Dama Kristianto; Alfia Apriani; Usrial
Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum
Publisher : STAI Ma'arif Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70338/wasatiyah.v3i1.123

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi dengan terdapat masih banyaknya penyalahgunaan narkoba didaerah Jambi yang merupakan suatu tindak pidana yang telah dilarang dalam peraturan undang-undang secara khusus, yang menjadi tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam hal ini Direktorat Reserse Narkoba (DITRES NARKOBA) Polda Jambi. Selain termasuk dalam tindak pidana, penyalahgunaan narkoba juga tidak sesuai dengan hukum (syariat) agama islam. Sehingga permasalahan tersebut perlu segera tinjau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang penyalahgunaan narkoba, mengetahui peran Ditresnarkoba terhadap peredaran dan penyalahguna narkoba, dan mengetahui faktor kendala yang dihadapi Ditres Narkoba Polda Jambi. Teknik analisis penelitian menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan cara memaparkan data dengan jelas dalam hal ini data terkait dengan pandangan hukum islam tentang penyalahgunaan narkoba, peran Ditresnarkoba terhadap peredaran dan penyalahguna narkoba, dan faktor kendala yang dihadapi Ditresnarkoba Polda Jambi. Data penelitian dihimpun dengan menggunakan data sekunder dan primer. Data sekunder berupa buku, artikel dan jurnal yang membahas tentang penyalahgunaan narkoba dan peran Ditresnarkoba, sedangkan data primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Al-Qur’an dan hadist, serta wawancara dengan nara sumber yang relevan. Penelitian menemukan bahwa beberapa peran/strategi Ditresnarkoba Polda Jambi dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, yaitu Strategi Refresif, Strategi Preventif, Strategi Pre-Emtif. Beberapa aksi Ditres Narkoba Polda Jambi, yaitu membangun kerjasama dengan masyarakat maupun instansi, melakukan kegiatan sosialisasi dan ceramah di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, organisasi, LSM, instansi pemerintah dan swasta serta tempat-tempat lainnya, membuat, membagikan dan menyebar brosur atau pamplet tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan dampaknya kepada masyarakat di setiap kesempatan, melakukan kegiatan tes urin secara berkala kepada jajaran personil Polda Jambi termasuk merazia dan test urine pengunjung tempat-tempat hiburan. Dalam pandangan hukum islam bahwa penyalahgunaan narkoba adalah sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur’an dan hadist disebut Khamr, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja Khamr dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Selanjutnya disepakitilah bahwa segala sesuatu yang dapat merusak akal, memabukkan, dan mematikan yang diqiyaskan dengan Intihar. Yang termasuk katagori narkotika adalah morfin, heroin, kokain, ganja, sabu-sabu, dan sejenisnya.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI PASAR PERUMNAS AURDURI 1 KELURAHAN PENYENGAT RENDAH KECAMATANTELANAI PURA KOTA JAMBI anjas; Abber Hasibuan; Pit Arzuna
Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum
Publisher : STAI Ma'arif Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70338/wasatiyah.v3i2.124

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakain Bekas di Pasar Perumnas Aurduri 1 Kelurahan Penyengat Rendah kecamatan Telanai Pura Kota Jambi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik dan tinjaun hukum islam terhadap jual beli pakaian bekas di pasar perumnas aurduri 1 kota jambi.Alasan saya mengambil judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakain Bekas di Pasar Perumnas Aurduri 1 Kelurahan Penyengat Rendah kecamatan Telanai Pura Kota Jambi karena praktek penjualan pakaian bekas yang tidak sesuai dengan hukum islam mengenai manfaat dan kelayakkan barang yang dapat menimbulkan kerugian industri dalam negeri, selanjutnya masih banyak masyarakat yang tidak memahami bagaimana praktek jual beli dalam pandangan hukum islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek informasi/data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan. Hasil Penelitian menunjukkan objek jual beli yang dilakukan pedagang Pasar Perumnas Aurduri 1 dan pihak distributor telah sesuai dengan rukun jual beli tapi tidak sesuai dengan syarat jual beli, karena pembeli pakaian bekas tidak mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang dan kualitasnya sehingga jual beli ini mengandung unsur gharar.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Perkara Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JMB) Muhammad Irfan Kartasasmita
Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum
Publisher : STAI Ma'arif Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70338/wasatiyah.v3i1.129

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis Normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, objek penelitian ini mengkaji tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan mengkaji dan menganalisis putusan perkara Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb. Kesimpulannya Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim, dalam menjatuhkan putusan terdakwa Drs. H.HASAN BASRI HARUN yang diputus dengan pidana penjara Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan Pertimbangan yuridis Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain bahwa terdakwa dengan pertimbangannya melakukan pelepasan aset dari milik negara menjadi HGB bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi ini tidak seorang diri. Justru menurut penulis kerugiaan negara yang nilainya sebesar Rp.12.956.240.172,- adalah akibat dari terdakwa dalam mengeluarkan kebijakan yang tidak diketahuinya dengan pelepasan aset dan sertifikat yang dianggunkan ke bank tanpa ada pelunasan padahal itu milik dari negara, tetapi seharusnya hakim tidak menggunakan lagi Kepmendagri yang lama sebagai dasar pertimbangan karena telah ada yang baru dan lebih baik diterapkan dalam kasus ini
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN Fachri Wahyudi
Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum
Publisher : STAI Ma'arif Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70338/wasatiyah.v3i1.130

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi suatu permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap pekerja migran indonesia yang masih belum terlaksana dengan baik, Peraturan lama yang kurang maksimal dalam melindungi pekerja migran Indonesia sehingga perlu adanya pembentukan peraturan perundangan yang baru, dan pada tahun 2017 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagai payung hukum yang baru bagi perlindungan pekerja migran disahkan. Fokus dan pertanyaan penelitian, yaitu: Pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum dari negara terhadap pekerja migran menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedua, Bagaimana hal tersebut menurut Hukum Islam. Menggunakan metode penelitian hukum Islam normatif dengan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekata filosofis. Hasil penelitian ini yaitu: pertama, perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migram Indonesia, meliputi: perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Dimulai dari para calon Pekerja Migran Indonesia mendaftar hingga pulang kembali setelah bekerja di luar negeri. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terdiri dari 2 (dua) aspek yakni: aspek perlindungan hukum administratif dan aspek perlindungan hukum pidana. Kedua, Dalam Islam mengenai perlindungan pekerja migran harus memelihara hak-hak dan kewajiban baik bagi pekerja maupun pemberi kerja/majikan. Bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan masing-masing individu dan Islam memposisikan pekerja/buruh mendapat tempat yang sangat tinggi sebagai seorang pekerja sebagaimana seorang majikan juga bekerja dengan mempekerjakannya.
Pandangan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Irwandi Samudra; Fachri Wahyudi
Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum
Publisher : STAI Ma'arif Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70338/wasatiyah.v4i2.131

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah agar mengetaui tindak pidana pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces) dalam KUHP pasal 49 ayat (2) bertujuan untuk melindungi jiwa, kehormatan dan harta benda dari serangan musuh, manusia pasti mempunyai naluri untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari ancaman yang dapat membahayakan keselamatan sendiri atau orang lain dari suatu tindak pidana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data melalui menggunakan penelitian kepustakaan (library research), bahan-bahan dan data-datanya diperoleh dari perpustakaan dan berbagai uraian lain yang relevan dengan permasalahan topik penulisan. Kesimpulan akhir dari skripsi ini ada dua: pertama pelaksanaan pembelaan diri yang melampaui batas (noodweer exces) pada sistem peradilan pidana di Indonesia dijadikan sebagai alasan pembenar tetapi bukan dijadikan sebagai alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. kedua pelaksanaan noodweer exces dalam perspektif hukum pidana Islam disamakan dengan pembelaan yang sah (daf’u as-sail) yaitu upaya yang dilakukan seseorang untuk melindungi jiwa, kehormatan dan harta benda dari ancaman dan serangan yang dilakukan orang lain.
PENYELESAIAN INGKAR JANJI WEDDING ORGANIZER DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI MURSILA DEKORASI DESA AIR HITAM KEBON IX KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI Rachmy Agustin; Alfia Apriani; Usrial
Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum
Publisher : STAI Ma'arif Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70338/wasatiyah.v5i1.134

Abstract

Ingkar janji dapat disebut dengan wanprestasi yaitu pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Perjanjian ialah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, persetujuan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tertulis yang dibubuhi tanda tangan dan materai yang meliputi hak dan kewajiban timbal balik yang masing-masing pihak menerima tembusan perjanjian itu sebagai tanda bukti keikutsertaannya dalam perjanjian itu. Permasalahan penelitian ini adalah pihak Wedding Organizer Mursila Dekorasi tidak mengikuti apa yang ditulis dan diucapkan dalam perjanjian yang dituliskan ke dalam buku miliknya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penyelesaian ingkar janji Wedding Organizer dalam perspektif (KHES) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Mursila Dekorasi Desa Air Hitam Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Manfaat penelitian ini untuk memperkaya wawasan pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penyelesaian ingkar janji dalam perspektif (KHES) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian berdasarkan fakta yang ada dilapangan yang bersifat kualitatif studi kasus. Teknik pengambilan sample menggunakan teknik Purposive Sampling dengan pertimbangan tertentu. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Menggunakan triangulasi sumber, dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya dengan membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara, dan juga melihat hasil dokumentasi yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan. Hasil penelitian ini bahwa praktik ingkar janji Wedding Organizer Mursila Dekorasi karena fasilitas dan jumlah barang telah ditentukan tetapi pemilik tidak melaksanakan isi perjanjian serta melaksanakan isi perjanjian tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, perjanjian tidak diperlihatkan kepada konsumen serta tidak dibubuhi materai atau ditandatangi kedua belah pihak. Penyelesaian ingkar janji Wedding Organizer Mursila Dekorasi dalam perspektif (KHES) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan pasal 38 dengan langkah ganti rugi tetapi belum dilakukan secara optimal karena salinan (tembusan) perjanjian tidak diberikan kepada konsumen sehingga sulit dipertanggungjawabkan.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK JUAL BELI ISTISHNA PADA RIDHO KONSEN DI DESA TANGKIT KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI Besse Nursafitri Ramadhana; Marwin Amirullah; Faisal Ahmadi
Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum
Publisher : STAI Ma'arif Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70338/wasatiyah.v4i2.136

Abstract

Dalam hukum Islam, setiap akad jual beli atau perjanjian yang memenuhi rukun dan syarat akad maka akan mengikat para pihak yang berakad dan muncullah hak dan kewajiban terhadap para pihak yang melakukan akad jual beli, salah satunya adalah akad jual beli isti?hna. Jual beli isti?hna atau disebut juga dengan jaul beli pesanan adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (musta?hni?) dan penjual (?hani?), yang pembayarannya dapat dilakukan dimuka, dicicil, ataupun diakhir sesuai dengan kesepakatan. Jual beli pesanan salah satu implementasinya ada pada usaha mebel. Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, terdapat usaha mebel bernama Ridho Konsen yang melayani untuk pembuatan kosen, pintu, jendela ataupun perabot. Dalam kenyataannya, tidak jarang akad jual beli yang telah disepakati terjadi pembatalan oleh salah satu pihak yang berakad. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan sepihak pada jual beli istishna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan tahap awal yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli pesanan di Ridho Konsen telah sesuai dengan hukum Islam dimana telah terpenuhi rukun dan syarat dalam jual beli istishna. Dan mengenai praktik pembatalan sepihak jual beli istishna yang terjadi di Ridho Konsen adalah bertentangan dengan hukum Islam dan hal tersebut tidak dibenarkan dan tidak sah sebab tindakan ini dapat merugikan salah satu pihak. Pembatalan sepihak biasanya dilakukan oleh pihak mustashni? karena berbagai macam faktor. Pembatalan sepihak jual beli istishna yang terjadi di Ridho Konsen boleh dilakukan dan menjadi sah menurut hukum Islam apabila pembatalan dilakukan dengan mengajukan iqalah.
PELAKSANAAN ZAKAT KEBUN PINANG DALAM RESPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA SIAU DALAM KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR Mutiara Dewi Masita; Zainal Arifin; Hasanul Febriyan Hariza
Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum
Publisher : STAI Ma'arif Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70338/wasatiyah.v4i2.138

Abstract

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim, zakat yang dikeluarkan tentunya harus menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum Islam. Hasil kebun yang mempunyai nilai cukup tinggi yang sudah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Namun dalam kenyataanya masyarakat Desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur kurang memahami tentang zakat kebun. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan zakat hasil kebun serta bagaimana prespektif hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat hasil kebun di Desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan zakat hasil kebun di Desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur serta prespektif hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat hasil kebun di Desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat kebun pinang di Desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur serta bagaimana prespektif hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat kebun pinang di Desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan instrument pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap zakat kebun di Desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya tingkat kesadaran dan pemahaman petani pinang tentang zakat maupun tentang mekanisme pelaksanaan zakat kebun pinang serta tentang sistem pendistribusian zakat yang sangat sempit, sehingga adanya anggapan disebagian masyarakat bahwa membayar zakat adalah langkah yang tidak produktif atau suatu kerugian, karena itulah masyarakat enggan mengeluarkan zakat kecuali bagi yang sudah mengetahuinya. Maka harus ada kebijakan dari pemerintah sehingga masyarakat akan mampu melaksanakan hal tersebut dan tidak merasa menjadi suatu beban.
HAK KEPEMILIKAN SISA KAIN JAHITAN DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI ISLAM KEPADA SELURUH PENJAHIT DI DESA LAMBUR II KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR Fitria Wahyu Ningrum; Zainal Arifin; Usrial
Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum
Publisher : STAI Ma'arif Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70338/wasatiyah.v4i2.139

Abstract

Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syarak, yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan tasarruf atas harta tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh syarak. Namun dalam kenyataannya penjahit yang ada di Desa Lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dominan masyarakatnya  beragam Islam,  tetapi masih belum memahami tentang hak kepemilikan dari sisa kain tersebut, apalagi sisa kain tersebut diolah kembali menjadi barang yang bernilai ekonomi. Sedangkan cara tersebut   mengandung unsur mengambil sesuatu secara zalim atau dengan tidak ada akad perpindahan barang terlebih dahulu. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pemahaman “penjahit dan pemesan” serta  bagaimana hak milik sisa kain jahitan  kepad seluruh penjahit ditinjau dari hukum ekonomi islam di Desa Lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman “penjahit dan pemesan” mengenai hak milik sisa kain jahitan Kepada Seluruh Penjahit di  Desa Lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta untuk mengetahui hak milik dari sisa kain jahitan ditinjau dari hukum ekonomi Islam di Desa Lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan instrument pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan penentuan populasi dan sampel. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman “penjahit dan pemesan” mengenai hak milik sisa kain jahitan di  Desa Lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih belum sesuai dengan syariat Islam. Hak kepemilikan penjahit atas kain yang dibawa pemesan yaitu kepemilikan seseorang atas benda atau manfaatnya saja karena pemegang hak yang sah tetaplah pemilik aslinya. Hak penjahit hanyalah upah yang telah disepakati sebelumnya antara pemesan dan penjahit.  Begitupun dengan menggunakan atau bahkan mengolah sesuatu yang masih menjadi milik orang lain sama dengan mendapatkan harta dari cara yang haram dan zalim, serta dari sisi kaidah hukum adat yang ada di Desa Lambur II, yaitu penjahit dengan sengaja tidak mengembalikan sisa kain jahitan tersebut kepada pemesan. Kegiatan ekonomi dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum.

Page 4 of 5 | Total Record : 45

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum